Beranda blog Halaman 72

Formasi CPNS 2024 Dibuka, Pj. Walikota Ambon : Quota Capai 1.264 Formasi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon , Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon membuka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Pengumuman Penerimaan calon abdi negara ini berdasar keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara tanggal 2 Juli 2024.

Keputusan dimaksud tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah tahun 2024 dan keputusan Walikota Ambon nomor: 1654 tahun 2024 tertanggal 8 Agustus tahun 2023.

Penjabat Walikota Ambon, Dominggus N Kaya, S.Sos., M.Si kepada tim media center mengakui, pemerintah kota resmi mengumumkan formasi disertakan syarat-syaratnya.

“Ini tertuang dalam edaran atau pengumuman nomor: 810/02/Peng/2024,” ungkap Kaya , Selasa (20/08).

Orang nomor satu di Kota Ambon itu menjelaskan, Pemkot membuka formasi tenaga kesehatan sebanyak 78 formasi. Sementara tenaga Teknis sebanyak 1.186 formasi.

“Penetapan kebutuhan calon Pegawai negeri Sipil Pemkot Ambon meliputi umum dan khusus. Artinya disabilitas juga dapat ambil bagian menjadi calon abdi negara,” akui Kaya.

Lanjut dirincikan, untuk kebutuhan umum, diperuntukan bagi pelamar umum; dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas diperuntukan bagi pelamar penyandang disabilitas/kebutuhan khsusu/memiliki kriteria.

“Yang khusus ini dirincikan lagi. Yakni, mampu melihat, mendengar, dan berbicara yang baik. Mampu melakukan tugas menganalisa, mengetik, menyampaikan pendapat dan berdiskusi dan terakhir Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda,” ungkap Kaya.

Kaya mengingatkan, seluruh proses dalam pembukaan CASN tidak dipungut biaya apapun atau gratis.

“Sesuai ketentuan, gratis prosesnya, dari awal hingga akhir,” tegas Kaya.

Menutup keterangannya Kaya mengajak putra-putri terbaik generasi muda kota Ambon yang memenuhi persyaratan dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ini agar bisa meraih peluang kerja sebagai abdi negara di lingkungan pemkot Ambon.

“Persiapkan diri dengan latihan seperti, Computer Assesment Test (CAT) sehingga dapat memenuhi persyaratan passing grade. Jangan lupa berdoa, Tuhan pasti buka jalan massa depan di kesempatan ini,” pungkas Kaya.

Untuk diketahui, prasyarat dan tata caranya dapat diikuti dalam https://sscasn.bkn.go.id.

HUT Ke-79 Maluku, Sangkala sebut Masih Banyak Masyarakat Belum Tersentuh Pembangunan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku melaksanakan rapat paripurna memperingati HUT ke-79 provinsi Maluku.Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangka di Ambon, Senin (19/08/2024).

Kata Sangkala, di usia ke-79 walaupun sudah banyak hal yang tersentuh dengan pembangunan baik itu fasilitasi umum untuk menunjang kehidupan masyarakat dan juga pelayanan di berbagai sektor, namun masih juga masyarakat yang belum tersentuh dalam hal pembangunan di berbagai sektor.

Hal ini dibuktikan masih banyak kehidupan masyarakat yang tidak layak dan masih berada di ambang kemiskinan.

Kondisi demikian masih dirasakan sebagian masyarakat Maluku yang jauh dari pusat pemerintahan, pusat perekonomian yang berada di daerah pedalaman, pulau terluar dan daerah perbatasan.

“Oleh sebab itu sudah waktunya kita lebih memperhatikan mereka dengan intervensi program pembangunan secara terintegrasi bersama Pemda dan Pempus, sehingga dapat membawa mereka keluar dari keterisolasian, keterbelakangan dan kemiskinan,”ujarnya.

Sangkala juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama sama dengan Pemda memperjuangkan suara rakyat, baik itu ke Pempus, maupun dalam konteks koordinasi, dan sinkronisasi daerah.

“Atas nama rakyat Maluku, kami meminta perhatian lebih dari Pempus agar kedepannya Maluku bisa termasuk dalam daerah diprioritaskan dalam pembangunan, sehingga sebagian permasalahan yang ada di Maluku dapat terselesaikan.

