Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku membuka kemungkinan turun langsung ke Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, untuk memeriksa pelaksanaan proyek sanitasi yang menjadi perhatian legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, mengatakan pemeriksaan lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Allan, proyek sanitasi tersebut belum masuk dalam agenda pengawasan Komisi III, meskipun sejumlah pekerjaan pemerintah lainnya telah menjadi objek pemeriksaan legislatif.
“Kita belum turun periksa pekerjaan Bapak-Bapak. Kita punya fungsi pengawasan. Kemarin ada beberapa pekerjaan yang masuk dalam pengawasan, tetapi program ini tidak ada,” ujar Allan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa (22/9/2026).
Ia mengatakan, Komisi III dapat melakukan pemeriksaan langsung ke Kecamatan Banda apabila diperlukan. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan proyek sesuai dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta target pekerjaan yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak bisa direfleksikan, pimpinan perlu kita ke Banda, kita periksa,” tegasnya.
Allan menilai proyek sanitasi perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program pemerintah yang menjadi lingkup pengawasan DPRD tidak boleh luput dari pemeriksaan.
Menurutnya, pengawasan lapangan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memastikan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini fungsi pengawasan kita. Jangan sampai ada program yang kita lewatkan, sementara program tersebut harus kita periksa,” pungkas Allan.
