Ambon, Maluku.news – Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela dinilai harus dipandang sebagai kepentingan bersama seluruh masyarakat Maluku, bukan hanya kepentingan satu daerah.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian, mengajak masyarakat mengesampingkan ego kedaerahan dan menjadikan pengembangan proyek migas tersebut sebagai momentum kebangkitan ekonomi Maluku.
“Sudah saatnya kita orang Maluku mengubah pola pikir. Jangan lagi terpaku pada kepentingan satu wilayah, melainkan melihat Maluku sebagai satu kesatuan. Semua kekayaan alam yang kita miliki harus dinikmati bersama sebagai anak daerah,” ujar Sahertian kepada wartawan di Ambon, Rabu (5/8/2026).
Menurut Sahertian, keputusan pemerintah pusat melanjutkan pengembangan Blok Masela merupakan peluang besar yang harus dikawal dan dimanfaatkan secara maksimal.
Ia berharap seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana sehingga proyek yang telah dinantikan masyarakat Maluku selama hampir tiga dekade itu benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini adalah harapan masyarakat Maluku yang telah menunggu selama 28 tahun. Kita doakan seluruh proses berjalan lancar, agar Blok Masela menjadi titik awal perubahan cara berpikir dan kemajuan daerah,” katanya.
Dorong 75 Persen Tenaga Kerja Lokal
Di tengah besarnya peluang investasi, Sahertian menilai kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi persoalan yang tidak kalah penting.
Ia meminta masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton ketika proyek berskala nasional tersebut mulai berjalan. Karena itu, ia mendorong sedikitnya 75 persen kebutuhan tenaga kerja Blok Masela dapat diisi putra-putri Maluku.
Menurutnya, target tersebut harus diikuti persiapan serius sejak sekarang. Perguruan tinggi, termasuk Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, serta lembaga pendidikan lainnya didorong menyesuaikan kurikulum dan program pelatihan dengan kebutuhan industri migas.
“Kita tidak boleh selamanya menjadi penonton atau hanya tenaga pembantu di negeri sendiri. Anak-anak Maluku harus dipersiapkan agar mampu mengisi berbagai posisi strategis dalam proyek ini,” tegasnya.
Sahertian juga mengingatkan masyarakat di Kepulauan Tanimbar dan Saumlaki agar tidak melihat Blok Masela sebagai proyek yang hanya membawa kepentingan daerah tertentu.
Sebaliknya, keberhasilan pengembangan Blok Masela, kata dia, harus ditempatkan sebagai keberhasilan bersama seluruh masyarakat Maluku.
Belajar dari Pengelolaan SDA
Sahertian meminta pengalaman pengelolaan sumber daya alam di Maluku menjadi bahan evaluasi agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi.
Ia mencontohkan pengembangan Blok Pulau Bula yang telah berlangsung cukup lama, namun dinilainya belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pengalaman serupa terulang. Kami di DPRD akan terus mengawal agar pengelolaan Blok Masela benar-benar berpihak kepada masyarakat Maluku,” ujarnya.
Untuk memperkuat keberpihakan terhadap masyarakat dan pelaku usaha lokal, DPRD Maluku saat ini juga tengah memproses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan Berusaha.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengatur penyerapan tenaga kerja lokal, memperkuat peran pelaku usaha daerah, sekaligus mengoptimalkan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bagi Sahertian, pengembangan Blok Masela bukan sekadar investasi di sektor migas. Proyek tersebut merupakan ujian bagi Maluku untuk memastikan kekayaan alam dapat dikonversi menjadi lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Maluku memiliki 11 kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi. Karena itu, kita harus bergandengan tangan, menjaga persatuan, dan memastikan kekayaan alam yang dimiliki benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku,” tandasnya.
