Beranda blog Halaman 266

Rahakbauw : Pembangunan Rumah Warga Di Kariu Rp125 juta per Unit

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Rencana pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang dibakar massa pada tanggal 26 Januari 2022 telah disepakati sebesar Rp125 juta per unit.

“Awalnya Bappeda bersama Dinas PKP Malteng mengusulkan anggaran pembangunan satu unit rumah sebesar Rp68 juta,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Kamis (10/02/2022).

Namun, usulan penaikan anggaran tersebut disepakati dalam rapat kerja lanjutan Komisi III DPRD Maluku dengan sejumlah OPD provinsi maupun Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut dia, bila proses pendataan nama sesuai alamat (by name by adress) oleh Pemkab Malteng rampung barulah dilakukan pemetaan, berapa banyak yang harus ditangani Pemkab Malteng dan berapa jatah untuk Pemprov.

Data sementara yang memang terdata 211 unit rumah warga, namun Komisi III menghendaki pendataan secara akurat untuk setiap nama pemilik dan alamat rumahnya.

“Sudah disepakati penanganan rumah pengungsi yang rusak Rp125 juta, dari awalnya Rp68 juta yang diusulkan Bappeda dan Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah,” kata Richard.

Kemudian Kadis PKP Malteng juga telah bersepakat untuk penanganan rumah itu sama dengan Pemprov sebesar Rp125 juta.

Dari Balai Cipta Karya juga meminta adanya perpanjangan masa berlaku kondisi tanggap darurat dari Bupati Maluku Tengah yang awalnya 14 hari menjadi 90 hari agar mereka bisa melakukan penanganan tanggap darurat dan membangun sarana/prasarana infrastuktur yang rusak.

“Komisi III tidak berbicara masalah pengembalian pengungsi tetapi esensinya adalah membangun berbagai sarana yang rusak,” ucapnya.

Selanjutnya Komisi III akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi I dan mitra terkait dari Pemprov maupun Pemkab Malteng bersama Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura untuk membicarakan solusi penyelesaian konflik di Pulau Haruku.

Sekda Maluku Harap Deklarasi Zona Integritas Tingkatkan Kualitas Pelayanan BNN

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku, menggelar deklarasi pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) DAN Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) Lingkup Badan Narkotika Nasional (BNN), di Kantor BNN Maluku, Kamis (10/2/2022).

Hadir dalam acara itu, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, perwakilan unsur Forkopimda lingkup provinsi, Kepala BNN Maluku Brigjen Pol. Drs. Rohmad Nursahid, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat, Rektor Unpatti Ambon M.J Saptenno, Kadis Kesehatan Maluku Dr. Zulkarnain dan undangan lainnya.

Sekda mengucapkan selamat kepada BNN Maluku yang telah mendeklarasikan pencanangan zona deklarasi.

Menurutnya, pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintahan pada dasarnya merupakan inisiatif positif dalam rangka mewujudkan komitmen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi.

Dengan begitu, seluruh instansi pemerintahan diharapkan untuk mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat tepat dan profesional.

“Saya harap, deklarasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan BNN Maluku. Mengingat, deklarasi pembangunan zona integritas merupakan langkah awal dalam pembangunan komitmen dan perbaikan di semua lini pelayanan pemerintahan,” harap Sekda.

Di kesempatan itu, Sekda menyampaikan empat pesan penting. Pertama, pemerintah daerah memberikan apresiasi serta mendukung sepenuhnya BNN provinsi Maluku yang telah melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kedua, pencanangan pembangunan zona integritas merupakan role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan public yang berkualitas, serta menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di instansi pemerintahan.

Dengan demikian, jika semakin banyak instansi pemerintahan yang memperoleh predikat zona integritas, maka pelayanan publik akan semakin baik dan bebas dari praktek KKN.

