Beranda blog Halaman 91

Pj. Gubernur Maluku Ajak Masyarakat Hadiri Festival Al-mulk Pameran Artefak Rasulullah SAW

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Lembaga Dakwah Nadhlatul Ulama (LDNU) Kota Ambon bersama Pondok Pesantren Kuttab Zein Musthafa, serta didukung oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan berbagai pihak lainnya, menggelar Festival Al-Mulk, di Auditorium Universitas Pattimura Ambon, yang akan berlangsung dari tanggal 13-24 Mei 2024.

Dalam Festival Al-Mulk ini, akan turut dipamerkan Puluhan artefak Peninggalan Rasulullah SAW, yang merupakan momen spiritual, peninggalan benda-benda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang didatangkan ke Maluku.

Artefak Rasullulah SAW ini tiba pada Minggu (12/5/2024) dengan menggunakan Pesawat Lion Air Penerbangan Surabaya-Ambon, sekitar pukul 14.38 WIT di Bandara Pattimura Ambon, yang dijemput langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Ust. Ishak Al Mahmudi selaku Ketua Rombongan beserta jajaran, Ust. Chairudin Talaohu selaku Ketua Panitia Pelaksana Beserta Rombongan, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan.

Setelah penjemputan, puluhan artefak peninggalan Rasulullah SAW beserta sahabatnya, dibawa menuju kediaman pribadi Penjabat Gubernur Maluku di Kawasan Kebun Cengkeh Ambon.

Sadali pada kesempatan itu, mengatakan bahwa Pameran yang akan dilaksanakan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah diikhlaskan untuk pelaksanaanya ada di Ambon.

“Atas nama masyarakat Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku kami menyambut baik, memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap, Panitia Pelaksana yang atas ijin Allah, memilih Maluku sebagai tempat pelaksanaan pameran artefak Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya,” Ungkap Penjabat Gubernur Maluku.

Ia berharap apa yang dilaksanakan ini akan mendapat berkah bagi masyarakat Maluku secara umum dan khususnya di Kota Ambon, sebagai tempat pelaksanaan Pameran ini.

Dengan penuh haru, dirinya atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan terima kasih, dan ungkapan syukur kepada Allah, karena melalui para ustadz, telah mendatangkan benda-benda rasul di rumah pribadinya.

“Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Ketua Panitia serta para Ustadz ini dijabah oleh Allah SWT.” Harap Sadali.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku, agar menjaga serta merawat kesatuan dan persaudaraan, untuk mensukseskan Acara Festival ini dengan penuh tanggung jawab.

“Insha Allah festival ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dapat diketahui bagi masyarakat seluruhnya apa saja yang menjadi peninggalan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya.” Ujarnya.

Dirinya menyampaikan, hal ini juga menjadi edukasi bagi kita semua, sehingga apa yang dijalankan ini mendapatkan keberkahan.

“Mari Kita jaga ketentraman, keamnan selama pameran ini dilaksanakan di Auditorium Universitas Pattimura Ambon.”

Seluruh pimpinan OPD yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, Dirinya turut mengucapkan terimakasih, dengan doa semoga Allah SWT selalu merahmati dan memberkahi dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara.

Adapun puluhan artefak yang dibawa untuk dipamerkan pada Festival Al-Mulk, yakni :
1 Rambut Rasulullah SAW
2 Janggut Rasulullah SAW
3 Darah Bekam Rasulullah SAW
4 Ekstrak Keringat Rasulullah SAW
5 Tanah Makam Rasulullah SAW
6 Imamah Rasulullah SAW ( Yaman )
7 Beras Ayat
8 Sandal Terompah Rasulullah SAW
9 Bekas Tapak Kaki Rasulullah SAW
10 Bekas Kayu Siwak Rasulullah SAW
11 Cemeti/Cambuk Rasulullah SAW
12 Busur & Anak Panah Rasulullah SAW
13 Tongkat Rasulullah SAW
14 Cap Mohor/Stempel Rasulullah SAW
15 Wadah Air/kantong kulit Rasulullah SAW
16 Wadah Air Zamzam/Guci Rasulullah SAW
17 Wadah Susu Siti Khadijah RA
18 Pedang Khalid Bin Walid
19 Pedang Sayyidina Husein
20 Pedang Al Fatih
21 Bekas tapak kaki unta Rasulullah SAW
22 Batu Sijjil
23 Batu Dinding Kabah Kecil
24 Kunci Makam Rasulullah
25 Kiswah Kabah Merah
26 Kiswah Kabah Hijau
27 Siwak Rasulullah SAW
28 Pedang Salahudi Al Ayubi(Replika untuk kebutuhan Foto)

