Beranda blog Halaman 267

Menteri KP : Potensi Ikan Tangkap Wilayah Timur Indonesia Capai 3,9 Juta Ton

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan Penangkapan Terukur, khususnya untuk wilayah timur Indonesia telah menimbulkan dampak positif diantaranya munculnya usaha baru yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Hal tersebut disampaikan disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Bisnis dan Investasi Maluku Baileo Exhibition di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/2/2022) kemarin.

“Melalui penangkapan ikan terukur ini, kita ingin membawa perikanan di tanah air ke dalam era baru yang lebih maju, lebih menyejahterakan, lebih berkeadilan sekaligus lebih berkelanjutan,“ ucap Menteri Trenggono dilansir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/2/2022).

Menurutnya, penangkapan Ikan Terukur mengubah pendekatan input control menjadi pendekatan output control, di mana pengendalian dilakukan dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan dan zonasi sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat sesuai dengan daya dukungnya.

“Kuota penangkapan akan diberikan kepada investor, nelayan lokal, dan penghobi. Sedangkan zonasi penangkapan akan dibagi dalam enam zona termasuk di dalamnya zona spawning and nursery ground,“ ujarnya.

Menteri Trenggono menerangkan, dari enam zonasi tersebut, Zona 03 yang paling banyak mencakup wilayah timur Indonesia. Areanya meliputi WPPNRI 715, 718, dan sebagian 714 yaitu perairan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Potensi ikan yang bisa ditangkap di zona ini sebesar 3,9 juta ton, dengan nilai produksi sekitar Rp117 triliun.

“Melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur di Zona 03, maka prospek bisnis dari multiplier effect ekonomi diperkirakan mencapai Rp154,44 triliun. Ini juga akan mendukung implementasi program Maluku Lumbung Ikan Nasional,“ terangnya.

Trenggono mengatakan, wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dari usaha turunan yang dapat dikembangkan seperti usaha pengolahan ikan, toko perbekalan melaut, pabrik es hingga apartemen nelayan. Dari berbagai usaha tersebut, diprediksi akan menyerap sekitar 571.650 tenaga kerja yang terdiri dari awak kapal, pekerja UPI, dan pekerja bongkar muat dan informal.

“Saya berharap potensi perikanan ini benar-benar dilaksanakan di wilayah tersebut. Jadi bisa kita bayangkan kalau semuanya ada di wilayah itu, maka ekonominya pun tumbuh di sana. Ini merupakan trigger untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga tidak “Jawa sentris” melainkan menjadi “Indonesia sentris,“ tandas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kebijakan Penangkapan Terukur Beri Dampak Positif di Wilayah Timur Indonesia

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan Penangkapan Terukur, khususnya untuk wilayah timur Indonesia telah menimbulkan dampak positif diantaranya munculnya usaha baru yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Bisnis dan Investasi
Maluku Baileo Exhibition di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/2/2022) kemarin.

“Melalui penangkapan ikan terukur ini, kita ingin membawa perikanan di tanah air ke dalam
era baru yang lebih maju, lebih menyejahterakan, lebih berkeadilan sekaligus lebih
berkelanjutan,“ ucap Menteri Trenggono mengutip keterangan tertulisnya, Minggu (6/2/2022).

Menurutnya, penangkapan Ikan Terukur mengubah pendekatan input control menjadi pendekatan output control, di mana pengendalian dilakukan dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan dan zonasi sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat sesuai dengan daya dukungnya.

“Kuota penangkapan akan diberikan kepada investor, nelayan lokal, dan penghobi. Sedangkan zonasi penangkapan akan dibagi dalam enam zona termasuk di dalamnya zona spawning and nursery ground,“ ujarnya.

Menteri Trenggono menerangkan, dari enam zonasi tersebut, Zona 03 yang paling banyak
mencakup wilayah timur Indonesia. Areanya meliputi WPPNRI 715, 718, dan sebagian 714 yaitu perairan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur.

Potensi ikan yang bisa ditangkap di zona ini sebesar 3,9 juta ton, dengan nilai produksi
sekitar Rp117 triliun.

“Melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur di Zona 03, maka prospek bisnis dari
multiplier effect ekonomi diperkirakan mencapai Rp154,44 triliun. Ini juga akan mendukung implementasi program Maluku Lumbung Ikan Nasional,“ terangnya.

Trenggono mengatakan, wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar yang dapat
dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun kelompok nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dari usaha turunan yang dapat dikembangkan seperti usaha pengolahan ikan, toko perbekalan melaut, pabrik es hingga apartemen nelayan.

Dari berbagai usaha tersebut, diprediksi akan menyerap sekitar 571.650 tenaga kerja yang
terdiri dari awak kapal, pekerja UPI, dan pekerja bongkar muat & informal.

“Saya berharap potensi perikanan ini bener-bener dilaksanakan di wilayah tersebut. Jadi
bisa kita bayangkan kalau semuanya ada di wilayah itu, maka ekonominya pun tumbuh di sana. Ini merupakan trigger untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga tidak ‘Jawa sentris’, melainkan menjadi ‘Indonesia sentris,“ tandas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menteri Kelautan Perikanan Dorong Potensi Ekspor Ikan dari Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan mendorong potensi ekspor ikan dari Provinsi Maluku, yang jumlahnya bisa mencapai Rp 117 triliun.

Ia pun berharap, dengan memaksimalkan potensi di sektor tersebut, Maluku bisa menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Kalau dihitung dari ikan yang diperbolehkan untuk diambil itu kira-kira Rp 117 triliun,
dan saya berharap potensi perikanan itu benar-benar dilaksanakan di wilayah tersebut.
Jadi, Maluku nanti akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi,” kata Menteri Sakti, saat menghadiri Forum Bisnis dan Investasi yang merupakan rangkaian Maluku Baileo Exhibition, yang dilaksanakan di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (5/2/2022).

Ia mengungkapkan, mulai tahun ini, pihaknya ingin mendorong potensi ekonomi di masing-
masing wilayah. Indonesia dibagi menjadi enam zona, dan Maluku masuk di zona tiga yang
meliputi sembilan provinsi.

“Semua potensi harus dimaksimalkan. Semua proses kita lakukan disitu, misalnya processing, grading, packing ikan, dan ekspornya juga sudah siap, dari Maluku bisa langsung. Ini yang nanti kita kembangkan,” jelasnya.

Menteri Sakti menegaskan, ada syarat yang diberikan kepada investor. Dimana izin,
berdasarkan pada kuota.

“Hanya boleh ngambil misalnya kuotanya 100 ribu ton, jadi 100 ribu ton saja. Kalau dia
misalnya sanggup 200 ribu ton, harus begitu. Dan dia harus bayar PNDP disitu. Lalu
kemudian, kalau ikan harus diproses disitu, didaratkan disitu, itu intinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyampaikan, akan memberikan kemudahan kepada pengusaha yang ingin berinvestasi di Maluku.

“Saya yakin, daerah akan maju jika banyak pengusaha yang berinvestasi didalamnya. Lapangan kerja akan terbuka, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga pendapatan daerah,” kata Murad.

Ia mengungkapkan, forum bisnis dan investasi ini merupakan event besar pertama yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku. Sulsel dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, karena
merupakan pusat kawasan bisnis dan perdagangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

“Saya berharap, kerjasama antara Maluku dan Sulsel bisa memberikan akselerasi bagi kedua pihak,” ujarnya.

Diketahui, Forum Bisnis dan Investasi yang merupakan rangkaian Maluku Baileo Exhibition,
yang dilaksanakan di Kota Makassar, Sabtu, 5 Februari 2022, dihadiri sejumlah investor
dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dalam forum tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Maluku dan Pemprov Sulsel.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Timur, Maluku Baileo Exhibition Digelar

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Guna mendorong terwujudnya kawasan pertumbungan ekonomi baru di Indonesia Timur, Maluku Baileo Exhibition digelar di Kota Makassar selama tiga hari, 4 – 6 Februari 2022.

Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)
Maluku, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Barnabas Orno.

Ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh Walikota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi Ikhsan Mustari, Ketua Dekranasda Maluku Widya Pratiwi Murad dan Penanggung Jawab Maluku Baileo Exhibition Hadi Basalama.

Saat membuka kegiatan itu, Orno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang telah memberikan kesempatan digelarnya Maluku Baileo Exhibition di Kota Makassar.

Menurutnya, merupakan sejarah sekaligus peluang bagi Maluku untuk memperkenalkan produk unggulan daerah pada skala nasional hingga internasional.

“Sebagai sesama provinsi di kawasan timur Indonesia, kami ingin menyamakan pandangan dan menjajaki sejumlah program kerjasama antara Maluku dan Sulsel, untuk mendorong terwujudnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur,” terang Orno.

Pasalnya, Sulsel telah berkembang dan memiliki sejumlah perusahaan besar di berbagai
sektor unggulan.

Atas dasar itu, ia menginginkan Maluku Baileo Exhibition menjadi batu loncatan, sekaligus
titik awal terjalinnya kerjasama bisnis antar pelaku usaha Maluku dengan Sulsel.

“Melalui kegiatan ini juga, kami harap gerak pertumbuhan UMKM maupun sektor usaha ekonomi kreatif lainnya dapat terus berkembang di Maluku maupun Sulsel. Mengingat, UMKM merupakan salah satu unit usaha dalam masyarakat kita yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19,” harapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dekranasda Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad menyampaikan,
keterlibatan pihaknya dalam kegiatan ini adalah untuk membantu suksesnya pelaksanaan
Maluku Baileo Exhibition, sekaligus memperkenalkan produk UKM kepada masyarakat di Kota Makassar.

“Saya sebagai Ketua Dekranasda, hanya berkolaborasi saja untuk membantu suksesnya kegiatan Maluku Baileo Exhibition. Selain memperkenalkan produk UKM, kami juga ingin menunjukkan bahwa Tenun Ikat Maluku bisa dimodifikasi dengan berbagai macam bahan tenun dari daerah lainnya di Indonesia, termasuk Kain Sutra Makassar.,” ujar Widya.

Ia berharap, kedepan harus ada kolaborasi lanjutan dengan UKM Sulsel maupun provinsi
lainnya di Indonesia karena ajang ini merupakan awal dari kerjasama antar dua provinsi.

“Yang pastinya, salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah mempromosikan
potensi Maluku,” terang istri dari orang nomor satu di provinsi Maluku itu.

Sementara itu, Penanggung Jawab Maluku Baileo Exhibition Hadi Basalama menyampaikan
puluhan pelaku UMKM yang ikut gelaran Maluku Baileo Exhibition berasal dari berbagai
sektor seperti produk herbal, makanan dan minuman, kerajinan dan industri kreatif untuk
dipromosikan kepada masyarakat Sulsel, khususnya Kota Makassar.

“Ini menjadi ajang kolaborasi, untuk akselerasi pengembangan ekonomi di Indonesia Timur di tengah pandemi COVID-19,” ujar Hadi.

Selain sebagai ajang promosi, lanjutnya, kegiatan ini juga untuk pemberdayaan UKM Maluku serta membuka potensi penjualan produk Maluku yang dijual di Sulsel, sekaligus terciptanya jejaring antar bisnis guna terjadi usaha berkelanjutan.

“Diharapakan, event ini menjadi roll mode pelaksanaan promosi potensi untuk percepatan
pembangunan Maluku ke depannya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, gelaran ini menampilkan 250 produk dari 66 UMKM Provinsi Maluku. Adapun produk yang dipamerkan, diantaranya herbal, kuliner, kerajinan, fashion dan beragam potensi sumber daya alam Maluku lainnya.

Selain pameran, event ini juga diisi dengan fashion show Tenun Maluku dan Sutera Sulsel,
pertunjukan musik, games hingga doorprize.

Peserta pameran telah terseleksi, mulai dari jenis produk, packaging, sertifikat yang
diperoleh hingga kontinuitas produknya.

