Ambon, Maluku.news – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, Senin (22/07/2024) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ruang kerja aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Balai Kota Ambon, dari lt.2 – 5, salah satunya adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi),

Ririmasse yang ditemui, pada ruang kerjanya, usai sidak dimaksud mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara langsung kinerja pegawai, dan melihat kedisiplinan pada jam kerja, serta, mengecek kembali ruang kerja yang representatif.

“Ini peran dari pimpinan OPD, agar memiliki inovasi-kreatifitas bagaimana memperbaiki, mempercantik, dan menata ruang-ruang sehingga pegawai bisa betah diruangan untuk kerja,” jelasnya.

Lanjutnya, sidak ini tidak berkhir sampai disini, prosesnya akan berlangsung sampai dengan OPD, terakhir di lingkup Pemerintah Kota, termasuk sampai ke kantor Kelurahan.

“Nanti besok-besok tidak tutup kemungkinan kecamatan/kelurahan kita juga akan turun, dan itu tiba-tiba, tidak ada yang tahu,” katanya.

Dirinya menghimbau kepada seluruh ASN lingkup Pemkot Ambon agar tetap mengimplementasikan nilai-nilai disiplin dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan melayani masyarakat.
“Mereka itu kan harus tau bahwa mereka itu adalah ASN yang gaji, diberi tunjangan kinerja seharusnya mereka bekerja sesuai dengan wakktunya,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news –

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse hadir dalam Pelantikan Ketua RT dan RW Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Masa Bakti 2024-2029 sekaligus memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) guna peningkatan kapasitas. Kegiatan ini berlangsung Jumat (19/07/2024) di Kantor Desa setempat.

Ririmasse dalam arahannya mengingatkan kedudukan Ketua RT/RW sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kepala desa tidak bergerak sendiri ada jajaran dalam pemerintahan desa termasuk para ketua RT/RW yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa agar semua pelayanan yang ada di masyarakat dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Menyadari kedudukan RT/RW sebagai ujung tombak pemerintah, maka di Tahun politik ini Ririmasse mengingatkan agar para ketua RT/RW tidak melakukan intimidasi kepada warga dengan tujuan mendukung calon kepala daerah tertentu.

“Apabila ada calon yang masuk di daerah bapak/ibu disilahkan saja sebagai bagian dari hak politiknya, namun jangan sampai ketua RT/RW turut melakukan intimidasi kepada warga,”tegasnya

Ririmasse juga mengingatkan bahwa sebagai ketua RT/RW yang adalah perpanjangan tangan pemerintah Kota (Pemkot), harus dapat menunjukan kapasitas sebagai seorang pemimpin.

Untuk itu dirinya meminta para Ketua RT/RW dapat lebih memperhatikan kebutuhan warga, dengan melakukan pelayanan yang baik, serta terus berinovasi dalam melaksanakan program guna menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Sebagai pemimpin harus tampil di depan ketika rakyat bermasalah atau sedang berduka, membantu dalam pengurusan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir ketika mengalami kesusahan,” pintanya.

Ririmasse berharap, dengan adanya pelatikan dan Bimtek ini, maka para ketua RT/RW dapat terus memiliki semangat dalam membantu Kepala Desa untuk memajukan wilayahnya.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Kota Ambon melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerjasama dengan Bulog dan distributor menggelar Pasar Inflasi yang dilaunching Pj. Gubernur Maluku, Sadali le, Kamis (18/07/2024) di Pasar Batu Merah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, Plh. Sekda Maluku, Ketua TPID Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BI Maluku, Kepala OJK dan Kepala Bulog Maluku.

Sadali dalam sambutannya mengatakan bahwa pasar inflasi ini terbentuk dalam rangka mengendalikan harga karena 3 (tiga) bulan ini tingkat inflasi year on year (y-on-y) terus bergerak naik hingga menduduki posisi 3,63 persen.

“Kita berharap target inflasi 2,5 persen plus minus 1 minimal kita ada pada posisi 3,5 persen tapi ini kita udah di 3,6 persen dan inflasi itu kalau dia nyaman kita main pada angka 2,5 sampai 2,7 persen sehingga kami butuh partisipasi semua para pihak yang turut berkontribusi dalam mendirikan pasar inflasi ini,” ujarnya.

Dirinya memastikan langkah-langkah strategis diambil dalam rangka pengendalian inflasi sebab apabila inflasi terkendali, daya beli tingga maka mendorong pertumbuhan ekonomi begitupun sebaliknya.

Pj. Gubernur mengucapkan terima kasih kepada para pihak termasuk distributor maupun perbankan, yang telah membantu mewujudkan pasar inflasi ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga akhir Juli, seraya berharap masuk bulan Agustus mendatang, perhitungan inflasi sudah dapat terkendali lewat usaha – usaha yang dilakukan.

“Pasar inflasi ini kita lauching hari ini sebagai wujud bahwa ada kepedulian pemerintah terhadap tanggung jawab bersama bagaimana menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat itu dapat terjangkau.

Sadali juga menandaskan, pihaknya akan tetap menjalankan 4 (empat) strategi pengendalian inflasi yakni menjaga ketersediaan bahan bahan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang intens.

