Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie didampingi Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, memimpin jalannya pelaksanaan Webinar Penguatan Peran Tokoh Agama dalam Upaya Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, yang dilaksanakan secara hybrid dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/8/2024).

Sadali mengatakan, Stunting masih menjadi skala prioritas Pemerintah Pusat, dalam upacara pencegahan dampak terhadap anak-anak, oleh sebab itu peran dan perhatian dalam pencegahan stunting sangat penting dengan turut melibatkan para Tokoh Agama.

“Sudah saatnya kita bergandengan tangan melawan stunting, dengan memberikan edukasi peningkatan kapasitas pemahaman bagi para orang tua maupun remaja putri, terkait dengan betapa pentingnya pencegahan stunting bagi pertumbuhan anak-anak kita,” tambah Sadali.

Sadali mengatakan para Tokoh Agama, memiliki peran penting dalam penanggulangan pencegahan stunting, dengan menyampaikan langkah strategis dalam pencegahan stunting, melalui ceramah yang dilakukan baik di tempat-tempat ibadah.

“Untuk itu kami berharap, para tokoh agama ini dapat berperan terutama dalam memberikan informasi terkait penyebab stunting, bagaimana pengaruh gizi makan terhadap stunting, oleh karena itu harus ada pemahaman yang sama, sehingga dalam melakukan peran pencegahan stunting, dapat dilakukan secara paripurna,” jelas Sadali.

Ia menegaskan bahwa, kita harus sepakat dan sepaham, karena pencegahan stunting menjadi tanggung jawab bersama, sudah saatnya berkolaborasi melakukan langkah-langkah komunikasi yang efektif, untuk bersama-sama mencegah stunting, demi kemajuan anak-anak kita kedepan.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, serta Penandatanganan MoU, antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT Sistem Sarjana Sejahtera (Go Campus), di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/8/2024).

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dihadiri juga oleh Perwakilan Dirjen Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sugadi, CEO Go Kampus Nathanael Santoso, Para Staf Ahli, Asisten Sekda serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para pelatih dan peserta pelatihan.

Sadali mengatakan, penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman, antara Pemerintah Daerah dengan Go Kampus, merupakan langkah strategis untuk mengarahkan dan memfasilitasi transformasi Desa di Provinsi Maluku menuju desa mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, melalui pendidikan online untuk masyarakat di desa.

“Melalui Digital Platform Online Go Kampus, semua Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Desa, dapat memperoleh pelajaran-pelajaran atau materi, dalam rangka meningkatkan keterampilan, terutama untuk UMKM maupun Pelaku Industri Desa, sehingga dapat mendorong perekonomian Desa, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi kedepan,” tambah Sadali.

Sadali mengharapkan melalui Penandatanganan MoU ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kota, melalui perjanjian kerjasama dengan pihak Go Kampus, agar platform digital online ini, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Bagi peserta Pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, kami berharap agar saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam menunjang tugas dan fungsi saudara, di bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan,” jelas Sadali.

Ia harap, kegiatan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan perbaikan tata kelola kinerja pemerintahan dan pembangunan tingkat Desa di Provinsi Maluku.

Ambon , Maluku.news– Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, Batch ke-2, yang berlangsung selama 4 hari, yakni Senin, 26 Agustus 2024 hingga Kamis 29 Agustus 2024, di 3 tempat yaitu Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Dalam wawancaranya Hj.Amanah Asri,SE.MSi.MSn selaku Koordinator Projek CPMU P3PD Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, mengharapkan agar kegiatan pelatihan yang dilakukan ini, dapat diterapkan oleh para Aparatur Desa di Desanya masing-masing, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ini dilakukan secara serentak seluruh Provinsi di Indonesia salah satunya di Maluku. Untuk Provinsi Maluku diikuti oleh 764 desa yang terbagi dalam 6 Batch.

Dalam kegiatan Pelatihan ini, dipelajari materi-materi tentang Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penyusunan Peraturan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Kelembagaan PKK dan Posyandu, Kewirausahaan dan Pengembangan BUM Desa, Pengelolaan Data dan Informasi Desa, serta Pembulatan dan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Sebagai Informasi Pendampingan CPMU P3PD Dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri untuk Batch 2 tim terdiri dari Amanah Asri, Maulina Fahrini,
Miftakhul Falah,
Husnaria Riska,
Christine Patricia,
dan Yulie Kumala.

Hadir pada kesempatan itu Rombongan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Para Pelatih P3PD di Provinsi Maluku, dan Para Peserta Kegiatan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk Diketahui peserta kegiatan Pelatihan Batch II terdiri dari Aparatur Desa di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 31 desa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 31 desa dan Kota Ambon sebanyak 40 desa. Batch II ini juga merupakan rangkaian dari Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku, pada Kamis (22/8/2024), di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Ambon, Maluku.news – Sadali Ie Penjabat Gubernur Maluku Mengukuhkan dan Melepas Kontingen Provinsi Maluku, menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara yang ditandai dengan penyerahan Pataka, pada Rabu (21/8/20240 berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Untuk diketahui Kontingen PON Provinsi Maluku terdiri dari 59 Atlet dan 21 Pelatih dengan mengikuti 14 Cabang Olahraga.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh masyarakat Maluku, Sadali memberikan apresiasi dan penghargaan, atas keikutsertaan para atlet Provinsi Maluku ke PON XXI yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

“Diajang ini, kami berharap para atlet dapat menunjukan capaian prestasi, sebagaimana pernah jaya pada waktu-waktu lalu, diharapkan kita tidak kalah dengan para atlet lainnya,” ujar Sadali.

Dirinya juga menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah, tidak menutup mata, atas setiap tetesan keringat dan perjuangan para atlet, dan Pemerintah Daerah pastinya akan memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi.

“Bertandinglah dengan semangat patriotisme, mamancarkan semangat juang Pattimura dan Martha Christina Tiahahu, karena Maluku harus tampil hebat,” tutup Sadali.

Hadir juga Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Ketua Harian Koni dan jajaran Pengurus Koni Provinsi Maluku, para Staf Ahli dan Asisten Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta para pelatih dan atlet kontingen PON Provinsi Maluku.

Ambon, Maluku.news – Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie, buka Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Rabu, 21 Agustus 2024, di lantai 2 Hotel Swissbell Ambon

Acara ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi dalam mendukung implementasi strategi nasional REDD+ 2021-2030 di Provinsi Maluku.

Sebagai informasi, Workshop ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan efektivitas program REDD+ dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dengan tema “Penguatan Arsitektur REDD+ dalam Mendukung Strategi Nasional REDD+ 2021-2030,” acara ini dihadiri oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berbagai stakeholder, termasuk pejabat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi.

Dalam sambutannya, Sadali, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang telah melaksanakan Workshop REDD+ pada hari ini.

“Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen dan kepedulian dengan berbagai dokumen yang telah kami siapkan, dan dengan luasan Hektar hutan kita yang kurang lebih 3,9 jt Hektar dengan dasar Permenhut No.854 Tahun 2014 adalah Potensi yang bisa kita kembangkan dalam REDD+ ini,” ujar Sadali.

Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Maluku telah menerima Alokasi Anggaran sebesar 1.173.430 USD atau setara 18 Milliar Rupiah untuk Mendukung Pelaksanaan Program Program REDD+.

”Kami berharap Rencana Aksi dibuat sedetail mungkin, agar Anggaran yang telah diberikan, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk Kepentingan Daerah, bahwa Hutan dianugerahkan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” harap Sadali.

Ia berharap, REDD+ dapat memberikan dampak selain penurunan emisi juga berdampak pada penurunan kemiskinan ekstrim Maluku yang merupakan Program strategi Pemerintah Pusat.

“Selain itu, dapat mengurangi Klaim hak Ulayat pada masyarakat Hukum Adat ketika REDD+ ini berjalan, serta dapat dirasakan dampak dan manfaat dari Pelaksanaan REDD+ ini,” jelasnya.

Dalam sambutannya PJ Gubernur Maluku juga menyoroti luas lahan kritis yang belum direhabilitasi, pembakaran liar atau illegal loging bisa dicegah.

Pj. Gubernur Maluku juga berpesan kepada OPD yang menjadi Leading Sektor agar serius untuk membangun Koordinasi yang Efektif, Komunikasi dan kolaborasi dan tunjukan komitmen dalam Pelaksanaan REDD+ dapat berjalan dengan Baik dan tidak menimbulkan dampak apalagi dampak Hukum kedepannya.

Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, hadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku pada Selasa (20/08/2024), bertempat di Kantor BPK Provinsi Maluku.

Pelaksanaan Sertijab itu berdasarkan pada Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 285/K/X-X.3/07/2024, tertanggal 10 Juli 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Dimana Hery Purwanto saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, dan posisi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku dijabat oleh Andriyanto.

Sadali mengatakan, sertijab bukan sekedar acara seremonial dan tradisi belaka, namun memiliki arti penting, yakni melanjutkan estafet kepemimpinan, serta menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

“Atas nama Pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku, kami mengucapkan terima kasih, serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Herry Purwanto atas dedikasi dan kinerja selama memimpin BPK Provinsi Maluku, semoga Allah SWT meridhoi bapak dan keluarga dalam pelaksanaan tugas di tempat yang baru,” ucap Sadali.

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf, jika selama kebersamaan dalam pelaksanaan tugas di daerah ini, ada kesalahan yang dibuat.

“Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Andriyanto, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa selalu meridhoi Bapak dan keluarga, dalam melaksanakan tugas di Provinsi Maluku bumi raja-raja ini,” tambah Sadali.

Dirinya menerangkan perolehan opini WTP kelima kalinya sejak 2019-2023, tidak terlepas dari pembinaan dan peran aktif pendampingan BPK Provinsi Maluku, prestasi ini merupakan buah dari komunikasi, sinergitas, dan kerjasama yang baik antara BPK Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah.

“Kami berkomitmen untuk mempertahankan opini WTP, dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta memperkuat sistem pengendalian internal,” ujar Sadali.

Ia berharap, komunikasi sinergi dan kerjasama yang telah dibangun, terus terjalin dengan baik dan ditingkatkan, dengan tetap mengedepankan integritas dan profesionalisme demi perbaikan, tata kelola transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Kami siap bekerjasama dan mendukung sepenuhnya, langkah BPKperwakilan Provinsi Maluku, dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di bumi raja-raja ini,” tuturnya.

Hadir pada kesempatan itu Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan Instansi Vertikal dan Perguruan Tinggi di Maluku, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Pejabat TNI Polri, Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Provinsi Maluku, Pimpinan Media Massa di Provinsi Maluku, dan para undangan.