Beranda blog Halaman 73

Pj. Walikota Ambon Sambangi BKN Pusat, Perjuangkan Nasib Tenaga Kontrak

0

Ambon, Maluku.news – Demi memperjuangkan nasib para tenaga kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Ambon, Pj. Walikota Ambon, Dominggus N Kaya menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (30/07/2024).

Kunjungan ke BKN RI merupakan salah satu agenda dari serangkaian kegiatan Pj. Walikota Ambon yang berlangsung sejak Senin (29/07/2024) hingga Rabu (31/07/2024) di Jakarta. Selain ke BKN, Pj. Walikota bersama tim juga mengunjungi Kementerian/Lembaga terkait dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana dan inflasi di Kota Ambon.

Kedatangan Pj. Walikota Ambon bersama tim ke BKN tersebut tak lain merupakan tindak lanjut dari Hasil Akhir Laporan Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Maluku terhadap pengaduan yang dilayangkan para tenaga honorer pada Dinas Damkar Kota Ambon yang mengikuti seleksi calon PPPK Pemerintah Kota Ambon tahun 2023 yang dinyatakan tidak lulus.

Kepada tim media center kota Ambon, Sabtu (3/8), Pj. Walikota menjelaskan kunjungan yang dilakukannya pada akhir juli lalu merupakan upaya dari Pemkot Ambon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami sesungguhnya sangat peduli terhadap nasib dari para tenaga honorer yang bertugas di Dinas Damkar Kota Ambon. bagaimana kinerja mereka selama ini, bagaimana mereka begitu bersemangat dalam bekerja sesuai tupoksi mereka yang memang sangat rentan terhadap bahaya. karena itu, kami akan berupaya untuk bisa menaikkan status mereka menjadi tenaga PPPK,” ungkap Dominggus.

Dirinya mengakui, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian, Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, Kepala Kantor Regional IV BKN, Perwakilan Ombudsman RI, serta Plt. Karo Humas BKN telah mencapai kesepakatan untuk memprioritaskan para tenaga honorer tersebut pada seleksi penerimaan di tahun 2024.

“Kita mencari solusi terbaik atau win win solution bagi mereka, yaitu dengan mengakomodir dan memberi jaminan bagi kedua puluh tenaga honorer dinas Damkar untuk diprioritaskan sesuai database BKN pada seleksi penerimaan PPPK 2024 mendatang,” akunya.

Pj. Walikota melanjutkan, Wahyu selaku Direktur Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa prosedur yang dipedomani adalah melakukan pemadanan terhadap tenaga honorer Dinas Damkar Kota Ambon yang telah terdata dalam basis data (database) BKN untuk selanjutnya diprioritaskan pada seleksi penerimaan di tahun 2024.

Senada dengan itu, tambah Pj. Walikota, Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN, Respanti Yuwono pada pertemuan itu menjelaskan, prosedur yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah (Paselda) mengacu pada ketentuan regulasi, namun BKN juga memprioritaskan tenaga honorer eks THK-2 yang masih tersisa untuk diangkat sebagai PPPK.

Walikota menambahkan, kepada pihak BKN yang hadir dalam pertemuan dimaksud, Perwakilan Ombudsman RI, Nur Iman Pelupessy meminta adanya surat jawaban tertulis dari BKN terkait Surat dari Pemerintah Kota Ambon tertanggal 31 Januari 2024 perihal penataan tenaga non ASN dan perkembangan pelaksanaan seleksi pengadaan ASN tahun 2023 serta hasil tindak lanjut pertemuan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dan BKN yang akan digunakan sebagai jawaban atas LAHP yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku.

“Demi meminimalisir potensi masalah dikemudian hari pada seleksi yang akan diadakan tahun ini, oleh Plt. Karo Humas BKN, Bapak Fino. Pemkot Ambon juga diminta untuk kedepan dapat berkonsultasi dengan BKN Pusat guna pemadanan data honorer yang terdata dalam Database BKN,” demikian Kaya.

Pemkot Gelar Bimtek Metadata Statistik Sektoral

0

Ambon, Maluku.news 

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo Sandi), menggelar “Bimbingan Teknis (Bimtek) Metadata Statistik Sektoral Tahun 2024”, di Elizabeth Hotel, Selasa (30/07/2024).

“Kegiatan ini diselenggarakan agar organisasi pemerintah daerah (OPD) diajarkan bagaimana caranya Menyusun metada statistik sektoral yang baik hingga menghasilkan dokumen yang baik hal tersebut disampaikan, Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, saat membacakan sambutan Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, dalam pembukaan Bimtek.

Dirinya berharap, ilmu yang diterima oleh 80 orang peserta yang tersebar di seluruh OPD lingkup Pemkot ini tentunya memberkan hasil yang baik, agar pengelolaan metadata statistik sektoral Pemkot 2024 ini valid dan tertanggung jawab.

“Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan seksama oleh para peserta sehungga memperoleh pemahaman yang komperhensif terkait dengan tugas dan fungsi kita dalam menyusun metadata statistik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Metadata merupakan informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu nformasi dari data mudah utnuk ditemukan kembali digunakan atau dikelola, guna memudahkhkan pencarian, menghindari duplikasi serta memberikan penyajian (data) dan memudahkan evaluasi.

Pemberlakuan penggunaan Metadata pada birokrasi ini diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), yang mencantumkan Kewajiban Penyusunan Metadata Bagi Penyelenggara Kegiatan Statistik, dalam hal ini produsen data.

Bimtek meta data yang dilaksanakan selama sehari ini, menghadirkan narasumber utama Plt. Kepala Diskominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, serta pemateri dari BPS Kota Ambon.

Jadi Narasumber Bimtek Metadata, Lekransy Tekankan Pentingnya Data Menunjang Pembangunan

0

Ambon, Maluku.news – Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, menekankan pentingnya data statistik sektoral dalam menunjang pembangunan daerah.

“Daerah dapat memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan, untuk penentuan baseline dan target, menjadi dasar penganggaran untuk menghitung kebutuhan belanja pada tiap komponen kegiatan, serta menjadi dasar monitoring dan evaluasi capaian pembangunan daerah,” ungap Lekransy dalam paparanya pada Bimbingan teknis (Bimtek) Metadata Statistik Sektoral, Selasa (30/07/2024) di Hotel Elizabeth.

Dirinya menjelaskan, dalam pengelolaan Data, tugas dinas Kominfo sebagai Wali Data adalah Melakukan koordinasi pengumpulan data oleh OPD sebagai produsen data, memvalidasi dan verifikasi, Menghadiri pembahasan forum data, Menghadiri forum koordinasi data, Menyebarluaskan data dan Mengoordinasi dan sinkronisasi data statistik sektoral dengan Pembina data yakni Badan Pusat Statistik.

“Selanjutnya data statistik sektoral tersebut dimanfaatkan oleh Bappeda Litbang guna penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Bappeda Litbang sebagai sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) juga berkoordinasi dengan SDI Kota dan pusat dalam pengelolaan satu data Indonesia,” bebernya.

Untuk diketahui, SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI

Menurut Lekransy, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperoleh Nilai Indeks 2,72 dengan Predikat BAIK, namun terdapat beberapa indikator yang masih memperoleh Nilai 1,00, salah satunya pada Indikator Kelembagaan / forum satu data indonesia yang belum dilaksanakan.

Padahal, SDI telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) Ambon Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon dan telah diperbaharui dengan Perwali Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 3 Januari 2024 serta Keputusan Wali kota Ambon Nomor 395 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon dan telah diperbaharui dengan Keputusan Walikota Nomor 36 Tahun 2024 Tanggal 8 Januari 2024.

Hasil dari EPSS tahun 2023 harus dilakukan reviuw untuk peningkatan pemahaman terkait SDI Tingkat Kota Ambon oleh Produsen Data dalam hal ini Perangkat Daerah (OPD), maka sangatlah perlu diadakan “Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon” untuk membahas Rencana Aksi berupa Penetapan Daftar Data untuk nantinya akan diupload pada Portal Satu Data Kota Ambon yang sudah terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

“Disadari sungguh bahwa salah satu kekurangan Pemkot Ambon dalam penilaian EPSS adalah belum semua OPD memiliki Metadata Statistik Kegiatan Sektoral. Dimana Metadata adalah formasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola,” bebernya.

