Beranda blog Halaman 92

Pj. Gubernur Maluku Audensi Dengan Dirjen Migas Bahas PI 10%

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Pj.Gubernur Maluku Ir.Sadali Ie, M.Si., IPU, melakukan audiensi dengan Setjen Kementrian ESDM yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana, pada Selasa (7/5/2024), sore hari di kantor Dirjen Migas Gedung Ibnu Sutowo Jl. Rasuna Said Jakarta, guna membahas terkait progress PI 10% wilayah kerja Bula dan Seram Non Bula.

Terlihat pada pertemuan tersebut, Dirjen Migas didampingi oleh Direktur Pembinaan Hulu dan Koordinator Hukum Ditjen Migas, sementara Pj. Gubernur Maluku didampingi oleh Direktur Maluku Energi Abadi (MEA), Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Perwakilan Prov. Maluku, serta Kepala Bidang Energi Dinas ESDM.

Pj Gubernur Maluku pada kesempatan itu, menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Dirjen Migas beserta jajarannya atas kesediaan waktu dan tempat dalam melakukan audiensi.

“Terima Kasih telah menerima saya dan tim dari Maluku, sehubungan dengan kondisi fiskal Propinsi Maluku sangat kecil, diharapkan agar proses pengalihan PI 10% WK Bula dan Seram Non Bula bisa segera selesai, sehingga akan menambah PAD Propinsi Maluku dari hasil produksi migas oleh perusahaan Citic Seram Limited dan Kalrez Petroleum, yang beroperasi di Bula, Kabupaten SBT.” Jelasnya

Di tempat yang sama Direktur MEA menyampaikan kronologis pentahapan PI 10% sejak awal sampai saat ini, yang sudah sampai tahap ke-10 (akhir), yakni menunggu persetujuan Menteri ESDM.

“Dimana berdasarkan surat Ditjen Migas tertanggal 1 Maret 2024, kepada SKKMigas dan MEA yang isinya telah sepakat bahwa pembagian saham PI 10% dari kedua wilayah kerja tsb adalah 50:50, untuk Provinsi Maluku dan Kabupaten SBT sesuai dengan Permen ESDM No. 37/2016, pasal 5 ayat 2.” Pungkasnya

Ia juga menanyakan tindaklanjut pasca kesepakatan tersebut, dengan harapan segera mendapat persetujuan Menteri ESDM karena proses ini sudah cukup lama dan sudah sangat di nanti-nantikan hasilnya oleh masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten SBT.

Kadis ESDM juga turut menyampaikan alasan belum siapnya BUMD Kabupaten SBT sebagai penerima dan pengelola PI 10% karena butuh anggaran dan SDM, terutama dibidang migas, sehingga saat ini bisa langsung diterima dan dikelola oleh Pemkab SBT dan Pemprov Maluku yg diwakili oleh BUMD MEA.

Menanggapi hal-hal tersebut, Dirjen Migas, menyampaikan agar semua proses pentahapan ini harus sesuai dengan aturan yang belaku agar tidak terjadi sesuatu hal yg tidak diinginkan di kemudian hari.

Koordinator Hukum Ditjen Migas juga turut menyampaikan bahwa mereka membutuhkan beberapa dokumen tambahan/pendukung sebagai pelengkap dari proses penyelesaian pentahapan ini.

Seusai pertemuan, pada kesempatan itu juga turut dilakukan penyerahan dokumen dari Pj. Gubernur Maluku kepada Plt. Dirjen Migas berupa akta notaris kesepakatan bersama antara BUMD MEA dengan pihak Kabupaten SBT terkait porsi saham 50:50 sesuai dengan hasil kesepakatan pihak Ditjen Migas dan SKKMigas yang berdasar kepada Permen ESDM No. 37/2016.

Terkait ADD 2023 Yang Belum Cair, Ini Penjelasan Pemkot Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy selaku Juru Bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, memberikan klarifikasi terkait Pemberitaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan November dan Desember 2023 yang hingga saat ini belum dicairkan.

