Beranda blog Halaman 234

Wagub Launching Tiga Inovasi Aksi Perubahan Peserta PKA

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathanie Orno melaunching 3 (tiga) aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2022 Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (21/09/2022).

Selain launching, Wagub juga membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi tiga aksi perubahan peserta PKA yang diikuti pejabat/ASN pada dinas/badan/biro lingkup provinsi/kabupaten/kota.

Tiga aksi perubahan terhadap kinerja organisasi ini, masing-masing aplikasi SPORADIS (Sistem Pengelolaan Surat Dinas Elektornik) digagas oleh Nourista Anna Khouwm S.Sos, MAP dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Tim ISTAAGA (Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) digagas oleh Drs. Venty Petrus Riupassa, M.Si dari Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan GEMPAR (Gerakan Maluku Peduli Arsip) digagas oleh Arifin Wabula dari Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Maluku.

Launching ditandai dengan penekanan tombol touchscreen oleh Wagub Barnabas Nathaniel Orno, didampingi Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmono, Plt Kepala Inspektur Daerah Provinsi Maluku, M Tuasikal dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku, Poppy Bachmid.

Wagub dalam sambutannya, menyambut positif pelaksanaan launching dan sosialisasi aksi perubahan PKA sebagai langkah yang tepat untuk menjawab tantangan dunia yang cepat berubah, semakin kompleks dan sulit diprediksi dengan millennials disruption, dan pandemic covid-19 disruption.

Kuncinya, jelas Wagub, perlu melakukan akselerasi transformasi struktural, kultural dan digital agar dapat survive, kompetitif dan adaptif dengan tuntutan dan perubahan dunia tersebut, termasuk dalam tata Kelola pemerintahan.

“Kita harus menghadapi perubahan itu dengan cara-cara dan terobosan baru, dengan kecepatan, kreativitas dan inovasi. Kita harus berani mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi dan meninggalkan pola pikir lama. Tidak boleh ada lagi kerja linear, manual, konvensional dan rutinitas belaka,” imbaunya.

Aparatur Sipil Negara, kata Wagub harus berubah dan dapat membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, serta cepat beradaptasi dengan perubahan, karena hanya dengan cara itu, ASN akan menjadi birokrasi yang profesional dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah gencar untuk menggalakkan inovasi di setiap sektor administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

“Berangkat dari indeks inovasi Provinsi Maluku, saat ini saya akan melaunching dan membuka dengan resmi sosialisasi penggunaan aplikasi SPORADIS oleh BKD Provinsi maluku, sosialisasi TIM ISTAAGA oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan sosialisasi GEMPAR oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku yang merupakan implementasi aksi perubahan peserta PKA Angkatan IV Tahun 2022,” ungkapnya.

Menurutnya, ketiga aplikasi ini merupakan wujud inovasi yang dibangun oleh ketiga pejabat Administrator yang berasal dari ketiga OPD Lingkup Pemprov Maluku, dengan harapan mampu merubah konsep dan cara kerja perangkat daerah dari cara kerja konvensional ke cara kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Ketiga plafon aplikasi ini, saya yakin merupakan wujud dari semangat perubahan para peserta pelatihan kepemimpinan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing, tidak hanya sebagai pemenuhan persyaratan kegiatan pelatihan kepemimpinan, namun kedepannya aplikasi ini juga dapat dikembangkan bahkan dapat diadopsi oleh perangkat daerah lainnya,”tandas Wagub

Sebagaimana diketahui, SPORADIS (Sistem Prosedur Surat Dinas Elektronik) merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Dirancang karena dilatarbelakangi oleh permasalahan atau isu strategis yang dihadapi Badan Kepegaian Daerah Maluku dalam pelakanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu belum optimalnya pengelolaan tata naskah dinas yang mempengaruhi kinerja BKD Provinsi Maluku. Harapannya, melalui sistem ini akan terjadi transformasi pengelolaan tata naskah dinas dari manual dan konvensional menjadi berbasis digital.

