Beranda blog Halaman 90

Komisi A DPRD Sulsel Kunker Ke DPRD Maluku, Ini yang Dibahas

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Maluku, kamis (06/06/2024).

Kunker dipimpin ketua Komis A I, H. A. Syafiuddin Fatarudim bersama lima anggota Dewan lainnya, berkaitan dengan koordinasi tindak lanjut hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekedar tahu, dalam Laporan Keuangan BPK, Maluku meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil yang diraih sama dengan Pemerintah Sulawesi Selatan.

“Kami di sulsel baru saja diserahkan LHP BPK dan kebetulan opininya sama dengan Maluku, WTP. Cuma ada beberapa mekanisme yang dikoordinasikan dengan teman-teman di Maluku berkaitan dengan tindak lanjut dari hasil LHP,”ujar Syafiuddin kepada wartawan di kantor DPRD Maluku.

Dikatakan, dari hasil koordinasi pihaknya sudah mendapat informasi langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam upaya tindak lanjut LHP BPK.

“Dengan gambaran itu, kami sudah mendapat informasi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk kita lanjut,”ucap Fandifis

Selain koordinasi LHP, pihaknya juga berkoordinasi terkait dengan program dan kegiatan DPRD.

Sadali Harap Kualitas Manajemen ASN di Maluku Dapat Ditingkatkan

0

Ambon, Maluku.news – Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jadi Narasumber pada acara Sosialisasi Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (06/06/2024).

Hadir juga pada kesempatan itu Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, jajaran Pejabat BKN RI, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, beserta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan selamat datang kepada Sekretaris Utama BKN dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dan bersedia menjadi narasumber pada acara sosialisasi di saat ini.

“Kegiatan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan melalui pedoman aplikasi e-kinerja BKN,”terang Pj. Gubernur.

Ia menjelaskan, e-kinerja BKN merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang memuat rencana kerja dan target yang akan dicapai Aparatur Sipil Negara.

“Diharapkan dengan aplikasi ini dapat memacu ASN dalam meningkatkan kinerja dan kedisiplinan ASN yang bermuara kepada peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” harap Sadali.

Dirinya berharap dari seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang hadir dalam kegiatan ini, dapat mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan, ssehingga dapat diaplikasikan dalam masing-masing Perangkat Daerah guna mendukung pembangunan, terutama terkait dengan ASN di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

“Saya ingatkan lagi, saat ini kita telah memasuki proses tahapan Pemilukada serentak, diharapkan ASN dapat menjaga netralitas, dan dapat menjadi perekat bangsa dan negara, sesuai yang dimanatkan dalam aturan ASN,” tegasnya.

Kepada seluruh peserta sosialisasi, dirinya menegaskan agar dapat mengikuti sosialisasi dengan serius, serta dapat memberikan pemikiran konstruktif bagi peningkatan kualitas manajemen ASN di Maluku.

Selesaikan Masalah Pengungsi Konflik Maluku, Sadali Harap Data Dapat Disinkronkan Secara Baik

0

Ambon, Maluku.news – Sebagai tindak lanjut dari Putusan Nomor 318/PDT.G.ClassAction/2011/PN.Jkt.Pst, terkait Pergantian Kerugian bagi 213.217 Kepala Keluaga eks pengungsi konflik Maluku dan Maluku Utara Tahun 1999, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menggelar Rapat Koordinasi, Kamis (06/06/2024), dipusatkan pada Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat dihadiri secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Komisioner Komnas RI Dr. Prabianto Mukti Wibowo beserta rombongan, Plt. Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku Anselmus Sowa Bolen dan jajaran, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Asisten 1 Sekda Maluku Djalaludin Salampessy, serta Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Sadali pada kesempatan itu turut menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Komnas HAM RI, yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke Maluku guna membahas persoalan ini, yang menandakan Komnas HAM mempunyai kepedulian dalam rangka melindungi hak-hak manusia.

Ia mengharapkan masalah ini bisa segera diselesaikan, oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan dari Komnas Ham Perwakilan Maluku, sehingga jika ada hal-hal yang belum dilengkapi, maka bisa segera diselesaikan, dan masalah tidak berlarut-larut.

“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Mukti, bahwa kita harus membuat harmonisasi data, sehingga nanti masing-masing daerah, baik Maluku dan Maluku Utara, bisa menyiapkan laporan yang diminta terkait penanganan pengungsi dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan baru,” ujar Sadali.

