Ambon, MALUKU.News – Komisi III DPRD Provinsi Maluku sementara merampungkan data dan dokumen bersama mita sebelum pengawasan tahap I.

“Kami sementara rampung data, karena itu dokumen dari mitra paling terlambat besok sudah ada, “ujar Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanusa usai rapat bersama mitra di ruang paripurna DPRD Maluku, Ambon, Rabu (09/03/2022).

Dikatakan, dokumen yang diperlukan berupa rencana anggaran biaya (RAB) maupun kerangka acuan kerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hal ini dimaksudkan agar pengawasan kegiatan APBD tahun anggaran 2021 betul-betul efektif dan sejalan dengan RAP.

Dijelaskan, pengawasan yang dilaksanakan menindaklanjuti keputusan Badan Musyawarah (Bamus) akan mulai berlangsung 11 maret,k dimulai dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Adapun fokus pengawasan di bidang infrastruktur baik fisik, maupun non fisik (administrasi), dalam hal ini belanja rutin dan lain sebagainya.

“Contohnya lelang terhadap proses tender, supaya kita tahu betul pelaksanaan kegiatan dilapangan hasilnya berdampak terhadap kebutuhan masyarakat dan kualitas betul-betul terjamin sesuai RAB, “pungkasnya.

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Pusat telah menunda pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang rencananya dibangun di negeri Waai-Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon.

Penundaan itu disampaikan Anggota DPR RI Dapil Maluku, Hendrik Lewerissa menindaklanjuti pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhu Binsar Panjaitan.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab pemerintah pusat menunda mega proyek ini, selain masih terdapat bekas peningalan perang seperti bom dan ranjau, juga disebabkan karena masih ada penolakan dari masyarakat setempat.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komiso I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena mendesak Pemerintah Daerah Maluku agar segera membuat perencanaan baru atau rencana B dari rencana kedua proyek dimaksud, dalam hal pengalihan pembangunan pembangunan ke daerah lain.

“Kalau agenda ini dianggap penting untuk kepentingan masyarakat di Maluku, pemerintah sudah harus menyusun rencana plain B. Maluku bukan cuma pulau Ambon, tetapi ada Maluku Tenggara yang dari sisi infrastruktur sudah memadai bisa dialihkan kesana. Kemudian pulau seram bisa menjadi titik lokasi baru dalam perencanaan pemerintah,”ungkapnya di Ambon, Rabu (09/03/2022).

Menurut Kolatlena, sembari menyusun perencanaan, pemerintah juga harus memperkuat posisi lobi di pemerintah pusat.

“Jadi Pemda Maluku sudab harus mengevaluasi apa yang dilakukan, sehingga posisi bergening dan lobi di pemerintah pusat harus diperkuat. Dua hal tersebut sebenarnya menjadi perhatian Pemda,”pintanya.

Ambon, MALUKU.News – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama mitra terkait, membahas perjanjian kerjasama yang telah dibangun antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Rapat yang berlangsung di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (08/03/2022), dipimpin ketua Komisi I, Amir Rumra. Dihadiri Kepala Biro Pemerintahan setda Maluku Boy Kaya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Jasmono, sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Lutfi Rumbia tidak hadir.

usai rapat, Ketua Komisi I Amir Rumra kepada wartawan menjelaskan dari sembilan konsep kerjasama yang dibangun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hanya dua konsep yang rencananya dibicarakan dalam rapat, salah satunya asesmen aparatur sipil negara (ASN), termasuk digitalisasi pelayanan sipil.

“Sebenarnya kita rencananya dua perjanjian kerjasama yang dibahas, tapi karena pimpinan OPD yang satunya tidak ada jadi kami sepakat hanya satu yang dibahas,”ucapnya.

prinsipnya, kata Rumra kerjasama yang dibangun kedua daerah ini harus saling menguntungkan baik dari sisi pendapatan, maupun kemudahan dari sisi pelatihan dan lain sebagainya.

“Jadi kita juga melihat dari sisi itu, jangan sampai mengakibatkan dari sisi aspek keuangan merugikan, jadi harus saling menguntungkan dan pemerintah jatim sangat meresponi dan mereka siap juga kalau ada pelatihan dan lain sebagainya,”ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, setiap tiga bulan sekali pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap semua konsep kerjasama Maluku-Jatim. Hal ini dimaksudkan, agar jangan sampai kerjasama yang telah dibangun tidak ada progres apapun bagi Maluku.

