Beranda blog Halaman 265

Anggota DPRD Maluku Freddy Rahakbauw Meninggal Dunia

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Wattimena: Pemakamannya di Jakarta

Ambon, MALUKU.News – Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena mengatakan anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi Partai Golkar, Freddy Rahakbauw telah meninggal dunia di Jakarta, Sabtu (19/02/2022) akibat Sakit.

“Pagi ini, sekitar pukul 07. 00 WIB atau pukul 09.00 WIT, telah meninggal dunia Pak Freddy Rahakbauw, anggota DPRD Provinsi Maluku karena sakit di Jakarta,” ujarnya melalui pesan Whatshap yang diterima media ini di Ambon, Sabtu (19/02/2022).

Bodewin menambahkan, pemakaman Almarhum Freddy Rahakbauw rencananya di Jakarta, dan untuk waktu pemakamannya masih menunggu informasi dari pihak keluarga.

”Kita masih menunggu informasi dari keluarga terkait waktu pemakamannya,” katanya.

“Pimpinan dan anggota DPRD beserta Sekwan dan seluruh staf menyampaikan turut berdukacita yang mendalam,” katanya lagi.

Aktivitas Pembangunan di Maluku Tetap Berjalan Baik

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Meskipun masih dilanda pandemi Covid-19, namun aktivitas pembangunan di Maluku tetap berjalan baik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provnsi Maluku Antonius Lailosa, di ruang kerjanya, Jumat (18/2/2022).

“Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa meski di tengah keadaan Maluku yang baik atau stabil akibat Covid-19 tetapi pembangunan di Maluku kerap membaik,” ucapnya.

Dikatakan Antonius, berdasarkan data statistik angka kemiskinan di daerah ini juga menurun.

Selain itu, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar sebesar 6,93 persen.

Sebaliknya, terjadi pertumbuhan ekonomi positif selama dua bulan berturut-turut.

“Terjadi penurunan persentase setelah 10 tahun dimana saat ini mengalami penurunan drastis. Sementara di sisi lain, terjadi perbaikan sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan serta lainya,” kata mantan Kepala Bapenda Maluku ini.

Lailosa mengatakan, walaupun indeks pembangunan membaik namun pihaknya tetap melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai.

Lanjutnya, keputusan Gubernur Maluku dengan membentuk Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) merupakan langkah positif guna memajukan daerah.

Hal ini di karenakan komunikasi yang terus dijalin dengan Pemerintah pusat guna memperoleh dana pembangunan daerah.

Untuk itu, keadaan Maluku yang baik ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

“Indeks pembangunan manusia tahun 2021 sebesar 69,71 persen meningkat 0,32 persen dibandingkan tahun lalu. Maka itu, kita patut bersyukur karena semua sudah baik. Dan seluruh masyarakat Maluku untuk menjauhkan diri dari tindakan yang tidak terpuji,” pungkasnya.

DPRD Maluku Minta Pemerintah Transparan Terkait Informasi Covid-19

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota DPRD Maluku , Rofiq Akbar Afifudin meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku maupun pemerintah kota (Pemkot) Ambon lebih bersikap transparan terkait informasi Covid-19 agar tidak membingungkan masyarakat.

“Pemerintah harus bisa memberikan sosilaisasi sejak dini tentang penyebaran virus corona dengan varian baru saat ini yang disebut omicron, bagaimana cara penularan, pengobatan, serta mengantisipasinya sehingga masyarakat bisa mengetahuinya,” kata Rofiq di Ambon, Jumat (18/02/2022).

Menurut dia, sebagian besar masyarakat sudah menjalani vaksinasi hingga tahap kedua, bahkan ada yang sudah tahap penguatan (booster), dan tentunya akan membentuk kekebalan kelompok terhadap penyakit menular tertentu.

Bila kondisinya sudah seperti itu, maka seharusnya wilayah Kota Ambon dan sekitarnya berada dalam kondisi yang lebih baik.

“Kita sudah vaksin tahap kedua dan terbentuk kekebalan kelompok dalam arti imunitas tubuh lebih kuat dari sebelumnya maka seharusnya jangan ada lagi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. (PPKM) level 3,” ujar Rofiq.

Dikatakan, masyarakat Kota Ambon sudah mulai bangkit dari keterpurukan setelah munculnya kasus Covid-19, demikian pula dengan sektor ekonomi.

“Jangan sampai dengan adanya kebijakan PPKM level 3, maka akan kembali menurunkan kesadaran warga. Jadi, semestinya tidak perlu lagi ada PPKM level 3. Masyarakat silahkan beraktivitas, namun tetap menerapkan protokol kesehatan,” tandas Rofiq.