Watubun: Renovasi Mess Maluku dikerjakan Asal-Asalan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Setelah 4 tahun tidak berfungsi akhirnya Mess Maluku yang di renovasi dengan anggaran hampir Rp 21 Miliar itu di operasikan, namun dikerjakan secara asal-asalan dan di paksakan.

Memang Mess Maluku sudah difungsikan kembali. Namun berdasarkan laporan dan dari pantauan yang kita lakukan, itu seluruh ruangan belum di manfaatkan,” kata Ketua DPRD Provinsi Mauku, Benhur George Watubun pada wartawan di Ambon, Jumat (10/05/2024) kemarin.

Menurut BGW, pekerjaan dan persiapan peresmian Mess Maluku itu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terkesan asal-asalan.

Watubun pastikan bahwa, nanti Komisi I DPRD Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan, dan juga Komisi III juga akan melakukan pengawasan terhadap renovasi fisik bangun yang dikerjakan selama 4 tahun dengan dana hampir Rp 21 Miliar.

Dijelaskan bahwa, Komisi I melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerja sama. Ini harus menguntungkan daerah. Jangan lagi seperti kasus pasar Mardika Ambon akan menjadi contoh.

“Jadi jangan terulang kembali seperti kasus pasar Mardika Ambon,” tegas Politisi PDI-Perjuangan itu.

DPRD berharap, karena Pertanggung Jawaban kepada rakyat Maluku maka rakyat harus mengetahui sampai sejauh mana pemanfaatan Mess Maluku itu kepada pihak lain.

“Ini agar semua orang bisa tau berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di berikan kepada pihak Ketiga dan pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Maluku.”pungkasnya.

Pemkot Koordinasi Dengan Pempus Terkait Penanganan Pengungsi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diwakili oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, bersama perwakilan OPD terkait mengikuti rapat koordinasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI di Jakarta, Rabu (08/05/2024).

Ririmasse saat dikonfirmasi Tim Media Center usai rapat, mengakui, pertemuan tersebut adalah memenuhi undangan Kemenko PMK terkait Usulan Bantuan Rumah Khusus (Rusus) bagi Pengungsi Korban Konflik Sosial tahun 1999 pada 3 (tiga) lokasi yang belum tuntas.

“Ketiga lokasi itu yakni di Dusun Air Manis, Negeri Laha, sebanyak 106 Kepala Keluarga (KK) pengungsi, selanjutnya pengungsi masyarakat Kayeli di Dusun Airlouw, Negeri Nusaniwe, dengan area yang dialokasikan 2,2 Hektar dan jumlah warga terdampak 113 KK, lalu pengungsi ex- Jemaat Silo di dusun Airlouw sebanyak 252 KK, dengan lahan yang disiapkan seluas 6 Hektar,” bebernya.

Diakui Ririmasse, meski status tanah di tiga lokasi tersebut sudah clean & clear dihibahkan ke Pemkot Ambon, namun sampai kini belum dilaksanakan pembangunan fisik, sebab Pemkot tidak mampu bila pembiayaannya lewat APBD murni, sehingga harus meminta bantuan Pemerintah Pusat (Pempus).