Ketiga, pencanangan zona integritas merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan untuk memperoleh predikat zona integritas yang diberikan kepada unit kerja, yang berhasil memenuhi check list persyaratan menuju WBK dan WBBM, yang meliputi indikator manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu termasuk di Maluku cenderung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

“Pencanangan zona integritas yang disaat ini, tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan BNN provinsi Maluku sebagai leading sektor dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Maluku, karena memiliki fungsi pelayanan publik utama yaitu rehabilitasi sosialisasi asesmen terpadu dan layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN),” tutup Sekda.

Watubun: Melalui Momentum HPN, Pers Tetap Jaga Independensi

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Tanggal 9 Februari merupakan hari bersejarah bagi insan pers Indonesia yang memperingati Hari Pers Nasional (HPN).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur G Watubun menyatakan, momentum HPN tentu ada harapan yang disampaikan dari berbagai kalangan masyarakat di hari bersejarah itu yang menginginkan pers terus menjaga Independensi.

“Semoga insan pers baik media maupun wartawan tetap teguh melaksanakan tugas dan senantiasa mengedepankan Independensi dan kepentingan rakyat,”ujarnya di Ambon, Rabu (09/02/2022).

Dijelaskan Watubun, momentum HPN selain ada berbagai harapan, juga terdapat kegelisahan dari rakyat terhadap sitiuasi yang terjadi kekinian, baik masyarakat, pemerintah, maupun organisasi lainnya.

“Dalam konteks itu, pers hadir menjembatani seluruh pikiran masyarakat sehingga pemerintah bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat,” katanya.

“Pers sebagai wadah terdepan dan memiliki tugas utama dalam menyampaikan informasi kepada publik,”katanya lagi.

Watubun menandaskan, dikarenakan peran pers sangat penting maka pemerintah harus memberikan dukungan dalam memudahkan pers berimteraksi, dan berkomunikasi.

“Kalau pemerintah merasa informasi penting dan diterima seluruh pelosok maka sudah sepatutnya tanpa memilah pers pemerintah memanfaatkan seluruh insan pers, baik media, wartawan secara maksimal untuk kepentingan menyampaikan pesan publik kepada masyarakat, sehingga merasa puas dan terlayani dengan adanya kebijakan pemerintah,”bebernya.

Watubun mengakui masih ada terjadi kekerasan terhadap wartawan karena dalam melaksanakan tugas, pers senantiasa menempatkan diri berpihak hal-hal objektif termasuk berpihak kepada masyarakat.

“Ada orang merasa karena pers berpihak kepada masyarakat dia terganggu, selama ini rakyat tidak terganggu. Tetapi orang yang berkepentingan terhadap rakyat. Jadi ketika terganggu dia memunculkan sikap arogansi dan ketidaksukaan, itulah kemudian membuat pers selalu menjadi ancaman ketika meliput,”tandasnya.

Watubun berharap, gaya dan model seperti itu harus dihilangkan, jauh lebih penting memaknai kehadiran pers sebagai teman untuk menyampaikan pesan yang baik.

“Pers juga hadir mengkiritik apabila dalam langkah melakukan hal keliru. Disitulah kita harus berbangga. Karena perslah yang menjadi teman sejati bagi para tokoh politisi maupun pemimpin yang ada di daerah ini,”pungkasnya.

Sikapi Aksi BAKH, Wattimury Tegaskan DPRD Maluku Ada Bersama Warga Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ratusan Pemuda-Pemudi dari Empat negeri Gandong, Booi Aboru Kariu Hualoy (BAKH) melakukan aksi damai menyusul belum ada kejelasan nasib warga Kariu yang sementara mengungsi di Aboru, dampak dari konflik sosial yang terjadi dengan Dusun Boi-Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah 26 Januari lalu.

Aksi damai dengan menggunakan kain Gandong bewarna putih ini dimulai dari Kantor DPRD Maluku, Polda Maluku, Kantor Gubernur Maluku, dilanjutkan pembakaran 1000 lilin di titik nol persimpangan kota Ambon, rabu (09/02/2022).

Dalam aksi dikoordinir Komarudin Tubaka di kantor DPRD Maluku berjalan aman dan damai.

Ada sembilan tuntutan disampaikan dalam aksi, satu mendesak pemerintah provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya memulangkan masyarakat Kariu yang sementara mengungsi di Aboru untuk kembali ke negerinya dalam waktu yang secepat-cepatnya paling lambat bulan maret.