Ditemui di ruang Kerjanya, Balai Kota Ambon, Selasa (07/05/2024) Lekransy mengungkapkan, bahwa sesuai Mandatory Spending atau Belanja/pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang – undang, maka Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pendekatan itu, maka untuk ADD tahun 2023 sendiri, lanjutnya, pagu yang dianggarkan bagi 30 Desa/Negeri yakni sebesar Rp 67.589.651.800, dengan realisasi Rp 56.324.709.740.

“Itu artinya masih ada kekurangan sebesar Rp 11. 264.942.060 untuk ADD bulan November dan Desember 2023,” katanya.
Lekransy mengungkapkan kekurangan ini akan diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga dapat dicairkan bagi semua Desa/Negeri di Kota ini.

Sementara itu, terkait dengan ADD Tahun 2024, dirinya menerangkan pagu anggarannya sebesar Rp 72.093.383.400 dan sudah terealisasi 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari, masing – masing Rp. 6.007.698.608.

“Berdasarkan koordinasi dengan kepala BPKAD maka disampaikan bahwa di Bulan Mei ini sementara proses untuk pencairan ADD bulan Maret 2024,” bebernya.
Lekransy membantah bahwa Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena memberikan arahan khusus kepada para Kepala Desa (Kades) untuk membatasi pemberian informasi terkait ADD kepada Masyarakat, termasuk kepada media.

“Malah sebaliknya, sebagai Pimpinan Daerah Bapak Pj. Wali kota Ambon, senantiasa mengingatkan dan terus mendorong transparansi pengelolaan keuangan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), untuk dapat diketahui oleh publik,” tegasnya.

Terkait pernyataan Kepala Desa (Kades) Latta Hansje Totomutu kepada salah satu media di kota Ambon, lanjut Lekransy, beliau sebenarnya berharap agar permintaan data dan atau informasi terkait kerja Desa perlu diawali dengan komunikasi awal melalui surat permohonan data/informasi supaya pihaknya dapat menyiapkan kebutuhan data dan informasi yang diminta dengan baik.

“Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa tidak ada arahan khusus dari Bapak Pj. Wali Kota kepada para kepala Desa/Negeri untuk membatasi pemberian informasi kepada Masyarakat, termasuk kepada teman – teman media massa,”tandasnya.

Dirinya pun berharap, apabila ada permintaan data atau informasi pada badan publik di Pemkot Ambon, maka masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), agar kebutuhan data tersebut dapat disiapkan dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Kedubes Belanda Kunjungi Pemkot Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda di Indonesia menggandeng konsultan pasar modal dan ivenstasi menyambangi Kota Ambon, guna melihat lebih dekat potensi-potensi ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual tinggi di kota bertajuk ‘Manise’ ini.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh, Mrs. Jeanet selaku perwakilan Kedubes, yang didampingi langsung oleh Privat Equality Konsultan perusahan yang bergerak di bidang modal maupun investasi lengsung ke perusahaan menengah- kecil, Henry Kurniadi.

Rombongan tersebut diterima langsung Oleh Assisten III Setda Ambon, Roby Sapulette, yang didampingi oleh Kepala Dinas Parawisata dan Budaya (Disparbud), Richo Hayat bersama staff, dan perwakilan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM – PTSP), pada ruang kerja Walikota, Senin (06/05/2024).

Sapulette yang ditemui usai pertemuan awal tersebut mengungkapkan, kedatang kedua orang penting tersebut ke kota ini guna melirik potensi-potensi apa saja yang dimiliki Ambon agar para investor dapat berinvestasi disini.

“Kami akan berupaya untuk menampilkan potensi yang dimiliki kota ini yakni rempah-rempah (Pala, Cengkih, dll), Pariwisata dan bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf) dengan menyentuh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota ini agar dapat berkolabosasi dengan perusahaan luar utnuk hasilnya bisa di ekspor ke luar Negeri,” jelasnya.

Lanjutnya, pihak Pemkot akan berupaya agar haail pertemuan ini dapat segera direalisasikan, dirinya kan berupaya untuk menyampaikan seluruh hasil pembahasan di pertemuan pertama ini dengan segera menindaklanjutinya.