TIM ISTAAGA (Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan), bertujuan memberikan informasi tentang tingkat presentasi capaian tindaklanjut hasil pengawasan pada unit kerja kabupaten/kota, dan tingkat Provinsi Maluku. Sistem ini juga membantu objek pengawasan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

GEMPAR atau Gerakan Maluku Peduli Arsip, merupakan gerakan yang melibatkan seluruh stakeholder kearsipan di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan kearsipan di Lingkungan Pemprov Maluku.

DPRD Maluku Gelar Paripurna Tutup Masa Sidang III Dan Buka Masa Sidang I

0

Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi Maluku melaksanakan rapat paripurna, dalam rangka Penutupan Masa Sidang III Tahun sidang 2022 dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2022/2023.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Azis Sangkala katakan, tantangan terbesarnya yaitu menyelesaikan APBD baik itu perubahan anggaran dan juga APBD induk.

Sehingga berdampak pada kepentingan luas masyarakat, karena disanalah belanja Pemerintah Daerah untuk mengatasi inflasi, pembangunan dan mengatasi masalah-masalah dampak sosial dari kenaikan BBM dan lainnya,”ungkap Sangkala di Ambon, Kamis (22/09/2022).

“Dia juga katakan, dari seluruh anggota DPRD Maluku, banyak memberikan atensi terhadap kenaikan BBM”.

Dimana harganya sudah naik tetapi masih terjadj kelangkaan.

“Untuk itu, pihaknya sudah meminta ke komisi terkait, serta usulan dari beberapa anggota dewan mungkin ada kunjungan komisi II, agar bisa menyelesaikan atau memperbincangkan ini di pusat”.

Maka dari itu Komisi II harus melibatkan kepolisian dan Disperindag untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan, karena diduga ada permainan, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan.

“Jika memang benar demikian, maka harus ditindak lanjuti melalui jalur hukum”.

Selain itu, dalam rapat tadi seluruh anggota DPRD memberikan perhatian, agar reses yang disampaikan kembali dalam satu rapat paripurna. Itu menjadi usulan dari masing-masing anggota dewan.

Dia juga menambahkan, dalam paripurna akan di undang juga pemerintah daerah, sehingga bisa didengar dan ditindaklanjuti secara langsung,”pungkasnya.

Terkait Keterlambatan Jembatan Halong, DPRD Bakal Undang BPJN

0

Ambon, MALUKU.News – Terkait dengan jembatan air besar di kawasan Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang ambruk pada tahun 2021 kemarin hingga saat ini belum usai dikerjakan.

menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias, mengatakan bahwa lamanya suatu pengerjaan sebuah jembatan itu tergantung dengan waktu yang ditentukan kalender.

“Jadi maksudnya begini, 1 tahun itu kan 135 hari, jadi pengerjaan jembatan itu sendiri 135 hari, jadi masa pekerjaanya itu masih berlaku,”ujar Yeremias di Ambon, Kamis (22/09/2022)

Menurutnya, kalaupun ada permasalahan pastinya akan ada adendumnya, dikarenakan faktor jembatan ini adalah jembatan yang sudah cukup lama, dan proses pengerjaanya terkendala juga dikarenakan hal lain.

“Jadi, menurut masyarakat di daerah situ, bahwa ada hal-hal mistik yang terjadi selama pengerjaan jembatan tersebut, mulai dari hilanngya tiang jembatan yang sudah dipasang berulang-ulangkali dan hal mistik lainya,”terangnya.

Selain itu, Anos akan meminta kepada Ketua Komisi III untuk dapat mengundang pihak yang bertanggungjawab yakni Badan Penanggulangan Jembatan Nasional (BPJN), untuk meminta penjelasan.

“Kami akan meminta pihak BPJN untuk sampaikan penjelasanya terkait dengan lamanya pembangunan jembatan Halong tersebut,”Tutupnya.

Untuk diketahui, bahwa sebagian jembatan besar halong terputus sejak 11 Juli 2021 akibat cuaca ekstreme yang melanda Kota Ambon saat itu.

Kolatlena : Minta Pemda SBT Gelar Operasi Pasar Terkait Kenaikan BBM

0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Alimuddin Kolatlena meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Seram Bagian Barat (SBT) untuk segera melakukan operasi pasar, dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Di saat pemerintah menaikkan harga BBM, seolah tak mempertimbangkan aktivitas masyarakat yang tengah berjalan, dan menganggap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM terlalu mendadak, “ungkap Kolatlena di Gedung DPRD Maluku, Kamis, (22/09/2022).

