Beranda blog Halaman 71

Dari 45 Anggota DPRD Maluku Terpilih, Ada 20 Wajah Baru

0

Ambon, Maluku.news – Pada tanggal 9 September tahun 2024 para anggota DPRD Provinsi Maluku yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu akan di lantik di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon.

Sesuai data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku per hari ini, Kamis (08/08/2024) menyebutkan, dari 45 anggota DPRD Provinsi Maluku yang akan di lantik itu terdapat 20 orang muka baru dari beberapa partai politik.

Mereka masing-masing adalah:
Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku I (Kota Ambon)

Partai Nasdem : Rimaniar Hetaria = 6.299 suara.
Partai Amanat Nasional (PAN): Nita Bin Umur = 11.859 suara.
Dapil Maluku II ( Kabupaten Buru Dan Buru Selatan).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): M. Akmal Soulisa = 19.992 suara.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Dali Fahrul Syarifudin = 8.449 suara.
Partai Keadilan Sejahteta (PKS): Solihin Buton = 5.547 suara.
Partai Nasdem: Ridwan Nurdin = 5.638 suara.
Dapil Maluku III (Kabupaten Maluku Tengah).

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): M. Riza Mony = 8.526 suara.
PDIP: Alhidayat Wadjo = 6.075 suara.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Sukri Wailissa = 5.869 suara.
Dapil Maluku IV (Kabupaten Seram Bagaian Timur).

PKS: Noaf Rumauw = 15.424 suara.
Partai Nasdem: Abdul Kalilauw = 15.497 suara.
Dapil Maluku V ( Kabupaten Seram Bagaian Barat).

PDIP: La Nyong = 6.753 suara.
Partai Nasdem: Timotius Akerina = 7.893 suara.
PAN: Ibrahim Ruhunussa = 6.768 suara.
Dapil Maluku VI (Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru).

Partai Hanura: Suleman Letsoin = 5.965 suara.
Partai Nasdem: Fauzan Rahawarin = 4.905 suara.
Perindo: Welhelm Daniel Kurnala = 6.168 suara.
Partai Demokrat: Hasyim Rahayaan = 4.126 suara.
Dapil VII (Kabupaten Kapulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya).

PDIP: Yan Zanora Noach = 19.394 suara.
PDIP: Andrias Taborat = 7.008 suara.
Partai Demokrat: Jefry Jaran = 4.816 suara.
Untuk di ketahui bahwa jumlah kursi Dapil I sebanyak 9, Dapil II 5 , Dapil III 10, Dapil IV 3, Dapil V 5 , Dapil VI 8, dan Dapil VII 5 kursi untuk anggota DPRD Provinsi Maluku

DPRD Desak Pemprov Maluku Perjuangkan Honorer Jadi P3K

0

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi | DPRD Provinsi Maluku, Alimuddin Kolatlena mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperjuangkan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Permintaan Kolatlena tersebut, mengingat, berdasarkan UU ASN, batas waktu kerja honorer di lingkungan pemerintah daerah Maluku hingga November mendatang. Ujar Kolatlena , belum lama ini.

Menurutnya Aturan tersebut secara langsung akan membawa dampak besar terhadap ribuan tenaga honorer yang saat ini mengabdi di berbagai instansi pemerintah provinsi.

Untuk itu, pemerintah provinsi tidak boleh menutup mata dari ribuan tenaga honorer yang selama ini telah membantu tugas tugas pemerintahan.

Kita harus jujur mengakui, bahwa kesuksesan pelayanan publik kepada masyarakat tidak lepas dari peran aktif
ribuan tenaga honorer, jadi, di penghujung masa kerja mereka, mestinya ada keberpihakan pemerintah,”

Tak hanya itu Pemerintah provinsi , harus secara aktif memperjuangkan para tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi P3K, walaupun dengan mekanisme tes, tetapi paling tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah provinsi.

Jika pada akhirnya ribuan tenaga honorer tidak dapat bekerja lagi karena terbentur aturan, maka sudah pasti akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran terbuka di Maluku.”ucapnya.

“Salah satu upaya pemerintah adalah, menekan angka pengangguran terbuka di Maluku, maka pemerintah harus berjuang kepada tenaga honorer agar minimal ada yang nantinya diangkat menjadi P3K,” “ungkapnya.

