Jakarta, Maluku.news – Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penjabat Gubernur Maluku, setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada 26 April 2024 yang lalu, maka Sadali Ie, mengikuti Evaluasi Kinerja Triwulan masa kepemimpinnya, di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (6/8/2024)

Hadir juga mendampingi Pj Gubernur Maluku yakni, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Pelaksanaan Evaluasi ini dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan didampingi sejumlah Tim Evaluator.

Pada kesempatan itu Sadali memaparkan Capaian Kinerjanya selama Tiga Bulan terakhir baik terkait penanganan inflasj yang saat ini berada pada angka 2,71% year on year, upaya yang dilakukan untuk penurunan stunting, upaya yang dilakukan terhadap BUMD yang kurang sehat, pelayanan publik, mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem, penanganna di bidang kesehatan, dan berbagai kegiatan unggulan lainnya.

Saat ditemui setelah proses Evaluask Kinerja, Sadali mengatakan ada beberapa masukkan yang telah disampaikkan oleh Tim Evaluator, dan atas dasar masukan itu pihaknya akan melakukan evaluasi lagi untuk segera menindaklanjutinya.

“Mudah-mudahan di evaluasi kedua, kami akan memenuhi semua persyaratan yang diprasyaratkan dalam 106 indikator dan 10 indikator unggulan utama,” harap Sadali.

Jakarta, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Senin (5/8/2024) menerima secara langsung Duplikat Bendera Pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Dalam sambutannya Wahyudi menjelaskan bahwa, penyerahan Duplikat Bendera Pusaka yang dilaksanakan ini, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat Bendera Pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun Bendera Pusaka Rusak atau tidak layak dikibarkan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” tegas Kepala BPIP RI.

Dirinya berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan itu juga Megawati menyampaikan, dibentuknya BPIP adalah untuk mensosialisasikan secara benar sejarah dari Pancasila, untuk mengingatkan kembali bahwa Ideologi Indonesia ialah Pancasila, serta memperbiasakan diri agar setiap memulai upacara diawali dengan penyebutan “Salam Pancasila”.

Untuk diketahui selain penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, juga turut dilakukan penyerahan Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato 1 Juni, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Ambon , Maluku.news – Untuk meningkatkan patriotisme dan meningkatkan semangat nasionalisme, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar, acara Penyerahan Bendera Merah Putih secara simbolis, dalam rangka mendukung program nasional “Gerakan Pembagian bendera Merah Putih” pada, Jumat (2/8/2024) yang berpusat di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.

Hadir pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Ketua dan Pengurus Paguyuban Provinsi Maluku, para Camat, Kepala Desa, Pimpinan Negeri dan kelurahan lingkup Kota Ambon, para Organisasi Masyarakat, OKP, Insan Pers serta stakeholder terkait.

Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Daniel Indey, diketahui bahwa sampai 29 Juli 2024, telah terkumpul sebanyak 6.300 lembar Bendera Merah Putih, dari setiap OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal dan Pihak Swasta, dimana jumlah ini lebih banyak dari Tahun sebelumnya yakni 5.000 lembar bendera.

Indey mengatakan, Bendera ini akan dibagikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Bendera Merah Putih, dan akan dinaikkan mulai hari ini hingga akhir Agustus 2024 nantinya.

Di tempat tersebut, Sadali dalam sambutannya menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan ini, dilandasi pemikiran bahwa Bendera Merah Putih, merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia, yang selama bulan kemerdekaan akan berkibar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bendera Merah Putih ini, didapatkan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi, kami berharap bendera yang nantinya akan dibagi, segera dikibarkan di rumahnya masing-masing, karena realitas saat ini terjadi Dekadensi Moral, dimana kurang melihat Bendera menjelang Hari Raya Kemerdekaan di depan rumah, kalau tidak ada gerakan dari RT, RW atau Lurah, pasti banyak yang tidak ingat terkait peringatan 17an, makanya hari ini kita menyemangati lagi semangat Nasionalisme dengan membagi bendera,” ungkap Sadali.

Sadali berharap pembagian bendera yang dilakukan saat ini, tidak dianggap sebagai suatu tindakan seremonial, namun sebagai momentum untuk memupuk rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, dalam berperan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian bendera baik secara simbolis kepada Paguyuban, Pemerintah Desa Maupun Negeri, Mahasiswa KKN Kebangsaan, dan berbagai pihak, namun juga diserahkan secara langsung kepada para pengguna jalan, maupun pedagang di kawasan sekitar Gong Perdamaian Dunia.

Ambon , Maluku.news – Berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dan berdasarkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku, maka Inflasi di Provinsi Maluku per bulan Juli 2024 turun menjadi 2,71% Year On Year.

Hal tersebut disampaikan oleh Maritje Pattiwaellapia Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dalam Peluncuran Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku, pada Kamis (1/8/2024) yang dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku.