Dua, sesegara mungkin pemerintah provinsi Maluku merealisasi dana anggaran pembangunan rumah warga negeri adat Kariu.

Tiga, mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam XVI Pattimura untuk mendirikan pos keamanan secara permanen di perbatasan negeri Kariuw-Pelauw, Kariu- Dusun Ori.

Empat, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya membangun rumah masyarakat adat negeri Kariuw yang terbakar saat penyerangan oleh masyarakat Pelauw/Ori 26 Januari.

Lima, mendesak Kapolda Maluku untuk menangkap oknum pembacokan terhadap warga negeri Kariu yang terjadi pada selasa 25 Januari oleh warga Dusun Ori.

Enam, mendesak Kapolda Maluku segera menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran rumah warga dan dua rumah ibadah (Gereja), yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja GPM lama warga Kariu.

Tujuh, mendesak Kapolda Maluku untuk mengevaluasi Kapolesk, Kanit Intel Polsek Pulau Haruku, dan Bhabinkamtimbas yang diduga terlinat pada insiden penyerangan negeri adat Kariu.

Delapan, mendesak aparatur negara dalam hal ini TNI/Polri untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengeledahan warga Pelauw dan Warga Ori dalam penggunaan senjata api berupa senjata mesin (organik) dan segera menangkap oknum-oknum yang dengan senjata menggunakan senjata api tanpa izin.

Sembilan, jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan kembali dengan masa yang cukup besar, dan aksi yang mungkin tidak terkendali.

Menyikapi tuntutan dimaksud, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dihadapan pemuda-pemudi BAKH mengataka besok (hari ini-reda) akan ada pertemuan kedua kalinya dengan instansi terkait, guna membahas pembangunan rumah warga Kariu.

“Isi dari aspirasi tadi kami sudah mendengar semua, termasuk pemulangan warga Kariu ke negerinya, pendirian pos keamanan, membangun rumah. DPRD besok mengundang kedua kalinya intansi terkait untik bicarakan membangun rumah warga,”ujarnya.

Selain itu, DPRD Maluku melalui komisi juga telah rapat bersama Kapolda dan Pangdam XVI Pattimura, membicarakan pengamanan disana, salah satu keputusan membangun pos keamanan permanen di perbatasan Kariu-Dusun Ori dan Kariu-Pelauw.

“Kemarin saya koordinasi dengan Kapolda membicarakan orang Kariu yang ada di Aboru untuk kembali ke negerinya,”ucap Wattimury.

Dengan demikian, kata Lucky DPRD Maluku sementara mengambil langkah-langkah agar bulan maret warga Kariu sudah bisa kembali ke negeri leluhurnya.

“Apa yang menjadi tuntutan BAKH ada yang sudah dikoordinasi akan terus evaluasi, lainnya segera kita segera koordinasi perkuat apa yang menjadi aspirasi,”tandasnya.

Dihadapan pemuda-pemudi BAKH, Lucky menyakinkan bahwa masyarakat Kariu tidak sendirian. Kalau ada Booi, Aboru, Hualoy ada juga DPRD Maluku bersama dengan Kariu, yakin itu.

“Prinsipnya kami konsen terhadap warga kariu yang ada di Aboru,”cetusnya.

Wattimury juga mengajak agar pemuda-pemudi BAKH untuk saling mendukung, membantu, menjaga satu sama lain. Sehingga upaya BAKH, secara bersama-mengembalikan masyakat Kariu bisa dilakukan secara baik dan secepat-cepatnya

“Yakinlah DPRD Maluku akan bersama kalian semua. Kami berterima kasih karena sudah menggunakan jalur yang benar untuk menyampaikan aspirasi,”pungkasnya.

DPRD Maluku Dukung Pendirian Pos Pengamanan Permanen di Kariuw

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku mendukung rencana pendirian pos pengamanan yang permanen di perbatasan Desa Kariuw dengan Ori, guna mencegah konflik berdarah Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, terulang kembali.

