Ambon, Maluku.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan VI yang meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual, Welem Kurnala, menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam keterangan seusai reses, Selasa (09/09/25), Kurnala menyebutkan bahwa akses air bersih, ketersediaan listrik, dan perumahan rakyat menjadi perhatian utama selama dirinya turun langsung ke lapangan.

Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku itu, kondisi perumahan warga di sejumlah desa di Aru masih jauh dari layak huni. “Banyak rumah warga yang tidak layak dihuni. Ini membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.

Kurnala menambahkan, dari dialog dengan masyarakat dan kepala desa, diketahui bahwa alokasi dana desa (ADD) tidak mencukupi untuk membiayai perbaikan rumah-rumah tersebut. Ia mendorong keterlibatan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap program perumahan dari Kementerian PUPR dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil seperti Aru, sehingga rumah tidak layak huni bisa diperbaiki dan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak,” kata Kurnala.

Ia juga menekankan perlunya pendataan menyeluruh terkait rumah tidak layak huni di Maluku. Dengan demikian, setiap program dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran.

Ambon , Maluku.news – Anggota DPRD Maluku, Ari Sahertian, menyoroti penumpukan sampah yang masih terjadi di kawasan Pasar Mardika, Ambon. Ia menilai persoalan tersebut muncul akibat lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon.

“Masalah sampah ini kerap menjadi polemik karena kewenangan dua pemerintah berbeda. Hari ini kebijakan diambil pemerintah kota, besok provinsi ikut mengambil langkah dengan kapasitasnya. Akibatnya terjadi tumpang tindih dan sampah pun tetap menumpuk,” kata Anggota DPRD Maluku Ari, Sahertian senin(08/09/25).

Menurutnya, perbedaan kewenangan justru memperburuk kondisi lapangan, khususnya di Pasar Mardika yang menjadi pusat aktivitas warga.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi dan kota segera membangun koordinasi yang lebih baik agar kebijakan penanganan sampah bisa selaras.

“Harapan kami, kedua instansi ini dapat duduk bersama, menyatukan langkah, agar masalah sampah di Pasar Merdeka dapat segera diatasi,” ujarnya.

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, bersama pimpinan dewan, ketua fraksi, dan sejumlah anggota DPRD menerima perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Maluku, Kamis (04/09/25).

Watubun menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Menurut dia, sebagian besar tuntutan ditujukan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden, sehingga perlu dibahas bersama pimpinan dewan dan fraksi-fraksi.

“Untuk tuntutan yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Maluku, kami juga akan membahasnya. Sebagian besar tuntutan ini mirip dengan yang pernah disampaikan sebelumnya, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, kami pastikan semuanya akan ditindaklanjuti,” kata Watubun.

Ia juga mengapresiasi aksi demonstrasi yang berlangsung tertib, serta mengingatkan peserta untuk pulang dengan aman. “Yang datang dengan kekuatan penuh, pulang pun harus dengan selamat. Pulanglah dengan tenang,” ujarnya.

Menanggapi kritik sejumlah LSM yang menilai DPRD “jalan di tempat”, Watubun menyebut hal itu sebagai masukan positif. “Itu kritik yang bagus. Sekali lagi, semua tuntutan akan kami tindaklanjuti,” tegasnya

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/09/25).

Sidang paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Maluku. Benhur Watubun didampingi Gubernur dan Wakil gubernur Maluku, Wakil ketua DPRD Maluku, dihadiri Anggota DPRD Maluku, Forkopimda, Sekda Maluku serta para OPD lingkup Pemprov Maluku

Dalam sambutannya, Watubun menegaskan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Menurutnya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan APBD 2025 sebagai instrumen utama pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

“Seiring dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, termasuk realisasi pendapatan dan kebutuhan belanja, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, daerah dimungkinkan untuk melaksanakan Perubahan APBD,” kata Watubun.

Ia menambahkan, rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025 yang disampaikan juga menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029, yang menjadi penjabaran visi dan misi gubernur serta wakil gubernur periode 2025–2030.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme alat kelengkapan dewan. Nantinya, hasil pembahasan akan ditetapkan bersama sebagai landasan perubahan APBD 2025.