Sehingga ini memang menjadi shock therapy bagi banyak pihak tentang pola kenaikan harga BBM.

Kolatlena menjelaskan, sebelum harga BBM dinaikkan oleh pemerintah, harganya luar biasa tak terjangkau oleh masyarakat.

“Khususnya di teor, BBM eceran untuk bensin berkisar 20.000-22.000 per liter, minyak tanah 10.000-12.000 per liter, kemudian solar itu 17.000-20.000 per liter”.

Dan itu bukan saja di satu tempat, banyak tempat di SBT, karena itu kami minta kepada Pemda dinas terkait segera melakukan operasi pasar.

Untuk memastikan bahwa harga eceran di masyarakat tidak melampaui harga eceran tertinggi, “ucapnya.

Kolatlena juga berharap, operasi pasar segera dilakukan supaya memastikan bahwa tidak adanya kelompok yang memanfaatkan keadaan, dengan naiknya harga BBM oleh pemerintah yang menimbun BBM.

Agar tidak terjadinya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan BBM, yang berpengaruh terhadap harga dan juga antrian dimana-mana.

Karena itu pemda harus cepat bergerak untuk memastikan bahwa distribusi BBM di masyarakat dilaksanakan secara baik, dan harganya juga jangan sampai terlalu melampaui harga eceran tertinggi, pungkasnya.

Sekda Wakili Gubernur Murad Ismail Hadiri Sertijab Danlanud Pattimura

0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail, menghadiri upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Pattimura, Kamis (22/09/2022), yang berlangsung di Lapangan Mako Lanud Pattimura, Ambon.

Pada upacara tersebut bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) adalah Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) III, Marsda TNI TBH Age Wiraksono. Sedangkan Mayor Pom Adi Firmandadi yang menjabat Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Pattimura, bertindak sebagai komandan upacara.

Upacara sertijab diawali dengan penghormatan pasukan, laporan Komandan upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan, pembacaan SK Kasau, pengambilan sumpah jabatan oleh inspektur upacara, penyerahan Duaja Lanud Pattimura dari pejabat lama kepada inspektur upacara, penanggalan dan penyematan tanda jabatan pejabat lama, penyematan tanda jabatan pejabat baru, penyerahan Duaja Lanud Pattimura dari inspektur upacara kepada pejabat baru, penandatanganan berita acara serah terima dan penandatangan fakta integritas, serta laporan resmi sertijab oleh pejabat lama dan baru.

Pangkoopsud III, Marsda TNI TBH Age Wiraksono dalam amanahnya mengatakan, tugas pokok TNI AU yang dibebankan kepada Komando Operasi Udara III dan diteruskan kepada Pangkalan Udara (Lanud) jajaran termasuk Lanud Pattimura, adalah menyiapkan personil dan pendukung untuk dapat mendukung pelaksanaan operasi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Jika kita melihat perkembangan lingkungan strategis seperti di laut China Selatan, kita lihat berbagai kondisi perebutan kepentingan yang menyilang dan melewati perbatasan nusantara. Disitulah letak pentingnya kita siap secara personil, alutsista maupun pendukung untuk dapat melaksanakan operasi setiap saat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, tak lupa, Pangkoopsud III, Marsda Age mengucapkan terima kasih kepada Kolonel Pnb. Andreas A. Dhewo beserta isteri atas dedikasi waktu dan tenaga saat menjalankan tugas di daerah berjulukan seribu pulau ini.

Dan selamat bertugas kepada Kolonel Pnb. Tiopan Hutapea selaku komandan baru beserta ibu.

“Tugas panjang menanti dan saya yakin, Insha Allah, dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, saudara dapat menjalankan tugas dengan baik dan mencapai cita-cita bangsa,” tandas Pangkoopsud Marsda Age.

Sementara itu, Kolonel Pnb. Andreas Andreas Dhewo, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan (Forkopimda) lainnya atas sinergi dan kerjasama yang baik saat ia menjabat Danlanud Pattimura.

