Ambon, Maluku.news – Dengan mengusung tema “Merangkai Toleransi dalam rangka Menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Kondusif”, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menggelar Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pada Selasa (22/10/2024) di Hotel Marina Ambon.

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali menyampaikan apresiasi dengan terlaksananya kegiatan ini dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran FKUB dalam menjaga keselarasan dan memastikan terawatnya kerukunan umat beragam secara menyeluruh di Provinsi Maluku.

“Indonesia adalah bangsa besar yang sangat kaya di dalamnya ada berbagai pulau, bahkan suku dan budaya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, sama dengan Maluku yang memiliki jumlah penduduk yang tersebar di berbagai pulau dengan penduduk 1,8 juta jiwa,” tambah Sadali.

Dengan jumlah penduduk yang besar inilah, Sadali mengharapkan dapat hidup secara berdampingan, karena Provinsi Maluku dikenal dengan hidup orang basudara yakni “ale rasa beta rasa”, “potong di kuku rasa di daging,” sebagai kearifan lokal yang harus dirawat dan dijaga agar tidak mudah terpecah-belah oleh sekelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kondisi politik saat ini.

“Apabila kondisi ini tidak dirawat dan dikelola dengan baik maka akan berpotensi untuk dijadikan pintu masuk untuk memecah belah, tetapi saya yakin Maluku sudah baik dengan toleransi agama yang cukup tinggi, sehingga diharapkan pelaksanaan Pilkada nanti bisa dilaksanakan secara aman, lancar, demokratis, dengan berbagai latar belakang, suku agama yang kita rajut selama ini,” tegas Sadali.

Untuk itu, Sadali menyatakan kampanye kerukunan umat beragama harus senantiasa kita gaungkan dan galakkan untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian dan konflik diantara umat beragama, sehingga kehidupan damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat bisa dipelihara bersama.

“Pemerintah Daerah senantiasa mendorong dan berupaya semaksimal mungkin, agar tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis, di tengah perbedaan suku dan agama tetap terjaga, tentunya dengan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dan elemen masyarakat, terutama dari kalangan Tokoh Agama, melalui sinergitas dari berbagai kalangan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada 27 November 2024 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di Indonesia termasuk di Maluku, mengelola hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat kondisi Maluku adalah wilayah kepulauan, oleh sebab itu diharapkan dapat menjadi perhatian bersama seluruh jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri termasuk FKUB, agar pilkada serentak dapat berjalan dengan aman dan sukses.

Hadir juga mengikuti kegiatan dimaksud yakni Danrem 151/Binaiya, Para Tokoh Agama, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya.

Ambon , Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku menggelar Lomba Masak Serba Ikan, Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Festival Pangan Lokal Gelar Pangan Murah, Layanan Pengujian Cepat melalui Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT), dan Identitas Kependudukan Digital, pada Jumat (18/10/2024).

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, dihadiri juga oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, Plh. Sekda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Wanita, jajaran TP PKK Kabupaten Kota se-Maluku, dan berbagai pihak terkait.

Sebagai Penjabat Gubernur Maluku, Sadali menyampaikan ketahanan pangan dan gizi menjadi isu penting disamping ketahanan ekonomi dan energi, yang merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak atas pangan dan menjadi salah satu pilar utama Hak Asasi Manusia.

Dirinya menjelaskan bahwa tingkat konsumsi ikan di Provinsi maluku, tertinggi secara nasional pada tahun 2023 dimana berada pada angka 80,67 kg per kapita, sementara untuk tingkat nasional hanya 57,90kg per kapita.

“Ini dikarenakan Maluku merupakan Provinsi yang memiliki produksi ikan dengan memberikan kontribusi ikan secara signifikan kepada nasional,” tambahnya.

Ia menjelaskan ikan memiliki nilai gizi mineral, nutrisi dan vitamin yang tinggi yang relevan dalam rangka mendukung program perbaikan gizi masyarakat dan penanganan stunting.

“Kami sangat mengharapkan bahwa lomba masak serba ikan ini dapat dilanjutkan tahun ke tahun dan lebih meningkatkan inovasi, untuk menarik minat anak-anak memakan ikan,” tambahnya.

Sadali juga menegaskan Pemerintah Daerah menaruh prioritas terhadap aksesibilitas keamanan pangan dengan menghasilkan pangan yang aman dan berkualitas.

“Hal ini dipastikan bahwa pangan segar asal tumbuhan yang tersedia, tidak mengandung mikroba maupun pestisida,” ujar Sadali.

Ia berharap, semoga kedepan TP PKK selalu meningkatkan kerjasama yang intens dengan berbagai pimpinan OPD, dan diharapkan Pimpinan OPD dapat mendukung program-program TP-PKK dalam mewujudkan kecerdasan anak-anak bangsa dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal terutama ikan.

Di tempat yang sama juga, Nita Sadali berharap lomba masak serba ikan bukan hanya dijadikan sebagai kegiatan rutin untuk menunjukan siapa yang terbaik, melainkan harus bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya pangan di Maluku.

Untuk diketahui keluar sebagai juara dalam lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA) dan Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024, yakni untuk Kategori Menu B2SA :
1. Juara 1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2. Juara 2 Kabupaten Seram Bagian Timur
3. Juara 3 Kabupaten Buru Selatan
4. Harapan 1 Kabupaten Maluku Tengah
5. Harapan 2 Kabupaten Kepulauan Aru
6. Harapan 3 Kabupaten Maluku Tenggara
Untuk kategori Produk Pangan Lokal Komersial
1. Juara 1 Kota Tual
2. Juara 2 Kota Ambon
3. Juara 3 Kabupaten Maluku Tengah
4. Harapan 1 Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Harapan 2 Kabupaten Buru
6. Harapan 3 Kabupaten Maluku Barat Daya
Dan Kategori Inovatif :
1. Juara 1 Kota Ambon
2. Juara 2 Kabupaten Seram Bagian Timur
3. Juara 3 Kabupaten Buru Selatan

Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, meninjau secara langsung melakukan peninjauan ke Pasar Inflasi Daerah (Pasadli) dan Pasar Mardika Baru, pada Kamis (17/10/2024).

