Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengapresiasi respons PT PLN (Persero) Unit Maluku dan Maluku Utara dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan kelistrikan di Maluku.
Apresiasi tersebut disampaikan Benhur saat menutup rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku dan Maluku Utara, Senin (21/9/2026).
Benhur secara khusus mengapresiasi Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Maluku, Ramli Malawat, yang dinilainya responsif dalam menangani berbagai persoalan kelistrikan yang disampaikan masyarakat.
“Terus terang saja, kami memberikan apresiasi. Tidak semua orang seperti Pak Ramli yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah,” ujar Benhur saat menutup rapat.
Menurut Benhur, kecepatan merespons persoalan di lapangan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
Ia menilai kebutuhan masyarakat terhadap listrik juga berkaitan erat dengan akses telekomunikasi dan internet. Infrastruktur listrik yang memadai diperlukan untuk mendukung konektivitas, sementara jaringan telekomunikasi berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
Karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemerataan akses layanan dasar dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Maluku.
Benhur mengatakan, berbagai persoalan dan masukan yang dibahas dalam rapat gabungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD Maluku sekaligus catatan dalam menyusun usulan pembangunan ke tingkat nasional.
“Ini nanti menjadi catatan dalam usulan pembangunan nasional kita,” katanya.
Ia berharap sinergi antara DPRD Maluku, pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan telekomunikasi terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar persoalan kelistrikan dan keterbatasan jaringan telekomunikasi dapat ditangani melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Penguatan kedua sektor tersebut dinilai penting untuk menunjang konektivitas masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, serta aktivitas ekonomi.
DPRD Maluku berharap berbagai masukan dalam rapat tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku.
