Beranda blog Halaman 241

Plt. Kadispar Maluku Tutup Usia, Begini Kronologisnya

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pariwisata (Kadispar) Provinsi Maluku Marcus Pattinama dilaporkan tutup usia saat berada di ruang tunggu Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang Banten, Sabtu (4/6/2022) malam.

Almarhum sebagaimana informasi yang diterima media ini, menghembuskan nafas teakhirnya saat sementara berada di Terminal 3 Keberangkatan, Gate 4 Bandara setempat.

Gubernur Maluku Murad Ismail langsung memerintahkan jajaranya agar segera mengurus pemulangan jenazah ke Kota Ambon.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Drs. Titus Renwarin, M.Si dalam pernyataannya menjelaskan, setelah mendengar kabar berpulangnya almarhum Marcus Pattinama, Gubernur langsung memerintahkan Kepala Perwakilan Provinsi di Jakarta agar segera mengurus semua keperluan pemulangan jenazah ke Kota Ambon.

“Atas persetujuan keluarga, besok malam (Senin (6/6/2022) jenazah diterbangkan ke Kota Ambon untuk dimakamkan,” kata Renwarin, Minggu (5/6/2022).

Untuk diketahui, sekira pukul 22.15 WIB, Sabtu (4/6/2022) Pattinama tiba di Bandara Soetta Terminal 3 keberangkatan, Gate 4 dan duduk di kursi tunggu untuk persiapan cek in berangkat dengan tujuan Kota Ambon, Maluku.

Ia dijadwalkan akan terbang dengan menumpangi pesawat Citilink QG 210, dan terdaftar dimanifest atas nama Marcus J. Pattinama.

Setelah itu seorang saksi security atas nama Suherman, yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas di Gate 4 Keberangkatan Terminal 3 melihat Pattinama dalam keadaan duduk namun mengalami kejang-kejang.
Saksi langsung menghampiri dan menghubungi petugas kesehatan terminal 3 dan diberikan tindakan pertolongan pertama dengan di bawa ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 untuk mendapat pertolongan medis oleh dr. Tantie Nurlaelie.

Namun, nasib berkata lain. Pria yang selalu tampil dengan khas topi koboi ini tak bisa tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pukul 22.29 WIB.

Almarhum mengalami Death On Arrival e.c Cardiac Arrest dan dikuatkan dengan dikeluarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 2/VI/T3D/KKPSH/2022 tertanggal 04 Juni 2022.

Sementara itu, menurut keterangan dari pihak keluarga, almarhum tidak memiliki riwayat penyakit apapun.

Atas permintaan dari pihak keluarga, tidak dilakukan Visum luar ataupun Visum dalam terhadap almarhum. Dan selanjutnya almarhun diserahkan ke pihak keluarga yang diwakili dr. Genti Nanere dan Samson Nanere untuk selanjutnya di bawa ke rumah duka untuk proses lebih lanjut.
“Keempat, dalam spirit halal bi halal ini, saya mengajak kita semua, untuk saling bermaaf-maafan, senantiasa selalu berpositif thinking atas sebuah permasalahan yang dihadapi. Selalu membangun solidaritas, mengeratkan hubungan sesama majelis taklim, meningkatkan wawasan keagamaan, kebangsaan dan keilmuan serta membangun semangat dan motivasi baru dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” tandas Widya.

Acara ini turut dihadiri Asisten III Setda Maluku Habiba Saimima, Kakanwil Kemenag Maluku H. Yamin, Wadir Bimas Polda Maluku Rosita Umasugi dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku.

CEO Aron Flying Ship Optimis Berinvestasi di Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Jakarta, MALUKU.News – Hyun Wook Cho, Chief Executive Officer (CEO) dan President Aron Flying Ship Ltd. asal Korea Selatan optimis berinvestasi di Maluku, terutama pada sektor pariwisata yang dinilainya punya banyak potensi.

Hal ini disampaikan Mr. Cho kepada CEO Tasageoby Group Stuart Janes sebagai mitranya di Indonesia, setelah dirinya bertemu dan berbincang-bincang dengan Gubernur Maluku Murad Ismail, di Jakarta, Kamis (2/6/2022) lalu.

Sejumlah pimpinan OPD Maluku turut hadir seperti Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Markus Pattinama, Kadis Perhubungan Muhammad Malawat, Kadis PU Muhammat Marasabessy dan Kepala Bappeda setempat Anton Lailossa

Information and Communication Director Tasageoby Group Zairin Salampessy, di Jakarta, Sabtu (4/6/2022) mengatakan, pada kesempatan itu Mr. Cho dan Stuart, ikut hadir pada pertemuan tersebut.