Ada dua rangkaian kegiatan Maluku Baileo Exhibition, yakni Expo Produk UMKM yang
berlangsung, Jumat, (4-6/02/2022) di Mall Ratu Indah dan Forum Bisnis Investasi, Sabtu,
(05/02/2022) di Hotel Four Point By Sheraton.

Kegiatan Forum Bisnis Investasi merupakan ajang pertemuan sebagai peluang bisnis para
pelaku usaha dari berbagai macam bidang usaha. Diharapkan, menarik minat investor untuk berinvestasi di Maluku.

Dirangkai dengan penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) BNI senilai Rp. 240
juta, CSR Bank Maluku – Maluku Utara sebanyak Rp. 500 juta dengan rincian : Pembangunan Gerai UMKM Baileo di Bandara Udara serta CSR Bank Mandiri senilai Rp. 50 juta guna pengembangan usaha.

Terlihat, Maluku Baileo Exhibition dihadiri Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, sejumlah
pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku dan Sulsel, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury,
sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Makassar, Walikota Ambon Richard Louhenapessy,
Walikota Tual Adam Rahayaan, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Johan Gonga, Wakil Bupati
Maluku Tengah Marlatu L. Leleury, Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliaser Selsily, Wakil
Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin dan undangan lainnya.

Watubun Ingatkan Sebelum April Warga Kariuw Sudah Harus Kembali Ke Negerinya

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan TNI-Polri agar sebelum bulan april semua warga Kariu yang sementara ini mengungsi di Aboru pasca konflik dengan Dusun Ory – Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sudah harus kembali negerinya.

Ketegasan ini disampaikan Watubun dihadapan Kapolda Irjen Pol Drs Lotharia Latif, Kasdam Pattimura Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadli Ie dalam rapat besama komisi I di kantor DPRD Maluku, kamis (03/02/2022).

Dikatakan, penanganan warga konflik yang sementara berada di Negeri Aboru harus secepatnya diselesaikan, jika tidak maka akan terjadi isu politik yang digiring dari lambatnya penanganan.

“Berdasarkan gambaran pemerintah pusat, untuk soal dana penangana bencana paling lambat enam bulan keatas. saya kira ini teori, kita harus lakukan langkah penangana cepat. karena itu saya minta urusan kariu yang ada di Aboru tidak boleh lebih dari bulan April, sebelum bulan april mereka sudah harus kembali ke Kariu. Mau bangun tenda apakah, mereka harus sudah pindah ke kampung halamannya, saya minta tolong harus disikapi,”Tegas Benhur.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya mendukung sepenuhnya proses penanganan warga Kariu, bila perlu dibuat persetujuan mendahului antara Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku, agar secepatnya tertangani.

“Karena itu saya minta, masalah ini soal tanggung jawab pemprov, kita selesaikan dan kita siap. bila perlu pak Sekda dibuat persetujuan mendahului antara pemda dan DPRD, supaya apa yang harus ditangani, ditangani segera,”ucapnya.

Untuk pemerintah kabupaten Maluku Tengah, dirinya meminta kepada Penjabat Sekda Maluku, Kapolda dan Kasdam mendesak Bupati Maluku Tengah untuk intesifkan komunikasi, bila perlu sifatnya menekan agar persoalan ini segera diselesaikan. Mengingat sampai saat ini masih ada banyak masalah yang terjadi di Maluku Tengah.

“Bayangkan ada masalah di daerah lain kapan di bawa ke provinsi, palingan keamanan kita koordinasi dengan pimpinan di daerah, sisanya ditangani kepala daerah setempat, dan saya minta kepala daerah ini harus ditertibkan, jangan mereka acuh tentang masalah ini. sebab mereka punya masalah lalu kita semua disalahkan,”tuturnya.