“Terima kasih pak Gubernur, pak Kapolda, pak Pangdam, pak Danlantamal, pak Kabinda dan semua pihak atas kerjasamanya, masukan dan bimbingannya. Semoga komunikasi dan kerjasama yang kita bangun selama ini, tetap berjalan,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kolonel Pnb Tiopan Hutapea sebagai Danlanud Pattimura yang baru. Ia meminta doa restu dan kerjasama dengan para pimpinan Forkompinda. Dengan begitu, tugas yang ia emban bisa dijalankan dengan baik.

“Mohon ijin untuk bergabung dengan Forkopimda. Mohon diterima dengan hati terbuka. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon ditegur supaya dapat melaksanakan tugas sesuai amanat bapak Pangkoopsud,” ucapnya.

Hadir dalam upacara Sertijab, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A Setyawibawa, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Erwin Mangatas Malau, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Maulana Ridwan, Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Kepala BNN Provinsi Maluku Brigjen Pol Rohmad Nurasyid, Asintel Kajati Maluku Muji Martapo, Kabid Operasi Bakamla Zona Timur Kolonel Bakamla Eko Deni Hartono dan Kepala Kantor SAR Ambon Mustari.

Hadir pula pejabat pada jajaran Lanud Pattimura, Asren Kolonel Pnb Purwanto Adi Nugroho, Asintel Kolonel Sus Imam Madyawan, Askomlek Kolonel Lek Aang Sukmaya, Aslog Kolonel Tek Iwan Kristanto, Kepala Keuangan Letkol Adm Suranto, Kepala Hukum Kolonel Sus Ruddy Sonny, Ketua PIA Ardhya Garini Daerah III Koopsud III Melania Age Wiraksono serta sejumlah pengurus Pia Ardhya Garini Daerah III Koopsud III.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Sertijab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Nomor Kep/23-PKS/IX/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan SK Kasau diatas, Kolonel Pnb Tiopan Hutapea akan menjabat Danlanud Pattimura menggantikan pejabat sebelumnya Kolonel Pnb Andreas A Dhewo.

Kolonel Pnb Tiopan Hutapea yang merupakan Alumni Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1996 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Paban I/Perencanaan Sops Mabesau.

Sedangkan Andreas yang merupakan alumni AAU tahun 1997 mendapat penugasan baru sebagai Kasubdisopsud Dinas Pengembangan Operasi Angkatan Udara (Disbangopsau), setelah satu tahun tujuh bulan bertugas di Ambon.

DPRD Dukung Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Pembangunan

0

Ambon, MALUKU.News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku terus mendukung kebijakan pemerintah dalam aspek pelaksanaan program pembagunan maupun sarana dan prasarana kepada masyarakat di daerah ini, untuk tetap terus membangun kerjasama dengan para  lembaga-lembaga yang ada.

Terutama dengan lembaga tokoh- tokoh masyarakat, adat dan agama termasuk insan media dan juga ormas demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah, karena keberhasilan itu ada pada komunikasi dan koordinasi.

Ketua DPRD Maluku, Drs Lucky Wattimury, mengatakan partisipatif dan juga mendukung kebijakan-kebijakan Pemeritntah terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan dan juga pembinaan prasarana, maka salah satu aspek yang paling penting adalah bagaimana pemerintah membangun kerjasama dengan lembaga-lemabaga yang  ada masyarakat, apakah itu lembaga keagamaan, lembaga adat, media atau pun juga oramas dan sebagainya.

“Nah kerjasama yang penting, sebab mereka adalah salah satu komponen stek holder yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan,” ujar Wattimury diruang kerjanya, Rabu (21/09/2022).

Wattimury meminta kepada seluruh pemerintah untuk membangun komunikasi atau pun kedekatan untuk terus membangun kesimpinan tokoh- tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama.

“Karena didalam teorinya berjalannya pembangunan tidak semata-mata didukung atau bergantung kepada pemerintah tetapi sangat ditentukan oleh betapa besar partisfasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program- program,” tandasnya.

Dirinya juga mengatakan, jadi kalau masyarakat, dalam hal ini pimpinan kelembagaan keagamaan ataupun tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat artinya memberikan bimbingan formal kepada masyarakat supaya bermitra yang dapat menggarahkan persuduran dimaksud.