Titus Renwarin Resmi Jabat Kadis Kominfo Maluku, Ini Pesan Wagub Orno

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno mengambil sumpah/janji dan melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Pelantikan dipusatkan di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (18/2/2022) dan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan secara online dan off line.

Pejabat Tinggi Pratama yang dimutasikan yakni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Maluku, Samuel Estefanus Huwae menempati jabatan baru sebagai Asisten Pemerintahan Setda Maluku.

Sedangkan tempatnya ditempati pejabat baru Titus F. Renwarin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku.

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan SK Gubernur Nomor 282 tanggal 17 Februari 2022, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemprov Maluku dilantik berdasarkan SK Gubernur Nomor 283 tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022.

Proses pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Wagub, penandatanganan berita acara pelantikan dan penandatangan fakta integritas serta penyampaian kata-kata pelantikan oleh Wagub.

Wagub dalam sambutannya menyampaikan, 2022 adalah tahun yang penuh tantangan.

“Selain karena kita akan segera memasuki tahun ke empat dari periode kepemimpinan pemerintahan 2019-2024 dengan target-target kinerja pembangunan yang harus dicapai, kita juga masih dihadapkan pada masa pandemik Covid-19,” urainya.

Mantan Bupati MBD ini mengatakan, banyak kemajuan yang telah raih dalam berbagai sektor pembangunan.

Namun disisi lain, pihaknya juga harus segera mengejar target-target pembangunan yang belum tercapai.

“Untuk itu kita harus melakukan akselerasi pembangunan, dan itu akan bisa tercapai jika birokrasi dapat bergerak cepat, terukur dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah,” tegasnya mengingatkan.

Dalam konteks tersebut, sebut Wagub, penataan birokrasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menjamin agar kita tetap berada di jalur yang tepat (on the track) dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah tahun 2024.

Oleh sebab itu, dirinya menegaskan, bahwa pelantikan atau penataan birokrasi yang dilakukan harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi untuk mendapatkan struktur birokrasi Pemprov Maluku yang ideal, di isi oleh orang-orang yang tepat, memiliki integritas dan kapasitas yang kuat, serta profesional.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Wagub pun menegaskan sekaligus menginstruksikan hal-hal strategis kepada para pejabat yang dilantik.

Pertama, segera lakukan konsolidasi dan adaptasi serta kuasai tugas pokok dan fungsi pada jabatan dan tempat tugas yang baru.

“Saudara-saudara harus dapat bekerja dengan cepat, dan bahkan harus bisa berlari, agar kita dapat mengejar target-target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbaunya.

Kedua, sampai dengan saat ini kita masih dihadapkan dengan pandemik covid-19, yang memberikan dampak sangat besar pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat kita di Provinsi Maluku.

Untuk itu, Wagub meminta para pejabat yang dilantik dapat melakukan langkah-langkah extraordinary atau Langkah-langkah luar biasa dalam membantu penanganan covid-19 serta harus memiliki sense of crisis terhadap situasi yang dihadapi saat ini.

Ketiga, terus bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja dan pemangku kepentingan, karena kita butuh kebersamaan untuk membangun Maluku, karena dengan spirit kebersamaan itu pula, kita semua yakin akan dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat Maluku.

Keempat, jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan, karena hanya dengan perubahan kita akan dapat melompat maju.

“Terus ciptakan inovasi bagi percepatan pembangunan daerah serta kemaslahatan masyarakat Maluku. Saya selalu mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah, negara dan masyarakat, tetapi juga yang lebih penting kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandas Wagub.

Tim Dokter RST Ambon Melakukan Operasi Korban Penembakan Dari Pulau Haruku

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Tim dokter dari Rumah Sakit Tentara (RST) Tingkat II dr.J. A. Latumeten Ambon melakukan operasi pengangkatan proyektil peluru yang bersarang di tubuh seorang warga korban penembakan orang tidak dikenal (OTK) di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

“Pasien merupakan korban penembakan OTK di perbatasan Negeri Aboru dan Hulaliu pada 15 Februari 2022,” kata Kepala Kesdam XVI/ Pattimura, Kolonel Ckm dr. Bima Wisnu Nugraha, di Ambon, Jumat (18/02/2022).

Dijelaskan Nugraha, warga Negeri Hulaliu itu tertembak di bagian kaki kanan, sehingga harus menjalani operasi pengangkatan proyektil agar tidak berdampak memperburuk kondisi kesehatannya. Pasien itu dibawa langsung oleh aparat keamanan dari Pulau Haruku untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil yang bersarang di kaki kanannya.