Selain pembiayaan, keterlambatan penanganan pengungsi ini juga karena ada perubahan regulasi di tingkat pusat, yakni kebijakan tentang Rehabilitasi Fisik Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Konflik, sudah selesai sejak tahun 2010 lalu. Otomatis, Pemkot harus mencari alternatif lain terkait pengusulan bantuan.

Walau demikian Ririmasse bersyukur atas perhatian yang diberikan Pempus terhadap persoalan pengungsi di Kota Ambon, dengan membuka komunikasi lewat rapat koordinasi.

“Dengan adanya perhatian dari Pempus ini maka kita akan membuka ruang – ruang komunikasi dan koordinasi dengan kementerian teknis terkait di bawah Kemenko PMK, sehingga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang terdampak konflik tersebut,” tandasnya.

Sambangi Kemendagri, Wattimena Evaluasi Kinerja

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna Evaluasi Laporan Pertangungjawaban Bulan April dan Mei. Pertemuan tersebut dilakukan pada Lantai VIII, Gedung Irjen Kemendagri, Jakarta, Rabu (08/05/2024).

Dalam penyampaiannya, Pj menjelaskan lima program yang sementara berjalan dengan tingkat keberhasilannya masa kerja Triwulan I ini. Antara lain, permasalahan stunting, pengangguran, kemiskinan ekstrim, dan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terkait dengan pengangguran dapat kami laporkan bahwa untuk tahun 2023 sesuai dengan rilis yang disampaikan. Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran Kota Ambon mengalami penurunan dari sebelumnya 27.531 di tahun 2022 menjadi 21.185 orang tahun 2023. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 11,67 persen (2022)-11,65 persen (2023),” jelasnya.

Kemudian dirinya juga menjelaskan terkait dengan upayanya dalam menyelesaiakan kemiskinan ekstrim di Kota ini dimana Pemkot berhasil untuk menahan atau mempertahankan kemiskinan ekstrim di angka nol persen dalam perhitungan dua tahun terakhir (2022-2023).

Wattimena juga mempresentasikan penyerapan anggaran PAD pada triwulan I Tahun 2024 sampai dengan Bulan April kemarin, Pemkot belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan 25 persen.

“Sampai dengan akhir bulan April kemarin baru mencapai 23,76 persen kemudian realisasi belanja di Triwulan 1 tahun 2024 di angka 15,71 persen dan sampai dengan April kemarin kami baru di angka 24,15 persen,” tandasnya.

Dirinya menegaskan Pemkot terus berupaya agar mencukupi sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Hingga saat ini kami terus berupaya untuk optimalisasi PAD,”pungkasnya.

Pendaftaran Seleksi Calon Dirut dan Dewas Perumda Tirta Yapono Diperpanjang

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direktur Utama (Dirut) BUMD Perumda Air Minum Tirta Yapono Periode 2024-2029, dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Periode 2024-2028, memperpajang masa pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.

Asisten III Setda Kota Ambon selaku Wakil Ketua Pansel, Robby Sapulette, ketika ditemui di Ruang Kerjanya, Balai Kota, Rabu (08/05/2024) menjelaskan perpanjangan dilakukan guna memberikan kesempatan bagi warga kota Ambon yang memenuhi persyaratan, untuk dapat mengikuti seleksi calon Dirut dan calon Dewas dimaksud.

“Setelah Pansel melakukan rapat, maka telah diputuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung Senin, 13 Mei 2024,” kata Sapulette.

Menurut Sapulette, perpanjangan pendaftaran ini, juga memberikan waktu bagi Pansel untuk berkosultasi mengenai hal – hal teknis terkait dengan persyaratan seleksi ke Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

“Ada hal – hal teknis yang mesti Pansel konsultasikan dengan Kemendagri, misalnya ada pendaftar yang memiliki sertifikat tapi usianya sudah melebihi batas, atau pendaftar yang usianya memenuhi syarat tetapi tidak memiliki Sertifikat,” tandasnya.

Sapulette berharap, dengan perpanjangan masa pendaftaran ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga Pansel akan mendapatkan Calon Dirut dan Dewas yang berkualitas untuk diseleksi sebagai pemimpin Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon itu.