“Pemkot mengaharapkan kehadiran para investor di kota ini sehingga kami akan mempermudah mereka agar dapat berinvestasi,” tandas Sapulette.

Sementara itu, Henry Kurniadi mengungkapkan, pihaknya akan berupaya memfasilitsi prosesnya hingga investor dapat menanam saham dan berinvestasi di kota ini. Sebab, Ambon memiliki keunggulan yang dapat disandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

“Kami akan mencoba fasilitasi, kami datang untuk menyipkan infrastruktur agar investor masuk dengan baik” pungkasnya.

Provinsi Maluku Raih Opini WTP dari BPK RI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Perolehan opini WTP ini tercatat merupakan yang kelima kalinya diraih Pemprov Maluku sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 dalam satu periode kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno.

Opini tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Hery Purwanto dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023, Senin (06/05/2024) di ruangan paripurna DPRD Provinsi Maluku.

Pj. Gubernur Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya yang disampaikan Plh. Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku, Ismail Usemahu menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya atas Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 2023, dan menyambutnya sebagai hasil kerja keras bersama untuk menjadikan Maluku yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh masyarakat Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Tim Pemeriksa yang telah bekerja keras sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan,” Ujarnya.

Ucapan terimakasih juga Ia sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang senantiasa melakukan pengawasan selama pelaksanaan APBD Provinsi Maluku T.A 2023.

“Kepala Perwakilan beserta seluruh jajarannya, terutama Tim Pemeriksa BPK RI yang telah bekerja keras dengan penuh ketelitian telah melaksanakan tugas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku,” Ucapnya.

Dikatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka pada tanggal 5 Maret 2024, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023 kepada BPK RI Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan dan pada hari ini dilakukan Penyerahan Laporan Hasil Keuangan kepada Pemprov Maluku,” tandasnya.

5 Tahun Berturut-Turut, Provinsi Maluku Raih Opini WTP dari BPK RI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Perolehan opini WTP ini tercatat merupakan yang kelima kalinya diraih Pemprov Maluku sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 dalam satu periode kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno.

Opini tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Hery Purwanto dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023, Senin (06/05/2024) di ruangan paripurna DPRD Provinsi Maluku.

Pj. Gubernur Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya yang disampaikan Plh. Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku, Ismail Usemahu menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya atas Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 2023, dan menyambutnya sebagai hasil kerja keras bersama untuk menjadikan Maluku yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh masyarakat Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Tim Pemeriksa yang telah bekerja keras sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan,” Ujarnya.

Ucapan terimakasih juga Ia sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang senantiasa melakukan pengawasan selama pelaksanaan APBD Provinsi Maluku T.A 2023.

“Kepala Perwakilan beserta seluruh jajarannya, terutama Tim Pemeriksa BPK RI yang telah bekerja keras dengan penuh ketelitian telah melaksanakan tugas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku,” Ucapnya.

Dikatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka pada tanggal 5 Maret 2024, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023 kepada BPK RI Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan dan pada hari ini dilakukan Penyerahan Laporan Hasil Keuangan kepada Pemprov Maluku,” tandasnya.

Temuan di Dinas Pendidikan Masuk Laporan BPK Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 dengan menghasilkan 399 temuan pemeriksaan dan 962 rekomendasi yang disampaikan saat rapat Paripurna di DPRD Maluku, Senin (06/05/2024).

Purwanto dalam keterangannya mengatakan sesuai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Maluku tahun 2023 maka BPK menemukan permasalahan kelemahan sistim pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023 dan pengelolaan keuangan daerah.

“Permasalahan diantaranya pengelolaan keuangan SKPD belum sepenuhnya memadai. Realisasi Belanja perjalanan dinas pada 10 SKPD tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume 15 paket pekerjaan belanja modal gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku,” urai Purwanto.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengatakan adanya dugaan kelebihan pembayaran yang merupakan hasil temuan Komisi IV sudah dilampirkan Oleh BPK Maluku. Karena itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK selanjutnya akan ditindak lanjuti ke pihak yang berwajib,” urai Watubun.

Selanjutnya menurut Watubun, DPRD akan menyurati aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan.

“Terhadap masalah ini kami akan meminta perhatian Kapolda dan pihak Kejaksaan Maluku ” pungkas Watubun

Tutup Turnamen Gawang Mini di Galala, Ini Harapan Wattimena

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menutup secara resmi dan menyerahkan piala kepada para pemenang Turnamen Gawang Mini Pj. Wali Kota Cup 2024 yang digelar di Stadion Desa Galala, Sabtu (04/05/2024).

Dalam sambutannya Wattimena mengatakan, turnamen gawang mini ini digelar guna terus menggelorakan semangat olahraga di kota Ambon, meskipun gawang mini bukan olahraga prestasi dan tidak dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Tidak masalah gawang mini bukan termasuk olahraga prestasi, tetapi olahraga rekreasi, sebab yang jadi tujuan kita adalah untuk menggelorakan semangat olahraga di kota Ambon dan menjembatani semua olahraga yang digemari oleh masyarakat,” ujarnya.

Diakuinya, dalam turnamen ini terlihat antusiasme masyarakat dengan semangat sportivitas dan kebersamaan yang luar biasa. Ini menjadi modal berharga membangun kota Ambon kedepan, olehnya itu Pj. Wali Kota berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung di tahun berikutnya.

“Saya berharap kegiatan ini dapat terus berlangsung di tahun – tahun depan, mungkin saja bukan lagi Pj. Wali Kota Cup tetapi menjadi Wali Kota Cup,” imbuhnya.

Kepada tim yang berhasil keluar sebagai juara, dirinya mengucapkan selamat, sedangkan bagi yang belum berhasil, Wattimena meminta agar dapat menerima dengan hasil yang diraih dengan lapang dada.

“Semoga turnamen ini akan menghasilan sesuatu yang bermanafaat bagi kita semua dalam membangun rasa cinta kita kepada kota Ambon,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam turnamen gawang Mini yang digelar atas kerjasama KORMI Kota Ambon bersama BUMDes Rurehe Desa Galala, Piala Pj. Wali Kota berhasil diboyong oleh Siloam FC yang pada pertandingan final berhasil mengalahkan Kalvari FC.

DPRD Maluku Segera Panggil Plt Dirut RSUD Haulussy

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku telah merencanakan untuk memanggil Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Agenda pemanggilan tersebut guna membicarakan sistim yang digunakan dengan menjadi RS berplat merah itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasalnya penggunaan BLUD dirasakan belum bisa menjawab persoalan yang terjadi RS yang terletak di kawan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon itu.

“Nanti kepala RSUD Haulussykita undang dengan skema penyelesaian di RSUD lalu kita bahas bersama,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin kepada wartawan di Ambon, Jumat (03/04/2024).

Dirinya meragukan BLUD dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di RSUD Haulussy itu dari sisi manajemen maupun pelayanan yang selama dikeluhkan oleh masyarakat.

“Memang belum ada pembahasan terkait dengan itu, tetapi dari fakta yang kita temukan itu memang begitu, kami meragukan BLUD mampu menyelesaikan segala persoalan yanga ada di RS,”ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan mendorong agar pemerintah daerah dapat langsung mengintervensi dalam operasional RS.

“Ketika kami meminta pemerintah mengintervensi, alasnya ini BLUD, makanya dikembalikan saja ke pemerintah supaya sama sama menyelesaikan persoalan di RS,”tuturnya.

Akan tetapi, menurut Rofik semua terpulang kepada Dirut, jika mampu menyelesaikan setiap persoalan di RS tidak menjadi masalah.

“Kalau direktur merasa mampu menyelesaikan no problem, yang penting kita bicarakan baik baik agar supaya secepatnya diselesaikan,”pungkasnya.

Herve Rehatta Resmi Pimpin Negeri Soya

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Herve R. J. Rehatta Resmi memimpin Negeri Soya dengan masa jabatan enam tahun terhitung 2024-2030.

Pelantikan Herve selaku Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Soya, dilakukan oleh Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang berlangsung di Balai Saniri Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Jumat (03/05/2024).

Pelantikan ini didasrkan pada Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon, Nomor: 1073 Tahun 2024 tentang “Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Soya dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Soya Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2024-2030”.

Wattimena dalam sambutannya menyampaikan, dengan kehadiran Herve sebagai pejabat deifinitif dalam hal ini KPN Soya, dapat menyelenggarakan pemeritahan dengan baik, menegakkan, serta mempertahankan nilai adat-istiadat yang dimiliki oleh negeri ini.

“Dengan pelantikan ini menandai berakhirnya polemik yang terjadi di negeri ini, supaya proses pemerintah bisa berjalan dengan baik. Apalagi kita memiliki tantangan yang besar, khusus dalam upaya kita bersama untuk mensejahterahkan masyarakat di kota Ambon. Oleh karena itu KPN/Raja mulai bekerja memperbaiki semua kekurangan dan terus membangun Negeri Soya yang sama-sama kita cintai,” ungkap Wattimena.

Lanjutnya, KPN/Raja yang baru dilantik ini merupakan anak muda, sehingga butuh bimbingan serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang juga merupakan pemangku kepentingan di negeri ini. Agar, tugas dan tanggung jawab yang diiemban dapat berjalan dengan baik, dan imbasnya dapat dirasakan seluruh warga Soya.

“Anak muda butuh bimbingan, serta dukungan oleh Saniri, Tokoh Agama, Tokoh Adat supaya tugas dan tanggung jawab yang diemban bisa dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.

Wattimena berharap dengan pelantikan ini tidak ada lagi perpecahan di antara warga negeri ini dan seemua dapat bersatu, bahu-membahu membangun negeri ini kedepan.

Pemkot Apresiasi Panggung Anak Muda Berkarya

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberi apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Panggung Anak Muda Berkarya yang diinisiasi oleh Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Jumat (03/05/2024) di RTH Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe.

Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena mengungkapkan kegiatan ini menjadi upaya bersama, baik TP – PKK maupun Pemkot dan stakeholder lainnya dalam memberikan ruang yang cukup kepada generasi muda sehingga dapat mengembangkan kreativitasnya di bidang seni musik dan tari tarian.

“Kita berupaya memberikan ruang yang cukup kepada para musisi, penyanyi, di kota Ambon untuk terus kembangkan talenta, bakat yang mereka miliki. Hal itu hanya dapat terwujud kalau mereka diberikan ruang yang cukup,” ungkapnya saat membuka kegiatan.

Diakui Wattimena, Pemkot memiliki keterbatasan dalam menyediakan ruang – ruang tersebut, sehingga butuh kerjasama dari semua pihak termasuk dari TP – PKK Kota Ambon.

“Dalam keterbatasan itu, Pemkot memberikan apresiasi kepada TP- PKK, Dinas Pariwisata, dan semua pihak yang telah menginisasi acara di malam ini,” tambahnya.

Dirinya menjelaskan, Kota Ambon telah terlanjur diberikan predikat sebagai Kota Kreatif Berbasis Musik oleh UNESCO, dimana hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat mempertahankannya, sehingga kegiatan seperti ini menjadi wujud dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

“Ini menjadi tantangan bagi kita untuk dapat terus membuktikan bahwa Ambon memang gudangnya penyanyi dan pemusik berbakat yang akan membanggakan kota dan Provinsi Maluku,” terangnya.

Wattimena berharap dengan adanya kegiatan ini dapat terus memacu generasi muda dalam berkerativitas, mengembangkan potensi yang dimiliki guna membangun dan memajukan kota Ambon.

“Generasi muda ini yang nantinya akan menggantikan kita, untuk itu berikan ruang yang cukup agar mereka menggembangkan potensi dan kreativitas,” tandasnya.

Untuk diketahui, Panggung Anak Muda Berkarya diisi pertunjukan Band, Jukulele, flashmob, dance, rap, dan puisi.

1...919293...280Halaman 92 dari 280