“Namun sebelum operasi dilaksanakan, tim dokter terlebih dahulu melakukan tes cepat antigen dan diketahui pasien tersebut positif COVID-19. Karena pasien positif COVID-19 sehingga tim medis mengambil risiko melakukan operasi dengan prokes ketat. Seluruh tim medis menggunakan APD level 3 saat operasi, guna meminimalkan risiko tertular COVID-19,” bebernya.

Nugraha menambahkan, operasi dilakukan segera karena tidak mungkin menunggu hingga pasien sembuh dari COVID-19, mengingat kondisi luka yang bisa saja membusuk dan kakinya bisa diamputasi dan berisiko bagi keselamatan jiwa pasien tersebut.

“Jadi operasi dilaksanakan dengan penerapan prokes ketat. Syukurlah operasi berlangsung lancar dan saat ini kondisi pasien stabil dan sehat. Seluruh tim dokter serta perawat yang bertugas juga dalam keadaan sehat,” pungkasnya.

Peringati Bulan K3, Gubernur MI Sampaikan Arahan Menteri Ketenagakerjaan

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, Dharapos.com – Saat memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2022, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.

Peringatan K3 yang dipusatkan di PT Pertamina Ambon Patra Niaga Subholding C&T Region Papua Maluku Integrited Terminal Wayame, Ambon, Kamis (17/2/2022) itu, mengambil tema “Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi” sebagai tema pokok.

Upacara dihadiri Danlantamal IX Ambon, Brigjen TNI (Marn) Said Latuconsina, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo, perwakilan Polda Maluku, Perwakilan Kejati Maluku dan sejumlah OPD Lingkup Pemprov Maluku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Enang Diponegoro, bertindak sebagai komandan upacara.

Saat menyampaikan arahan menteri, Gubernur menerangkan, di tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional. Upaya tersebut, pertama, menyempurnakan peraturan perundang- undangan serta standar di bidang K3 termasuk tersedianya Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan di masa pandemi.

Kedua, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3.

Ketiga, meningkatkan kesadaran pengusaha/ pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3.

Keempat, meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dan pemeduli K3.

Kelima, meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi yang memiliki program K3.

Kelima, meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam bidang K3.

Keenam, menyempurnakan pelaksanaan pengawasan, informasi dan layanan K3 berbasis digitalisasi, antara lain Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Teman K3) yang merupakan layanan terpadu berbasis daring yang meliputi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), Lembaga Audit dan SMK3, Personel K3 dan Kelas Virtual Pembinaan K3.

Kepala daerah mengatakan, sebagai salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan, utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini diikuti beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

“Semua perangkat regulasi ini ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik-baiknya semua di regulasi tersebut, demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Murad.

Sementara itu, lanjut Murad, menyangkut keselamatan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, di tahun 2019 terdapat 182 ribu kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 2020 terdapat 225 ribu kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit akibat kerja, 11 diantaranya disebabkan Covid-19. Kemudian, sepanjang Januari hingga September tahun 2021 terdapat 82 ribu kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja, yang 65 persennya disebabkan Covid-19.

“Data menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda 20 sampai 25 tahun. lni memberikan sinyal bahwa usia-usia muda berpotensi pada kurangnya kesadaran berperilaku selamat. Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan sosialisasi K3 yang lebih intens dan inovatif, khususnya pada kaum muda agar bisa semakin peduli dan melaksanakan K3 di tempat kerja,” tuturnya.

Gubernur berpesan kepada peringatan Bulan K3 dijadikan sebagai objek prioritas perhatian karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan manusia. Mengingat, kondisi kerja yang aman, sehat dan nyaman adalah kunci utama peningkatan produktivitas dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan.

“Saran saya, berikanlah perhatian lebih besar kepada aspek keselamatan kerja, sebesar perhatian pada aspek kesejahteraan. Untuk itu saya sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat aktif dalam mengembangkan, mempromosikan serta membudayakan K3,” tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pada upacara peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini, Gubernur Maluku Murad Ismail menyerahkan, piagam penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan kecelakaan nihil atau zero accident di tempat kerja, penyerahan piagam penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di tempat kerja, penyerahan piagam penghargaan kepada perusahaan atas partisipasi sebagai tempat pelaksanaan apel bendera Bulan K3 nasional tingkat provinsi Maluku Tahun 2022, penyerahan surat keputusan pengesahan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2 K3) dan penyerahan santunan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diberikan Gubernur kepada Heidy Welna Ansye Tuahatu dan Erwin Latuputty.