Menutup sambutannya, Sadali berharap semoga kegiatan yang difasilitasi oleh Komnas HAM ini menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawaban secara baik sebagai solusi untuk keputusan pengadilan, dan persoalan pengungsi bisa selesai.

Buka Sosialisasi Teknis Aplikasi EDABU, Ririmasse : Kerja Operator Harus Maksimal

0

Ambon, Maluku.news – Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) Kesehatan, bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar sosialisasi teknis Aplikasi EDABU KP Desa, EDABU Pesiar, dan juga monitoring capaian operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-NG).

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota, Kamis (06/06/2024) dibuka oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, didampingi Plt. Kepala Dinas Dukcapil; Hanny Tamtelahitu, Kepala Dinas Sosial; Sirjhon Slarmanat, bersama OPD terkait lainnya.

Saat membuka sosialisasi, Ririmasse meminta para peserta yang dalam hal ini merupakan operator dari Desa/Kelurahan untuk lebih memaksimalkan kinerja.

“Karena ini merupakan bidang tugas dari para operator Desa/Kelurahan, saya berharap para operator dapat lebih maksimal dan teliti dalam bekerja. karena semua ini menyangkut kesehatan masyarakat Kota Ambon itu sendiri,” pinta Ririmasse.

Sementara itu, Tamtelahitu usai kegiatan menjelaskan kepada Tim Media Center, bahwa Sosialisasi tersebut ditujukan bagi operator Siks-NG di tiap desa terkait dengan penerapan aplikasi EDABU dari BPJS Kesehatan.

Menurutnya, EDABU KP Desa merupakan salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan untuk mempermudah pelayanan bagi peserta JKN-KIS, yang dapat digunakan oleh masing masing pemerintah Desa/Negeri dan Kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data perangkatnya, seperti pendaftaran perangkat desa/negeri  baru, mutasi pensiun, serta pengelolaan kepesertaan lainnya.

Sedangkan EDABU Pesiar merupakan program pemetaan, penyisiran, advokasi dan registrasi (PESIAR) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS kesehatan di Kota Ambon.

“Banyak warga kota ambon yang kepesertaan-nya tidak aktif, sehingga harus ditingkatkan lagi Universal Health Coverage (UCH) hingga 95 persen,” tambahnya.

Diharapkan dengan adanya pelatihan ini para operator Siks-NG di kecamatan dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi EDABU secara maksimal untuk peningkatan UHC.

Untuk diketahui, Program Jaminan Kesehatan telah menjadi program Strategis nasional dimana Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang ditujukan bagi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Dirjen Bimas Kristen Resmikan Waraka Jadi Negeri Moderasi Beragama

0
IMG 20240605 143709
Dirjen Bimas Kristen Jean Marie Tulung, Raja Waraka Richard Lailossa, dan Rektor IAKN  Prof Yance Rumahuru menandatangani prasasti Tugu Moderasi Beragama dan Prasasti Negeri Moderasi Beragama di Waraka, Maluku Tengah, Rabu (5/6). (Foto Rudi Fofid)

Laporan Rudi Fofid-Masohi

Masohi, Maluku.news – Negeri Waraka Peisine Yalmalatu di Teluk Elpaputih, Maluku Tengah, ditetapkan sebagai Negeri Moderasi Beragama. Hal itu ditandai dengan peresmiam Tugu Moderasi Beragama di sisi Gerbang Negeri, Rabu (5/6).

Peresmian Tugu Moderasi Beragama dilakukan oleh Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI Jean Marie Tulung.

“Saya tidak sangka disambut secara megah di sini dengan tarian warga Protestan, Katolik, dan Islam. Saya bangga dengan Waraka, ” kata Tulung saat memberi sambutan.

Ia tekankan, Indonesia sangat besar dan majemuk. Sebab itu toleransi seperti di Waraka perlu dijaga supaya Indonesia tetap utuh.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Julius Boro mewakili Penjabat Bupati Maluku Tengah menyambut baik penetapan tersebut.

“Penetapan ini sangat tepat sebab praktik hidup toleransi dan perdamaian di Waraka bisa menjadi contoh untuk daerah lain, ” tegas Sahubawa dalam sambutan tertulisnya.