Desakan untuk kembali warga Kariu ke tanah leluhurnya sebelum bulan April juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut

“Seharusnya Pemda Maluku punya target orang Kariu mau kembali dari aboru kapan, jangan sampai seminggu pasca konflik pemda belum punya desain apa apa soal rencana balik. Untuk itu, apa yang disampaikan Pak benhur sebelum bulan April harus dilakukan, karena HUT RMS, kita berharap itu tidak boleh terjadi,”pintanya.

Dari sisi anggaran pembangunan rumah warga terbakar akibat konflik, ungkap Sairdekut jika satu rumah Rp100 juta dari 211 rumah, jika ditotalkan hanya Rp21 miliar lebih. Anggaran tersebut tidak ada nilainya jika ditanggulangi secara bersama Pemda Malteng.

“Jadi mari putus akang cepat, jangan soal urusan pusat, daerah manapun lalu tentukan siapa yang kerjakan untuk segera diselesaikan, kalau tidak bisa diberikan kepada TNI dan Polri bangun rumah saudara kita di Kariu. Sehingga tidak ada nama lagi usulan bupati ke provinsi, kemudian ke kementerian PUPR jadi ribet barang-barang. saya kira hal gampang, karena ini bencana,”bebernya.

Terkait proses hukum, menurutnya tetap harus dilakukan, tidak boleh negara kalah terhadap individu, kelompok ataupun perorangan. Jika sampai terjadi, maka akan banyak orang menggunakan situasi ini menjadi situasi yang mudah diselesaikan, akhirnya negara dikorbankan.

Menyikapi hal tersebut, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie mengaku mendukung apa yang menjadi desakan dari untuk pengembalian warga Karius ke negerinya sebelum bulan April.

“Kita sepakat, nanti koordinasi ini kita lakukan dengan Malteng, untuk duduk bersama hitung, Malteng berapa, provinsi berapa,”tandasnya.

Prinsinya, kata Sadli langkah ini perlu dilakukan secepatnya, guna mengatasi masalah baru kedepan.

“Pokoknya kita didukung anggota dewan kami akan lakukan langkah langkah itu terkait peyediaan anggaran dalam rangka rekontruksi warga Kariu diawali dengan dana mendesak,”pungkasnya.

Wagub Orno Hadiri Penyerahan SK Hutan Sosial dan Tora se-Indonesia

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menghadiri acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) se-Indonesia oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Kamis (3/2/2022).

Wagub mengikutinya dari lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Ambon.

Prosesi Penyerahan SK dilakukan Presiden di Sumatera Barat, turut didampingi sejumlah
Menteri di antaranya, Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Uno, Menteri PUPR RI, Basuki
Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Barat.

Turut hadir secara virtual para Gubernur dan penerima SK Hutan Sosial dan Tora se-
Indonesia.

Sebagaimana diketahui sejak lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus
terhadap redistribusi aset melalui program reforma agraria.

Program ini penting untuk pemerataan ekonomi, khususnya di pedesaan dan sekitar Kawasan hutan. Reforma agraria juga juga menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi sengketa agraria yang terjadi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya, meminta agar masyarakat yang memperoleh hak pengelolaan hutan dan lahan dari pemerintah menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan produktif.

Ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi masyarakat.

“Apa saja yang akan dilakukan bapak/ibu setelah menerima SK ini. Jangan setelah diberikan lahan tersebut tidak di apa-apain. Segera di tanami, 50 persen dari lahan yang sudah ada dengan menanam pohon berkayu, 50 persen lagi sisanya bisa ditanami tanaman apa saja. Silakan tanami jagung, kedelai, padi atau ditanami buah-buahan. Saya harap bapak/ibu dapat memanfaatkan lahan yang sudah ada ini, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat,’’ imbau Presiden.

Kepala negara pun mengingatkan, akan melakukan pengecekan guna memastikan lahan tersebut betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif dan tidak ditelantarkan.

Mengakhir sambutannya, Presiden mengingatkan agar hak pengelolaan tersebut tidak
dipindahtangankan.

“Jangan sampai sudah dapat SK ini kemudian dipindah tangankan ke orang lain. Hati-hati SK yang sudah kita berikan ke bapak-ibu sekalian betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif dan jangan dipindahtangankan atau diuangkan. Jika ditahu, kita akan cabut SK-nya. Hati-hati kita berikan untuk kegiatan produktif, tidak untuk dipindah tangankan,” tegas Presiden mengingatkan.