Dirinya mengingatkan, Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 3 Januari 2024 serta Keputusan Walikota Ambon 36 Tahun 2024 Tanggal 8 Januari 2024, perlu dilakukan kepada Setiap OPD, agar masing-masing OPD dapat memahami dan melaksanakan Peran dan Tanggung Jawabnya selaku Produsen Data sesuai dengan prinsip SDI

“Karenanya, Melalui Bimtek Metadata Statistik Sektoral ini, OPD akan diajarkan bagaimana caranya Menyusun Metadata Kegiatan Statistik Sektoral yang baik. Sehingga outpun dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Metadata Statistik Sektoral Pemerintah Kota Ambon Tahun 2024” tandas Lekransy.

Pemkot Kembali Gelar GPM, Warga Antusias

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Kegiatan yang telah dilaksanakan beberapa minggu ini, bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok (Bapok), dan komoditi pasar dengan harga terjangkau yang berimplikasi pada inflasi.

Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse yang ditemui pada sela-sela peninjauan GPM ini mengungkapkan, kegiatan yang merupakan langkah tindak lanjut program Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini, merupakan kegiatan rutin setiap minggu, dengan membeli dari petani kemudian di jual kembali ke masyarakat.

“Kita beli dari petani, kita jual dengan harga yang sangat murah sehingga dapat dujangkau oleh warga, dan begitu besar antusias warga melalui kegiatan ini,” ungkapnya, di Pelabuhan Enrico, jalan Pantai Mardika, Selasa (30/07/2024).

Dirinya menyebutkan, dalam kegiatan tersebut melibatkan tiga dinas yakni; Perikanan, Pertanian, dan Perindag, dengan komoditi yang dijual antara lain ikan, sayur, cabai, tomat, bawang mereh dan putih, telur, minyak goreng, beras, dan gula.

Ririmasse menghimbau agar warga Kota untuk kembali mendatangi giat tersebut pada lokasi yang sama, Selasa depan dengan begitu inflasi kota ini akan semakin terkendali, warga sejahtera, dengan terealisasinya program nasional yang menyentuh sampai ke daerah seperti ini.

“Pemerintah melalui Dinas Kominfo, dan OPD terkait mengumumkan kepada publik lewat media sosial untuk menghimbau masyarakat datang, guna melakukan pembelanjaan seperti ini karena ini satu gerakan yang sangat luar biasa yang dapat membantu rakyat kota ini,” pungkasnya.

Sadali Harap Masyarakat SBT Menjadi Motor Penggerak Perdamaian di Maluku

0

Ambon, Maluku.news – “Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur sebagai sebuah Persekutuan Geneologis Teritorial di Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu komunitas adat yang mempunyai posisi sangat strategis di Pulau Seram, bahkan di Maluku.”

Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (IKBSBT), pada acara Pertemuan Akbar dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur periode 2024-2027, di Gedung Islamic Center Ambon, Senin (29/7/2024), yang digelar dengan Sorotan Tema “Merajut Hubungan Silaturahmi sesama warga Ita Wotu Nusa”.

Untuk diketahui Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur periode 2024-2027 berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor 03/DPPIKBSBT/II/2024, yang dirangkaikan dengan Pelantikan Majelis Taklim Nurun Nisa Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (IKBSBT) STAIN Kecamatan Sirimau Kota Ambon Periode 2024-2028 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Nomor 80 Tahun 2024.

Sadali atas nama Pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan Selamat dan Sukses Atas semua proses mubes hingga pelantikan serta pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur dan Majelis Taklim Nurun Nisa Pada Saat Ini.

”Semuanya berjalan dengan lancar, aman dan penuh kebersamaan, kondisi Ini tercipta karena basudara samua memiliki kesadaran kolektif tentang Persekutuan Keluarga Besar Seram Bagian Timur, sebagai Rumah Besar Orang Basudara, untuk Baku Dapa Dan Bacarita dari hati ke hati untuk Masa Depan Anak Negeri Maluku, Khususnya Seram Bagian Timur,” ungkap Sadali.

Dalam kesadaran etik-kultural orang Maluku, Sadali menjelaskan, keutuhan dan persaudaraan itu digambarkan bagaikan ”Satu Hati dan Satu Jantong”, yang tercermin dalam ungkapan ”Ale Rasa, Beta Rasa, Potong di Kuku Rasa Di Daging, dan Sagu Salempeng Dibagi Dua”.