Impelementasi Kurikulum Musik, AMO Kunjungi SMA Kristen Ambon

0

Ambon, Maluku.news – Ambon Music Office (AMO) melakukan kunjungan perdana ke SMA Kristen YPKPM, Kamis (08/08/2024) dalam rangka membicarakan kemungkinan implementasi kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional pada tingkatan SMA dengan Pilot Project SMA Kristen YPKPM.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Sekolah ini dihadiri oleh Tim AMO Ronny Loppies (Direktur AMO), Prof. Mercy Papilaya (Deputi Kurikulum) dan Rence Alfons (Deputi event) dengan Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon Dra. E. Laturiuw, M.S.

“Berbagai hal menyangkut implementasi Kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional disepakati, ditindaklanjuti dengan menambah konten dari kurikulum sebelumnya sudah ada di tingkatan SD dan SMP dikaitkan dengan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic),” ujar Loppies usai kunjungan.

Dirinya mengakui dalam pertemuan itu selain kesepakatan pada implementasi kurikulum tersebut, namun juga mekanisme perekrutan tenaga pengajar pada sekolah yang bersangkutan.

“Menurut kepala Sekolah hal ini akan memiliki keterkaitan dengan program 4C dalam dunia pendidikan adalah kolaborasi, komunikasi, kreasi, dan berpikir kritis, yang mewakili pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dibutuhkan siswa saat ini untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja di masa mendatang,” ungkap dia.

Pada konteks AMO, tandas Loppies, pertemuan dan upaya ini sangat penting untuk melanjutkan kurikulum yang sudah ada ini ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke jenjang SMA sehingga keberlanjutan kurikulum yang juga merupakan program inovasi ini dapat berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan dalam konteks Ambon City of Music.

Pemkot Laksanakan Rakor Tim Evaluator SPBE 2024

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosandi), melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024, di ruang rapat Darwin, Balai Kota, Kamis (08/08/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi SPBE secara internal yang tentunya dalam penerapannya sendiri memuat 47 indikator yang ang sangat substansial guna menggambarkan wajah kota ini.

“Dengan pembahasan ini kita dapat melihat kembali tingkat kematangan domain, kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan yang kita lakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap, Asisten I Sekkot, Selly Kalahatu saat memberikan arahan singkat.

Dirinya berharap, Tim Evaluator tidak menganggap kegiatan ini sebagai formalitas semata.

Namun, melalui evaluasi yang dilaksankan rutin ini dapat bermuara pada hasil yang baik untuk kemajuan kota ini kedepannya.

“Setelah mengikuti kegiatan ini dan dalam proses nanti tolong informasi apapun yang diterima dalam kelompok ini disampaikan kepada pimpinan OPD masing-masing karena ada bagian yang bapak ibu bisa selesaikan ada bagian itu menjadi ranahnya pimpinan,” tandasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfosandi, Ronald H. Lekransy, membeberkan dari 200 domain yang dimiliki Pemkot, seluruhnya telah terealisasi tertinggal empat yang masih harus diperbaharui dan tentunya masih harus dievaluasi lebih lanjut.

“Indeks SPBE kita berada di angka 2,85 dia ada di kategori level baik. Kita harus penuhi indikator mana untuk menjawab domain-domain itu. Kalau keempatnya (domain) itu dapat terpenuhi maka progress yang lebih baik akan diterima di tahun depan,” pungkasnya.

Untuk diketahui empat domain dimaksud yakni; Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE.

Tingkatkan Kapasitas, Guru Musik dan Siswa SMK Kunjungi AMO

0

Ambon, Maluku.news – Pertemuan rutin yang menjadi program Ambon Music Office (AMO) dalam meningkatkan kapasitas guru musik kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional, kembali digelar AMO di ruang kantornya, Kamis (08/08/2024).

Pertemuan yang dihadiri para guru musik ini, dilaksanakan untuk membahas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang merupakan salah satu bentuk program yang berlandaskan pada tugas yang harus diselesaikan oleh para guru musik dan berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan peserta didik dalam menemukan konsep-konsep melalui aktivitas sendiri dan memberikan pengalaman langsung kepada diri sendiri.

“Pertemuan ini sudah berlangsung dua kali, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan presentasi dari masing-masing guru tentang penyusunan LKPD dimaksud pada hari sabtu 10 Agustus lewat pertemuan virtual,” kata direktur AMO, Rony Loppies usai pertemuan.

Dijelaskan, disamping membicarakan penyusunan LKPD juga diisi dengan persiapan masing-masing sekolah dalam mempersiapkan peserta didik untuk konser resital 10 sekolah dalam perayaan HUT City of Music tanggal 31 Oktober 2024 yang direncanakan berlangsung di SMP 11 Negeri Amahusu.

“Didalam konser yang bertemakan Music and Nature itu diharapkan 5 sekolah untuk tematik konser musik yang dipelajari dan 5 sekolah lainnya untuk konser musik yang terhubung dengan alam. Suara-suara alam akan digarap kedalam partitur musik yang dimainkan nantinya,” bebernya.

Selain bertemu dengan para guru musik, AMO, pada hari yang sama, tutur Loppies, juga dikunjungi siswa SMK negeri 7 Ambon.

Kerjasama antara AMO dan SMK 7 Ambon telah dilaksanakan sejak tahun 2020, dan ditindaklanjuti, salah satunya melalui program Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang sudah memasuki tahun keempat di AMO.

“Namun dalam kunjungan kali ini selain untuk membicarakan kelanjutan prakerin, siswa juga yang ingin berdiskusi dengan Direktur AMO menyangkut Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif,” jelasnya.

Ditandaskan, berbagai pertanyaan mulai dari definisi sampai dengan bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif disampaikan oleh siswa-siswi.

“Diskusi yang sangat baik ini menghasilkan sebuah kesimpulan singkat bahwa tidak semua siswa-siswa harus menjadi Pegawai Negeri Sipil tetapi ada pula yang bisa masuk kedalam industri kreatif sesuai bidangnya di sekolah, salah satunya adalah musik yang menjadi ikon Ambon City of Music yang dapat menjadi peluang bagi siswa-siswi untuk berkarya,” pungkas Loppies.

Pj Gubernur Maluku Terima Penghargaan UHC 2024

0

Jakarta, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024, yang dilaksanakan di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta 8 Agustus 2024 Pukul 13.30 WIB.

Penghargaan tersebut diberikan juga kepada 29 Gubernur dan 460 Bupati Walikota lainnya, yang telah berkontribusi mewujudkan UHC di wilayahnya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional minimal 95%.

Hadir juga dalam acara penyerahan penghargaan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Maruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, President International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran, para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta para pemangku kepentingan.

Wapres dalam sambutannya menjelaskan bahwa, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global, yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif dan bermutu, tanpa adanya hambatan finansial.

Di Indonesia, jelas Wapres, UHC ini diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS), dimana berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024 terdapat 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk Indonesia yang telah terdaftar kepesertaannya.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid, antara BPJS Kesehatan, Kementerian dan Lembaga serta seluruh Pemerintah Daerah,” ujar Wapres.

Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus terus memastikan seluruh pemberi kerja, mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS, termasuk pekerja informal, namun demikian, pelaksanan program masih perlu terus dievaluasi, terutama permasalahan tunggakan peserta JKN KIS, dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan, dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas, serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan,” ungkap Wapres.

Ia menjelaskan ada 30 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota penerima penghargaan hari ini, yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi, dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program JKN minimal 95% dari total penduduk.

“Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah, untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif, dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya, sekaligus menjadi contoh baik untuk Provinsi-Provinsi yang belum hadir hari ini,” harap Wapres.

Ia mengajak para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut untuk bersama-sama mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN KIS, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pada kesempatan itu turut dilakukan penyerahan penghargaan dari President ISSA kepada Wakil Presiden RI, atas capaian pemerintah Indonesia dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 98%.

UHC Capai 98 Persen, Kota Ambon Raih Penghargaan

0

Jakarta,  Maluku.news – Kota Ambon menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan sebagai pemerintah daerah dengan kategori Pratama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan tersebut diberikan oleh
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin dan diterima Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya dalam Peringatan Satu Dekade Program JKN-KIS yang digelar di Krakatau Ballroom,TMII, Jakarta, Kamis (08/08/2024).