Untuk Provinsi Maluku, penyerahan SK Hutan Sosial dan Tora diserahkan Wakil Gubernur
Barnabas Orno usai penyerahan secara simbolis oleh Presiden Jokowi bagi penerima SK se-
Indonesia.

Saat penyerahan Wagub didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie.

Para penerima masing-masing, penerima SK Penetapan Hutan Adat, Jerry Notanubun dari
Kabupaten Maluku Tenggara, penerima SK Hutan Sosial, dari Persatuan Pengelolaan Hutan
Desa, Kabupaten Buru Selatan, yang di terima oleh Balitaran Latbual dan penerima SK Tora, Arifin Ipa, tokoh masyarakat Desa Waiperang.

DPRD Maluku Ingatkan Pemerintah Harus Persuasif Kembalikan Pengungsi Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil ketua komisi III DPRD Maluku, Rofiq Afifudin mengingatkan pemerintah harus menggunakan strategi pendekatan persuasif kepada pengungsi Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah untuk mengembalikan mereka ke tempat semula.

“Bangun pos pengamanan di wilayah itu dan kembalikan warganya karena kalau terlalu lama di tempat pengungsian juga bisa menjadi masalah,” kata Rofiq di Ambon, Rabu (02/02/2022).

Penjelasan Rofiq disampaikan dalam rapat kerja komisi bersama Dinas PUPR Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Bappeda provinsi, Balai Pelaksana Penyediaan perumahan wilayah Maluku, BPBD provinsi, dan sejumlah OPD dari Kabupaten Maluku Tengah.

Dia juga mengusulkan dibentuknya tim penanganan infrastruktur agar bisa bekerja secara maksimal dan persoalan pengungsi Kairuw harus diselesaikan pada 2022.

“Ini sudah menjadi persoalan nasional sebab dari Kemenkopolhukam juga turun ke sana sehingga Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal harus merangkul seluruh tokoh untuk berbicara agar pengungsi Kariuw dikembalikan ke desanya,” ujar Rofiq.

Wakil ketua komisi III lainnya, Hatta Hehanussa yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan, ada 211 rumah yang terbakar dan 100 lainnya tidak terbakar sehingga pengungsi harus kembali.

“Tidak perlu ada relokasi ke tempat yang baru sebab langkah ini juga tidak menyelesaikan masalah sehingga sangat tidak tepat untuk dilakukan,” tandasnya.

Sementara ketua komisi III, Richard Rahakbauw menjelaskan, komisi bersama OPD terkait dari Pemkab Maluku Tengah maupun Pemprov Maluku dan pemerintah di tingkat pusat melalui setiap balai yang ada melakukan rapat kerja dalam rangka koordinasi saling bahu-membahu untuk penanganan masalah pengungsi Kariuw yang sementara berada di Aboru.

Kemudian untuk membahas koordinasi masing-masing OPD dalam rangka penanganan sarana dan prasarana umum maupun rumah penduduk yang terbakar akibat konflik.

“Yang pertama adalah masalah MCK yang sangat dibutuhkan para pengungsi Kariuw di Aboru, sehingga Balai Cipta Karya telah menyiapkan sarana dan prasarana penunjangnya untuk membangun MCK, tetapi nanti dikoordinasikan dengan Pemkab Maluku Tengah untuk menyiapkan transportasi,” ujarnya

Untuk masalah rumah penduduk yang terbakar ada 211 rumah tetapi ada juga 100 rumah yang tidak terbakar, nantinya komisi akan melakukan rapat kembali dan mengusulkan tidak usah direlokasi.

Komisi juga meminta Pemkab Maluku Tengah berkoordinasi dengan Bupati dalam rangka memperpanjang masa berlaku SK penanggulangan darurat sosial, sebab Balai Cipta Karya yang ingin membangun sekolah dasar Kariuw yang terbakar harus dalam keadaan status tanggap darurat sosial.