Juga Director Global Sales & Marketing Aron Flying Ship Ltd. Conrad Parker, Commercial Director Tasageoby Group Arfiah Janes, serta Managing Director PT Tasageoby Group Maani Tuasikal.

Dikatakan, Mr. Cho menyampaikan hasil kunjungannya ke Kota Ambon dan Masohi, bersama pihak Tasageoby Group yang sementara berinvestasi untuk mengembangkan akses transportasi di Maluku dengan membeli kapal terbang berteknologi Wing In Ground (WIG) Effek produksi Aron kepada Gubernur Maluku ,Murad Ismail

Lanjut Salampessy, kedatangan Aron ke Maluku difasilitasi langsung oleh Tasageoby Group, terkait kolaborasi kedua pihak untuk bersama membangun training centre di Maluku, tepatnya di Kota Masohi, yang bukan saja berguna bagi Maluku tapi juga untuk Indonesia.

Training center untuk Crew WIG Craft ini, sebut dia, merupakan satu-satunya di dunia, di luar Korea Selatan.

Mr. Cho sendiri merasa puas dan menyebut lahan yang tersedia adalah yang terbaik untuk membangun pusat pelatihan.

“Hasil kunjungan ini disampaikan Mr. Cho kepada pak Gubernur. Termasuk rencana Tasageoby untuk membangun pelabuhan atau WIG Port di Kota Ambon dan Masohi yang sangat direspon dengan positif dan antusias oleh Gubernur Murad,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu , Mr. Cho juga menyampaikan keinginannya untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Maluku.

“Semua ini karena dukungan Gubernur Murad Ismail guna memberikan kemudahan dalam berinvestasi, yang membuat mereka dari Aron sangat antusias, termasuk keinginan mengembangkan pariwisata di Maluku yang dianggap punya banyak potensi,” tuturnya.

Jika kedepannya sektor pariwisata ini berkembang dengan baik, kata Zairin, maka pihak Aron berusaha mengupayakan kerjasama untuk membuka akses penerbangan langsung dari Korea ke Ambon.

Begitu juga dengan rencana untuk membangun kerjasama Capital City dengan salah satu daerah di Korea Selatan.

Zairin katakan, pada kesempatan pertemuan itu, Mr. Cho mengaku dirinya merasa punya kesamaan pandangan dan feeling dengan Gubernur Murad, sehingga ia yakin kedepan bisa bekerjasama dengan baik.

Mr. Cho lantas mengundang Gubernur Murad untuk berkunjung ke Korea Selatan.

“CEO Aron juga berharap Gubernur Murad akan menjabat kembali sebagai kepala daerah Maluku periode berikut, karena dirinya beranggapan bahwa dengan begitu kerjasamanya akan lebih maksimal. Dia juga merasa luar biasa melihat komitmen yang diberikan Pemda Maluku kepada pihak Tasageoby Group, dengan menyediakan lahan untuk mendukung pengoperasian WIG craft di Maluku,” papar Zairin.

Sementara itu, CEO Tasageoby Group Stuart Janes menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kadis Perhubungan dan Kadis PUPR setempat, yang langsung direspon baik Gubernur Murad, untuk digunakan Tasageoby untuk membangun main base pada lahan milik Pemda Maluku di samping RS Siloam Ambon.

“Pak Gubernur Murad langsung meminta Pak Kadis PU untuk menyiapkan lahan tersebut, agar bisa kami gunakan untuk membangun WIG Port, hanggar dan beberapa fasilitas lainnya di tempat tersebut,” tukasnya.
”Saya merasa bersyukur dengan begitu padatnya kesibukan Syekh Ahmad Al-Misry, namun beliau dapat menyempatkan diri hadir pada halal bi halal ini. Untuk itu mewakili seluruh Majelis Taklim di Provinsi Maluku, saya menyampaikan terima kasih kepada Syekh Ahmad Al-Misry yang hari ini dapat memberikan tausiyah atau wejangan kepada kami ibu-ibu Majelis Taklim di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon,” ucapnya.

Kedua, MT sebagai wadah pendidikan Islam dan lembaga dakwah, jangan hanya fokus pada ibadah-ibadah ritual yasinan, barajanji, ataupun arisan saja, tetapi juga harus memiliki visi-misi dan program kerja yang jelas serta ibadah-ibadah sosial, sehingga dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

“Untuk itu, mari kita bangun semangat dan motivasi baru, menyusun langkah-langkah positif untuk meraih masa depan kita dan khususnya lembaga majelis taklim kedepan yang lebih baik,” ajaknya.