“Pengalaman kemarin di sulawesi selatan, teman-teman hadir ternyata hanya sekedar formal, jadi kita akan mengevaluasi setiap tiga bulan terkoat semua kerjasama. Jangan sampai membuat beban bagi daerah,”tandasnya.

Ambon, MALUKU.News – Dalam minggu ini DPRD Provinsi Maluku sudah mulai melaksanakan pengawasan ke 11 Kabupaten/Kota.

Pengawasan dimaksud guna memantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD, termasuk program APBN Tahun Anggaran (TA) 2021.

“Dari hasil kesepakatan Badan Musyawarah pengawasan ke daerah sudah mulai berjalan pekan depan,”ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, selasa (08/03/2022).

Dikatakan, dalam pelaksanaannya pengawasan di bagi dalam dua tahap. Tahap I enam daerah, tahap II lima daerah.

“Jadi misalnya tahap I ada enam daerah, maka sekali jalan seluruh komisi, begitu juga tahap II,”ucapnya.

Menurut Sairdekut, langkah tersebut diambil, selain efesiensi anggaran, agar koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota lebih mudah.

Adapun sasaran pengawasan, yaitu realisasi APBD 2021, termasuk program bantuan dari pemerintah pusat.

“Intinya kita akan menemukan apa yang terjadi dilapangan, dengan laporan pertanggungjawaban Gubernur TA 2021 yang nantinya akan diserahkan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda,”pungkasnya.

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra menilai seleksi guru kontrak SMA/SMK yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku sarat kepentingan.

Hal ini dikarenakan, langkah yang diambil Insun Sangadji selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, tidak sejalan dengan keputusan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku di tahun 2021 lalu. Dimana dalam rekrutmen guru kontrak tidak lagi dilakukan tes.

“Apa yang saya sampaikan berbeda dengan komisi IV. Ini kita wakil rakyat, bukan berpikir kepentingan. Kan dinas buat ini karena berpikir kepentingan,”ungkap Rumra di Ambon, Senin (07/03/2022).

Dikatakan, keputusan untuk tidak dilaksanakan tes bagi Guru kontrak, dikhawatirkan guru kontrak sudah mengabdi 10-20 tahun tidak lolos, sehingga tidak diakomodir lagi sebagai Guru kontrak.

“Kita di melihat persoalan itu, karena khawatir, sedih dan menyesalkan kebijakan ini. Saya mengira tes yang dilaksanakan hanya subjektifitas,”ucapnya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Ruslan Hurasan mengutarakan seleksi guru kontrak yang dilakukan Dinas Pendidikan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah, sehingga dari kouta 1042 orang di tahun 2021, menurun menjadi 732 orang.

“Justru dengan seleksi merupakan langkah lain dalam rangka mensortir guru kontrak, jadi nilai tertinggilah yang akan lolos,”ucapnya.

Untuk guru yang tidak lolos, menurutnya ada dua program yang dilakukan Dinas Pendidikan, yaitu satu, akan dibicarakan dengan kepala sekolah terkait SK Penugasan yang nantinya dibayar melalui dana BOS.

Dua, melakukan pelatihan dalam rangka menyiapkan mereka untuk mengikuti tes P3K tahap ketiga di tahun ini. Hal ini dikarenakan di seleksi tahap II banyak sekali peserta yang tidak lulus.

“Ini langkah awal, dari pada kedepan kita mengambil guru kontrak yang tidak jelas,”pungkasnya sembari menambahkan kedepannya, untuk menjaga mutu maka akan dievaluasi dengan cara melihat kebutuhan guru di seluruh Maluku.

Ambon, MALUKU.News – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terbuka terkait belum adanya persetujuan pemekaran empat Daerah Otonom Baru (DOB), yaitu Kabupaten Seram Utara Raya, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kota Kepulauan Lease, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.

“Seharusnya Pemkab Malteng terbuka dan menjelaskan kenapa sampai belum menerima persetujuan usulan empat DOB,”pinta Saulatu kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, senin (07/03/2022).

Dikatakan, penjelasan dari Pemkab Malteng sangat dibutuhkan, sehingga tidak membuat publik bertanya-tanya, mengingat perjuangan DOB merupakan aspirasi masyarakat.

“Karena itu, mereka harus memperjelas. Kalau misalnya tidak menerima alasannya apa, apakah tidak memiliki ketentuan alasannya apa, itu yang harus dijelaskan,”ujarnya.

Saulatu meminta DPRD Malteng untuk segera memanggil Pemda guna mempertanyakan, sehingga ada kejelasan pasti.