Mudah-mudahan dalam tenggang waktu 90 hari status tanggap darurat sosial ini bisa terealisasi pembangunan sekolah dan rumah penduduk, jadi intinya adalah fokus membangun sarana/prasarana yang rusak.

Menyangkut penyelesaian masalah konflik merupakan tugas komisi I DPRD Maluku dan kita akan mendorong pimpinan DPRD melakukan rapat gabungan komisi untuk membahas masalah kamtibmas, pengembalian pengungsi ke tempat semula, dan membangun sarana/prasarana yang rusak.

Anggaran pembangunan rumah dan sekolah yang rusak nantinya dari Balai Perumahan, Balai Cipta Karya, BKP provinsi dan kabupaten, sehingga komisi III meminta dilakukan koordinasi soal besaran biayanya.

Sebab ada rumah yang masuk kategori rusak ringan, sedang, dan rusak berat dengan klasifikasi harga yang berbeda-beda, dan kewenangannya harus diatur secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih saat penanganan.

Rahakbauw : Selain Kebutuhan Pokok, MCK jadi Perhatian Pemerintah Bagi Pengungsi Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Selain bantuan kebutuhan pokok masyarakat yang telah disalurkan, kini Mandi Cuci Kakus (MCK) menjadi perhatian Pemerintah untuk membantu warga negeri Kariu yang sementara mengungsi di Aboru, imbas konflik sosial dengan Dusun Ory – Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau, Kabupaten Maluku Tengah beberapa waktu lalu.

“Dari hasil rapat yang dibutuhkan penanganan MCK, oleh karena itu balai Cipta Karya telah menyiapkan sarana prasaran penunjang untuk membangun MCK,”ungkap Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw usai rapat bersama Balai, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Ambon, Rabu (02/02/2022).

Dikatakan, untuk pelaksanaannya Balai telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, guna menyiapkan transportasi laut dalam rangka distribusi seluruh peralatan MCK bagi pengungsi.

Sementara untuk rumah warga, kata Rahakbauw dari data yang diterima komisi, untuk rumah yang terbakar, baik rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang sebanyak 211 unit, termasuk seekolah. Sedangkan 100-an unit tidak terbakar.

Untuk penanganannya, Rahakbauw mengakui masih perlu dikoordinasi kembali, selain harus ada perpanjangan surat keputusan (SK) penanganan darurat sosial dari Bupati, juga mengantisipasi terjadinya kesalahan data, yang nantinya akan membuat penanganan menjadi kacau.

“Jadi perlu dikordiinasi dengan baik, kalau sampai double kan kacau balau. Jadi masih didata, seminggu mitra kembali akan memberikan data ke kita,”ucapnya.

Jika semua proses berjalan denngan baik, Rahakbauw mmemastikan dalam waktu dekat penanganan rumah, sekolah dan fasilitas infrrastruktur lainnya sudah bisa terselesaikan.

Ditanya biaya ganti rugi, menurut Rakbauw juga perlu dikoordinasikan lagi, manaa yang menjadi tanggungjawab Balai, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sesuai klasifikasi kerusakan.

“Intinya kita fokus untuk membangun kembali sarana prasana infrastruktur, jadi balai dengan tanggungjawabnya, begitu juga Dinas Perumahan Kawaasan Permukiman provinsi maupun Kabupaten Maluku Tengah,”tuturnya.

Terlepasas hal tersebut, pihaknya juga akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD untuk dilakukan rapat antara komisi I dan III guna membicarakan keamanan dan ketertibann masyarakat, serta mengembalikan pengungsi ke negerinya.

“Jadi untuk relokasi kita sarankan tetap di negeri asal mereka, sambil menunggu proses pekerjaan infrastruktur yang rusak akibat konflik termasuk rumah warga,”pungkasnya.