“Komisi I DPRD Maluku sudah bertemu Kapolda dan Pamgdam untuk membicarakan pengamanan di sana, dan salah satu keputusan adalah membangun pos permanen di perbatasn Kariu,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Rabu (09/02/2022).

Penjelasan Lucky disampaikan saat menerima ratusan warga Desa Booi, Aboru, Kariu, dan Hualoy (BAKH) yang melakukan aksi demonstrasi di DPRD Maluku menuntut pengembalian warga Kariu ke tempat semula.

Menurut dia, pengembalian warga Negeri Kariuw yang saat ini sementara mengungsi di Negeri Aboru agar bisa kembali tempat asalnya paling lambat awal Maret 2022.

Untuk itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga sedang membahas rencana pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariuw yang terbakar.

“Kemarin saya koordinasi dengan pak kapolda membicarakan tentang bagaimana orang Kariu yang masih berada di Aboru untuk kembali ke tempat asal mereka di Kariuw,” jelas Lucky.

Oleh karena itu pemerintah sekarang sementara mengambil langkah-langkah untuk Bulan Maret 2022 nanti warga Kariuw sudah bisa kembali dari pengungsian.

“Kita juga koordinasi untuk memperkuat apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan yakinlah bahwa masyarakat Kariuw.tidak sendirian sebab ada masyarakat Booi, Abrou, dan Hualoy selaku kakak tertua dan DPRD provinsi ada bersama masyarakat,” ujarnya.

DPRD juga sementara mengatur waktu yang tepat untuk turun melihat kondisi masyarakat Kariuw yang ada di Aboru dan dijadwalkan awal pekan depan.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman semua, mari kita saling mendukung, membantu dan menjaga satu sama lain sehingga upaya untuk bersama kita mengembalikan masyarakat Kariuw bisa dilakukan sebaik-baiknya dan secepatnya,” ucapnya.

DPRD provinsi juga akan mengutus tim dari Komisi I ke Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah menemui Bupati dan DPRD setempat membicarakan tentang proses pemulangan masyarakat Kariu.

“Kami berharap Komarudin Tubaka dari komponen pemuda-pemudi BAKH juga bisa selalu berkoordinasi dengan DPRD provinsi supaya harapan dari BAKH ini bisa diwujudkan secara bersama,” kata Lucky.

Dalam aksi demo tersebut, Komarudin selaku orator juga meminta masyarakat Kariuw yang merupakan saudara (beragama nasrani) dengan Hualoy (beragama muslim) untuk segera dikembalikan ke tempat asalnya.

Sementara Roy Leatomu dari Kariu membacakan tuntutan pendemo yakni mendesak Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng untuk secepatnya memulangkan masyarakat Negeri Kariu ke tempat asal mereka dalam waktu yang secepatnya, paling lambat Bulan Maret 2022.

Sesegera mungkin Pemprov Maluku merealisasikan dana atau anggaran pembangunan rumah warga Negeri adat Kariu.

Mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura untuk mendirikan pos keamanan secara permanen di perbatasan Negeri Kariu-Pelauw, Kariu-Dusun Ori sesuai dengan statement mereka.

Mendesak Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng untuk secepatnya membangun rumah masyarakat Negeri adat Kariu yang terbakar saat penyerangan oleh masyarakat Pelauw dan Ori sejak 26 Januari 2022.

Mereka juga mendesak Kapolda Maluku untuk menangkap oknum pembacokan terhadap warga Negeri Kariu yang terjadi pada Selasa, (25/1) 2022 oleh oknum warga Dusun Ori.

Mendesak Kapolda Maluku segera menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran rumah warga dan dua rumah ibadah, berupa Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja GPM yang lama di Kariuw.

Mendesak Kapolda Maluku mengevaluasi Kapolsek Pulau Haruku (yang telah dimutasi), Kamit Intel Polsek Haruku dan Bhabinkamtibmas yang diduga terlibat pada insiden penyerangan Negeri Kariu.