“Komunikasi ini yang kita yang bangun sehingga terwujud pasar pasar inflasi di Provinsi Maluku di Kota Ambon, sehingga menjadi contoh bagi semua Kabupaten/kota di Maluku untuk bergerak membuat pasar inflasi dengan demikian, maka kami sangat yakin bahwa inflasi di Provinsi Maluku bisa terkendali,” tuturnya.

Untuk diketahui barang – barang kebutuhan yang dijual pada pasar Inflasi yakni, Beras, Daging Ayam, telur, Minyak Goreng, Gula, Tepung Terigu, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Rawit dan Sayur – sayuran.

Ambon, Maluku.news – Lantaran bibit siklon yang masih berada di perairan Filipina dan memiliki potensi besar untuk merembet ke Maluku, maka melalui banyak pertimbangan, Kota Ambon memperpanjang Status Tanggap Darurat (TD) bencana alam selama 14 hari terhitung 19 Juli sampai dengan 1 Agustus mendatang.

Hal ini disampaikan Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, usai memimpin rapat “Pembahasan Status Tanggap Bencana”, di ruang Rapat Vlisingen, Kamis (18/07/2024) petang.

Kaya membeberkan, apabila kondisi tersebut terjadi, itu artinya cuaca penghujan di Maluku, termasuk Kota Ambon belum usai. Sehingga Pemerintah melalui BPBD dengan berbagai masukan serta laporan cuaca oleh BMKG dan seluruh stakeholder terkait, harus memperpanjang kondisi TD tersebut.

“Bibit siklon masih ada di perairan Filipina, dan itu memiliki potensi turun ke Maluku, berarti masih masih ada potensi curah hujan yang cukup tinggi,” ungkap, Kaya kepada Tim Media Center.

Dirinya menjelaskan alasan penetapan status TD ini dikarenakan, menurut penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Ambon adalah salah tau Kota/Kabupaten yang sampai dengan saat ini masih berada di situasai alam yang belum tenang.

“Kami mendapat klarifikasi dai BPBD Provinsi Maluku, bahwa Kota Ambon, Buru, Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah dalam kondisi tanggap darurat, mengingat keadaan cuaca di Kota ini belum mereda,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, Penetapan status TD ini tidak sembarang namun sesuai dengan aturan. Katanya, jika penentuan tersebut dilakukan tak berdasar pada kajian yang lengkap, maksimal, antisipatif, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada dukungan BNPB yang telah diupayakan beberapa waktu lalu untuk membantu warga kota ini.

“Harapnnya, dukungan BNPB pusat untuk warga korban bencana dapat terealisasi di masa tanggap darurat ini. Dan saya mau mnghimbau dan mengingatkan kepada warga kota ini untuk tetap waspada, jaga keselamatan diri, apabila terjadi peningkatan curah hujan segera mengungsikan diri dan hubungi BPD agar mendapat bantuan tanggap darurat tepat pada waktunya,” pungkas kaya.

Ambon, Maluku.news –

Membuka kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Ambon Tahun 2025-2045, Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya berharap ada pembahasan lebih mendalam terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Salah satu yang harusnya menjadi fokus kita adalah TPA yang dipikirkan untuk masuk dalam pembahasan lebih lanjut, pertimbangannya karena ini nanti menyangkut keberlanjutan ke depan,” kata Kaya, di Hotel Manise, Kamis (18/07/2024).

Menurutnya, dengan pertambahan dan perkembangan penduduk kota ini, maka Kota Ambon perlu menyiapkan TPA baru. Sebab TPA saat ini yang terletak di Dusun Toisapu sering bermasalah dengan pemilik lahan.

“Banyak yang belum tahu, kita sempat dikomplain pemilik lahan sehingga truk-truk sampah tertahan. Kami lalu melakukan pendekatan dan akhirnya sudah mendapat solusi kita akan segera menyelesaikan dengan pemilik lahan dan sudah dibuka sehingga distribusi sampah itu bisa berjalan,” terangnya.

Dikatakan Kaya, persoalan lahan TPA Toisapu tidak dapat terus diselesaikan dengan solusi jangka pendek, oleh sebab itu Pemerintah perlu menyiapkan lahan alternatif untuk TPA yang baru.

Selain TPA, Kaya juga menyoroti armada guna pengangkutan sampah yang saat ini jumlahnya terbatas, serta harus ada peremajaan.

“Kita pengadaan armada sampah yang baru, entah itu nanti diakomodir lewat bantuan ataukah oleh APBD. Harus ada minimal dua atau tiga unit dalam setahun. Kalau 5 (lima) tahun masa jabatan satu orang kepala daerah maka kita bisa mendapat 15 unit armada,” terangnya.

Terkait Konsultasi Publik ini, Kaya meminta agar semua peserta berperan aktif dalam memberikan masukan atau pemikiran sehingga dalam pelaksanaannya betul-betul menghasilkan dokumen KLHS yang bisa memenuhi kebutuhan/keberlangsungan hidup banyak orang.

Dirinya menandaskan, sesuai amanat UU nomor 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka KLHS memuat kajian antara lain, Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; Kinerja layanan/jasa ekosistem; Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; serta Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.