Sebelumnya, pendaftaran Calon Dirut dan Dewas BUMD Perumda Air Minum Tirta Yapono dibuka pada 16 April – 2 Mei 2024 lalu dan dilanjutkan dengan proses seleksi administrasi dari para pendaftar.

Presentase Pelaporan LHKPN Capai 100 Persen

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Presentase Pelaporan LHKPN Capai 100 Persen

Ambon, Maluku.news – Presentase pelaporan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah mencapai 100 persen.

Demikian dijelaskan, Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, Selasa (07/05/2024) di ruang kerjanya, Balai Kota Ambon.

Dijelaskan presentasi tersebut dicapai karena 216 pejabat Pemkot Ambon yang menjadi wajib lapor, telah memasukan (submit) laporannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai batas waktu yang ditentukan.

“Dan yang sudah submit sebanyak 216 wajib lapor. Artinya semua pejabat di Pemerintah Kota Ambon sudah 100% melaporkan LHKPN-nya, “ujar Lekransy

Diungkapkan, dalam mengisi LHKPN, para pejabat negara wajib mencatatkan harta yang dimiliki sendiri, pasangan, dan anak yang masih dalam tanggungan.

Waktu pelaporan LHKPN tahun 2023 secara online adalah mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2024, dan Pemkot Ambon telah memenuhi batas waktu tersebut.

Lebih jauh Lekransy menjelaskan, saat ini LHKPN yang di- submit sedang dalam proses verifikasi KPK. Setelah proses verifikasi selesai, maka yang sudah lengkap akan mendapatkan notifikasi “terverifikasi lengkap” lewat SMS, dan tanda terima yang dapat diunduh lewat e-mail.

“Proses verifikasi tersebut, lanjutnya, sepenuhnya menjadi wewenang KPK, jadi tidak bisa diketahui kapan selesainya,” terangnya.

Lekransy mengakui, Pemkot Ambon selalu berupaya agar presentase pelaporan LHKPN periodik 100 persen tiap tahunnya, dengan kelengkapan data dan dokumen yang sesuai.

Hal ini, tandasnya, guna mendorong mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan, sebab LHKPN dapat diakses oleh publik.

Warga Kota Ambon Bisa Manfaatkan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Informasi dari PT. Jasa Raharja terkait dengan “Relaksasi Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor” disampaikan langsung kepada Tim Media Center, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Selasa (07/05/2024).

“Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan optimaisasi Pemdapatan Asli Daerah pada tanggal (1-31 Mei 2024) akan diberlakukan peraturan Gubernur Maluku Nomor 16 tentang “Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan dari Luar dan Dalam Daerah Serta Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahunn 2024,” jelas Kepala Cabang Jasa Raharja Maluku, Hermanus Haurissa, dalam surat permohonan ijin penyebarluasan informasi tersebut.

Lanjutnya, ada tiga poin yan berkaitan dengan relaksaski pembebasan denda pajak kendaraan tersebut, yakni; pertama, pembebasan BBN-KB II berupa pokok, dan denda untuk kendaraan bermotor didalam dan diluar daerah.

Kedua, pembebasan denda sanksi administratif PKB untuk kendaraan bermotor yang sudah lewat jatuh tempo paling lama lima (5) tahun dan berlaku hanya untuk mutasi masuk dan daftar ulang kendaraan bermotor. Ketiga, pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL) tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

Oleh sebab itu Haurissa berharap, melalui surat permohonan yang disampaikan kepada pihak pemkot ini, disebarluaskan agar dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat di kota ini.

“Terkait dengan hal tersebut kami mohin dukungan Pemkot guna menyebarluaskan informasi tersebu, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan momen ini dengan baik,” pungkasnya.

DPRD Maluku Tetapkan Ranperda Menjadi Perda

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Perda yang merupakan usul inisiatif DPRD itu, ditetapkan dalam rapat paripurna dipimpin Ketua Benhur Watubun, di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (07/05/2024), dipimpin

Kepada wartawan usai paripurna, Benhur mengatakan penetapan Perda merupakan bukti keseriusan DPRD, dengan harapan dapat menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya dengan baik.