Sahubawa berharap, semoga kita semua tangkal radikalisme dan intoleran, dan terus pelihara toleransi agar kita makin kokoh dalam semangat bineka tunggal ika.

Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon Prof Yance Rumahuru sebelumnya menjelaskan dalam sambutan, penetapann Waraka sebagai Negeri Moderasi Beragama didasarkan pada hasil survei. Menurut survei, Waraka sangat layak sehingga diusulkan menjadi Negeri Moderaai beragama.

Raja Waraka Upu Manuhualattu LaLaillosatte Richard YB. Lailossa saat memberi sambutan menjelaskan, terdapat tiga komunitas agama di Waraka yakni Protestan, Katolik, dan Islam yang hidup secara rukun.

“Kami beda agama tapi kami satu darah, satu pusaka, satu mata rumah. Sebab itu, saat konflik lalu, Waraka tidak goyah, ” Paparnya.

Acara peresmian tugu berlangsung dalam guyuran hujan. Meski begitu, sambutan warga dengan tarian anak-anak GPM, tarian Tanimbar dari Jemaat Katolik, hadrat dari komunitas Muslim Waraka berlangsung meriah. (Maluku.news)

Dinkes Kota Ambon Raih Penghargaan Pengelolaan Vaksin Terbaik Wilayah Timur

0

Yogyakarta, Maluku.news – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon menerima penghargaan sebagai yang Terbaik Dalam Pengelolaan Vaksin Melalui Aplikasi SMILE Tahun 2023 – 2024 untuk Regional Timur.

Penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI ini, diterima oleh Kepala UPTD Pengelolaan Obat, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan (Perbekkes) Dinkes Ambon, Hency Kotalewala, dalam acara Forum Nusantara Farmasi dan Alkes Tahun 2024, yang digelar di Hotel Sahid Raya, Yogyakarta, Selasa (04/06/2024).

Kotelawala kepada Tim Media Center, menjelaskan, pengelolaan Vaksin di Indonesia, dilakukan melalui aplikasi SMILE yang mencatat seluruh aktivitas pengelolaan vaksin sejak masa pandemi COVID – 19.

“Aplikasi SMILE ini mencatat aktivitas pelaksanaan vaksinasi COVID – 19. Seiring berjalannya waktu, semua aktivitas vaksin tercatat melalui aplikasi ini, termasuk didalamnya vaksin untuk pemeliharaan kesehatan bayi dan balita yang jumlahnya cukup banyak,” ungkapnya.

Dirinya membeberkan, Dinas Kesehatan Kota Ambon secara khusus diberikan penghargaan sebab dari penilaian Kemenkes RI, menjadi pengelola vaksin terbaik di antara Kabupaten/Kota lainya di wilayah Indonesia Timur, lewat aplikasi SMILE.

“Memang ada tiga kategori wilayah barat,tengah dan timur. Untuk wilayah timur kota Ambon yang diberikan apresiasi, karena dinilai berhasil dalam pengelolaan aplikasi tersebut, meliputi bagaimana perencanaan, penyimpanan, pencatatan, distribusi, sampai pada pelaporan, semuanya dilakukan lewat aplikasi SMILE,” terangnya.

Kotelawala mengaku bersyukur dan bangga atas penghargaan yang diterima. Dirinya berharap hal ini menjadi motivasi berharga bagi Dinkes agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat kota Ambon.

“Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita, dimana sesuatu yang sudah sangat baik, dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga harapan semua kesehatan penduduk kota Ambon dan khususnya bayi dan balita yang dilayani vaksin dapat terus terjaga dan ditingkatkan kedepan,” tandasnya.

Pemprov Maluku dan KPK Lakukan MCP

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, menggelar pertemuan Tindak Lanjut Program Terintegrasi Sistem Pelayanan Perizinan, Kepegawaian, dan Pengelolaan Keuangan dan sebagainya pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024, yang bertempat di ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (04/06/2024).

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V.3 KPK RI Abdul Haris beserta tim, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sadali dalam arahannya berharap selain evaluasi yang dilakukan, dapat diberikan juga bimbingan serta arahan dari pihak KPK terutama terkait Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Bagi OPD yang beririsan dengan pelaksanaan MCP ini, jika ada masalah atau kendala yang dihadapi, silahkan bisa berdiskusi dengan Pak Haris dan Tim, sehingga capaian MCP kita berikutnya bisa naik lagi,” ungkapnya.