Ketiga, mari kuatkan hubungan dengan Allah dan mempererat silaturahmi dan ukhuwah islamiyah, sehingga menjadi kuat dan langgeng hingga akhir hayat serta hubungan dengan sesama manusia. Insya Allah hidup ini akan berkah selalu.

Ini Penyebab DPRD Maluku Rekomendasikan Kepsek SMK 6 Saumlaki Diganti

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Maluku, merekomendasikan untuk dilakukan pergantian Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 6 Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang saat ini dijabat Astuty Dwiwahyuni selaku pelaksana tugas (Plt).

“Jadi Pansus LKPJ merekomendasikan pergantian Kepsek SMK negeri 6 di Saumlaki, bahkan Kepala Dinas sudah menyampaikan akan menindaklanjuti hasil kerja Pansus sekaligus menggantikan bersangkutan,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan di Ambon, kamis (02/06/2022).

Dijelaskan Hurasan, proses pergantian Kepsek SMK Negeri 6 sementara dilakukan, sambil menunggu pertimbangan dewan pendidikan, sekaligus melihat guru yang mempunyai spesifikasi dan syarat kepangkatan untuk menggantikan yang bersangkutan.

“Karena SMK Negeri 6 merupakan salah satu sekolah kejuruan unggulan maka tentu kapasitas, kualitas guru pengganti kepsek harus diperhatikan dengan baik,”tandasnya.

Ditanya apakah ada upaya hukum terhadap bersangkutan, menurut Hurasan masih menunggu hasil audit insepktorat terhadap penggunaan dana BOS.

“Dari hasil audit itu baru ditindaklanjuti, kalau misalnya yang bersangkutan ada kesalahan maka bisa saja rekomendasikan untuk diproses rana hukum,”pungkasnya.

Sekedar diketahui, Astuti diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 senilai Rp1,7 miliar.

MT Nur Asiah Provinsi Maluku Gelar Halal Bi Halal

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ribuan Majelis Taklim (MT) se-Pulau Ambon menghadiri Halal Bihalal yang digelar MT Nur Asiah Provinsi Maluku di Tribun Lapangan Merdeka, Kamis (2/6/2022).

Kehadiran ribuan anggota MT ini, pertanda antusiasme dalam mengikuti acara tersebut cukup tinggi.

Tidak hanya dari Kota Ambon, namun juga dihadiri MT dari Kecamatan Leihitu dan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan ini mengusung tema “Mempererat Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Meningkatkan Peran Ibu-Ibu Majelis taklim”.

Patnitia menghadirkan pendakwah Syekh Ahmad Al Misry.

Syekh yang pernah menjadi juri, pengganti Syekh Ali Jaber di Hafiz Indonesia itu, berceramah tentang hikmah Halal Bihalal yang dirangkai dengan doa sebagai penutup acara.

Dalam tausiyahnya Syekh Ahmad menyampaikan, tentang peran perempuan.

“Kita butuh perempuan di setiap bidang, karena bisa berperan sebagai guru, orang tua. Terkadang juga sebagai tulang punggung keluarga. Itulah hebatnya perempuan, yang bukan hanya berdiam diri di rumah,” ucapnya.

Meski begitu, Syekh Ahmad mengingatkan untuk selalu menjaga lisan.

“Walau sebagai anggota Majelis Taklim tapi belum bisa menjaga lisan maka percuma,” katanya.

Syekh Ahmad juga berharap, momentum Halal Bihalal ini, akan semakin mempererat ukhuwah islamiyah, persaudaraan dan semangat membangun lingkungan dan negeri.

Sementara itu, Ketua MT Nur Asiah Widya Pratiwi Murad Ismail selaku pembina MT se-Provinsi Maluku menyampaikan empat pesan penting.

Pertama, perayaan Halal Bihalal yang dilaksanakan saat ini, bukan secara kebetulan tetapi ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, supaya kita dapat bersilaturahmi membangun ukhuwah islamiah.

Komisi III DPRD Maluku Awali Pengawasan Tahap II Di Kabupaten Buru

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MaluluPost.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa menyatakan Kabupaten Buru menjadi daerah pertama dikunjungi Komisi III DPRD Provisi Maluku dalam agenda pengawasan tahap II, yang mulai berlangsung 6 juni mendatang.