Medesak aparatur negara dalam hal ini TNI dan Polri untuk segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan warga Pelauw serta warga Ori terkit penggunaan senjata api organik (senapan mesin) dan segera menangkap oknum-oknum yang dengan sengaja menggunakannya tanpa izin.

Pansus Pengungsi Pelauw DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati dan DPRD Malteng

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Panitia Khusus (Pansus) Pengungsi Pelauw DPRD Maluku resmi dibentuk yang diketuai Amir Rumra, beranggotakan 13 orang, terdiri dari Komisi I, Komisi IV ditambah pimpinan Komisi II dan III.

Ada dua fokus utama kerja Pansus yaitu penyelesaian hak-hak pengungsi dan mengembalikan pengungsi pasca konflik antar sesama warga Pelauw yang terjadi 11 tahun silam.

“Selama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah melakuka langkah-langkah namun belum tuntas. Untuk itu, kerja Pansus dalam rangka mediasi, sehingga persoalan yang belum tuntas, bisa dieselesaikan dengan baik,”ujar Ketua Komisi I Amir Rumra selaku Ketua Pansus, usai rapat perdana di kantor DPRD Maluku, rabu (09/02/2022).

Menurut Rumra, sebagai langkah awal, Pansus terlebih mencari referensi terkait persoala disana, dengan mengundang tokoh masyarakat yang ada di pelauw maupun ambon, tokoh agama, saniri negeri, maupun para ahli.

“Kita tidak mungkin mendapat informasi sepihak, tetapi mendengar semua informasi dari semua sisi,”ucapnya.

Dijelaskan Rumra, setelah selesai maka Pansus akan memanggil Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, Wakil Bupati Marlatu Leleury, pimpinan dan ketua Fraksi dan ketua Komisi DPRD, serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Maluku Tengah untuk mendapat informasi terkait persoalan dan upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian pengungsi Pelauw.

“Hari senin 14 Februari kita undang Bupati dan DPRD disana, karena ini wilayah otonomi adalah Maluku Tengah, sehingga kita sangat harapkan mendapat informasi terkait ini,”tuturnya.

Rumra berharap dalam pertemuan nantinya Bupati dan DPRD Maluku Tengah bisa hadir langsung, tidak boleh diwakili. Sehingga keputusan dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan persoalan lain.

Prinsipnya, ungkap Amir dalam penyelesaian persoalan ini, Pansus tidak menyalahkan satu sama lain, sehingga tidam menimbulkan masalah lain, sesuai semboyan potong dikuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng di patah dua.

“Pansus ini hanya mediasi, beda dengan pansus lain yang menemukan hak dan segala macam, namun tetap menyelesaiakn persoalan tuntas sehingga hak-hak pengungsi di dapat, dan mereka hidup rukun dan damai,”pungkasnya.

MTQ XXIX Tingkat Provinsi Maluku Siap Digelar

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XXIX Tingkat Provinsi Maluku siap digelar di Saumlaki, ibukota Kabupten Kepulauan Tanimbar.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku A. Haji Muhammad kepada pers diruang kerjanya, Selasa (8/2/2022).

Haji mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Bupati Petrus Fatlolon terkait pelaksanaan event tersebut.

Rencananya, MTQ tingkat provinsi itu akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Maret 2022 mendatang.

Sebanyak 300 peserta dari 10 kabupaten/kota di Maluku akan mengikuti event keagamaan ini yang mempertandingkan tujuh cabang dan 32 mata lomba kategori putra/putri, dewasa, anak anak dan juga disabilitas.

Untuk kepanitiannya, berasal dari pihak Gereja protestan Maluku (GPM) dan perwakilan keuskupan Amboina yang ada di sana.

“Pekerjaan panitia sudah rampung, tinggal menunggu hari pelaksanaannya ” cetus pria yang juga menjabat Kepala Biro Kesra Setda Maluku ini.

Pihaknya, juga meminta dukungan dari seluruh warga masyarakat Maluku agar kegiatan ini dapat berjalan lancer, baik dan aman.