Kita mengharapkan dengan kehadiran tim dari KPK ini dapat memberikan solusi untuk mencari alternatif dalam rangka memberikan tindak lanjut terhadap apa yang menjadi penilaian MCP.

Inflasi Mei 2024 Naik Jadi 3,21% YOY, Sadali Susun Strategi Pengendaliannya

0

Ambon, Maluku.news – Menindaklanjuti Radiogram Kementerian Dalam Negeri tentang Pengendalian Inflasi Tahun 2024, maka Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, mengikuti Rapat Koordinasi sacara Virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Maluku, pada Selasa (04/06/2024)

Hadir juga pada kesempatan itu Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Provinis Maluku, Pihak TNI, dan Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Dalam arahannya Tomsi menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi bulan Mei 2024 mengalami penurunan dari 3% menjadi 2,84% Year on Year (YOY), dimana penurunan inflasi ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai stakeholder, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Di tempat yang berbeda, Penjabat Gubernur Maluku turut menjelaskan terkait Pengendalian Inflasi di Maluku dalam Rangka mewujudkan stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, dimana dapat diketahui angka inflasi Bulan Mei 2024 3,21% Year on Year.

“Kita harus menyusun strategi yang dimulai dengan pertemuan untuk membicarakan hal ini dengan Kabupaten Kota yang termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan mengembalikan langkah-langkah pengendalian inflasi yang sebelumnya pernah dilakukan, seperti gelar pangan murah hingga pengawasan pada setiap distributor,” tegasnya.

Untuk diketahui pada 3 wilayah IHK di Provinsi Maluku angka inflasi YoY tertinggi yakni di Kota Ambon 4,61%, yang disusun dengan Kota Tual 3,70%, dan yang terendah Kabupaten Maluku tengah 1,01%.

“Kita ketahui bersama untuk di Ambon harga ikan naik dikarenakan saat ini kita sementara memasuki masa pancaroba, oleh karena itu kita perlu menyusun strategi dengan cara menginventarisir cold store yang ada di Kota Ambon, agar dapat menjaga ketersediaan ikan,” ucap Sadali.

Sadali pada kesempatan itu juga menyampaikan, untuk inflasi Month to Month (m-to-m) pada Bulan Mei 2-24 sebesar 1,89%, dimana penyumbang utamanya ialah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sementara untuk komuditas penyumbang inflasi antaran lain : ikan momar, ikan kawalinya, ikan komu, ikan cakalang, ikan tuna, ikan lema, bawang merah, tomat, kangkung, bayam, beras, kacang panjang, sigaret kretek mesin (SKM), daging ayam ras, dan terong.

“Terkait hal-hal ini, besok kita laksanakan rapat jam 3 dengan Bupati Walikota wilayah IHK, dan para distributor, untuk mengecek keberadaan stok,” tuturnya.

Pemkot Gelar Rakor Dewan Smart City

0

Ambon, Malluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, menggelar “Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Smart City Tahap I melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi). Di ruang rapat Darwin, lt.II Gedung Balai Kota, Selasa (04/06/2024).

Saat membuka kegiatan dimaksud, Plt. kepala Diskominfo, Ronald H. Lekransy menjelaskan bahwa Rapat Evaluasi Dewan Smart City merupakan bagian dari program rutin yang mestinya dilakukan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang terakomodir di dalam Masterplan Smart City Kota Ambon tahun berjalan.

“Jadi program Smart City ini melibatkan banyak unsur. Tahun ini kita akan melakukan evaluasi khususnya kegiatan smart city di tahun 2023, sekaligus merupakan fase akhir pelaksanaan masterplan 2019-2024,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, dalam rangka membicarakan Smart City, paling sedikit ada tiga elemen besar yang harus diperhatikan guna mengimplementasikan smart city pada kota yang memiliki brand Ambon City of Music ini.

“Tiga elemen besar itu menurutnya, adalah soal integrasi seluruh dimensi pelayanan, kemudian soal bagaimana partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia, serta pemanaaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan public, yang diharapkan berimplikasi pada terbangunnya kota yang aman, nyaman dan lestari untuk warga,” jelasnya.