“Akhirnya dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal diwaktu-waktu yang akan datang,”pungkas Wattimury.

Program Pelatihan Guru Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Berakhir

0

Ambon, MALUKU.News – Program pelatihan guru pelopor keselamatan berlalu lintas yang diselenggarakan Polda Maluku bekerjasama dengan Jasa Raharja Maluku, akhirnya berakhir.

Berakhirnya kegiatan yang dihelat selama tiga hari secara hybrid di provinsi Maluku ini ditutup oleh Direktur Lalu lintas Polda Maluku, Kombes Pol Agus Krisdiyanto.

Pelatihan kepada para guru dan personil lalu lintas di jajaran Polda Maluku se-provinsi Maluku ini dipusatkan di Manise Hotel, kota Ambon. Kegiatan berlangsung sejak Senin – Rabu (19-21/09/2022).

Direktur Lalu lintas Polda Maluku Agus Krisdiyanto dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru yang telah mengikuti program pelatihan Guru Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas selama 3 hari.

Krisdiyanto mengaku pelatihan tersebut dilaksanakan untuk guru karena merupakan ujung tombak atau garda terdepan dari Polisi Lalu Lintas untuk mewujudkan Anak Indonesia Cinta Lalu Lintas Menuju Indonesia Tangguh – Indonesia Tumbuh.

“Kami mengharapkan dengan terlaksananya pelatihan ini, para guru dapat memberikan edukasi yang telah diterima kepada para siswa maupun orang tua siswa tentang Tertib Berlalu Lintas,” harapnya.

Selain kegiatan pelatihan, Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Maluku juga melounching aplikasi Guru Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas.”

Aplikasi yang diluncurkan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang dilaksanakan Ditlantas Polda Maluku.

Turut hadir dalam penutupan kegiatan itu yakni Kasubbid Kamsel Ditlantas Polda Maluku, dan para guru se provinsi Maluku secara daring dan luring.

Kamis Besok, DPRD Maluku Gelar Paripurna Tutup Buka Masa Sidang 2021-2023

0

Ambon, MALUKU.News – Kamis besok DPRD Provinsi Maluku akan menggelar Paripurna penutupan masa sidang III tahun sidang 2021-2022 dan pembukaan masa sidang I tahun sidang 2022-2023.

Badan Musyawarah (Bamus) telah melakukan rapat dan evaluasi agenda masa sidang III yang sudah dilaksanakan ataupun mana yang belum di laksanakan, “ujar Ketua Dewan DPRD Maluku, di Ambon (21/09/2022).

“Kata dia, untuk masing-masing anggota telah menyampaikan pikiran, berkaitan dengan agenda yang sudah di kerjakan atau belum”.

Sehingga agenda yang belum terselesaikan di masa sidang III tahun sidang 2021-2022 , itu akan diteruskan dan dilanjutkan pada agenda masa sidang I tahun sidang 2022-2023 .

Kemungkinan kurang lebih 15 agenda yang harus diselesaikan DPRD Maluku di masa sidang mendatang, diantaranya ada pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang telah mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau juga pengharmonisan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), “jelas Wattimury.

“Dia juga menyampaikan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2022 , serta KUA PPAS APBD tahun 2023”.

Untuk itu, Komisi juga telah bersepakat membahas surat masuk yang telah di disposisikan oleh Pimpinan Dewan, sampai dengan bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan DPR RI.

Wattimury menambahkan, sementara ini DPR RI sedang membicarakan APBN tahun 2023, agar memanfaatkan momentum ini untuk mengusulkan apa yang di butuhkan oleh masyarakat.

Lanjut Wattimury, agenda yang tidak kala pentingnya adalah melakukan verifikasi terhadap surat-surat masuk di Kabupaten dan Kota.

Karena beberapa waktu lalu terjadi bencana longsor karena hujan , dan ada banyak surat masuk yang di sampaikan ke dewan terkait dengan akibat bencana tersebut.

Sehingga sudah di masukan dalam agenda masa sidang ini dan kapan kita lakukan verifikasi terhadap surat itu. Supaya apa yang di sampaikan itu betul di lihat dan bagaimana di tindak lanjuti di Dewan ini.