Terkait anggaran pelaksanaan, lanjut Haji, hal itu sudah diserahkan kepada Pemda Kepulauan Tanimbar selaku tuan rumah.

“Provinsi dalam hal ini, Pemerintah daerah hanya sebatas dana sharing saja dan itu sudah dilakukan. Dan sampai hari ini sesuai kesepakatan bersama MTQ siap berlangsung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 18 – 24 Maret 2022,” ujarnya.

Haji menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu arahan dari Satgas Covid-19 terkait arahan pelaksanaan kegiatan rohani ini.

Watubun Menilai TNI-Polri Terlibat Rekonstruksi Rumah Warga Kariuw Sangat Efektif

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun menyatakan, rencana pelibatan aparat TNI bersama Polri dalam upaya rekonstruksi rumah warga Kariuw, pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang terbakar pada 26 Januari 2022 dinilai lebih efektif karena sekaligus mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayan itu.

“Melibatkan aparat keamanan sangat tepat karena sekaligus untuk menjaga situasi kamtibmas di sana dan juga bisa melerai setiap tindakan provokasi yang muncul di lapangan,” kata Benhur di Ambon, Senin (07/02/2022).

Selanjutnya dalam kondisi seperti ini, perlu dicari landasan hukum yang tepat untuk rencana rekonstruksi agar diserahkan kepada aparat TNI dan Polri.

Menurut dia, penanganan rekonstruksi rumah warga itu bisa dibagi secara merata saja kepada kedua institusi dimaksud, karena rumah penduduk yang terbakar 211 unit, sementara dua ruang kelas SD Kariuw yang terbakar bisa ditangani Dinas PUPR.

“Kalau diserahkan kepada kontraktor, tentunya ada upaya melobi kesana-kemari belum ditambah pajak, dan berbagai hal lainnya bisa saja proses di bawah tangan dan tentunya membutuhkan waktu,” tandasnya.

Namun kalau aparat TNI dan Polri mempunyai bagian tekhnik bisa menangani proses pembangunan rumah warga dan itu bisa diatur.

“Kita harus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai digiring ke bola-bola politik lalu kemudian orang memanfaatkan isu bisa dijual untuk kepentingan lain,” ujar Benhur.

DPRD Maluku Rencanakan Panggil Dinkes Pertanyakan Naiknya Kasus Covid-19

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku merencanakan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes)  Maluku, guna mempertanyakan naiknya kasus Covid-19, yang kini telah menembus 830 kasus.

“Sebagai penanggung jawab tim satu Covid-19 DPRD Maluku, kami merencanakan untuk memanggil Dinas Kesehatan dan pihak terkait yang dipercayakan pemerintah untuk pencegahan Covid-19, untuk mempertanyakan hal ini,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dikonfirmasi di ruang kerjanya, senin (07/02/2022).

Menurutnya, penyebaran kasus Covid-19 di Maluku termasuk sangat cepat, dengan durasi waktu terlalu singkat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 harus melakukan langkah antisipasi dengan penyiapan seluruh fasilitas berkaitan Covid-19, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dalam hal ini memastikan kesiapan fasilitas tempat tidur Di RS maupun lainnya.

Hal lainnya berkaitan masuk keluarnya orang di kota Ambon. hal ini tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah, dengan melakukan pengetatan pada pintu masuk keluar di Kota Ambon.

“Ini harus yang dijaga ketat, karena meningkatnya kasus Covid-19 dari orang yang datang ke Kota Ambon sebagai pintu masuk utama Provinsi Maluku,”pintanya.

Laris Manis, Produk UMKM Maluku Kebanjiran Peminat

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Makassar, MALUKU.News – Perhelatan Maluku Baileo Exhibition (MBE) di lantai I Mall Ratu Indah Makassar resmi ditutup Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Minggu (6/2/2022).

Acara penutupan ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama oleh Wagub, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimurry, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie, Kadis PM-PTSP Suryadi Sabirin, Penanggung Jawab MBE Hadi Basalama dan Ketua BPD HIPMI Maluku Azis Tunny.

