Jakarta, Maluku.news – Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2024 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengangkatan Penjabat Gubernur Maluku, maka pada Jumat (26/4/2024) dilakuakn Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang berpusat di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri.

Pelantikan ini dimulai dengan Pengambilan Sumpah oleh Mendagri, yangd ilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas oleh Penjabat Gubernur Maluku dan Menteri Dalam Negeri, disertai dengan Pemasangan Tanda Pangkat, Penyematan Tanda Jabatan dan penyerahan Keputusan Presiden Republik Indonesia, oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Kata-Kata Pelantikan yang dibacakan oleh Mendagri dapat diketahui bahwa Sadali diangkat sebagai Penjabat Gubernur Maluku, terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 Tahun.

Acara tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Maluku Periode 2019-2024 Murad Ismail dan Ketua TP PKK Periode 2019-2024 Widya Pratiwi Murad, Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Lingkungan Kemendagri BNPP, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Stakeholder terkait.

Dalam sambutannya Mendagri mengatakan Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku ini dilakukan setelah melalui proses penilaian yang panjang.

“Semua Calon Penjabat Gubernur termasuk usulan yang ada, dibahas satu per satu dan ini sudah melalui proses penilaian yang sangat panjang, yang selanjutnya disampaikan ke Mendagri dan dilaporkan serta berdiskusi dengan Presiden, karena sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa untuk Penunjukan Penjabat Gubernur adalah kewenangan Presiden, sementara Bupati Walikota Kewenangan Mendagri.” Terangnya.

Ia juga mengatakan, berkaitan dengan pelaksanan acara ini, Sadali resmi menjadi Penjabat Gubernur Maluku untuk mengisi kekosongan dengan berakhirnya masa jabatan Murad Ismail pada 24 april 2024 yang lalu, yang langsung di ganti PLH, dan sesuai aturan, pelantikan hari ini dilaksanakan, sehingga Sadali memiliki kewenangan yang sama dengan tugas Gubernur definitif yang dipilih oleh rakyat, kecuali 4 hal, dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dimana salah satunya tidak boleh melakukan mutasi jabatan, apalagi menjelang pilkada 6 bulan sebelum pendaftaran, kecuali atas ijin Mendagri.

Menepis isu yang berkembang selama ini terkait Pelantikan yang dilakukan Gubernur Maluku pada Jumat, 19 April 2024 yang lalu, maka berdasarkan penjelasan dari Mendagri dapat diketahui bahwa usulan tersebut sudah diajukan namun ada penumpukan, dan hal ini tidak hanya terjadi di Provinsi Maluku, namun beberapa daerah lainnya pun demikian, dan berdasarkan Penilaiannya maka pelantikan tersebut dianggap sah, terhitung 23 April sebelum berakhirnya masa Jabatan Gubernur.

“Kami harus melayani permintaan mutasi yang banyak sekali, dimana Ada 37 provinsi lain, dengan total 98 kota dan 416 kabupaten totalnya 552 provinsi kabupaten kota, yang harus dilayani termasuk untuk pelayanan permohonan mutasi dan sudah numpuk. Sehingga ini menjadi problem internal, dan menyebabkan keterlambatan, sheingga untuk dilaksanakan pelantikan pada jumat yang lalu dan setelah di cek di Ditjen Otonomi Daerah kelengkapan mencukupi, dan surat akan diserahkan tertulis berikutnya, sebelum berakhir masa akhir jabatan 23 April 2024, karena tidak mungkin pelantikan ulang lagi.” Tegasnya.

Jadi, dirinya mengatakan mutasi itu tidak boleh dilakukan oleh Penjabat Gubernur maupun Gubernur Definitif, 6 bulan sebelum pendaftaran kecuali atas ijin Mendagri, dan Mendagri pasti akan sangat selektif agar tidak terjadi banyak gejolak.

“Saya kira dinamika politik di Maluku tidak ringan, oleh karena itu saya minta betul di Maluku lakukan langkah-langkah proaktif, kerjasama dengan Forkopimda dan stakeholder terkait di tengah situasi sekarang masa sengketa legislatif, setelah itu akan menghadapi agenda yang sangat penting yaitu pilkada, yang serempak seluruh Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia” Ungkap Mendagri.

Dirinya meminta Penjabat Gubernur dapat segera merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebagai komitmen untuk membiayai pilkada.

“Dalam konteks pilkada ini, penjabat sebagai birokrat non partai tolong mengambil posisi netral biarkan bertanding secara sehat.” Tegasnya.

Tugas-tugas lain yang menjadi atensi, ungkap Mendagri seperti inflasi, yang terakhir angkanya sangat baik di bawah Nasional, dan ini adalah kerja baik dari Gubernur dan semua pihak, termasuk Bupati Walikota.

“Saya minta prestasi yang dibuat oleh Pak Murad dan jajaran dapat dipertahankan.” Pintanya.

Selain itu juga ia meminta, masalah stunting, Kemiskinan ekstrem, pendidikan dan kesehatan juga menjadi atensi utama.

“Maluku punya sumber daya alam yang luar biasa, maka saya mohon dengan hormat karena kemiskinan ekstrem dan stunting masih cukup tinggi meskipun sudah berkurang fokuslah pada bidang pembangunan sumber daya manusia, sehingga anak-anak generasi muda Maluku tidak menjadi penonton di kampung sendiri.” Tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengucapkan terima kasih Murad Ismail dan Widya Pratiwi Murad yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur dan Ketua TP-PKK, atas kerja keras selama 5 tahun, dimana sudah banyak prestasi yang dicetak.

“Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pak Murad selama melaksanakan tugas sebagai Gubernur, dukungan yang sama saya harapkan bisa diberikan kepada penjabat yang baru.” Ungkap Mendagri.

Dirinya berharap Sadali, dapat membangun hubungan yang baik dengan forkopimda, tokoh masnyrakat, Bupati/Walikota, dalam menghadapi tantangan kedepan.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi dan semangat bagi semua yang ada di Maluku, saya doakan situasi Maluku dapat dijaga sama-sama, baik stabilitas keamanan dan selama pilkada juga image yang identik dengan adanya konflik sosial dapat dihapuskan dengan adanya pilkada yang damai dan sejuk.” Tuturnya.

Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah.

Jakarta, Maluku.news – Irjen. Pol (Purn) Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Nathaniel Orno masing-masing beserta Istri telah mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri, untuk menghadiri acara Pelantikan Penjabat Gubernur Maluku yang diagendakan berlangsung pada besok, Jumat (26/4/2024) pukul 09.00 WIB, berpusat di Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Drs. Melky M. Lohy, MT dari Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku D. N. Kaya, S.Sos., M.Si, diketahui bahwa Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU. Sekretaris Daerah Maluku yang saat ini menjabat Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku akan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Maluku

Lohy, mengatakan bahwa informasi Penjabat Gubernur Maluku ini perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku agar menepis isu-isu yang berkembang selama ini.

Untuk diketahui penunjukan Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU. sebagai Penjabat Gubernur Maluku secara resmi dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun terkait Surat Keputusannya akan diterima setelah pelantikan.

Sebagai informasi, akan dilaksanakan Gladi Pelantikan, sebelum yang bersangkutan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Maluku oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Jakarta, Maluku.news – Mengawali tugas pertamanya sebagai Plh Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU secara resmi membuka Forum Koordinasi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku dan Rapat Asistensi Penerapan PTSP di Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024, yang bertempat di Hotel Tamarin Jakarta Pusat.

Forum OPD ini dilaksanakan selama 2 hari yakni 25-26 April 2024, yang turut dihadiri oleh Direktur Wilayah V Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Adi Sugiharto, Pejabat Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Biro Perencanaan Kementerian Investasi/BKPM RI Rangga Tri Noviadi, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Anthon Lailossa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku dan unsur terkait.

Sadali dalam sambutannya mengatakan bahwa, dalam forum ini akan terjadi diskusi, saling bertukar pikiran dengan para narasumber yang kompeten dengan seluruh peserta, dalam rangka menyelaraskan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, yang tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diprasyaratkan.

“Sekarang para investor dipermudah dengan keamanan dalam berusaha, oleh karena itu saya berharap OPD PTSP ini untuk lebih giat mencari investor dengan memberikan kemudahan sesuai dengan aturan.” Ungkapnya.

Dalam menentukan kebijakan kedepan Plh Gubernur, ingin menekankan bahwa tugas fungsi dari PTSP adalah memberikan pelayanan perijinan yang berkualitas dan penyelenggaraan penanaman modal.

“Untuk itu PTSP harus memastikan seluruh proses perijinan dapat dilakukan dengan cepat, transparan, legal, dan dapat menjamin perlindungan hukum bagi investor dan pengusahan serta membuat grand design yang merupakan strategis untuk mendatangkan investor di Maluku, karena investasi merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan dan integrasi ekonomi.” Jelasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dirinya mengharapkan ada sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam rangka memberikan efisiensi pelayanan terutama terkait dengan Perda RUEM 2025-2029, sehingga pemahaman ini akan merata kepada seluruh pemangku kepentingan dan bisa disebarluaskan kepada para investor yang ingin berinvestasi di Maluku ini.

Pada kesempatan itu juga turut diserahkan Piagam Capaian Target Investasi Terbaik kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku yang diserahkan oleh Plh Gubernur Maluku, kepada Capaian Target Terbaik 1 yakni Kabupaten SBB, Terbaik 2 Kabupaten Buru, Terbaik 3 Kota Tual, Harapan 1 Kabupaten Maluku Tenggara, Harapan 2 Maluku Barat Daya, dan Harapan 3 Kabupaten Maluku Tengah.

Jakarta, Maluku.news – Setelah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189/P Tahun 2018 tanggal 28 September Tahun 2018, oleh Presiden Joko Widodo pada 24 April 2019, maka Irjen. Pol (Purn.) Drs Murad Ismail dan Drs. Barnabas Nathaniel Orno, selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah mengakhiri masa jabatannya pada 24 April 2024.

Dengan berakhirnya masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno, maka diperlukan sosok yang dapat memimpin Maluku untuk melaksanakan salah satu tugas yaitu mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Daerah, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2024-2029.

Saat ditemui oleh Kadis Kominfo Maluku di Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Dominggus Kaya, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2) huruf a UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 131 ayat (4) PP 49 tahun 2008, serta berdasarkan Radiogram Mendagri No. 100.2.1.3/1879/SJ tanggal 24 April 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, telah menunjuk Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si.,IPU, untuk melaksankaan tugas sehari-hari Gubernur Maluku, terhitung mulai tanggal 25 April 2024, pukul 00.00 WIT, sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah.