Ambon, MALUKU.News – Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Maluku semakin membaik.

Hal itu terlihat dari capaian Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui skor sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP), dimana pada tahun 2021, skornya telah mencapai 62 persen atau naik 3 persen jika dibandingkan dengan capaian progress tahun sebelumnya yakni 59 persen.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur setempat Barnabas Orno saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi (Rakor)

Evaluasi Monitoring Center for Preventation (MCP) Tahun 2022 dan Sosialisasi MCP Tahun 2022 Pemda Se-Maluku, Rabu (13/4/2022), di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Wagub mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tual, Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Maluku Tengah, yang mana capaian MCP Korsupgah capaiannya di atas 80%, dan mendorong tujuh (7) kabupaten yang nilai capaiannya masih di bawah 60 persen untuk di tahun 2022 nilai capaiannya bisa lebih tinggi.

Dijelaskannya , penilaian MCP di tahun 2022 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana monitoring dan evaluasi dilakukan bersama oleh KPK yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPK RI atas pelaksanaan MCP Korsupgah, karena telah memberikan standar kepada Pemda dalam memahami resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.

Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Hadir dalam Rakor Evaluasi MCP dan Sosialisasi MCP Tahun 2022 para Bupati/ Walikota, Sekda dan Inspektur kabupaten/kota se-Maluku. Adapun narasumber yang dihadirkan dalam rakor ini Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto , Plt Inspektur Provinsi Maluku, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntanbilitas Pemda Perwakilan BPKP Maluku, Mudi Prasojo.

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail bersama istri, Widya Pratiwi Murad Ismail menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan istri Rahma Dudung Abdurachman di VIP Room Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon, Selasa (12/4/2022).

Jenderal bintang empat itu, tiba di Bandara Pattimura pukul 16.00 Wit menggunakan pesawat Boeing nomor punggung N881SG .

Saat tiba di bandara, Gubernur mengalungkan kain khas Tenun Maluku kepada Jenderal Dudung. Ibu Widya, juga nampak memberikan kain tenun kepada Ibu Rahma.

Penjemputan ini, dirangkai dengan acara Penganugerahan Gelar Kehormatan Adat oleh Ketua Majelis Latupati Provinsi Maluku Ibrahim. M. H. Wokas kepada Jenderal Dudung sebagai Pemimpin Besar Tangguh Pelindung Rakyat (Kapitan Kabaresi Elake Saka Mese).

Dalam prosesi gelar kehormatan tersebut, Ketua Majelis Latupati memakaikan Jenderal Dudung jubah adat, mahkota kebesaran serta pemberian tongkat adat kehormatan, begitu juga dengan istri Ketua Majelis Latupati yang memakaikan salempang kepada Ibu Rahma.

Penanda penganugerahan gelar yang terakhir, diakhiri dengan penginjakkan kaki secara bersama-sama oleh Jenderal Dudung bersama istri, diatas tanah yang diisi didalam tempayang ukuran sedang. Tanah tersebut berasal dari Pulau Babi, Kabupaten SBB.

Kunjungan Eks Pangkostrad itu ke Kota Ambon untuk bersilaturahmi dengan Panglima Komando Utama (Pangkotama) di tingkat Kodam dan Korem, juga jajaran di tingkat bawah.

Selain kepala daerah, turut menjemput KSAD adalah sejumlah pimpinan Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Ketua Majelis Latupati se-Jazirah H. Ali Slamat dan lainnya.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Provinsi Maluku Barnabas Natanhiel Orno dan sang istri Pdt. Ny. Beatrix Skillia Orno Soumeru, bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama Majelis Taklim (MT) se-Kota Ambon di kediaman dinas, kawasan Karang Panjang Ambon, Senin (11/4/2022).

Acara ini dirangkai dengan pembagian 100 paket sembako kepada ibu-ibu MT yang isinya terdiri dari 5 kg beras, 1 kg terigu, 1 kaleng susu putih Nestle dan 10 bungkus Indomie Soto.

Sebanyak 28 MT yang hadir diantaranya, MT. Mualaf Center Maluku, MT. Bundo Kanduang Sumatera Barat, MT. Jabal Nur Kebun Cengkeh, MT. Al-Kautsar GTP Galunggung dan MT. Al-Umrati Air Besar (Stain).

Wagub pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu MT atas kehadiran mereka.

Menurutnya, acara buka puasa dan pembagian paket sembako ini merupakan kegiatan positif yang harus senantiasa didukung dan dipelihara.

Selain sebagai wadah silaturahmi, semoga berkah dan amal ibadah yang dilaksanakan bisa menjadi berkah untuk ibu-ibu MT dan masyarakat muslim di Maluku.

“Jadi saya tidak alergi dengan agama. Saya melihat semua agama itu bagaikan air. Perbedaan bagaikan taman bunga, ibu-ibu (Majelis Taklim), pastor dan pendeta adalah guyuran air. Dalam artian, ibu-ibu telah memberikan guyuran air surga. Kami sekeluarga yakin pasti didoakan. Karena banyak orang berdoa, pasti Tuhan dengar,” tandasnya.

Wagub meminta maaf bila pelayanan yang mereka sediakan sangatlah sederhana.

Namun ia yakin, ibu-ibu MT tidak menilai pelayanan dimaksud dari sisi material melainkan dari ketulusan hati.

“Jadi sekali lagi, hari ini mungkin pelayanan kami biasa-biasa saja karena kami memang biasa-biasa saja. Saya paling takut, selesai menjabat, masyarakat di lingkungan masih terima saya atau tidak? Itu soal. Makanya saya biasa-biasa saja. Saya masih tetap seperti yang dulu,” ujar Wagub diikuti tawa haru ibu-ibu MT.

“Terima kasih banyak, hari ini ibu-ibu telah beramal melalui ibadah Puasa lalu datang disini. Kami tidak balas tapi kami berdoa kepada Tuhan, semoga membalas kebaikan ini. Salam dari kami sekeluarga buat keluarga di rumah. Semoga ibadah puasa ini bisa membawa kedamaian bagi masyarakat Maluku,” tutup Wagub.

Di tempat yang sama, Istri Wagub, Ny. Beatrix Skillia Orno Soumeru menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu MT atas kesediaan waktu mereka datang ke kediaman, untuk bersilaturahmi dan buka puasa bersama dirinya dan keluarga.

Walaupun berbeda iman (Keyakinan), namun agama hanyalah media untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan.

Menurutnya, di dalam agama ada banyak hal baik yang bisa dipelajari. Ia percaya, Tuhan tidak menilai manusia dari umur melainkan hati. Olehnya itu, Tuhan titipkan tanggungjawab pada tiap-tiap manusia untuk berbuat baik.

“Saya dan keluarga dari agama Kristen Protestan, namun keluarga besar kami juga ada yang Muslim, doakan saya dan pak Abas bersama pak Gubernur dan ibu Widya Murad Pratiwi, supaya kita bisa melayani di sisa pelayanan pemerintahan ini, kurang lebih hampir dua tahun lagi dan membawa Maluku menjadi lebih baik,” pungkas Beatrix.

Ambon, MALUKU.News – Memanfaatkan momentum di Bulan Ramadhan wujud peduli dengan sesama, Senin (11/4/2022), Ketua Majelis Taklim (MT) Nur Asiah Provinsi Maluku, Ny. Hj. Widya Pratiwi Murad Ismail kembali berbagi sembilan bahan pokok (sembako) kepada para pengurus masjid yang ada di Kota Ambon.

Tak hanya ratusan paket sembako yang di berikan, isteri Gubernur Maluku ini juga menyerahkan sajadah dan Al’Quran yang diperuntukan bagi sejumlah masjid di wilayah itu.

Sebelumnya, bantuan sembako disalurkan bagi masjid Nurul Huda Dusun Air Sakula/ Air Manis/Kampung Baru dan Desa Laha, masjid Nurul Hijrah Desa Nania, Kecamatan Baguala, masjid Darul Hasanah, Desa Poka, Kecamatan Baguala dan Mushalla Baiturrohim, Lorong Tahu, Mardika Ambon.

Bantuan serupa juga diserahkan kepada warga di Jasirah Leihitu dan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Saat penyerahan bantuan, Widya didampingi Kepala Biro Kesra Setda Maluku, Aji Muhammad dan pengurus MT Nur Asiah, langsung mengantarkan bantuan ke masjid-masjid penerimanya.

Adapun titik lokasi pembagian hari ini diserahkan secara simbolis di Masjid Baiturahman, Batu Merah untuk 11 masjid, Masjid Al Falah Waihaong untuk 12 masjid, Masjid Nurul Ikhlas untuk 18 masjid, Panti Asuhan Nurul Ikhlas Air Besar dan Masjid Al Ikhwan BTN Manusela untuk 11 masjid.

Widya yang ditemui mengaku, berbagi berkah di bulan suci Ramadhan ini sebagai bentuk kepedulian, kasih sayangnya terhadap masyarakat.

Selain itu ,dirinya dapat bersilaturahmi dan bertatap muka dengan masyarakat.

“Ini bentuk kasih sayang saya terhadap masyarakat. Sedikit bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Memang tidak besar yang kami serahkan tapi niatnya bisa membantu, sekaligus meraih berkah pada bulan suci,” pungkas Widya.

Ambon, MALUKU.News – Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang terarah dan sejalan serta menciptakan Good Governance dan Clean Government, mampu menjawab berbagai tuntutan perubahan secara efektif, efisien dan transparan, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Atas dasar diatas, Wakil Gubernur Barnabas Orno, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2021 kepada DPRD Provinsi Maluku yang diterima Ketua DPRD Lucky Wattimury .

LKPJ diserahkan dalam rapat paripurna dewan di lantai II ruang rapat kantor DPRD Maluku, Senin (11/4/2022). Dihadiri tiga wakil ketua DPRD Rasyid Effendi Latuconsina, Melkianus Saerdikut, Azis Sangkala, sejumlah anggota dewan, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Wagub dalam pidatonya, bersyukur atas kemitraan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Maluku, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan di tahun 2021.

Berbagai indikator pembangunan, menunjukkan perbaikan ekonomi tumbuh sebesar 5, 33 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,93 persen dari 7,57 persen, tingkat kemiskinan turun secara signifikan dari 17,99 persen menjadi 16,30 persen.

“Bahkan penurunan kemiskinan tersebut yang terbesar selama 10 tahun terakhir dan terbesar pula diantara seluruh provinsi di Indonesia,” kata Wagub.

Dijelaskannya ,indeks pembangunan manusia meningkat dari 69,49 persen menjadi 69,71 persen dan dimensi standar hidup layak meningkat dari 8,73 juta rupiah per tahun menjadi 8,77 juta rupiah tahun.

Berbagai kemajuan yang dicapai tidak terlepas dari upaya bersama menetapkan APBD 2021 sebagai salah satu instrumen penggerak pembangunan.

Dimana pendapatan daerah ditetapkan sebesar 3,30 triliun rupiah terealisasi sebesar 3,27 triliun rupiah atau 98,91 persen. Sementara pada sisi belanja daerah ditetapkan sebesar 4,15 triliun rupiah, terealisasi sebesar 3,82 triliun rupiah atau 91,95 persen.

“APBD yang telah disampaikan di atas seluruhnya telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh opd lingkup provinsi Maluku,” jelasnya.

Menurutnya, setelah penyerahan, dewan akan membahas secara internal terhadap dokumen laporan tersebut.

“Untuk itu, rekomendasi yang konstruktif sangat diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemajuan daerah melalui peningkatan di bidang politik ekonomi dan sosial budaya,” tutup Wagub.

Di tempat yang sama, setelah menerima LKPJ dari Wagub Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury menyatakan dewan akan membahas dokumen LKPJ dan akan menghasilkan rekomendasi dewan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Menurut Wattimury , selaku representasi rakyat Maluku pihaknya sangat mengharapkan agar selama tahun anggaran 2021, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan di Provinsi Maluku, benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta mampu menjawab permasalahan aktual kemasyarakatan.

“Saya tegaskan masukan yang telah diperoleh terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah sepanjang tahun 2021, baik masukkan yang disampaikan masyarakat, kegiatan reses, maupun pengawasan di seluruh kabupaten/kota akan digunakan secara maksimal sebagai landasan pijak dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2021,” tutup Lucky.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, menemui aliansi gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se – Kota Ambon saat melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur setempat, Senin (11/4/2022).

Orno didampingi Kadis Perindag Yahya Kotta dan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes. Pol Arthur Simamora.

Dalam pertemuan itu, Wagub merespon tuntutan mahasiswa tentang penolakan penundaan pemilu 2024/perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden, kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat naiknya harga Pertamax, kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebijakan harga bahan pokok.

“Saya sudah mendengar tuntutan tadi. Tidak mungkin Pemda Maluku sendiri bekerja. Tapi ini bicara Maluku, ada 11 kabupaten/kota. Kita akan rapat koordinasi dengan Pemkab/kota untuk membahas ini,” kata Wagub.

Dikatakannya , nantinya tak hanya dibahas oleh pemerintah di 11 kabupaten/kota, lingkup Pemprov Maluku pun akan melakukan hal yang sama.

Mantan Bupati Kabupaten MBD itu, akan meminta Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, mengundang instansi terkait dalam sebuah rapat membahas tuntutan mahasiswa.

“Kalau tidak ada halangan, besok kita akan rapat untuk membahas ini sehingga sebelum melakukan pengawasan, mungkin mengundang para distributor yang ada di Ambon,” ujar Wagub.

Ditegaskannya , pengawasan terhadap para distributor juga nantinya akan dilakukan, termasuk sidak ke gudang-gudang penampungan bahan pokok.

“Kalau perlu, pak Kapolresta ada untuk membantu kita, operasi stok di gudang-gudang

Kalau perlu itu. Sedangkan mengenai kebijakan tentang harga bahan pokok, nanti saya lapor ke Pak Gubernur. Tapi kita juga akan bahas ini dengan DPRD Maluku,” tutup Wagub.

Sebagai informasi, aksi demo mahasiswa di Ambon merupakan salah satu bagian dari aksi serempak mahasiswa se-Indonesia hari ini. Demo di Ambon melibatkan gabungan BEM dari beberapa perguruan tinggi di Kota Ambon yakni Unidar Ambon, IAIN Ambon, Unimko, STIKES Pasapua dan IAKN.

Aksi demo, sehubungan dengan persoalan bangsa seperti wacana penundaan pemilu, penambahan jabatan masa presiden, naiknya harga BBM jenis Pertamax sehingga terjadi kelangkaan bahan pokok yang berdampak pada naiknya harga bahan pokok.