Sangkala: Konflik Antar Negeri Ganggu Kamtibmas dan Berdampak Pada Pemulihan Ekonomi

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengatakan, sekecil apa pun konflik yang timbul antara sesama warga desa atau negeri akan menimbulkan gangguan Kamtibmas dan membawa dampak buruk terhadap upaya pemulihan ekonomi daerah.

“Konflik tidak akan memberikan keuntungan kepada pihak mana pun, tetapi sebaliknya justru memberikan luka di kedua belah pihak yang bertikai, apalagi situasi pandemi COVID-19 yang terus berlangsung ditambah gangguan Kamtibmas berupa pertikaian antara sesama warga di beberapa desa akan membuat kondisi semakin sulit.” ujarnya di Ambon, Rabu (16/02/2022).

Dijelaskan Sangkala, pemerintah baik provinsi Maluku maupun kabupaten Maluku Tengah bersama aparat keamanan saat ini terus berupaya untuk menciptakan perdamaian di Kecamatan Pulau Haruku. Hal berkaitan dengan adanya aksi penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap warga Negeri Hulaliu di perbatasan hutan Negeri Aboru pada Selasa, (15/2) sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia.

“Kita hidup sebagai orang basudara (bersaudara) di Maluku harus menjaga perdamaian sebab konflik antarnegeri sekecil apa pun akan berdampak sangat luas bagi upaya pemulihan ekonomi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini,” ungkapnya.

Menurut Sangkala, untuk menyelesaikan masalah konflik di Maluku, maka haruslah ada rasa saling percaya termasuk sesama anak negeri. Dirinya juga berharap agar pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh-tokoh adat dan masyarakat dari kedua negeri yang bertikai agar bisa melakukan dialog dan mediasi.

“Aparat keamanan baik TNI maupun Polri juga harus bisa mencegah konflik yang berkepanjangan, agar kemudian kita bisa menghadirkan damai di sana,” tandasnya.

Sangkala menambahkan, DPRD, pemerintah daerah maupun aparat keamanan saat ini sementara konsentrasi untuk menyelesaikan konflik tapal batas wilayah antar Dusun Ori, Negeri Pelauw dan Negeri Kariu.

“Kalau beban ini ditambah lagi dengan konflik Hulaliu-Aboru tentunya semakin memperuncing masalah. Kita saat ini sedang berupaya dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga kondisi tersebut jangan membuat masyarakat semakin susah,” pungkasnya.

Pemprov Maluku Siapkan Dua Lokasi Karantina Terpusat, Ini Lokasinya

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyiapkan dua lokasi sebagai tempat karantina Covid-19 secara terpusat yakni di Balai Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Balai Diklat Pertanian .

Juru Bicara (Jubir) Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Adonia Rerung, menyatakan dua lokasi itu akan digunakan untuk menampung para pelaku perjalanan mapun penumpang transit dari daerah lain yang dinyakan positif terkonfirmasi Covid-19 .

“Dua lokasi ini dipersiapkan jika terjadi lonjakan kasus berdasarkan hasil pemeriksaan tim satgas terhadap penumpang yang tiba di bandara internasional Pattimura maupun pelabuhan Yos Sudarso dan Slamet Riyadi,” ujarnya di Ambon, Rabu (16/02/2022).

Dijelaskan Rerung, pemerintah Kota (Pemkot) Ambon juga telah menyiapkan tempat karantina terpusat, termasuk Asrama Haji di Negeri Waiheru, Kecamatan Baguala untuk warga Ambon yang berstatus pelaku perjalanan. Dan Dinas Kesehatan Maluku sedang mempersiapkan perangkat kerja, baik relawan maupun peralatan penunjang lainnya.

“Hal itu dilakukan guna mendukung upaya menekan lajunya penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron yang sedang meningkat,” tandasnya.

Rerung meminta seluruh perangkat desa dan kelurahan termasuk RT/RW untuk ikut mengawasi secara ketat warganya yang sedang melakukan isolasi mandiri, termasuk membatasi pertemuan sebab ditakutkan ketika warga diisolasi mandiri, tetapi bebas berkeliaran dan menyebarkan virus kepada orang lain.

“Hingga Selasa kemarin kasus aktif COVID-19 di provinsi Maluku telah mencapai 2.361 orang, di mana jumlah terbanyak yakni di Kota Ambon dengan 1.832 kasus, diikuti Maluku Tengah 148 kasus, Kepulauan Aru 144 kasus,” katanya.

“Kabupaten Kepulauan Tanimbar 67 kasus, Maluku Barat Daya (51), Seram Bagian Barat (33 kasus), Maluku Tenggara (31 kasus), Kota Tual (20 kasus), Seram Bagian Timur (15 kasus), Pulau Buru (11 kasus) dan Buru Selatan sembilan kasus,” katanya lagi.