“Kami menyampaikan hal ini agar ikatan keluarga besar Seram Bagian Timur, dapat menghidupkan kembali spirit kejuangan para pendahulu kita untuk kita transformasikan dalam memajukan Kabupaten Seram Bagian Timur, serta Maluku tanah pusaka ini,” ujar Sadali.

Dirinya berharap masyarakat Seram Bagian Timur sebagai salah satu komunitas “Tuang Tanah” terbesar di pulau Seram ini, dapat menjadi motor penggerak perdamaian di Maluku.

“Apalagi tahun 2024 ini akan dilaksanakan Pilkada Langsung Secara Serentak di Seluruh Indonesia yaitu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga diharapkan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini dapat berjalan aman, lancar dan sukses,” harap Sadali.

Melalui acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur dan Majelis Taklim Nurun Nisa ini, selaku Penjabat Gubernur Maluku Sadali, sangat menaruh harapan agar DPP Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur dan Majelis Taklim Nurun Nisa, dapat membuat program-program strategis ke masa depan, dalam rangka mengimajinasikan dan memproyeksikan, lahirnya kembali generasi muda emas Seram Bagian Timur, agar tampil lebih progesif sebagai anak-anak sejarah yang berguna untuk membangun Maluku.

“Mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya acara pelantikan dan pengukuhan ini sebagai salah satu wahana untuk merumuskan program-program strategis, instrumen demokrasi untuk proses kaderisasi, serta sebagai media silaturrahim,” tandas Sadali.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kota Ambon, Bupati SBT, Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Besar SBT, Sesepuh masyarakat SBT, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Pemuda.

Tinjau Pelaksanaan Pin Polio, Sadali Harap Bisa Mencapai Target 95%

0

Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, didampingi Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku/Ketua Pembina Posyandu Provinsi Maluku Nita Sadali, meninjau secara langsung pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio (PIN) Polio dan Penyerahan Anakan Pohon Cabe, di Posyandu Melati Negeri Lama, Senin (29/07/2024).

Dirinya pada kesempatan itu menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, sebagai implementasi dari arahan Pemerintah Pusat, terkait dengan target-target teknis polio yang akan dicapai di Provinsi Maluku yakni minimal 95% pelaksanaan imunisasi polio.

“Mudah-mudahan di 3 Agustus bisa mencapai 95%, kami berharap kondisi yang sama, bisa diraih oleh seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Maluku,” harap Sadali.

Untuk itu ia berharap, agar Dinas Kesehatan, baik Provinsi maupun Kabupaten Kota, untuk melakukan koordinasi yang intens agar pelaksanan PIN Polio ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Orang tua mari berperan untuk melindungi mencerdaskan dan mensejaterahkan anak bangsa, yang merupakan bagian dari tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD 1945, untuk itu kami berharap pelaksanaan kegiatan ini menjadi perhatian kita semua untuk mencegah dari serangan polio,” ungkap Sadali.

Sadali berharap sosialisasi terkait polio ini, harus dilakukan secara masif dengan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pentingnya tetesan imunisasi polio bagi anak-anak kita.

“Kita pastikan bahwa vaksin polio ini telah terdistribusi di tempat dan tepat sasaran yang akan dilakukan imunisasi,” tegasnya.

Dirinya turut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tenaga kesehatan yang telah melaksankan tugas mulia ini dalam rangka melindungi anak-anak dari polio.

Berkaitan dengan penyerahan anakan cabe, untuk ditanam di pekarangan rumah masyarakat petani Negeri Lama, Sadali mengatakan hal ini dilakukan karena cabe merupakan salah satu pemicu inflasi.

“Sehingga diharapkan para petani bisa memanfaatkan pekarangan rumah sehingga sediikit meringankan harga pembelian cabe yang tidak menentu ini, dan dibulan Juli ini diharapkan inflasi bisa turun masuk pada target 2,5 plus minus 1,” tutur Sadali.

Setelah kegiatan tersebut, Sadali didampingi istri beserta rombongan melanjutkan peninjauan PIN Polio dan Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Dusun Rupaitu, Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

Pesan Sadali Untuk 500 Mahasiswa KKN Kebangsaan

0

Ambon, Maluku.news – Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan Ke-XII di Provinsi Maluku resmi dibuka, Jumat (26/07/2024), di Islamic Center Ambon, yang akan berlangsung hingga 24 Agustus 2024.