Dengan beberapa agenda ini, menggambarkan bahwa untuk masa sidang I tahun Sidang 2022-2023 yaitu bulan september sampai awal januari 2023 itu akan padat kegiatan Dewan, karena banyak agenda yang harus diselesaikan,”pungkas Wattimury.

Wagub Orno Sambut Kedatangan Pangkoopsud III Marsda TNI Age Wiraksono

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) III, Marsekal Muda (Marsda) TNI. Dr. T. B. H. Age Wiraksono.S.I.P., M.A, di VIP Room Base Ops Lanud Pattimura, Rabu, (21/09/2022).

Sejumlah perwakilan dari unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Maluku, juga turut menyambut kedatangan Marsda Age bersama isteri dan rombongan di Kota Ambon.

Tiba menggunakan pesawat TNI AU Indonesian Air Force, dengan nomor punggung A-1314, Marsekal bintang dua ini, disambut tarian-tarian yang diperagakan siswa siswi dari SD Angkasa Pattimura.

Dalam kunjungan kerjanya, Pangkoopsud Marsda Age dijadwalkan hadir dalam upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura, dari Kolonel (Pnb) Andreas A. Dhewo kepada Kolonel (Pnb) Tiopan Hutapea, di Lapangan Mako Lanud Pattimura, sebagai Inspektur Upacara (Irup), yang berlangsung, pada Kamis (22/9/2022).

Sebagaimana diketahui, Sertijab dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Nomor Kep/23-PKS/IX/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Jabatan Di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

Dan berdasarkan SK Kasau tersebut, maka jabatan yang ditinggalkan Andreas akan dijabat Tiopan Hutapea, yang saat ini menjabat sebagai Paban I/ Perencanaan Sops Mabesau.

Sedangkan Andreas kini menjabat sebagai Kasubdisopsud Dinas Pengembangan Operasi Angkatan Udara (Disbangopsau), setelah satu tahun tujuh bulan bertugas di Ambon.

Pemprov Maluku Canangkan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah

0

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi Maluku mencanangkan Gerakan Menanam Cabai dan Bawang Merah di Provinsi Maluku sebagai upaya mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kegiatan yang secara serentak di 11 kabupaten/kota se-Maluku ini sebagai upaya untuk mengajak masyarakat untuk menanam bahan pangan pemicu inflasi sekaligus sebagai upaya mengendalikan inflasi di daerah.

Gerakan tanam cabai dan bawang merah dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, diantaranya, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, Penjabat Walikota Ambon, Boedewin Wattimena, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), Hadi Basalama, Rektor Unpatti Ambon, M.J. Sapteno, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku serta civitas akademika Unpatti yang turut menanam Cabai dan Bawang Merah.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian bekerjasama Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, bertempat di Kebun Percontohan milik Kelompok Mutiara Pattimura, Unpatti Ambon, Selasa, (20/9/2022).

Gubernur dalam arahannya yang disampaikan Wagub Barnabas Orno, memberikan apresiasi kepada Tim Pengendaliaan Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), yang telah menggagas pola kolaborasi multi pihak antara Kodam XVI/ Pattimura, Bank Indonesia dan Unpatti Ambon, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam penanganan inflasi, khususnya komoditas pangan pemicu inflasi seperti cabai dan bawang merah.

“Dalam rapat koordinasi TPID Provinsi Maluku beberapa waktu yang lalu, Gubernur telah menginstruksikan kepada TPID untuk mengambil Langkah dalam menekan laju inflasi yang meningkat pada bulan Juli dan Agustus di Provinsi Maluku,” jelas Wagub.

Terkait upaya tersebut, Gubernur, jelas Wagub, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Bupati/ Walikota untuk pengendalian inflasi komoditas pangan. Upaya lainnya, dimana pemerintah juga telah melaksanakan operasi pasar dan mendorong gerakan menanam cabai dan bawang merah, untuk kabupaten/kota, sebagai upaya mendukung GNPIP di Provinsi Maluku.