Warga Hulaliu Kembali Tertembak, Satu Meninggal Dunia

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penembakan misterius di hutan perbatasan Negeri Hulaliu-Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, kembali terjadi.

Kabid Humas Polda Maluku, Muhammad Roem Ohoirat menyatakan, dua warga Hulaliu tertembak dari Orang Tidak diKenal (OTK), satu warga dinyatakan meninggal dunia berinisial YN (53), satunya lagi MT (27) mengalami luka-luka. Sebelumnya satu orang juga meninggal dunia berinisial YI.

“Dua orang kembali tertembak, yang disesalkan masyarakat mengambil jalan sendiri masuk ke hutan,”ujarnya di Ambon, Selasa (15/02/2022).

Dijelaskan Ohorirat, dua platon Brimob Masohi telah dikirimkan ke lokasi untuk mengantisipasi konflik, mengingat sebelumnya sempat terjadi kesalapahaman antara Hulaliu-Aboru.

“Sebelumnya 2 platon telah dikirim ditambah pasukan yang sementara berjaga di Kariu juga dialihkan kesana, sehingga jadinya 1 kompi. Pagi tadi sudah didorong pasukan dari masohi untuk menambah kekuatan, Dansat Brimob sdh kesana. Untuk wilayah laut sudah ditempatkan Pol Air, ditambah TNI,”ungkapnya.

Ohoirat katakan, kondisi di Hulaliu masih terdengar bunyi tembakan yang berasal dari hutan. Olehnya itu, masyarakat dihimbau agar tetap tenang, tidak terprovokasi.

“Mari kita jaga Maluku supaya tetap aman dan damai,”imbaunya.

Menurut Ohoirat, pihaknya telah melakukan razia berulang kali terkait kepemilikan senjata api yang masih beredar di masyarakat bahkan himbauan telah disampaikan serta ancaman apabila ketemu akan diproses hukum, tapi kenyataan masih ada di masyarakat.

“Yakin dan percaya selama senjata masih ada di masyarakat, maka kapan bisa muncul. Bagaimana pun himbauan yang kami lakukan kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat percuma,”pungkasnya.

DPRD Minta Aparat Keamanan Ambil Langkah Serius Sikapi Persoalan Penembakan Warga Hulaliu

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Konflik antara negeri di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tidak habisnya. Sebelumnya antara negeri Kariu dan Dusun Ory-Negeri Pelauw, hingga kini belum tercapai perdamaian antar kedua negeri.

Kini ditakutkan Negeri Hulaliu-Aboru pasca penembakan di hutan oleh penembak misterius, sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang luka serius.

Hingga bungi tembakan di hutan perbatasan kedua tetangga ini masih terus terdengar.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah serius terkait hal dimaksud.

Begitu juga Pemerintah Daerah (Pemda), agar segera melakukan dialog dengan tokoh masyarakat di kedua negeri, sehingga konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.

“Kita tahu Kapolda sudah menerjunkan personil, kami minta segera ambil tindakan untuk penyelesaian, sehingga konflik tidak berkepanjangan,”pinta Sangkala kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, selasa (15/02/2022).

Selain penyelesaian konflik, menurutnya Polda juga harus mengungkap pelaku penembak misterius terhadap warga Hulaliu. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berujung provokasi.

“Kita berikan waktu kepada Polisi untuk bekerja dan kami berharap polisi segera menjawab pertanyaan publik, Spekulasi provokatif sangat berbahaya untuk memancing terjadinya konflik susulan,”desaknya.

Kepada masyarakat di kedua negri, Azis menghimbau agar tetap menahan diri, tidak terpancing isu-isu provokatif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena namanya konflik tidak akan memberikan keuntungan kepada pihak manapun, tetapi kesengsaraan. Apalagi ditengah pandemi Covid-19.

“Sebagai hidup orang basudara harus benar-benar menjaga ini, karena konflik sekecil apapun, antar negeri sekalipun akan berdampak secara luas bagi upaya pemulihan ekonomi apalagi di masa pandemi akan sangat terasa,”ujarnya.

Kepada Pemda setempat, dirinya mintakan agar segera pendekatan dengan Raja, tokoh masyarakat untuk melakukan mediasi kedua belah pihak, sehingga bisa terwujud damai antar kedua negeri.

“Saya bersyukur masyarakat kita sudah sangat dewasa menyikapi konflik, punya ketahanan yang tinggi untuk menciptakan kedamaian,”pungkasnya.

1...264265266...291Halaman 265 dari 291