Sadali menerangkan dalam peluncuran Rilis Resmi Statistik ini disampaikan 5 indikator yakni Perkembangan IHK/Inflasi Juli 2024, Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2024, Perkembangan Ekspor Impor Juni 2024, Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) Juni 2024 dan Perkembangan Transportasi Juni 2024.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, kepada seluruh pimpinan dan jajaran BPS Provinsi Maluku, yang telah bekerja keras secara profesional, dalam menghasilkan indikator yang dirilis hari ini,” ungkap Sadali.

Dirinya menjelaskan indikator inflasi ini sangat penting guna stabilitas ekonomi, karena jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak pada daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga inflasi ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat juga.

Sementara untuk NTP, Sadali menjelaskan hal tersebut relevan dalam konteks sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Selain itu untuk perkembangan ekspor dan impor, Pj Gubernur menegaskan, indikator ini dinilai penting untuk merencanakan strategi semua pihak dalam rangka memperkuat ekspor dari Maluku.

Terakhir Sadali menjelaskan terkait indikator TPKH dimana hal tersebut dalam rangka menunjang pariwisata di maluku, dan untuk trasportasi guna menunjang konektivitas dan infrastruktur, dimana menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.

Di tempat tersebut Pattiwaellapia menjelaskan bahwa Provinsi maluku mengalami deflasi sebesar 0,82% atau inflasi -0,82% secara month to month, sementara untuk year to date (Juli 2024 dibandingkan dengan Desember 2024) inflasi sebesar 1,19%, dan secara year on year, Pemerintah Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 2,71%.

Ia menjelaskan, inflasi ini berada di bawah 3%, dan 3 Kabupaten Kota IHK juga mengalami penurunan inflasi, Kota Ambon sebesar 3,17% yoy, Kota Tual 2,42% yoy, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,03% yoy.

Sementara untuk NTP per bulan Juli 2024 mengalami penurunan 4,17% menjadi 101,70, dan untuk NTP Nasional naik 0,70% menjadi 119,61.

Ia juga menjelaskan untuk, Perkembangan Ekspor Impor per bulan Juni 2024 mengalami peningkatan 2393,37% sebesar USD16,12 juta pada Ekspor Maluku melalui Pelabuhan Maluku, dan berdasarkan Neraca Perdagangan bulan Juni 2024 total migas maupun non migas yakni USD 41,35 juta.

Untuk Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Maluku Hotel, Kepala BPS Provinsi Maluku menjelaskan bahwa naik 1,99 poin menjadi 25,49% dibandingkan dari bulan Mei 2024.

Indikator yang terakhir, terkait moda transportasi berdasarkan Perkembangan Statistik Provinsi Maluku, yang dilihat dari Kunjungan Kapal untuk Pelabuhan Utama ada peningkatan menjadi 279 unit kapal, dan untuk Pelabuhan terjadi sedikit penurunan menjadi 641, sementara untuk Bandara Pattimura maupun Bandar Udara lainnya juga turut mengalami peningkatan.

Hadir juga pada kesempatan itu jajaran, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta jajaran Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pejabat Administrator, Pengawas, Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon maupun BPS, Instansi Vertikal, dan Insan Pers.

Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, membuka acara Hari Anak Nasional ke-40 yang bertema “Anak Terlindungi Indonesia Maju”, dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Forum Partisispasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Manise untuk periode 2023-2025.

Acara tersebut digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, berlokasi di Lantai 7 Kantor Gubernur, pada Rabu (31/07/2024), sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

Dalam pandangan Sadali, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku yang berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Sadali juga mengingatkan kepada pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku untuk dapat membantu layanan yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak sesuai tugas dan wewenang masing-masing dengan cara melakukan pemenuhan hak anak, pemberian identitas, pengasuhan yang layak, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan serta mendapat perlindungan khusus dengan cara mencegah dan menurunkan angka pekerja anak dan stunting termasuk eksploitasi anak.

Dalam kesempatan yang sama, Sadali juga turut melantik Pengurus PUSPA Manise berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 425 Tahun 2023 Tentang Pengurusan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Manise periode 2023-2025.

“Pelantikan pengurus PUSPA Manise menjadi momen penting dalam memimpin organisasi untuk masa depan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Maluku,” ujar Sadali.

Dirinya juga turut menyampaikan selamat kepada Pengurus PUSPA yang baru saja di Lantik dan berharap agar Forum Puspa Manise, dapat menjadi Mitra Pemerintah Provinsi Maluku, dalam menyiapkan kualitas perempuan dan anak diberbagai sektor Pembangunan.

Sadali juga mengajak Pengurus Forum Puspa Anak Manise untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Provinsi Maluku Layak Anak (PROFILA).

“Karena Persoalan Perempuan dan Anak perlu mendapat Perhatian Khusus, sesuai Visi Pemerintah Provinsi Maluku 2025-2045, Maluku Maju Inklusif dan berkelanjutan berbasis Sumber daya Kepulauan,” jelasnya.

Acara itu juga diisi dengan berbagai penampilan bakat dari perwakilan pelajar di Provinsi Maluku.

Hadir juga pada acara tersebut oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua dan pengurus PJ TP PKK Provinsi Maluku, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua dan Pengurus Organisasi Wanita Provinsi Maluku, Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Manise, dan Forum Anak Provinsi Maluku.