Tiga OPD Dicanangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Tiga (3) OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dicanangkan sebagai pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pada Senin (19/08/2024).

Pencanangan ini dipimpin oleh Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, dan Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota Ambon, dan diikuti dengan penandatatanganan pakta integritas oleh masing – masing OPD di halaman parkir Balai Kota.

Kaya dalam arahannya mengakui pembangunan zona integritas sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 sampai 2024, dan Road Map Reformasi Birokasi fase ketiga 2020 – 2024 yang diarahkan pada terciptanya tiga kondisi yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

“Dengan pencanangan ini maka ada 6 (enam) area perubahan yang diwujudkan yaitu, area manajemen perubahan, area penguatan tata laksana, area akuntabilitas kinerja, area pengawasan, area pelayanan publik, dan area penataan manajemen sumber daya manusia,” bebernya.

Diakuinya, zona integritas ini tidak bisa dibangun sekaligus oleh Pemkot dan menetapkan bahwa instansi secara utuh bebas korupsi dan sebagai wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, tetapi harus dilakukan secara bertahap.

Untuk kota Ambon sendiri, lanjutnya, dengan pencanangan di hari ini, maka total sudah ada 5 (lima) OPD yang dicanangkan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.

“Tahun 2022 ada 2 (dua) OPD yang dicanangkan yakni DPM-PTSP dan BPPRD, dan hari ini 3, jadi kita lakukan bertahap,” tukasnya.

Dirinya berharap, semua OPD yang telah dicanangkan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dapat melakukan tindakan nyata dalam implementasi di bidang kerja masing – masing.

Ditempat yang sama, Kepala Inspektorat Kota Ambon, Rina Purmiasa, menjelaskan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini didasarkan pada Permenpan Nomor 90 Tahun 2021, untuk dapat diterapkan di semua instansi Pemerintah.

Purmiasa menandaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluas sesuai indikator dalam 6 area perubahan, hingga semua OPD yang terkait pelayanan publik d di Pemkot Ambon dapat dicanangkan sebagai pembangunan zona integritas menuju WBB dan WBBM.

Untuk Ketujuh Kalinya Pemkot Gelar GPM

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk ke 7 (tujuh) kalinya, Selasa (20/08/2024) besok, di kawasan Pelabuhan Enrico, Jalan Pantai Mardika.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, Senin (19/08/2024), di Balai Kota.

Dijelaskan, kegiatan yang akan dimulai pada pukul 07.30 WIT,ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bagi masyarakat.

“Ini merupakan salah satu implementasi strategi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan menjaga daya beli masyarakat tetap terjangkau atas kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan harga,” bebernya.

Diakui, intervensi ini akan dikoordinasikan oleh OPD Teknis dengan menjual bahan kebutuhan pangan yang lebih murah, dibandingkan harga pasar.

Diantaranya, beras premium Rp. 65.000/5 kg, Beras SPHP Rp. 61.000/5 Kg, Telur Ayam Rp.55.000/Rak, Minyak Goreng Rp. 14 000/Botol, Bawang Merah Rp. 22. 000/Kg, Bawang Putih Rp. 35.000/Kg, Sayur Sawi/Bayam/Kangkung Rp. 6.000/ikat, Cabe keriting Rp. 35.000/Kg, Cabe rawit Rp.40.000/kg, Ikan Rp 15.000/kg/Tumpukan, dan Gula Pasir,Rp 16.000/kg.

Lekransy berharap masyarakat memperoleh manfaat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) ini, karena ada upaya stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Pemkot, terus mengupayakan agar kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan,” tambahnya.

Dirinya menandaskan,Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon terus berkoordinasi dengan semua pihak sehingga ketersediaan dan harga pangan tetap terkendali.

Untuk diketahui, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon untuk Month to Month (M-to-M) mengalami deflasi sebesar -1,53 (sebelumnya -0,06) sedangkan angka inflasi Year on Year (YoY) sebesar 3,17 (sebelumnya 4,29).

DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT ke-79 Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna istimewa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat utama, gedung DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang (Karpan), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (19/8/2024).

Rapat paripurna istimewa ini dihadiri oleh Pejabat Gubernur Maluku, Sadali Ie beserta Forkopimda di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dan pimpinan serta anggota DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala dalam sambutannya mengatakan, ada sebuah kebanggaan bagi masyarakat Maluku, karena provinsi ini berdiri sejak negara ini didirikan dan sudah menginjak usia yang ke-79 tahun.

“Ada banyak hal yang terjadi di Pemprov Maluku, yang merupakan dinamika dari wujud demokrasi di negeri ini. Oleh karena itu, kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang merupakan representasi dari masyarakat Maluku memiliki tugas dan tanggung jawab, untuk terus melakukan pengawasan dan menyuarakan aspirasi, dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi ini,” kata Sangkala.

Selain itu, Provinsi Maluku juga masih diperhadapkan dengan permasalahan kemasyarakatan, yang membutuhkan perhatian dan keseriusan pemerintah.

Kondisi terkini di Provinsi Maluku, menurut Sangkala, sudah banyak tersentuh dengan pembangunan, baik itu fasilitas umum yang bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat, dan juga pelayanan di berbagai sektor.

“Namun, masyarakat masih banyak merasakan belum tersentuhnya pembangunan di berbagai sektor. Kita juga melihat, bahwa masih banyaknya kehidupan masyarakat yang tidak layak. Dan masih berada di ambang kemiskinan,” tegas dia.

Kondisi yang demikian, lanjut Sangkala, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat Maluku, yang jauh dari pusat pemerintahan, dan perekonomian, khususnya yang berada di daerah pedalaman, yaitu pada daerah-daerah terluar.

Oleh sebab itu, sudah waktunya pemerintah memperhatikan mereka, dengan intervensi program pembangunan secara terintegrasi bersama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

“Sehingga bisa mengeluarkan mereka dari keterisolasian, keterbelakangan dan kemiskinan. Perlu juga kita sadari bersama, bahwa masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari situasi saat ini dan di masa yang akan datang, demi keberlangsungan dan kemajuan Provinsi Maluku yang kita cintai ini,” pungkas Sangkala.

Di momentum HUT ke-79 Provinsi Maluku, Sangkala mengajak, pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat Maluku, untuk secara bersama-sama memperjuangkan suara masyarakat, baik ke pemerintah pusat maupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi di daerah.

“Oleh karena itu, perlu dukungan dari seluruh komponen masyarakat Maluku untuk bersama-sama membangun daerah ini,” tandas Sangkala.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie mengajak pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku selaku mitra sejajar pemerintah daerah, untuk bersinergi dengan semua pihak guna berkontribusi bagi kemajuan di Provinsi Maluku.

“Dalam rentan usia ke-79 tahun tegaknya Maluku, berbagai keberhasilan dan kemajuan dari waktu ke waktu telah kita raih. Namun, berbagai tantangan dan rintangan yang datang silih berganti yang harus kita kerjakan,” ujar Sadali.

Sebagai Penjabat Gubernur Maluku, lanjut Sadali, dirinya mengemban amanat dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang terpilih di Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

“Dengan tugas utama adalah menyukseskan terselenggaranya Pilkada Maluku secara aman, damai, jujur, berkualitas dan demokratis,” tutur Sadali.

Ketua DPRD Maluku: Pilih Pemimpin Yang Mampu Memakmurkan Rakyat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – 79 tahun Kemerdekaan Indonesia, Maluku masih jauh dari kata Merdeka. Provinsi seribu pulau ini bahkan jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Selain tertinggal dari sisi pembangunan, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya, negeri seribu pulau ini juga masih terbelenggu dengan kemiskinan sebesar Rp16,05 persen, sehingga menempati Maluku sebagai lima provinsi termiskin di Indonesia.

Kondisi Maluku yang tertinggal disebabkan beberapa faktor, selain tidak ada perhatian serius dari Pemerintah, serta program atau kegiatan yang tidak tepat sasaran terkhususnya untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Akan hal tersebut, di usia kemerdekaan 79 tahun, sudah saatnya Maluku merdeka untuk keluar dari kemiskinan, serta intimidasi

“Merdeka dari segala-galanya, jangan merdeka di mulut, intimidasi di hapus,”ujar Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan usai peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di lapangan merdeka, Ambon, Sabtu (17/08/2024).

Dikatakan, pemerintah sudah seharusnya introspeksi diri dalam melaksanakan konstitusi negara, sehingga kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

“Ini saatnya kita harus membenahi diri, kita harus melaksanakan amanat konstitusi negara ini, yaitu merdeka bersatu, adil dan makmur,”ucapnya.

Olehnya itu, Benhur berharap kedepan masyarakat dapat memilih pemimpin yang mampu memakmurkan rakyat, bukan pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, dan kelompok tertentu.

“Kedepan kita harus cari pemimpin yang memakmurkan Maluku,”pintanya.

Indeks ETPD Kota Ambon Meningkat, Lekransy : Bukti Nyata Transformasi Digital Pemkot Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Skor Nilai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Ambon meningkat 10,1 poin menjadi 95.3 Persen.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Ronald H. Lekransy Jumat (16/08/2024) di ruang kerjanya, Balai Kota Ambon.

Dirinya menjelaskan, ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

“Percepatan ETPD dilakukan dalam mendorong ekonomi dan keuangan Digital serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang merupakan Tugas dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,” ungkapnya.

Dikatakan, penilaian Indeks ETPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setahun untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan mengevaluasi perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Ditambahkan, bawa Aspek yang dinilai pada Indeks ETPD antara lain : pertama; Implementasi yaitu Kemampuan Pemda dalam menyediakan layanan elektronifikasi transaksi Pemda melalui berbagai kanal pembayaran. Kedua; Realisasi, yaitu kapasitas dan kapabillitas Pemda untuk menyelenggarakan layanan elektronifikasi transaksi Pemda secara nontunai. Dan ketiga; Lingkungan Strategis; yaitu Kemampuan infrastruktur IT dan sistem informasi Pemda, sera awareness masyarakat dalam bertransaksi nontunai.
Untuk Kota Ambon sendiri, pada penilaian indeks ETPD semester pertama tahun 2024, memperoleh nilai indeks sebesar 95.3 persen, dimana terjadi peningkatan sebesar 10,1 persen dari penilaian Indeks ETPD semester II tahun 2023 yaitu 85,2 persen. Adapun aspek yang memperoleh nilai baik tercatat pada Aspek Implementasi dan Aspek Lingkungan Strategis dan perlu dilakukan peningkatan pada Aspek Realisasi.

“Oleh karena itu, diharapkan ETPD di pemkot ambon lebih ditingkatkan lagi dengan cara memperbanyak kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non tunai. Langkah ini dilakukan agar dapat meminimalisir tingkat kebocoron, mengoptimalkan PAD, memudahkan masyarakat membayar pajak dan retribusi, dan pembenahan pelaporan keuangan di Pemkot Ambon baik segi belanja dan juga pendapatan,” tutur Lekransy.

PJ Gubernur Maluku Kukuhkan Paskibraka Prov. Maluku Tahun 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – 54 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, resmi dikukuhkan oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Kamis (15/8/2024) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan OPD Terkait, dan unsur lainnya.

Pengukuhan ditandai dengan Pengucapan Ikrar Putra Indonesia oleh anggota Paskibraka, serta pemasangan sabuk dan penyematan lencana oleh Penjabat Gubernur Maluku kepada perwakilan Paskibraka R Ayu Marasabessy.

Dalam wawancaranya Sadali mengharapkan agar para anggota Paskibraka ini, bisa menjaga kesehatan, bekerjasama dengan baik serta menegakkan semangat persaudaraan, antar sesama sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar.

Ambon Jadi Lokus Penelitian Peningkatan Kinerja Bisnis UMKM

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kota Ambon menjadi lokasi khusus (Lokus) “Penelitian dan Workshop RAW Model DMC untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di Indonesia” (Analisis Terhadap Variabel Antiseden dan Variabel Konsekuensi dari DMC), yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Workshop sekaligus pengumpulan data bagi pelaku UMKM kota Ambon, dilaksanakan pada Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota, Kamis (15/8/24) dengan menghadirkan tim peneliti yakni Prof. Budi Haryanto dan Baretha Titioka.