“Ada lima daerah tujuan pengawasan tahap II, dimulai dari Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, setelah itu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabuppaten Maluku Tenggara,”ujarnya di Ambon, selasa (31/05/2022).

Menurut Hatta, sebagai langkah awal untuk pengawasan, telah dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh mitra dalam kaitan penyiapan data.

“Hari ini banyak sekali kegiatan infrastruktur yang sudah dilaksanakan APBD 2021, tetapi kita tahu bersama sudah masuk hampir triwulan I, tentunya antara res pekerjaan dan res waktu pengawasan hari ini, waktu yang cukup jauh, tentunya banyak pekerjaan di lapangan tentunya sudah menghadapi perubahan,” katanya.

“Makanya kita harus betul-betul melaksanakan koorrdinasi insentif untuk memastikan lokasi kegiatan disana dengan jumlah anggaran yang sudah ada pada DPA,”katanya lagi.

Menurut Hehanussa, pengawasan yang dilakukan, bukan hanya pekerjaan fisik yang dibiayai APBD maupun APBN, tetapi juga soal kebijakan administrasi, perencanaan termasuk pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) yang sampai hari ini belum dibayar.

DPRD Pastikan Proyek Air Baku Di Halong Dan Mahia Selesai Juni 2022

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa memastikan proyek air baku yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di Dusun Mahia, Negeri Urimesing, dan Negeri Halong, Kota Ambon selesai juni mendatang.

“Penyebab utama sehingga kedua proyek yang dikerjakan menggunakan anggaran tahun 2020 belum selesai dikerjakan sampai saat ini, dikarenakan masalah pada sumber air pengeboran. Untuk Halong mereka sudah melakukan pengeboran sampai beberapa titik, ternyata sumber air kadang-kadang berpindah. Kalaupun ada sumber air, tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, hanya beberapa bulan kedepan sumber air sudah habis. maka dia tidak bisa mengambil resiko itu,” ungkapnya di Ambon, Selasa (31/05/2022).

Menurut Hehanussa, dengan kerja keras BWS Maluku, titik sumber air bersih sudah Halong sudah ditemukan pada kedalaman 130 meter, Sementara untuk di Mahia, Hehanusa mengakui berdasarkan penjelasan BWS, titik air sudah didapat, tetapi sampai hari ini airnya masih keruh, sehingga disiapkan water treatment untuk melakukan saringan guna meningkatkan kualitas air

“Jadi proses itu masih sementara diupayakan,”ucapnya.

Hehanusa menambahkan, terhadap seluruh proses pekerjaan yang sementara diupayakan BWS sampai saat ini, Hehanusa memastikan di bulan juni seluruh pekerjaan telah sleesai dengan pemasangan air.

“Sebenarnya mesin sudah disiapkan, namun jauh dari target yang sebelumnya dibawah 100 meter, namun ternyata diatas 100 meter. Tetapi prinsipnya kesimpulannya bulan juni kedua proyek aku baku ini sudah bisa dinyatakan selesai,”pungkasnya.

Kepsek Bakal Dimutasi Bahkan Diproses Hukum Jika Lalai Dalam Pengelolaan Dana BOS

Penulis
redaksi.MN
-
0

Tahapary: Kebijakan Diambil Atas Kesepakatan Bersama Dinas Dikbud dan DPRD Maluku

Ambon, MALUKU.News – Kepala Sekolah (Kepsek) yang dinilai lalai dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terancam dimutasi bahkan diproses hukum.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Tahapary menyatakan Kebijakan itu diambil atas kesepakatan bersama Komisi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku, menindaklanjuti hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku, terhadap pengelolaan dana BOS yang belum memadai.

“Berdasarkan audit BPK, tata kelola pengelolaan dana BOS belum sesuai dengan regulasi, terutama mengutamakan prinsip transparansi, partisipasi untuk menciptakan akuntabilitas publik. Kita tidak memungkiri itu, karena hasil pengawasan komisi IV dari sekolah-sekolah yang diambil sampling mengalami hal yang sama,”ungkapnya di Ambon, Selasa (31/05/20220).

Dijelaskan Tahapary, dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang memadai, sejak tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah mengambil kebijakan agar semua sekolah agar dalam penyusunnan sampai penetapan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) melibatkan empat komponen utama yakni, Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru baik ASN, honor maupun kontrak, dan orang tua murid lewat komite.

“Namun dalam pelaksanannya, kebijakan ini terkesan diabakaikan, dimana dalam penyusunan RKAS hanya melibatkan kepala sekolah dan bendahara berdasarkan hasil temuan pengawasan,” ujarnya.

Menurut Tahapary, telah disepakati mulai tahun 2022 yang akan diaudit tahun 2023, proses penyusunnan RKAS sudah harus mengutamakan prinsip partisipasi dan transparan.

“Setiap sekolah diwajibkan mengumumkan di papan atau baliho di setiap sekolah, apa-apa saja yang dilakukan. Kemudian setelah melaksanakan RKAS, mengelola dana bos pertanggungjawabannya juga harus melibatkan empat komponen tadi,” katanya.

“Jadi setelah kepala sekolah dan bendahara membuat pertanggungjawaban meeka juga harus bertangguyngjawab menyampaikan kepada orang tua lewat dewan komite sekolah, dan dipajang dipapan informasi, rincian penggunanaan dana BOS. dengan cara begitu maka manajemen pengelolaan dana BOS semakin baik. sehingga tidak lagi menjadi catatan bagi BPK dikemudian hari,”katanya lagi.

Tahapary menandaskan, pihakanya sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk langsung dibuat instruksi kepada semua Kepsek, apabila tidak menerapkan kebijakan itu maka akan diberikan sanksi berupa mutasi.

“Bahkan jika dalam pengelolaan dana BOS terdapat temuan, bisa langsung diproses hukum. untuk ke jalur hukum, kita sudah minta inspektorat tiap tahun secara internal mengaudit, kalaupun ada temuan berarti proses penegakan hukum,”tegasnya.

Tahapary menambahkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan telah membuat namanya klinik dana BOS, atau lembaga konsultasi yang didalamnya terhadap inspektorat, kejaksaan, maupun pengadilan, guna mempermudah sekolah-sekolah yang masih kebigungan menterjemahkan 12 item pengelolaan dana BOS.

“Namun jika dalam pelaksanannya, Kepsek masih lalai, dan ditemukan pelanggaran maka akan dilangsung diproses hukum. jika kepksek masih lalai, tidak melakukan proses itu, dan menimbulkan pelanggaran hukum korupsi pasti diproses hukumm, dan secara manajerial di mutasikan tidak layak melagi memimpin satuan pendidikan, jika pengelolaan dana BOS tidak benar,”pungkasnya.

DPRD Maluku Akan Awasi Perbaikan Temuan BPK Atas LKPD TA 2021

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku berjanji akan mengawasi seluruh perbaikan yang dilakukan Pemeerintah Daerah Provinsi setempat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terhadap hasil pemeriksaan BPK RI Perawakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Pemerintah Provinsi Maluku TA 2021.

“Kami tentu akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan memperlajari hasil audit BPK, dan dari sana apa pertimbangan kita atau apa pikiran kitra yang bisa disampaikan ke Pemda dalam rangka memperbaiki atau memperhatikan tiga catatan dari hasil audit BPK dimaksud,”ungkap Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, senin (30/05/2022).

Dijelaskan Wattimury, sesuai ketentuan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Maluku diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari BPK. Untuk itu, masing-masing OPD aharus mempunyai inisiatif dalam menyelesaikan temuan dimaksud sesuai sebelum batas waktu yang ditentukan.

“kami inginkan agar temuan itu segera ditindaklanjuti, dengan begitu apa yang menjadi harapan kita bisa dijawab pemda dengan cara menindaklanjutinya,”pungkasnya.

Wattimury : Opini WTP Maluku Gambarkan Tertibnya Penggunaan Anggaran

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) tahun anggaran 2021 menggambarkan tertibnya penggunaan anggaran pembangunan di Maluku.

“Dari sini kita juga beranggapan meski pun anggaran daerah tahun 2021 yang kecil nilainya dalam APBD setidaknya telah dimanfaatkan sesuai tujuannya,” ujarnya di Ambon, Senin (30/05/2022).

Menurut Wattimury, opini WTP diberikan BPK RI untuk ketiga kalinya secara berturut-turut kepada Pemprov Maluku. namun masih ada tiga catatan penting dalam bentuk rekomendasi BPK RI kepada pemprov untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, yakni persoalan pelayanan publik, perjalanan dinas OPD, serta pengelolaan dana BOS.

“Datatan BPK RI selain harus diselesaikan pemprov dalam waktu 60 hari, juga akan diperhatikan untuk waktu-waktu mendatang. Untuk masalah laporan itu BPK RI yang lebih mengetahuinya, tetapi yang pasti adalah dari sisi pemanfaatan anggaran tidak ada masalah sehingga diberikan kepada pemprov opini WTP,” ungkapnya.