Pembukaan KKN Kebangsaan ini, juga dirangkaikan dengan Pencanganan Zona Integritas Universitas Pattimura yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikbud RI Abdul Haris.

Hadir juga pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala LLDIKTI Wilayah XII, Rektor Universitas Pattimura beserta jajaran, Rektor Unibersitas Negeri maupun Swasta se-Indonesia, stakeholder terkait, dan 500 Mahasiswa KKN.

Rektor Universitas Pattimura Fredy Leiwakabessy, dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknysa, siap menerima dan melaksankan KKN Kebangsaan ke-XII Tahun 2024 ini di Provinsi Maluku, berkat dukungan dari berbagai pihak termasuk, Penjabat Gubernur Maluku yang sangat berantusias dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selain itu juga Dirjen Pendidikan Tinggi, Risen dan Teknologi Abdul Haris, megucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan KKN yang akan dimulai hari ini, serta pencanagnan zona integritas di Unpatti.

“Pelaksaan KKN Kebangsaan selama ini, lebih dari empat dasarwasa berkontribusi secara positif dalam membentuk karakter mahasiswanya untuk mempertahankan nilai luhur, lokalitas, indentitasnya serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, dan saling asih,” jelas Abdul Haris.

Dirinya menambahkan bahwa, hal ini sangat penting dalam merajut kebhinekaan dalam bingkai kebangsaan yang harus dipertahankan sebagai karakter bangsa Indonesia.

Masih di tempat yang sama, Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Unpatti, yang terus konsisten menjalankan program KKN di Maluku.

“Kami yakin program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan mahasiswa peserta KKN,” ungkap Sadali.

Ia menerangkan, KKN kebangsaan merupakan salah stau program pendidikan yang wajib diikuti oleh mahasiswa di Indonesia, dimana program ini bertujuan selain untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian, juga untuk meningkatkan persaudaran nusantara, sekaligus sebagai wadah bertukar ilmu pengetahuan antar sesama yang diaplikasikan secara langsung nanti di lapangan.

Sehubungan dengan pelaksanaan KKN yang akan dimulai hari ini, Sadali juga menyampaikan harapannya kepada para mahasiswa, yakni untuk menjadi duta bangsa yang berkarakter.

“Tunjukan bahwa kalian adalah mahasiswa yang cerdas, kreatif dan memiliki semangat juang yang tinggi, junjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap tindakan kalian,” tegas Sadali.

Dirinya juga mengatakan untuk berbaur dengan masyarakat, menjadi bagian dari mereka, mendengarkan aspirasi mereka, memahami kebutuhan mereka dan membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Jadilah agen perubahan, ciptakan program inovatif dan kreatif yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, serta jagalah nama baik almamater, hindarilah perbuatan yang dapat mencoreng martabat sebagai insan intelektual,” ajaknya.

Sadali berharap KKN kebangsaan ini dapat menambah wacana dan literasi, yang dibutuhkan untuk pengembangan pemikiran mahasiswa.

“Karena semakin banyak kalian merekam kejadian yang terjadi, maka semakin banyak pengalaman dan referensi untuk karir kalian semua,” tutup Sadali.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Rektor dan para Dekan Universitas Pattimura.

Joost Manusama, Putra Nusalaut Bakal Jadi Wali Kota Capelle, Belanda

0

Ambon, Maluku.news – Untuk pertama kali dalam sejarah, seorang figur Maluku di Belanda akan dilantik menjadi wali kota. Sosok tersebut adalah Joost Manusama (59), putra Negeri Abubu Nusalaut, Maluku Tengah.

Sebagaimana disiarkan situs https://www.capelleaandenijssel.nl/ yang diakses pagi ini, DPRD Capelle telah mencalonkan Manusama sebagai wali kota baru Capelle. Diperkirakan pelantikan berlangsung September 2024 mendatang.

Joost Manusama bergelar MA, lahir di Leidschendam, belajar Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis di Universitas Erasmus di Rotterdam. Karier polisi yang panjang membawanya ke Rotterdam, Rijswijk dan Den Haag di berbagai posisi.