“Dalam upaya pengendalian inflasi pangan di Provinsi Maluku, Gubernur berharap kepada TPID mengambil langkah penanganan,” terang Wagub.
Langkah-langkah yang dimaksud sesuai arahan Gubernur, jelas Wagub yaitu, pertama terus bangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan inflasi khususnya komoditas pangan pemicu inflasi.

Kedua, meningkatkan kewaspadaan bersama atas kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada peningkatan harga komoditas pangan, dan terganggunya distribusi komoditas pangan antar wilayah di Provinsi Maluku.

Ketiga, melakukan inovasi dan terobosan baru dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi antar berbagai pihak terus terjaga.
Keempat, gerakan tanam komoditas pangan pemicu inflasi, agar dilakukan secara berkelanjutan di semua sentra produksi pada kabupaten kota di Maluku.

Sementara itu, Kadis Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda dalam laporan kegiatan menjelaskan, Pencanangan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah di Provinsi Maluku dalam sebagai upaya mendukung GNPIP di Provinsi Maluku.

Pelaksanaan kegiatan hari ini, kata Ilham merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dan arahan Bapak Gubernur agar TPID segera mengambil langkah-langkah penanganan inflasi khususnya komoditas pangan yang telah ditindaklanjuti dengan SE Gubernur Maluku Nomor : 821/2338 tanggal 19 Agustus 2022 kepada semua Bupati/Walikota, perihal Gerakan Menanam Cabai dan Bawang Merah.

Pencanangan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang merah ini merupakan tindak lanjut dari GNPIP yang merupakan Kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Daerah dengan Kodam XVI/Pattimura, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Universitas Pattimura serta Pemerintah Kota Ambon.

“Untuk mengatasi kondisi ini sesuai arahan Bapak Gubernur, maka berbagai upaya telah ditempuh oleh Dinas Pertanian, diantaranya operasi pasar bersama TPID yang juga melibatkan para distributor bahan pangan khususnya bahan pangan penyumbang inflasi seperti Bawang Merah, kangkung, Cabai, Beras, minyak goreng dan telur yang dijual dibawah harga pasar. Selain itu juga dilakukan peningkatan luas tanam di sentra produksi serta pembinaan melalui penyuluh pertanian,”jelasnya.
Pencanangan gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah ini, sebut Ilham, dilakukan secara serempak di 11 Kabupaten/Kota dengan total luas Tareal pertanaman cabai seluas 100 hektar dan bawang merah 66,4 hektar dengan rincian, untuk tanaman cabai : (Maluku Tengah, 30 Hektar, SBB 20 Hektar, Kota Ambon 20 hektar, Buru 20 hektar, Kota Tual 10 hektar dan Kabupaten Aru 10 hektar).

Sedangkan komuditas bawang merah dengan luasan areal, (Maluku Tenggara 34,3 hektar, MBD 7,1 hektar, Kota Tual 5 hektar , SBT 10 hektar dan Maluku Tengah 10 Hektar).

“Perlu kami laporkan bahwa gerakan tanam serempak ini juga dihadiri secara secara online oleh Bupati/Walikota Bersama pera petani dari masing-masing lokasi penanaman,” kata Ilham.

Pada kesempatan itu juga dibagikan bibit cabai sebanyak 12.700 polybag, dimana Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku membantu 10.200 anakan. Bantuan ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat, sekolah, instansi pemerintah, kampus, kelompok TP PKK serta kelompok penerima lainnya untuk dikembangkan secara mandiri pada lingkungan masing-masing.

“Kami juga melaporkan bahwa hari ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan secara simbolis antara lain 1 unit alsintan cultivator Desa Taeno, Mesin jahit karung 1 unit kepada Gapoktan Wanareja, 1 unit grand house kepada pesantren Ishaka Desa Batu Merah. Dukungan juga diberikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan menyiapkan 50.000 anakan cabai yang akan dibagikan kepada para petani di Maluku,”tandas Ilham.

Bantuan alsintan juga diserahkan kepada kelompok tani berupa alat pertanian, salah satu Ponpes di Kawasan Batu Merah. Bantuan anakan cabe sebanyak 12 ribu anakan juga diterima perwakilan wadah perempuan GPM Passo. Selain Gerakan tanam, pada kesempatan itu, juga digelar pameran oleh Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM).