AMBON, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku meminta proses seleksi calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan. Seluruh tahapan seleksi diharapkan bebas dari praktik titipan maupun intervensi pihak mana pun.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, menyusul tingginya perhatian masyarakat terhadap proses penerimaan calon perwira Polri tahun ini.
“Sebagai wakil rakyat, kami berharap seleksi calon taruna dan taruni Akpol harus dilaksanakan secara profesional dan transparan. Jangan lagi ada jalur titipan,” kata Edison kepada wartawan di Ambon, Senin (25/5/2026).
Menurut politisi Partai Hanura itu, setiap peserta harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai kemampuan dan hasil yang dicapai tanpa adanya perlakuan khusus.
Ia menegaskan, proses seleksi mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, psikologi hingga penentuan kelulusan di tingkat pusat harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Proses seleksi harus benar-benar murni. Jangan ada tebang pilih. Yang lulus harus memang karena kemampuan dan hasil yang diperoleh selama mengikuti seleksi,” ujarnya.
Edison mengatakan Maluku memiliki banyak putra-putri daerah yang memiliki kemampuan untuk bersaing menjadi perwira Polri. Karena itu, sistem seleksi yang objektif menjadi syarat penting untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas di lingkungan Kepolisian.
“SDM kita di Maluku cukup banyak dan memiliki kemampuan. Mereka harus diberi kesempatan yang sama sehingga calon perwira yang lolos benar-benar memiliki kapabilitas, bukan karena adanya titipan,” katanya.
Ia juga menyatakan optimistis Kapolda Maluku beserta jajaran tetap berkomitmen menjaga integritas proses seleksi sehingga mampu menjawab harapan masyarakat terhadap rekrutmen Polri yang bersih.
Menurut Edison, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai masyarakat kecewa karena proses seleksi tidak transparan. Kita berharap semua tahapan berjalan sesuai mekanisme sehingga peserta yang lolos benar-benar berdasarkan nilai, bukan karena rekayasa atau titipan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi I DPRD Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan publik, termasuk memastikan proses rekrutmen aparatur negara berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Edison menilai sistem seleksi yang bersih akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh generasi muda Maluku untuk mengabdi sebagai anggota Polri.
Sebelumnya, harapan serupa juga disampaikan sejumlah orang tua peserta seleksi Akpol di Maluku. Mereka meminta proses penerimaan tahun ini benar-benar bebas dari praktik percaloan maupun intervensi pihak tertentu yang selama ini kerap menjadi perhatian masyarakat.
Salah seorang orang tua peserta yang enggan disebutkan identitasnya berharap seluruh peserta yang dinyatakan lolos merupakan mereka yang benar-benar memperoleh nilai terbaik berdasarkan hasil seleksi.
“Kami berharap penerimaan Akpol kali ini benar-benar murni sesuai hasil tes. Jangan ada lagi jalur titipan,” ujarnya.
Sementara itu, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses rekrutmen anggota Polri secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) sesuai kebijakan Mabes Polri.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawasan ketat pada setiap tahapan seleksi, termasuk pelaksanaan uji kesamaptaan jasmani yang digelar di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon.
Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol I Made Sunarta, bersama jajaran pengawas internal dan pengawas eksternal guna memastikan seluruh proses seleksi berjalan objektif, profesional, dan sesuai prosedur.
DPRD Provinsi Maluku berharap komitmen yang disampaikan Polda Maluku dapat diwujudkan dalam setiap tahapan seleksi, sehingga peserta yang dinyatakan lulus benar-benar merupakan putra-putri terbaik Maluku yang memiliki integritas, kompetensi, serta memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi calon perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia.