“Satu kunci saja, bantu disabilitas itu pesan orang tua kita,”ujarnya.

Lebih lanjut Perda tersebut juga merupakan merupakan salah satu dari tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, Politisi PDIP itu meminta adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Maluku untuk memberikan perhatian serius kepada disabilitas.

“Saya kira mereka ini membutuhkan satu terobosan dari kebijakan kita supaya mengangkat harkat dan martabat mereka,”tandasnya.

Selain Perda Disabilitas, terdapat dua Perda lainnya yang juga ditetapkan, yaitu Perda penyelenggaraan pengembangan dan penataan ekonomi kreatif daerah (usul insiatif DPRD), dan Perda Pengelolaan keuangan Daerah (usulan Pemda Maluku).

Perda penyelenggaraan pengembangan dan penataan ekonomi kreatif daerah, menurut Benhur dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi kreatif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya daerah.

Dijelaskan Benhur, terdapat 14 jenis industri kreatif yang mestinya harus menjadi perhatian, antara lain periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, mode dan fashion, media termasuk didalamnya film, video dan fotografi, game, seni pertunjukan dan percetakan, software, riset dan pengembangan musik, brodcasting atau penyiaran.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya langkah langkah konkrit dari pemerintah daerah, seperti identifikasi potensi lokal, perlu dukungan pendidikan dan pelatihan, pameran dan promosi, perlunya dukungan anggaran, bahkan kolaborasi dan jaringan dari pemerintah daerah dan investor.

Begitu juga Ranperda pengelolaan keuangan daerah, penting dilakukan karena perda pengelolaan keuangan daerah, agar kekayaan dimiliki oleh daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

“Karena itu terkait dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung jawaban pengawasan, maka perda ini dirasa penting untuk dijadikan acuan bagi setiap langkah dan kebijakan Pemda kedepan,”pungkasnya

Rakortek BPBD Provinsi Maluku, Pj. Gubernur Maluku : Tahun 2024 Kab/Kota Harus Serius Dalam Penilaian IKD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Teknis Kebencanaan tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Hotel Manise Ambon, Selasa (7/5/2024).

Rakortek dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Dominggus Kaya mewakili Pj. Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang dihadiri oleh Kepala OPD terkait Kebencanaan, para Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Maluku dengan menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Dominggus Kaya, mengatakan bahwa dirinya menyambut baik pelaksanaan rakortek BPBD se-provinsi Mauluku, dengan tema : penanggulangan bencana yang inovatif, adaptif dan berkelanjutan.

“Trend kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pun halnya dengan Provinsi Maluku yang sampai saat ini masih berada dalam zona risiko tinggi terhadap bencana.” Jelasnya.

Ia mengatakan, mengacu pada nilai indeks risiko bencana provinsi se-Indonesia tahun 2024, indeks risiko bencana di Maluku telah mengalami penurunan sebesar 2,38 poin dari tahun sebelumnya, dimana saat ini indeks risiko bencana Provinsi Maluku sebesar 160,03.

“Dengan posisi Provinsi Maluku yang masih berada pada daftar provinsi berisiko tinggi terhadap bencana, turut memberikan gambaran bagi kita semua bahwa permasalahan kebencanaan yang sangat kompleks perlu dijawab dengan upaya sistematis dan komprehensif untuk mengurangi risiko bencana di bumi raja-raja ini” ungkapnya.

Sementara itu dalam menjawab permasalahan kebencanaan, Dirinya menyampaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, karena penanggulangan bencana seyogyanya dipandang sebagai urusan bersama yang membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan kerja sama antar instansi/ lembaga bahkan dengan dukungan masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

“Untuk itu, rapat koordinasi yang diselenggarakan saat ini, harus dipandang sebagai wadah bertukar pikiran, mengembangkan gagasan dan menyatukan persepsi serta tindakan untuk mengurangi risiko bencana. Apalagi indeks risiko bencana provinsi sangat berkaitan dengan indeks risiko bencana masing-masing kabupaten/kota,”Himbaunya.