Wattimury menandaskan, disamping itu juga ada kekurangan-kekurangan misalnya peningkatan pelayanan publik, pengelolaan dana BOS, serta perjalanan dinas setiap OPD.

“Kalau menyangkut pengelolaan dana BOS ini ada di sekolah-sekolah dan bukan di pemprov, tetapi perlu ada koordinasi dan pengawasan ke level bawah sehingga betul dana BOS dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya,” tandasnya.

Sama halnya dengan perjalanan dinas dari setiap organisasi perangkat daerah, apakah tiketnya atau misalnya belum dikumpul sehingga menjadi catatan BPK RI dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti segera oleh pemprov.

Kalau opini disclaimer pada beberapa tahun sebetulnya bisa diakibatkan penataan aset-aset pemda, termasuk rumah-rumah dinas yang sudah diputihkan namun masih tetap tercatat dalam aset pemda.

Namun dengan opini WTP yang diraih selama tiga kali berturut-turut ini membuktikan penataan berbagai aset daerah saat ini semakin baik.

DPRD juga mengharapkan OPD terkait punya inisiatif dalam rangka memperhatikan temuan-temuan BPK, terutama berbagai catatan yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi.

Hal lain yang bisa diharapkan di sini adalah dengan tertibnya anggaran melalui opini WTP yang diberikan BPK RI ke pemprov dalam mengaudit anggaran 2021.

Maka DPRD yakin di waktu mendatang semakin memberikan kepastian kepada pemerintah untuk memanfaatkan anggaran yang ada sesuai perencanaan karena keuangan daerah memang terbatas tetapi kebutuhan pembangunan sangat banyak.

“Anggaran kita di APBD sangat sedikit tetapi hampir setiap daerah membutuhkan perhatian pemprov melalui kegiatan pembangunan,” katanya.

Sehingga diharapkan pada waktu mendatang dibuat perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, pengawasan internal melalui BPK RI tetap dilaksanakan sebaiknya sehingga hasil auditnya bisa mendapatkan WTP ke empat kali.

Pelaksanaan Embarkasi Antara CJH di Maluku Efektif Dimulai Tahun 2023

Penulis
Redaksi Maluku
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary menyatakan pelaksanaan embarkasi antara untuk para calon jamaah haji (CJH) di Maluku secara efektif akan dimulai pada tahun 2023 mendatang.

“Walaupun secara efektifnya baru dimulai tahun 2023, namun untuk tahun ini sudah dimulai pra embarkasi antara. Pra embarkasi antara ini untuk melakukan penyelenggaraan haji di Provinsi Maluku,” ujarnya Ambon, Jumat (27/05/2022).

Dijelaskan Samson, Komisi IV DPRD Maluku bersama pemda dan dihadiri Kanwil Kemenag sudah memutuskan untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2022, dan juga bertepatan dengan penetapan Perda tentang Penyelengara haji oleh Pemprov Maluku.

“Itu berarti seluruh komponen pembiayaan jamaah haji mulai dari asrama haji sampai berangkat ke Makassar dan kembali ke Kota Ambon, ditanggulangi oleh Pemprov sesuai regulasi di perda tentang penyelenggara haji provinsi,” bebernya.

Samson menambahkan, sedangkan komponen dari kabupaten/kota ke provinsi itu masuk tanggung jawab kabupaten dan kota.

“Sebelumnya transportasi ditanggung masing-masing jamaah haji, terutama dari Ambon menuju Makassar dan sebaliknya, kemudian kali ini ditanggulangi pemprov dalam bentuk subsidi kepada jamaah haji,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Hj. Yamin mengatakan, Provinsi Maluku mendapat kuota haji tahun 2022 sebanyak 496 jemaah dan jumlah kuota haji yang didapatkan sesuai pembagian secara nasional.

Kemudian ada tiga maskapai penerbangan telah melakukan penawaran untuk mengangkut jamaah haji dari Ambon ke Makassar, dan sesuai regulasi dipilih penawaran terendah tetapi tidak mengabaikan keselamatan dengan servis.

“Yang melakukan penawaran itu adalah maskapai penerbangan Garuda dengan penerbangan carter yang diambil Ambon-Makassar dan sebaliknya Makassar-Ambon,” katanya.

1...240241242...280Halaman 241 dari 280