TIAKUR ,Maluku.News – Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya yang berlangsung sejak 17 September 2026 hingga 22 September 2026 berujung pada dualisme kepengurusan. Muncul ketidaksepahaman mendasar terkait siapa yang berhak menyalurkan suara sah dan bagaimana mekanisme penetapan pimpinan dijalankan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Di satu sisi, Desianus Odie Orno dinyatakan terpilih sebagai Ketua DPD melalui forum yang menggunakan daftar kepengurusan dari Sistem Informasi Kepartaian (SIPOL). Keputusan ini langsung mendapat keberatan dari sejumlah peserta yang hadir.
Mereka menegaskan, penetapan tersebut tidak memenuhi syarat kuorum. Data yang tercantum dalam SIPOL, ungkap mereka, hanyalah catatan administrasi sistem dan tidak dapat menggantikan Surat Keputusan hasil Musyawarah Kecamatan yang menjadi dasar sah keanggotaan serta hak bersuara dalam Musda.
Sementara itu, kelompok lain yang terdiri dari 13 Pimpinan Kecamatan yang mengaku sah ditambah satu unsur Organisasi Pendiri/Yang Didirikan ,berjumlah 14 suara, menyatakan menetapkan Johan Alexius Mose sebagai Ketua DPD Golkar MBD. Dukungan ini bukan hal mendadak; justru sejak sebelum Musda dibuka, tim pendukung Mose sudah secara terbuka menyampaikan bahwa ia mengantongi dukungan mayoritas.
Persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang layak memimpin, melainkan menyangkut dasar paling mendasar: siapa yang memiliki hak suara dan apakah rapat pengambilan keputusan sudah sah sesuai tata tertib.
Oleh karena itu, sejumlah hal perlu diperiksa secara transparan, antara lain:
– Surat Keputusan hasil Musyawarah Kecamatan masing-masing wilayah
– Masa bakti kepengurusan yang tercatat
– Apakah SIPOL sah dipakai menggantikan dokumen organisasi
– Jumlah pemilik suara saat pengambilan keputusan
– Pemenuhan syarat kuorum sesuai aturan partai
– Kelengkapan berita acara setiap tahapan
Diharapkan Dewan Pimpinan Pusat melakukan peninjauan menyeluruh. Musda seharusnya melahirkan kepemimpinan yang diakui semua pihak, bukan menimbulkan perpecahan. Penyelesaian harus kembali berpegang pada AD/ART, dokumen resmi, dan forum yang sah.