Salah satu hal yang perlu digaris bawahi, Ujarnya adalah bahwa nilai indeks risiko merupakan indikator kinerja kepala daerah, sedangkan nilai indeks kapasitas daerah (IKD) merupakan cerminan dari kinerja para kepala pelaksana BPBD.

“Saya berharap, jika pada tahun 2024 ini, semua kabupaten/kota dapat serius dalam penilaian IKD, sehingga nilai indeks risiko bencana dapat kita turunkan mulai dari level provinsi sampai dengan kabupaten/kota,” harapnya.

Mengutip arahan Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin pada acara Rakornas BNPB pada tanggal 23 April 2024, Pj. Gubernur dalam sambutan tertulisnya mengucapkan terdapat beberapa poin penting yang menjadi pijakan performa penanggulangan bencana saat ini, yaitu, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid, perkuat pelayanan kebencanaan, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana serta susun dan rencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

“Untuk itu, saya ingatkan, perlu adanya keselarasan antara strategi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan perencanaan untuk antisipasi, pencegahan dan kesiapsiagaan. Selain itu, perlu adanya dukungan inovasi dan teknologi yang memungkinkan respon cepat, dalam menunjang kerja nyata penanggulangan bencana,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu juga, ucapan terima kasih disampaikan PJ. Gubernur Maluku kepada narasumber dari BNPB yang telah meluangkan waktu memberikan pengetahuan kepada peserta Rakortek.

“Kiranya input dan masukan melalui materi yang diberikan dapat membantu kami dalam memperbaiki performa kami dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.

DPRD Maluku Prihatin Atas Kenaikan Sewa Lapak Ambon Plaza

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno prihatin dengan kenaikan tarif sewa lapak di Ambon Plaza (Amplaz) sangat membebankan pedagang.Pasalnya kenaikan harga sewa yang ditetapkan oleh pengelola telah melebihi batas wajar.

Jika dibandingkan 30 tahun lalu, biaya sewa untuk 30 tahun kedepan mengalami kenaikan 400 persen, dari Rp 40 sampai 80 juta menjadi Rp 900 juta sampai Rp 1,8 Ujar Jantje Wenno kepada wartawan di kantor DPRD Maluku Selasa (07/05/2024)

Menurutnya kenaikan ini sebagai buntut dari pengelolaan Amplaz yang sebelumnya menjadi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, namun dialihkan ke PT Modern Multi Guna untuk dikelola selama 30 tahun kedepan.

Terkait dengan hal ini, dia minta Pemerintah Kota Ambon untuk segera mengambil langkah upaya strategis dalam mengatasi keluhan yang disampaikan oleh pedagang, yang notabene merupakan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah.

“Apalagi sebagai anggota DPRD Maluku Dapil Kota Ambon saya merasa sangat prihatin sekali karena sesungguhnya Amplaz itu hak pengelolaannya sekarang menjadi milik Pemkot Ambon,” ucapnya.

Kendati demikian seharusnya Pemkot Ambon bisa mengelola sendiri supaya ongkos sewa bisa lebih murah. namun ternyata Pemkot bekerjasama dengan pihak modern.

Tak hanya itu upaya yang perlu dilakukan saat ini oleh Pemerintah Kota Ambon yaitu berkoordinasi dengan pihak pengelola, untuk mempertimbangkan kembali harga sewa yang dirasakan membebani pedagang.

Dia mengaku saat ini masyarakat lagi diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang semakin lesu, inflasi yang semakin tinggi, serta harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau.

Olehnya itu, dalam penerapannya sudah sepatutnya Pemkot Ambon harus berpihak kepada rakyat, ketimbang para pemodal atau pengusaha. memang perlu diselamatkan, tetapi jangan mengorbankan rakyat kecil,”ucapnya

1...909192...280Halaman 91 dari 280