Untuk diketahui, yang dibahas dalam rakor dimaksud antara lain,Dimensi Smart Governance mencakup kegiatan/program pada badan/dinas Disdukcapil, BPPRD, DPMPTSP,dan Diskominfosandi.
Sedangkan Dimensi Smart Branding mencakup program/kegiatan Dinas Pariwisata dan AMO, yakni; Pemasaran Parawisata, kegiatan live music sudut kota, Festival Panas Pela Dan Gandong, Festival Lorong Budaya, promosi wisata kuliner di kawasan Tapalkuda, Airsalobar. Dan program unggulan AMO mencakup Akselerasi Inkubasi Kreatif Beyond Musik, Launching Destinasi Wisata Sunset, Konser Riu Rhythm “Sound Of Spice”, Musican Goas To School dan Hutan Kota.

Dimensi Smart Economic program berjalan milik dinas Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi. Smart Society (DP3AMD, Dinas Pendidikan, inas Sosial, Dinas Perputakaan). Smart Living (Dinas kesehatan, Dinas Perhubungan, DPPKB, PRKP) dan Smart Environment program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.

Rapat Koordinasi Dewan Smart City ini melibatkan unsur akademisi, para mitra teknis, dan OPD teknis terkait yang dihadiri langsung oleh para pimpinan OPD antara Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kepala BPPRD, Pejabat Eeselon III dan IV, pejabat Fungsional dan staf dari Bapeda Litbang, Koperasi, Lingkungan Hidup, DP3MD, DPMPTSP, DPPKB, Perpusatakan, Pertanian, Pariwisata.

Untuk diketahui, turut hadir dalam kgiatan tersebut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura, Prof. M. Salakory, bersama sekretaris LPPM, Direktur Ambon Music Office (AMO) Ronni Loppies, dan unsur penyusun Dokumen Master Plan Smart City.

Dari Arena APEKSI, Pj Walikota Himbau Warga Ambon di Daerah Rawan Bencana Waspada

0

Balikpapan, Maluku.news – Cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang saat ini melanda Kota Ambon dan sejumlah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku.

Tanah longsor hingga banjir kerap kali terjadi di Ibukota Provinsi Maluku itu. Namun hal baik patut disyukuri ialah tidak adanya korban jiwa dalam bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa waktu terakhir ini.

Fakta itu pun turut menjadi atensi Penjabat Walikota Ambon Dominggus N. Kaya dari arena rapat kerja nasional (Rakernas) ke-XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2024 di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (04/06/2024).

Selaku orang nomor satu di ibukota bertajuk Manise itu, Kaya mengimbau semua warga kota Ambon untuk lebih waspada menyikapi kondisi cuaca ekstrim, yang ditandai dengan intensitas curah hujan tinggi dan dalam waktu lama.

“Khusus bagi warga kota Ambon yang berdomisili pada lereng bukit/gunung, bantaran sungai/kali, atau daerah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan,” tandas Kaya dari Kota Balikpapan.

Selain imbau warga kota waspada bencana, Penjabat Walikota juga perintahkan Camat, Lurah, Raja/Kepala Desa untuk membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan RW dan RT di wilayah kerjanya, guna melakukan langkah-langkah mitigasi dan antisipasi sedini mungkin.

“Ada nomor kontak petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon yang siap 24 jam untuk dihubungi guna membantu bapak/ibu/sdr/i jika diperlukan,” tandas Kaya.

Tak lupa, Penjabat Walikota mengajak semua warga kota dimanapun berada berdoa, agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga Kota Ambon tercinta dari bencana alam tanah longsor maupun banjir.

Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kota Ambon, Selasa (4/6), akibat cuaca ekstrim, Senin (3/6), bencana tanah longsor terjadi di enam (6) titik pada empat (4) kecamatan yaitu RT 005/RW 002 dan RT 001/RW 005 Kelurahan Batumeja.

Kemudian RT 006/RW 016, 004/RW 016 dan RT 003/RW 013 Desa Batu Merah, RT 002/RW 001 Negeri Soya, RT 001/RW 001 Negeri Amahusu, RT 003/RW 001 Negeri Hatalai Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) dan RT 037/RW 008 Negeri Passo. Sedangkan satu titik di RT 005/RW 008 Kebun Cengkeh Desa Batu Merah antispasi longsor.