“Ini permintaan dan keinginan msyarakat, jangan diabaikan begitu saja, yang nantinya menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat,”cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, akibat belum mendapat pesertujuan dari Bupati Abua Tuasikal, tim pemekaran empat DOB komitmem tidak memilih keluarga Tuasikal yang akan maju pada Pilkada 2024 mendatang.

“Kami secara resmi sudah menyatakan, begitu tiga tim DOB lainnya, di pemilihan 2024 tidak memilihan keluarganya lagi begitu juga orang-orang yang berada di lingkungan keluarganya, dan itu kami akan lakukan,”tegas Tim Pemekaran Jazirah Leihitu Sam Sialana, usai rapat komisi I DPRD Maluku bersama 13 Tim Pemekaran DOB ditambah Provinsi Maluku Tenggara Raya di balieo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (01/03/2021).

Hal yang sama juga disuarakan Tim Pemekaran Lease, Saleh Watihelu, Kedepan di 2024 tidak usah lagi memilih orang-orang yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Kalau tdk memihak kepada rakyat buat apalagi, tidak ada manfaat,”pungkasnya.

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi setempat agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait pengisian kursi jatah partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) Kota Ambon.

“Karena itu surat masuk tetapi domainnya di KPU, maka kita tanyakan ke KPU. Kami harapkan KPU jangan gegabh tetapi ikuti proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,”ujar Rumra usai rapat bersama KPU Maluku di kantor DPRD Maluku, jumat (04/03/2022). Menindaklanjuti surat masuk calon terpilih anggota DPRD Maluku 2019-2024 Robby Gaspersz.

Menurutnya, walaupun sudah ada keputusan Makamah Agung (MA), namun masih ada pengajuan dari Robby Gaspersz untuk dilakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan dimaksud. Dan hal ini sudah ditindaklanjuti KPU Maluku dengan berkonsultasi bersama KPU RI.

“Kami sudah sampaikan ke KPU, kami berikan catatan saja, karena Keputusan apapun yang mereka lakukan pasti mereka terima konsekuensinya. Jadi semua harus tunduk pada ketentuan,”ucapnya.

intinya, tegas Rumra KPU tidak boleh melakukan keputusan apapun, jika masih ada proses hukum lanjutan.

Sekedar tahu, upaya hukum kasasi terhadap Johan Johanis Lewerissa dan KPU RI yang diajukan Robby Gaspersz ke MA ditolak. Hal tersebut tertuang dalam risalah pemberitahuan putusan Kasasi kepada KPUD Maluku tertanggal 26 Januari 2022.

Ambon, MALUKU.News – Cuaca ekstrem yang belum lama ini menimbulkan bencana di sejumlah wilayah daerah di Maluku. Al hasil, terdapat sejumlah infrastruktur yang rusak seperti talud, termasuk pemukiman masyarakat akibat diterjang banjir dan air pasang, diantaranya Dusun Laala, Desa Ariate dan Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Komisi III DPRD Provinsi Maluku menindaklanjutinya dengan memanggil mitra terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Maluku, dan Balai Wilayah Sungai Maluku guna membahas persoalan dimaksud.

Usai memimpin rapat, Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanusa di Ambon, Jumat (04/03/2022), mengatakan ada beberapa hal yang menjadi desakan kepada mitra untuk melakukan penanganan di wilayah-wilayah terdampak bencana, yaitu segera lakukan penanganan tanggap darurat. Alhasil, besok Balai Wilayah Sungai sudah mengirim 500 buah bronjong dan 400 geobag, melalui BPBD Maluku kepada BPBD Kabupaten SBB.

“Kita harapkan hal ini segera harus direalisasi dan kita minta segera dilakukan normalisasi sungai Waiala, karena kalau tidak segera dilakukan, maka dipastikan cuaca ekstrem bencana pasti akan terjadi bahkan lebih parah lagi,”pintanya.

Penanganan darurat ini, menurutnya tidak hanya dilakukan untuk Dusun Laala , tetapi di semua wilayah di Maluku yang terdampak bencana.

Desakan lainnya, kata Hehanusa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus memprioritaskan usulan pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

“Jangan lagi kita membangun daerah yang belum terdampak bencana, tetapi priorias daerah yang terdampak bencana,”desaknya.

Untuk itu, dirinya berharap apa yang menjadi desakan ini dapat ditindaklanjuti Pemda Maluku, sehingga upaya penanganan bencana di Maluku.