“Harapan kita, perubahan APBD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Maluku di tengah tantangan perekonomian bangsa,” ujar Wattubun.

Ambon, Maluku.news – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Mumin Refra memastikan akan menindaklanjuti sepuluh tuntutan yang disampaikan para buruh melalui jalur koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian teknis di tingkat pusat.

Aksi demonstrasi Koalisi Buruh Maluku di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (01/09/25), berakhir dengan janji politik.

“Sebagai wakil rakyat, kami menerima mereka dengan baik. Sepuluh tuntutan ini akan kami kawal, khususnya soal hak pesangon pekerja yang terkena PHK,” kata Refra Jumat (18/09/25).

Ditambahkan, DPRD Maluku segera mengundang pemerintah dan pihak terkait untuk membahas persoalan ketenagakerjaan secara khusus.

Ditegaskannya, buruh merupakan pilar pembangunan dan penyumbang pajak bagi daerah maupun negara. Karena itu, hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan.

Koalisi Buruh Maluku merupakan gabungan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Maluku, membawa sepuluh tuntutan utama. Di antaranya menolak sistem outsourcing, menaikkan UMP Maluku 2026 sebesar 10,45 persen, menolak pajak pesangon, serta mendorong pembentukan satgas PHK dan desk ketenagakerjaan di Polda Maluku.

Koalisi buruh juga menuntut peraturan daerah terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk buruh rentan, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, serta UU Ketenagakerjaan tanpa model omnibus law.

“Prinsipnya adalah kami DPRD Maluku siap memperjuangkan hak-hak buruh ke tingkat nasional,” tutur Refra.

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menyatakan siap menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), termasuk desakan reformasi di tubuh TNI-Polri, kepada pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun,didampingi Wakil Ketua dan anggota DPRD Maluku saat menerima aksi demonstrasi mahasiswa kelompok Cipayung Plus Kota Ambon di Gedung DPRD Maluku, Senin (01/09/25).

Benhur menegaskan, kualitas demokrasi harus terus diperkuat dengan langkah-langkah konsisten dan konsekuen. Aspirasi masyarakat, kata dia, akan dimasukkan dalam pidato resmi Ketua DPRD Provinsi Maluku saat penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Program kepada Gubernur Maluku.

“Kami pastikan tuntutan saudara-saudara ini akan kami sampaikan secara resmi, baik dalam forum kebijakan daerah maupun ke pemerintah pusat. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua akan kami ungkapkan,” ujar Benhur Watubun.

Selain itu, DPRD menegaskan akan menyampaikan persoalan-persoalan daerah kepada Wali Kota Ambon dan Gubernur Maluku, serta memastikan agar masyarakat dapat mempercayai wakilnya di parlemen.

“Kami memahami, kepuasan itu tidak akan pernah sepenuhnya ada. Namun, kami yakinkan bahwa apa yang menjadi kehendak rakyat akan kami perjuangkan hingga ke tingkat pusat,” tambahnya.

Menutup pertemuan tersebut, pimpinan DPRD mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan dan merefleksikan perjuangan demokrasi yang sedang dijalani bersama.

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyatakan siap mengawal penyelesaian persoalan antara warga Hunuth di Kota Ambon dan warga Hitu di Kabupaten Maluku Tengah.

DPRD menegaskan, karena melibatkan dua wilayah berbedaberbeda sehingga penanganan konflik tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD.

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Ambon yang telah menyalurkan bantuan kepada warga Hunuth. DPRD juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku yang melalui Gubernur telah menyalurkan bantuan kepada warga Hunuth maupun warga Desa Masihulan Kabupaten Maluku Tengah.

“DPRD tidak alergi terhadap aspirasi masyarakat. Semua tuntutan yang disampaikan akan kami tampung dan diteruskan kepada pemerintah. Kami berdiri di atas semua kepentingan dan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Ketua DPRD Benhur Watubun Senin (01/09/25)

Ia menyebutkan , DPRD berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang memperkeruh keadaan.

“Kami percaya seluruh aspirasi dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan yang ada. Karena itu, kami mengimbau semua pihak tetap tenang,” katanya.

DPRD Maluku tetap komitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten, guna memastikan penyelesaian masalah dapat berjalan adil dan menyeluruh