Turut mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut Penjabat Walikota Ambon, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan stakeholder terkait.

Dalam wawancaranya Sadali menyampaikan bahwa sebagai langkah aktif dalam pengendalian inflasi maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Pasadali yang menjual berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga rendah.

Ia menjelaskan memang pada 3 (tiga) bulan terakhir inflasi Provinsi Maluku memang masih terkendali, dan pada bulan September telah berada pada angka 1,79% YoY.

Sadali juga mengatakan agar masyarakat tidak perlu berbondong-bondong dalam membeli barang dengan jumlah besar, karena pemerintah akan tetap menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dirinya juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan tetap melaksanakan langkah 4K untuk pengendalian inflasi, yakni Ketersediaan Barang, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Setelah meninjau Pasadli, Pj Gubernur dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Pasar Mardika Baru, untuk melihat secara langsung dan mendengar tanggapan dari para pedagang yang berjualan di sana.

Ambon , Maluki.news– Penjabat Gubernur Maluku melepas Ekspor Perdana PT. Celebes Ocean Fisheries Komoditi Frozen Octopus (Octopus vulgaris) ke Negara Tujuan Meksiko, Selasa (15/10/2024), di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Hadir pada kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Tim Asistensi Provinsi Maluku, General Manager PT Pelindo IV Cabang Ambon, Pimpinan Lembaga Vertikal, serta para stakeholder.

Sadali menyampaikan, dengan potensi Sumber Daya Alam yang kita miliki, hari ini dilaksanakan ekspor perdana gurita berjumlah 15,83 ton dengan nilai ekspor USD 63.156,3.

“Jika gurita ini bisa diekspor, berita peluang ekspor ini sangat terbuka dan bagaimana kita bisa menjamin kontinuitas produksi, dimana harus ada upaya yang dilakukan seperti budidaya gurita, disitulah dibutuhkan kerjasama lintas sektor, baik Pemerintah, Pelaku Usaha, Eksportir maupun Masyarakat Nelayan untuk bekerjasama meningkatkan ekspor, dimana gurita sekarang menjadi komoditi ekspor yang cukup diminati oleh negara luar,” jelas Sadali.

Sebelum menutup sambutannya, Sadali mengucapkan selamat kepada PT. Celebes Ocean Fisheries, atas keberhasilannya melakukan ekspor perdana, yang diharapkan bisa menginspirasi perusahaan perikanan lainnya, untuk terus berinovasi dan meningkatkan jumlah produk ekspor.

Ambon, Maluku.news – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Syuryadi Sabirin, membuka Lokakarya Penguatan Tim Fasilitator Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) Provinsi Maluku, Selasa (15/10/2024), bertempat di Hotel Amaris Ambon.

Kegiatan yang digelar hingga 17 Oktober 2024 ini, dihadiri oleh Pimpinan SKALA beserta Tim, para narasumber, perwakilan organisasi penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Maluku, para fasilitator, dan berbagai pihak berkepentingan.

Sabirin menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya pada pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di mana saat ini, Sabirin menyampaikan bahwa penanganan Penyandang Disabilitas di Indonesia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hal tersebut, jelas Sabirin kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, yang menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD)

Sabirin mengharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini, dapat meningkatkan kapasitas para fasilitator penyusun RADPD, serta peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas, dimana membutuhkan partisipasi semua pihak.

Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie secara resmi mengukuhkan Rasono sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuagan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, pada Selasa (15/10/2024), bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Pengukuhan ini dihadiri juga oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Forkopimda Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Yunaedi mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan BPKP, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat BPKP Provinsi Maluku, dan stakeholder terkait.

Sadali atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Maluku, menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Rasono dan keluarga, serta selamat bergabung dengan keluarga besar Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami berharap bapak dapat melanjutkan sinergitas dan bekerjasama dalam membangun Provinsi Maluku kedepan, dengan tetap meningkatkan koordinasi dan kolaborasi,” harap Sadali.

Dirinya mengatakan, pergantian pejabat di suatu organisasi adalah hal yang wajar, dalam rangka meningkatkan karir, dan jabatan yang diemban adalah tanggung jawab yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh keikhlasan serta kejujuran.

“Pemerintah Provinsi Maluku, mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, peran pengawalan dari BPKP sangat penting, khususnya dalam mengawal strategi Pemerintah Provinsi Maluku,” ungkap Sadali.

Peran BPKP, ujar Sadali adalah melakukan pembinaan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, seperti penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan manajemen resiko dan peningkatan akuntabilitas kinerja daerah, serta perbaikan sistem pelayanan pemerintahan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas atensi BPKP, yang telah menyampaikan laporan eksekutif daerah, yang memuat simpulan hasil agenda prioritas pengawasan, yang menjadi perhatian Pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Kepada Yunaedi mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Sadali mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kinerja serta kolaborasi selama memimpin BPKP Provinsi Maluku semoga Allah swt merahmati dan meridhoi bapak dan keluarga, dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru.

Sebagai informasi, pengukuhan ini diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan, prosesi pengukuhan, penandatanganan berita acara, penyerahan memori jabatan dari pejabat BPKP yang lama kepada Pejabat BPKP yang baru, dan ditutup dengan sesi foto bersama.