Ambon, Maluku.news – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak khusus di Provinsi Maluku, kuat dugaan ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku terlibat dalam politik praktis.

Para Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK yang tersebar di Kabupaten dan Kota di tekan untuk tiap orang harus menyumbangkan 500 suara pada Calon Gubernur Maluku tertentu pada Pilkada tanggal 27 November Tahun 2024 .

Menyikapi isu tersebut, wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin buka suara.” kalau ada indikasi seperti itu pasti ada resikonya dan yang bersangkutan harus di ganti” ujar Afifudin pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (09/09/2024).

Menurut Afifudin, ini kan isu, belum juga terbukti , tapi kalau kita semua belajar dari Pemilihan Legislatif (Pileg) pada bulan februari lalu, juga ada temuan-temuan seperti itu. Bahkan ada ceritera bahwa ada beberapa Kepsek di Maluku Tenggara bahwa ada arahan-arahan seperti itu.

” Saya ingatkan saja terutama bagi guru dan Kepsek ,kalian adalah pendidik. Sebaiknya melakukan tugas dan fungsi sebagi pendidik. Karena kalau mereka ikut-ikutan bermain di wilayah politik itu tidak sesuai dengan tupoksi . ini tidak baik dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pendidik “tegas Afifudin.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku itu menghimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk telusuri isu yang beredar itu.Kalau ada isu-isu seperti ini sebaiknya Bawaslu mengiktiarkan, melakukan langkah-langkah agar ini tidak terjadi.

“Ini akibat kalau sebuah birokrasi itu di bangun dengan pendekatan politik. Kalau jabatan yang di dapatkan karena ada kedekatan yang lahir atas kerja-kerja elektoral .ini bukan saja di Pendidikan , hampir di beberapa Dinas juga pasti juga terlihat dalam kerja-kerja elektoral”, ungkapnya.

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2024.

Paripurna berlangsung di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Sabtu (07/09/2024), dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dan Wakil Ketua DPRD Azis Sangkala. Turut dihadiri Penjabat Gubernur Sadali Ie, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pimpinan OPD Lingkup Pemda Maluku.

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengatakan paripurna yang dilaksanakan merupakan paripurna ketujuh masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025.

Sebagaimana diketahui, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan bersama DPRD, dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Untuk 2024 seluruh proses implementasi APBD telah dilakukan secara baik oleh Pemda. Dan dengan kewenangan yang dimiliki dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu jelasnya, ketentuan perundang-undangan mengamanatkan Pemda untuk menyampaikan Rancangan APBD setiap tahunnya kepada DPRD Untuk dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar), untuk selanjutnya dilakukan persetujuan bersama.

Sementara itu Penjabat Gubernur Sadali Ie mengatakan, penyusunan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Maluku TA 2024 merupakan bagian dari tahapan dan jadwal proses pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan umum perubahan anggaran dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pemerintahan pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus dingunakan untuk tahun berjalan.

“Kebijakan umum atau pendapatan dalam KUA PPAS tahun 2024 adalah memanfaatkan kenaikan target penerimaan PAD yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,”ujarnya.

Lebih lanjut kata Benhur, Kebijakan umum alokasi belanja dalam KUA PPAS tahun 2024 adalah, untuk memfasilitasi pergeseran yang telah dilakukan melalui perubahan APBD pada tahun anggaran 2024, untuk melaksanakan kegiatan yang belum dianggarkan pada APBD murni, dan untuk melaksanakan perhitungan belanja gaji dan tambahan penghasilan PNS dalam pemenuhan anggaran sampai Desember 2024.

“Kebijakan umum alokasi pembiayaan dalam KUPA PPAS TA 2024 dimana penerimaan pembiayaan menggunakan silfa audit BPK sebagai sumber pembiayaan perubahan APBD,”ucapnya.

Secara luas Sadali menjelaskan, Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD TA 2024 sebagai berikut, pendapatan daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp3,199 triliun menjadi Rp3,276 triliun atau meningkat Rp77,222 miliar atau naik 2,41 persen.

Belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp3,177 triliun, menjadi Rp3,238 triliun atau meningkat Rp60,755 miliar atau naik 1,91 persen.

Penerimaan pembiayaan yang sebelumnya direncanakan Rp114,783 miliar mengalami penyesuaian berdasarkan audit BPK menjadi Rp98,316 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023. Hingga terjadi pengeluaran pembiayaan khusus pada pembayaran pada cicilan Pokok hutang PEN kepada PT.SMI yang jatuh tempo.

“Berbagai masukan dan pertimbangan dari DPRD demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Semoga pembahasan KUA PPAS dapat disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga Rancangan Perda perubahan APBD Tahun 2024 dapat segera kami sampaikan untuk dibahas dan ditetapkan bersama,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun memastikan persiapan pelantikan 45 anggota DPRD Provinsi Maluku terpilih periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada 17 September 2024 mendatang.

Kesiapan pelantikan sudah mencapai 90 persen, karena DPRD melalui Sekretariat telah mempersiapkan pelaksanaan proses pelantikan sambil menunggu SK dari Menteri Dalam negeri.Ujar Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun kepada wartawan di ruang kerjanya Jumat (06/09/2024).

Menurutnya karena melalui SK Mendagri, maka proses pelantikan dilaksanakan. Sesuai dengan masa jabatan DPRD provinsi Maluku, akhir masa jabatan berakhir pada tanggal 16 September 2024.

Namun bertepatan tanggal 16 September adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, jadi kemungkinan pelantikan tersebut bergeser pada tanggal 17 September 2024.
Pihak Sekretariat DPRD terus melakukan konsolidasi internal untuk persiapan pelantikan dan gladi.pelantikan.

Untuk calon yang mengundurkan diri sebanyak 13 orang telah menyampaikan surat pengunduran diri.Tetapi kita belum masuk dalam kewenangan DPRD untuk memutuskan proses pergantian, karena proses pergantian calon terpilih masih merupakan kewenangan KPUD.

Untuk pengunduran diri dari partai Gerindra sudah selesai namun untuk partai yang lain belum. Untuk PDI-P tidak ada calon terpilih yang diganti, karena Samson Atapary tidak lagi mencalonkan diri pada pileg kemarin.
Sedangkan Tina Welma Tetelepta kebetulan tidak melanjutkan kembali sebagai DPRD, sehingga ditugaskan partai sebagai calon Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tengah.

Tak hanya itu untuk partai lain Timotius Akerina, Hatta Hehanussa, Asri Arman, Ibrahim Ruhunussa, ikram Umasugi mereka ini sudah mengajukan pengunduran diri melalui Sekretariat DPRD.

Apalagi untuk perjanjian calon terpilih yang maju sebagai kepala daerah ini merupakan kewenangan KPUD , kecuali sudah dilakukan proses pelantikan pada tanggal 17 dan calon ini belum diproses maka itu menjadi kewenangan DPRD melakukan proses pergantian antar waktu.

Kendati begitu misalnya dari partai Gerindra Melkianus Sairdekut, Hatta Hehanussa dan Andi Munaswir mundur dan partainya sudah mengusulkan proses pergantian, maka disebut pergantian calon terpilih ini merupakan kewenangan KPUD.

Ditambahkan pergantian antar waktu dalam undang -undang itu apabila seseorang sudah dilantik kemudian orang lain menggantikan maka disebut pergantian antar waktu”ungkapnya.