Kaya saat ditemui usai kegiatan mengakui, penghargaan ini diberikan karena kota Ambon telah berhasil mencapai 98 persen kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Kita sama dengan target nasional untuk mencapai 98 persen penduduk kota Ambon sebagai peserta BPJS kesehatan dan kita sementara terus bekerja sehingga mungkin lebih naik lagi sehingga seluruh masyarakat di Kota Ambon bisa mendapat akses BPJS,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, kebijakan pemerintah melalui BPJS yakni agar masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan secara baik, tanpa ada hambatan finansial, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Hal inilah yang ditegaskan oleh Wapres dalam pidatonya tadi,” imbuhnya.

Menurut Kaya, Pemkot terus berupaya agar semua warga kota mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui BPJS melalui bantuan tanggungan iuran yang dibiayai APBD, juga pemadanan data NIK guna kepesertaan BPJS.

“Masalah yang ditemui ada data penduduk yang tidak sama atau tidak sinkron. Misalnya data dijumpai di warga Ambon ternyata dia dobel dengan orang di Sulawesi, juga ada keluarga yang belum menikah sehingga mereka tidak memiliki kartu keluarga, jadi tidak dapat mengurus kepesertaan BPJS,”bebernya.

Kaya berharap dengan penghargaan ini maka akan memotivasi OPD terkait untuk terus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga semua warga kota dapat menikmati jaminan layanan kesehatan secara baik.

Sebagai informasi, turut mendampingi Pj.Wali Kota dalam menerima penghargaan yakni Asisten III Sekkot, Robby Sapulette, Kepala Dinas Kesehatan, drg. Wendy Pelupessy, serta Kepala Dinas Sosial, Sirjhon Slarmanat.

Pemkot Laksanakan Rakor Tim Evaluator SPBE 2024

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosandi), melaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024, di ruang rapat Darwin, Balai Kota, Kamis (08/08/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi SPBE secara internal yang tentunya dalam penerapannya sendiri memuat 47 indikator yang sangat substansial guna menggambarkan wajah kota ini.

“Dengan pembahasan ini kita dapat melihat kembali tingkat kematangan domain, kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan yang kita lakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap, Asisten I Sekkot, Selly Kalahatu saat memberikan arahan singkat.

Dirinya berharap, Tim Evaluator tidak menganggap kegiatan ini sebagai formalitas semata.

Namun, melalui evaluasi yang dilaksankan rutin ini dapat bermuara pada hasil yang baik untuk kemajuan kota ini kedepannya.

“Setelah mengikuti kegiatan ini dan dalam proses nanti tolong informasi apapun yang diterima dalam kelompok ini disampaikan kepada pimpinan OPD masing- masing karena ada bagian yang bapak ibu bisa selesaikan ada bagian itu menjadi ranahnya pimpinan,” tandasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfosandi, Ronald H. Lekransy, membeberkan dari 200 domain yang dimiliki Pemkot, seluruhnya telah terealisasi tertinggal empat yang masih harus diperbaharui dan tentunya masih harus dievaluasi lebih lanjut.

“Indeks SPBE kita berada di angka 2,85 dia ada di kategori level baik. Kita harus penuhi indikator mana untuk menjawab domain-domain itu. Kalau keempatnya (domain) itu dapat terpenuhi maka progress yang lebih baik akan diterima di tahun depan,” pungkasnya.

Untuk diketahui empat domain dimaksud yakni; Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE.

Sambangi Kantor DPRD Maluku, Gemafuru Desak Oknum Pelecehan seksual Ditangkap

0

Ambon, Maluku.news – Sejumlah aktifis yang tergabung dalam serikat Gerakan Mahasiswa Alifuru (Gemafuru) Melakukan aksi Demontarsi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku,karang panjang Ambon Rabu (07/08/2024).

Kedatangan para pendemo meminta Pihak Lembaga DPRD Maluku menuntaskan kasus pelecehan Seksual terhadap salah satu Korban Anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum mantan Camat Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagaian Barat Bernisial (RMM)

Pendemo meminta Kasus ini segera diselesaikan secara tuntas karena sudah hampir 2 Tahun belum selesaikan padahal pelaku masih berkeliaran Mereka menuding pihak kepolisian jangan tinggal diam.

Mereka juga mengamati kehadiran anggota DPRD provinsi Maluku yang tidak hadir, mendengar aspirasi serta tuntutan yang disampaikan.Para pendemo hanya diterima oleh wakil ketua komisi III DPRD Maluku Saodah Tethol

Wakil ketua komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethol saat menerima aksi demo mengatakan DPRD Provinsi Maluku lewat komisi akan mengundang Kapolda Maluku untuk duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan

Dihadapan pendemo Tehtol menjanjikan. Akan mengundang Kapolda Maluku dan jajaran Untuk menugaskan masalah ini agar pelaku bisa diHukum.sesuai aturan perundang-undang yang berlaku.

“Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pelakunya harus segera ditangkap polisi, dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya,” jelas Tethol.

Menurutnya, semua tuntutan masa aksi akan segera disampaikan ke komisi I yang membidangi hal tersebut, selanjutnya komisi I akan mengundang Kapolda Maluku untuk duduk bersama untuk membicarakan masalah ini.

“Hari Jumat nanti ada rapat bersama dengan seluruh komisi, persoalan dan tuntutan adik-adik akan saya sampaikan kepada komisi I untuk segara ditindaklanjuti,”ujarnya

Saya akan memfasilitasi keinginan adik-adik sekalian ke Komisi 1 DPRD Maluku untuk mengundang Kapolda Maluku duduk bersama membicarakan masalah memahami seksual dengan korban dibawah umur tersebut,”ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, peristiwa kekerasan seksual ini terjadi memang sudah sejak 9 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIT. Saat kejadian itu, korban baru berusia 16 tahun. Dia masih mempelajari ilmu di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Salah satu masa aksi, Kaleb Yamarua saat menyampaikan orasinya mengatakan, meminta DPRD Provinsi Maluku untuk segera mengundang Kapolda Maluku untuk dimintai keterangan terkait kasus mengungkapkan seksual.

“Kami juga meminta atensi dari komisi IV DPRD Provinsi Maluku dalam melihat hak anak yang mengalami pengungkapan seksual, terkait dengan pemulihan psikologi korban mengungkapkan seksual,” Ungkapnya.

Ia juga meminta DPRD Provinsi Maluku untuk segera meninjau status kepegawaian dari Royke Marthen Madobaafu alias Royke tersangka kasus seksual membuka untuk mengusulkan Pemberhentian kepada Badan Kepegawaian Provinsi Maluku atau Gubernur Maluku.

Setelah Berorasi para pendemo dengan tertibnya kembali dengan dikawal oleh personil polisi dari Polresta pulau ambon dan pulau pulau Lease.

Pj. Wali Kota Terima Duplikat Bendera Pusaka

0

Jakarta, Maluku.news  –  Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya menerima duplikat Bendera Pusaka, dan Salinan teks Proklamasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (07/08/2024).

Kaya yang ditemui di sela – sela kegiatan menjelaskan, distribusi duplikat Bendera Pusaka Merah Putih putih tersebut, didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51/2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Jadi kita menerima bendera pusaka bersamaan dengan salinan teks proklamasi dan ada buku panduan sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak sekolah,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, duplikat bendera dan salinan teks proklamasi akan digunakan dalam upacara kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Harapannya nanti akan dikibarkan di masing-masing daerah termasuk di Kota Ambon pada saat tanggal 17 Agustus sekaligus pembacaan teks Proklamasi dengan salinan teks yang kita terima itu,” ungkapnya

Menurut Kaya, pendistribusian duplikat Bendera Pusaka pusaka dan salinan teks Proklamasi ini akan diserahterimakan kepada pimpinan daerah defenitif selanjutnya.

Duplikat bendera tersebut, lanjutnya, juga diharapkan dapat digunakan hingga 10 tahun kedepan.

“Ketika nanti hasil Pilkada 2024 ini ada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru maka salah satu yang akan saya serah terimakan selain memori jabatan adalah duplikat bendera beserta dengan teks proklamasi,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dalam penyerahan, meminta agar para Bupati dan Wali Kota dapat mensosialisasikan ideologi Pancasila hingga ke desa-desa.

Dia menekankan, sebagai ideologi bangsa Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, tetapi harus diamalkan.

“Hari ini dengan duplikat Bendera Merah Putih, teks proklamasi, pidato 1 Juni dan buku teks utama Pancasila, hendak kita sosialisasikan dari pusat hingga ke daerah,” tandasnya

Untuk diketahui turut mendampingi pj.wali kota Ambon dalam kegiatan ini yakni kepala Badan Kesbangpol Kota Ambon, Aldrin Parinussa, bersama salah satu purna paskibraka kota Ambon.