Ia bertugas di Breda pada Layanan Kepolisian Nasional dan menjabat sebagai Kepala Sektor Pendidikan Dasar Kepolisian di Akademi Kepolisian sebelum menjabat sebagai atasan tertinggi di distrik kepolisian Zeeland pada tahun 2019.

Dewan kota mengumumkan pencalonan tersebut dalam rapat Selasa, 9 Juli. Jabatan tersebut kosong setelah Wali Kota Peter Oskam mengundurkan diri, Desember 2023.

“Bersama Joost Manusama, kami sebagai dewan kota telah menemukan wali kota yang cocok dengan 3 kata kunci profil kami: ‘terlibat, terhubung, berwibawa’,” kata ketua komite dari dewan kota Arwin van Buuren. (Sumber teks dan foto: www.capelleaandenijssel.n)

Sadali Buka Musyawarah Cabang VII DPC Hiswana Migas Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, membuka secara resmi Musyawarah Cabang VII DPC Hiswana Migas Maluku, yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Rabu (24/07/2024) bertempat di The Natsepa Resort and Conference Center.

Musyawarah DPC ini digelar dengan sorotan tema “Memperkuat solidaritas Hiswana Migas Maluku Mewujudkan Sinergitas yang BerAkhlak dalam Bisnis Energi Nasional Menuju Indonesia Emas”

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPD VIII Hiswana Migas Papua Maluku Ledryk J Lekenila, Sunardi Executive General Manager Regional Papua-Maluku PT Pertamina Patra Niaga, Ketua DPC Hiswana Maluku, Pimpinan PT Pertamina Patra Niaga, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pimpinana Lembaga Vertikal.

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pimpinan DPC Hiswana Migas yang telah melaksanakan kegiatan di hari ini.

Dirinya turut menjelaskan bahwa secara geografis, Maluku ini didominasi oleh lautan, sehingga bagi Hiswana hal ini merupakan tantangan, dalam melakukan pelayanan di 11 Kabupaten/Kota dengan bentangan laut yang cukup dominan.

“Hiswana sebagai organisasi yang bergerak di bidang Minyak dan Gas memiliki tiga peran utama, yakni menjamin ketersediaan, distribusi dan keamanan, tiga faktor ini harus dijamin Hiswana, sehingga rasa aman dan nyaman dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM),” jelas Sadali.

Dalam Musyawarah ini nantinya akan dipilih kepungurusan Hiswana yang baru periode 2024-2028, dimana momentum ini menjadi sangat penting dan strategis guna membahas perkembangan organisasi kedepan, dan diharapkan mampu menyusun program-program kerja kontekstual, yang secara responsif mampu menjawab persoalan-persoalan terkait dengan penyediaan minyak dan gas di daerah ini.

“Pendistribusian BBM yang tepat sasaran tercipta berkat dukungan berbagai pihak, salah satunya Hiswana Migas, oleh karena itu kita berharap kepada Hiswana dan Pertamina dalam menjalankan fungsinya harus memastikan penyaluran BBM, terutama BBM bersubsidi dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan tepat volume,”tegas Sadali.

Dirinya mengucapkan selamat bermusyawarah, serta kepada pengurus yang akan terpilih nanti ia juga mengucapkan selamat bekerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Raja-Raja ini.

Optimalkan PAD, Pemprov Maluku Gelar Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2024

0

Ambon, Maluku.news – Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah se-Provinsi Maluku, pada Rabu (24/07/2024), di Hotel Marina Ambon.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang diberikan ruang yang tujuannya insentifikasi peluang-peluang untuk peningkatan PAD

Sadali pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, diperlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota se-Maluku, dengan Pemerintah Provinsi Maluku, dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Ia menegaskan bahwa sinergitas yang dibangun hari ini, dapat mendorong potensi-potensi pajak yang bisa dikelola oleh Provinsi maupun Kabupaten Kota.

“Setelah ini ada penandatanganan kerja sama, kami berharap bisa terealisasi dengan baik, semoga tujuan untuk mengoptimalkan PAD dapat dimaksimalkan,” ujar Sadali.

Hadir juga pada kesempatan itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Ina Wati Tahir, Kasubid Pendapatan Wilayah II Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, serta stakeholder terkait.