Kehadirian tim peneliti di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald H. Lekransy, mewakili Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya.
Dalam arahan singkat yang disampaikan Lekransy yang juga Plt. Kadis Kominfo kota Ambon, berterimakasih kepada Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sebelas Maret, Prof. Budi Haryanto, karena telah memilih Ambon sebagai lokus.

“Bagi kami ini menarik karena setiap penelitian yang dilakukan, kajian-kajiannya berimplikasi positif bagi rencana Pembangunan daerah, sehingga kami selaku Pemerintah Kota mengucapkan terima kasih, karena memilihi Ambon sebagai lokus workshop,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan keberadaan UMKM ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian bagi suatu daerah, termasuk kota ini. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam mengembangkan UMKM.

“Dengan demikian kita berharap bahwa kedepan UMKM lebih masif untuk mensosialisasikan produknya lewat semua kanal sosial media (sosmed) yang dimiliki, Pemerintah Kota (Pemkot) juga akan memfasilitasi pengembangan dan pemasaran semua produk yang dimiliki,” terangnya.

Tambahnya, dengan begitu selain meningkatkan ekonomi daerah, UMKM juga sejahtera dan tentunya para costumer dipermudahkan dengan pemanfaatan sosmed tersebut.

“Ambon maju dan dapat mencapai Kota yang smart. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam UMKM tentunya dapat membantu indeks presepsi terkait dengan pelayanan publik berbasis elektronik,” pungkasnya.

Dukung Kegemaran Baca Pada Anak, Nita Sadali Buka Lomba Bertutur

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka mendukung pengembangan kegemaran membaca dan literasi anak, serta kecintaan terhadap cerita rakyat, sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur, tradisi, dan sejarah suatu daerah, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menggelar Lomba Bertutur bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, pada Kamis (15/08/2024), bertempat di Kantor Dispusip Provinsi Maluku.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan tema “Meningkatkan Budaya Baca Anak dengan Bercerita”, dibuka secara resmi oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Nita Sadali.

Pj Ketua TP PKK dalam sambutannya mengatakan, lomba bertutur ini bukan hanya ajang kompetisi semata, tetapi juga merupakan salah satu upaya kita untuk mengembangkan Budaya Literasi di Kalangan siswa-siswi.

“Dalam era yang serba digital ini, kemampuan bertutur dan membaca menjadi sangat penting,” tegas Nita.

Ia menyampaikan budaya baca adalah salah satu fondasi utama, dalam membangun peradaban yang maju.

“Di tengah era digital yang serba instan, kita dihadapkan pada tantangan besar, dalam menanamkan kebiasaan membaca, terutama pada anak-anak,” ujar Nita.

Dirinya mengatakan, kita semua menyadari betapa pentingnya literasi untuk pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak-anak kita, karena Budaya baca tidak muncul begitu saja, ia perlu ditanamkan dan dibina melalui tiga pilar, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“TP PKK sebagai mitra pemerintah, mendukung program peningkatan budaya literasi bagi anak-anak, melalui program Gelari Pelangi atau Gerakan keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi,” jelas Pj Ketua TP PKK.

Ia mengatakan Program ini mengedepankan pentingnya peduli pendidikan dan literasi anak sejak dini, dengan cara menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak-anak.

“Mari jadikan kegiatan bercerita sebagai jembatan untuk menumbuhkan kecintaan membaca di kalangan anak-anak kita, dengan sinergi antara keluarga, sekolah dan masyarakat,” ajaknya.

Dirinya yakin, kita bisa membentuk generasi yang cerdas, berbudaya dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Kami berharap, melalui lomba bertutur ini, kita dapat menumbuhkan semangat literasi di kalangan siswa-siswi, sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya pandai bertutur kata, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas dan kritis,” tutup Nita.

Untuk diketahui Lomba ini diikuti oleh 14 peserta, 1 orang peserta berasal dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 13 peserta lainnya dari Kota Ambon.

Hadir pada kegiatan itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku beserta Jajaran, TP-PKK Provinsi Maluku, Kepala Sekolah serta Para Guru, Orang Tua Siswa, Dewan Juri, dan pihak terkait.

1...717273...283Halaman 72 dari 283