Meski demikian, sejak digelar 4 Februari kemarin, selain menjual produk, 66 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) asal Maluku benar-benar memanfaatkan pameran itu untuk mendapat pasar baru.

MBE merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku bersama Dekranasda dan BPD HIPMI Maluku yang dirangkai dengan kegiatan Forum Bisnis dan Investasi yang digelar di Ballroom Hotel Four Points By Sheraton, Sabtu, (5/2/2022).

Berdasarkan pantauan, selama tiga hari pameran, produk UMKM Maluku ternyata sangat diminati warga Kota Makassar. Ratusan produk-produk itu laris dibeli ribuan pengunjung. Bahkan sudah terjadi interaksi antara para UKM Maluku dengan Makassar, untuk bekerjasama menjual produk mereka di pasaran nanti.

Jenis produk yang laris itu diantaranya Juz Gandaria, Minyak Kayu Putih, Minyak Lawang, Minyak Jahe Merah, Minyak Atsiri, Krans Bunga Kering, ukiran Batok Kelapa, Mie Sagu, juga kerajinan tangan seperti Gelang, Kalung dan Kaligrafi. Untuk tenun ikat khas Maluku, sejumlah pengunjung bahkan ada yang berniat memesan dengan jumlah yang bervariasi melalui jasa pengiriman ke Makassar dari Maluku.

Larisnya produk-produk ini, diharapkan dapat mendorong produk daerah di pasaran nasional maupun internasional. Dengan begitu, UMKM Maluku bisa dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia bahkan mancanegara.

Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno, saat menutup gelaran MBE mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar, atas kesedian mereka memberi kesempatan kepada Pemprov Maluku, Dekranasda dan BPD HIPMI Maluku menyelenggarakan pameran di wilayah mereka.

Ia menilai, merupakan suatu kehormatan untuk bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar. Ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari kerjasama yang dimaksud.

“Kami dan seluruh masyarakat Maluku mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar, yang telah menerima kami dengan tangan terbuka. Dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan,” singkat Wagub.

Menyangkut kegiatan MBE, pemilik UMKM Minyak Atsiri, La Yapi, asal Wayame Ambon mengaku, mayoritas produknya habis terjual. Sebagian besar pembeli bahkan ada yang memesan ulang dagangannya.

“Jadi, MBE kasi katong pung langganan di Makassar. Produk yang dibeli secara cash su abis. Yang pesan via jasa pengiriman, Alhamdulilah banya. Katong nomor Handphone deng alamat rumah dong (Pembeli). Nanti katong kirim produk ka Makassar kalo katong su di Ambon. Kata dohg, nanti jadi langganan,” katanya berdialog Ambon.

Senada dengan Yapi, pemilik UMKM Mie Sehat Cempaka, Dyah Puspita, juga mengaku momentum MBE sangat penting. Produk yang dipamerkan laris. Terlebih, beberapa pengunjung meminta untuk dikirim dalam jumlah banyak.

“Kami puas dengan pameran ini. Daya beli masyarakat disini besar. Saya dapat pesanan besar. Malam ini kami akan kerjasama untuk pengiriman dalam jumlah besar ke Makassar,” ungkap dia.

UMKM Ma Ola yang menjajakan produk rempah dan souvenir, juga mengaku hal sama. Begitu jugs dengan UMKM Genusa Craft, milik Voni dan Nico binaan BPD HIPMI Maluku. Mereka pun berbagi menyatakan kepuasan setelah produk mereka laris

“Sudah pasti, karya dan produk terangkat dengan agenda MBE ini. Kami harap kegiatan semacam ini digelar kembali di kota-kota besar lainnya di Indonesia,” pungkas mereka.

Sementara itu, Subdia, salah satu pengunjung pameran MBE asal Makassar, menyatakan minatnya terhadap busana yang dipergakan para model di panggung utama MBE. Busana itu merupakan paduan Tenun Ikat Maluku dengan Sutra Makassar.

“Komplit sekali disini. Mulai dari herbal, pakaian, kuliner, aksesoris dan beberapa produk lainnya,” singkat Subdia.

1...265266267...291Halaman 266 dari 291