Ambon, Maluku.news – Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku mengadakan kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024, yang dilaksanakan pada Rabu (22/5/2024), berpusat di Lapangan Merdeka Ambon.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan KPU RI, Ketua KPU Provinsi Maluku, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan stakeholder terkait.

Penjabat Gubernur Maluku dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah saat yang tepat untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun komitmen dan sinergitas lintas sektoral guna menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Maluku.

“Kita mesti percaya kepada KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), serta Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan stakeholder terkait lainnya dalam mengemban tanggungjawab sesuai tupoksi dalam berkontribusi bagi suksesnya penyelenggaraan pilkada yang aman, damai dan kondusif,” Ujar Sadali.

Oleh karena itu, dirinya mengajak ubtuk bersatu padu, menyukseskan penyelenggaraan Pilkada ini.

“Mari kita jadikan proses ini sebagai perayaan demokrasi, yang tidak hanya berarti memilih pemimpin, tetapi juga mengukuhkan komitmen kita pada nilai-nilai kebersamaan dan persatuan dalam suasana perdamaian sebagai sesama orang basudara, potong dikuku rasa di daging, sagu salempeng patah dua,” ujar Sadali.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, Sadali menyampaikan, saat ini kita berada pada tahapan kedua yang berarti bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah memasuki tahapan strategis dimana KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus menyiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki guna pelaksanaan pemilihan baik Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

“Tahapan penyelenggaraan dimulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon, sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, menuntut kerja keras dan kerjasama, baik internal KPU maupun eksternal KPU,” terangnya.

Selain itu, Penjabat Gubernur juga mengatakan KPU perlu melakukan sosialisasi setiap tahapan Pilkada kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024, serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat, menentukan arah, dan kepemimpinan Maluku dalam periode lima tahun kedepan.

“Pemerintah Provinsi Maluku sendiri telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2024-2029, untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2024, tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada) Serentak Tahun 2024,” paparnya.

Selain itu, Ia menambahkan, dukungan anggaran, personil, dan sarana prasarana pendukung telah disiapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

“Kami berharap semua dukungan dari Pemerintah Daerah berdampak positif bagi suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Maluku,” tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditandai dengan Coblos Kertas Suara.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan hadiah bagi pemenang sayembara jingle dan maskot pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024, serta dilanjutkan dengan acara musik.

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, pada Rabu (22/5/2024) berpusat di Swiss Belhotel Ambon.

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU ini, dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta pimpinan lembaga Vertikal.

Dalam sambutannya Sadali menyampaikan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada 5 Arahan Presiden dalam Rangka Pengendalian Inflasi, yakni :
1. Memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian
3. Mengintegerasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok
5. Memperkuat komunikasi, sinergitas dengan para pihak

“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan mendagri, dimana salah satunya memanfaatkan dana BTT (Belanja Tak Terduga), oleh karena itu kami mengharapkan Bupati/Walikota dapat menindaklanjutinya untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” terang Sadali.

Dirinya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada para Bupati Walikota terutama 3 daerah yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah.

“Atas koordinasi yang baik, kita mampu menekan inflasi di bulan April menjadi 2,43 dari sebelumnya pada Bulan Maret berada pada angka 2,75, dimana angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3.00,” ujar Sadali.

Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku juga menghimbau kepada Kabupaten yang lain untuk tetap menjaga pengendalian inflasi.

“Karena tidak menutup kemungkinan Kabupaten yang lain bisa saja ditambahkan masuk ke dalam IHK yang berdampak terhadap pengaruh inflasi tingkat Provinsi,”tukasnya.

Dirinya berharap agar koordinasi tetap terjaga dengan baik, dengan tetap melakukan langkah strategis 4K, yakni kita pastikan terkait dengan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan membangun Koordinasi Yang Intensif, untuk sama-sama mengendalikan inflasi secara berkala.

“Kami berharap agar kita semua bergandengan tangan demi Maluku yang kita cintai, karena inflasi ini menjadi isu strategis nasional, serta menjadi fokus pemerintah pusat untuk ditangani bersama, karena nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi pusat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dari seluruh wilayah,”pungkas Sadali.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116, yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, pada Senin (20/5/2024).

Bertindak selaku Komandan Upacara John Alexander Rumlawang, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan Perwira Upacara Sehat Bahasoan, SE., M.Si Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Maluku.

Dengan sorotan tema, Bangkit untuk Indonesia Emas, upacara yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Maluku ini, berlangsung khidmat dan khusyuk.

Syuryadi, saat membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa, Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Oetomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini.

“Hari ini, kita berada pada fase, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa, berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru, dimana kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru,” terangnya.

Ia menyampaikan Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari, kecepatannya bak lompatan kuantum yang terlihat dalam dua dekade terakhir, dengan perubahannya sedemikian pesat.

“Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru, bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Syuryadi mengatakan, sebagaimana telah berulang kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi, Presiden juga menekankan bagaimana di dalam sejarah peradaban negara-negara dan bangsa-bangsa, kesempatan itu hanya datang satu kali, oleh karenanya kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital,” tegasnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut, dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis, sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045,” tambahnya.

Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, Syuryadi menambahkan tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama, kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air.

“Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu,” tegas Syuryadi.

Menutup sambutannya, Syuryadi menyatakan di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”.

Untuk diketahui Upacara tersebut diikuti oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta perwakilan Aparatur Sipil Negara.

Ambon, Maluku.news – Memperkokoh semangat kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat, maka Negeri Batumerah melaksanakan acara Makan Patita Orang Basudara, yang dihadiri oleh Penjabat Gubenrur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, pada Sabtu (18/5/2024).

Turut hadir juga pada kesempatan itu Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon beserta Forkopimda Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon beserta Pimpinan OPD Lingkup Kota Ambon, Forkopimcam Sirimau, Bapak Raja Negeri Batu Merah, Ibu Raja Negeri Ema, Pejabat Negeri Passo, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat.

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sadali menyambut kegiatan makan patita ini.

Ia berharap momentum ini jangan hanya dijadikan sebuah rutinitas, melainkan harus dimaknai sebagai wujud persaudaraan sejati, dan intropeksi terhadap berbagai bentuk interaksi sosial dengan sesama manusia dan lingkungan di Kota Ambon yang sama-sama kita cintai.

“Kumpul orang basudara dan makan patita yang dilakukan hari ini, akan semakin memperkokoh ukhuwah atau persaudaraan diantara kita dan merupakan modal dasar bersama untuk saling menghidupi, bukan saja dalam perbedaan tetapi juga dalam persaudaraan,” ujarnya.

Sadali menjelaskan, makan patita merupakan budaya orang Maluku dengan melibatkan banyak orang untuk duduk dan makan bersama dalam satu meja, dengan menikmati ragam sajian tradisional Maluku yang dimaknai sebagai pengikat tali persaudaraan serta merupakan jembatan emas, untuk dapat memperkuat ikatan pela gandong dan hidup orang basudara.

“Seperti ungkapan leluhur orang Maluku yakni potong dikuku rasa didaging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dipatah dua, inilah spirit kebersamaan dan persaudaraan sejati katong samua orang Maluku, untuk saling memahami, saling mempercayai, saling mencintai, saling menopang, saling membanggakan dan saling menghidupi,” jelasnya.

Ia pada kesempatan itu mengajak saudara-saudara semua, khususnya masyarakat Negeri Batu Merah, Negeri Passo dan Negeri Ema, untuk menjaga Maluku.

“Mari katong jaga Maluku bae-bae, sapa lai yang mau bangun Maluku kalau bukan ale deng beta,” tutupnya.

Ambon, Maluku.news – Sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024, resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, pada Jumat (17/5/2024) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Dalam sambutannya Penjabat Gubernur Maluku menyampaikan, Korupsi adalah Benalu Sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam struktur pemerintahan dan masyarakat, serta menjadi penghambat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan langkah-langkah extraordinary untu mencegah dan memberantas korupsi.

“Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi harus juga melibatkan partisipasi dan peran serta seluruh elemen.” Terangnya.

Ia mengatakan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Tahun 2023, nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,92, dimana hal ini menunjukan perilaku antikorupsi masyarakat masih tinggi.

“Pendidikan/edukasi antikorupsi sebagai salah satu dari trisula strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara masif dan sejak dini untuk membangun kesadaran akan bahaya korupsi.” Jelas Sadali.

Sosialisasi antikorupsi ini, disampaikan Sadali, akan terus digalakkan di seluruh Kabupaten/Kota dengan berkolaborasi bersama Forum Penyuluh Antikorupsi Energi Timur (PAKET) yang telah dikukuhkan pada 13 Mei 2024 sesuai keputusan Gubernur Maluku Nomor 2141 Tahun 2023.

“Tidak hanya melibatkan pejabat Pemerintahan Daerah dan ASN, tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk di kalangan remaja, pemuda, pelajar, dan mahasiswa serta pelaku usaha, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Wilayah Maluku.” Pinta Sadali.

Ia berharap, semoga kolaborasi ini dapat menjadi instrumen dalam membangun kesadaran kolektif perilaku dan budaya antikorupsi.

“Mari kita manfaatkan sosialisasi ini sebagai forum diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman agar tercipta pemahaman yang sama dalam membangun budaya dan perilaku antikorupsi.” Ajaknya.

Hadir pada kesempatan itu Anggota DPRD Provinsi Maluku, Asisten Sekda dan Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Energi Timur, Awak Media, serta Para Pelaku Usaha.