KEMA Buru Ambon Minta Dukungan DPRD Maluku Kawal Proses Brigpol Batuwael

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Kesatuan Mahasiswa Adat (KEMA) Buru Ambon meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku untuk mengawal seluruh proses yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku penembakan di tambang emas Gunung Botak, yang adalah oknum Brimob Kompi 3 Ton A Pelopor Namlea, Brigpol Andreas Batuwael, sehingga membuat Made Nurlatu (49) meninggal dunia, sabtu (29/01/2022) lalu.

Permintaan ini disampaikan KEMA Buru dalam orasinya di kantor DPRD Maluku, rabu (02/02/2022).

Dalam aksinya, KEMA Buru Ambon menekankan lima tuntutan.

Satu, mengutuk keras tindakan represif penembakan oleh oknum anggota Brimob Brigpol Andreas Batuwael di tambang emas gunung botak.

Dua, meminta Kapolda Maluku dan Kapolres Pulau Buru agar dapat transparan dan menindak oknum anggota Brimob sesuai prosedur hukum yang berlaku di NKRI.

Tiga, mendesak Kapolda Maluku dan Kapolres Pulau Buru untuk memberhentikan oknum Brigpol Andreas Batuwael dari satuan Brimob atau Kepolisian NKRI.

Empat, mendesak DPRD Maluku dapil Buru-Buru Selatan untuk melakukan kunjungan kerja di Buru terkhususnya tambang emas gunung botak.

Lima, meminta Kapolda Maluku dan Kapolres untuk membiayai kehidupan keluarga korban dalam hal ini istri dan anak-anak.

Dalam aksi KEMA Buru Ambon dipimpin Bahta Gibrihi selaku koordinator aksi yang berlangsung selama tiga jam, direspon DPRD Maluku dengan hadirnya pimpinan dan ketua Komisi I.

Ketua Komisi I, Amir Rumra saat menerima pendemo menyampaikan dengan tegas mengutuk aksi penembahan oleh oknum anggota Brimob Brigpol Andreas Batuwael. Dan berjanji akan menyampaikan aspirasi ini ke Kapolda dalam rapat bersama yang akan berlangsung, kamis 3 Februari (hari ini-red)

“Besok kita ada rapat bersama Kapolda dan pangdam untuk membahas persoalan di negeri Kariu. Hal ini juga akan disampaikan sebagaai bukti perhatian DPRD atas aspirasi yang telah disampaikan KEMA Buru Ambon,”pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif dalam kunjungan di Polres Pulau Buru, minggu (31/01/2022), menyatakan Brigpol Andre Batuwael terancam mendapat pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) terkait kasus penembakan warga di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Tambang Rakyat Jadi Solusi Kurangi Kekerasan di Gunung Botak

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugi menyatakan pemerintah sebaiknya menjadikan lokasi gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku yang memiliki potensi logam mulia sebagai wilayah pertambangan rakyat sebagai salah satu solusi mengurangi terjadinya aksi kekerasan di wilayah itu.

“Solusinya harus diberlakukan tambang rakyak sehingga aparat keamanan juga bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya dengan baik,” ujarnya di Ambon, Selasa (01/02/2022).

Anggota DPRD provinsi Maluku asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Buru dan Buru Selatan ini dimintai tanggapannya terkait insiden penembakan warga oleh seorang oknum anggota Brimob di kawasan gunung Botak hingga korban meninggal dunia.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di gunung Botak sudah dinyatakan ditutup oleh pemerintah dan mendapat pengawalan ketat aparat TNI/POLRI sejak beberapa tahun lalu.

Padahal kegiatan ini masih tetap berlangsung secara diam-diam hingga akhirnya muncul kejadian penembakan di lokasi itu.

Menurut dia, bila pemerintah menjadikan gunung Botak sebagai wilayah pertambangan rakyat maka harus dibarengi dengan regulasi terkait pengolahannya guna mencegah dampak buruk terhadap lingkungan.

“Pengolahan tambang emas selalu menggunakan bahan kimia berbahaya yang menimbulkan pencemaran sehingga harus ada regulasi terkait proses pengolahan yang ramah lingkungan guna meminimalisir tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan,” tandas Ikram.

1...266267268...291Halaman 267 dari 291