Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan pentingnya penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam hilangnya dokumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Maluku.

Ia menyatakan bahwa jika ada indikasi keterlibatan, maka pejabat terkait harus dinonaktifkan untuk mempermudah proses hukum.

“Kalau memang ada indikasi keterlibatan, kita dorong agar gubernur segera menonaktifkan staf maupun pejabat yang diduga terlibat. Tujuannya agar proses hukum berjalan fokus dan tuntas. Ini menyangkut periode 2019 hingga 2024,”ujar Benhur Watubun di Ambon, Kamis (03/07/25).

Benhur menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai keterlibatan pihak mana pun, termasuk mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail. hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum.

“Apakah mantan gubernur terlibat atau tidak, itu urusan hukum. Kita tidak boleh berandai-andai. Saya tidak bertindak sebagai polisi, saya bertindak sebagai politisi yang ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Benhur mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan arsip. Ia mengingatkan bahwa DPRD telah menginisiasi dua peraturan daerah penting yang perlu segera diimplementasikan.

“Yang pertama adalah Perda tentang Kearsipan, dan yang kedua adalah Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keduanya penting untuk memastikan pengelolaan dokumen dilakukan secara digital dan terdokumentasi dengan baik. Harus ada arsiparis yang profesional, dan sistem pengendalian arsip yang jelas,” jelas Benhur.

Menurut politisi PDIP Maluku ini hilangnya dokumen penting ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah daerah. Ia menyebut kasus tersebut sebagai insiden serius yang mencoreng wibawa birokrasi.

“Terus terang, ini mencoreng wajah pemerintah daerah. Sepanjang yang saya tahu, ini baru pertama kali terjadi dan sangat memalukan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” tegasnya.

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah yang baru mencapai 36,91 persen dari target lebih dari Rp800 miliar hingga pertengahan tahun 2025.

Ia menyampaikan bahwa masih banyak OPD yang belum memenuhi target, bahkan ada yang belum sama sekali merealisasikan pendapatannya.

Untuk itu, DPRD mendorong Bapenda sebagai koordinator Pendapatan Hasil Daerah (PHD) melakukan konsolidasi internal guna memperkuat pencapaian target.

“Kita akan diskusikan secara spesifik bersama mitra komisi untuk mengurai kendala-kendala yang menghambat capaian retribusi ini,” ucap Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala usai rapat evaluasi peningkatan PAD bersama Gabungan Komisi II, III dan IV pada Kamis (03/07/25).

Harapannya, setiap program OPD bisa diarahkan untuk mendongkrak pendapatan, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, DPRD dan pemerintah daerah akan menggelar pembahasan prognosis semester II, dengan menekankan perlunya komitmen dan pendekatan yang realistis terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Ia menyebut penting untuk mengoreksi target yang sudah tidak relevan, dan terus mendorong target yang masih memungkinkan dikejar.

Dewan dan pemerintah daerah juga telah sepakat untuk meninjau kembali Perda provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2024 tentang Retribusi Daerah, karena banyak tarif retribusi yang masih jauh di bawah standar dan perlu disesuaikan agar potensi PAD bisa dioptimalkan.

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Yohanis Lewerissa, menegaskan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan dua strategi utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yakni intensifikasi dan ekstensifikasi.

Ia menyebutkan bahwa pendekatan teknis yang maksimal perlu diiringi dengan kemauan politik untuk menggali potensi-potensi yang belum tergarap.

“Intensifikasi itu bukan sekadar menarik pajak dari yang sudah ada, tapi bagaimana masyarakat bisa diedukasi, diberikan fasilitas, dan diwajibkan untuk membayar pajak secara sadar,” kata Lewerissa dalam rapat evaluasi peningkatan PAD bersama gabungan komisi II,III dan IV serta OPD di DPRD Maluku, Kamis (03/07/25).

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi. Dengan melakukan promosi aktif untuk menjaring wajib pajak baru harus digencarkan.

“Kita tidak bisa hanya menunggu. Harus ada kegiatan yang mendorong masyarakat sadar pajak,” ujarnya.

Tak hanya soal pajak dan retribusi, Lewerissa menyoroti potensi tersembunyi dari pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). limbah B3 bisa dijadikan komoditas ekspor yang menguntungkan daerah.

“Selama ini kita hanya menumpuk limbah itu. Padahal sekarang ada teknologi yang memungkinkan limbah diekspor dan diolah kembali. Kita bisa dapat dua kali: dari pengumpulan dan dari penjualan,” ujarnya.

Menurutnya, lahan penyimpanan limbah B3 saat ini sangat terbatas, hanya sekitar 10 x 10 meter. Dengan kerja sama yang tepat dan regulasi yang mendukung, pengelolaan limbah ini bisa memberi kontribusi besar terhadap PAD Maluku.

“Ini usul saya sejak awal. Kalau dikelola dengan benar, bukan cuma urusan lingkungan yang selesai, tapi juga bisa menjadi sumber penerimaan yang nyata,” kata dia.

Lewerissa berharap seluruh OPD mulai berpikir strategis dan kreatif dalam melihat peluang-peluang baru untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Catatan ini harus menjadi perhatian semua pihak dalam menyusun langkah pembangunan ke depan,”ungkapnya.

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, SP menegaskan bahwa waktu yang tersisa untuk mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya tinggal enam bulan ke depan. Menurutnya, kondisi ini menuntut adanya inovasi dan penyesuaian strategi secara menyeluruh.

“Semester pertama sudah selesai. Artinya, kita hanya punya enam bulan lagi untuk mengejar target PAD. Dibutuhkan inovasi, perubahan objek, dan garis kebijakan yang sesuai dengan regulasi,” ujar Noach dalam rapat evaluasi peningkatan PAD gabungan komisi II,III dan IV Bersama OPD Maluku, Kamis (03/07/25).

Dia menyoroti bahwa beberapa sektor, seperti perikanan, meski perizinannya telah dihapus, masih menyimpan potensi dari objek lain yang dapat dimanfaatkan.

“Ada potensi yang belum disentuh. Ini harus jadi perhatian bersama, agar bisa menghasilkan kontribusi nyata untuk daerah,” katanya.

Ia juga mengajak semua pihak, termasuk mitra OPD dan legislatif, untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya perubahan dan perbaikan tata kelola retribusi dan PAD.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama dan perhatian serius, dalam enam bulan ke depan kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Ambon, Datamaluku.com – Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, mencium aroma permainan kotor dalam pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan pemerintah provinsi.

Watubun menduga ada jejaring antara oknum pejabat dinas pendidikan dan kontraktor yang sengaja menyusun skenario kejahatan demi mengamankan kepentingan bersama.

“Dugaan kami kuat. Ini tidak bisa dilakukan perorangan. Ada sistem, ada struktur, dan mungkin korporasi besar di belakangnya,” kata Benhur Watubun usai rapat kerja Hilangnya dokumen Dana Bos dan Dak milik Dinas Pendidikan Maluku dengan dinas, dan Kepolisian Kamis, (03/07/25).

Apalagi yang membuat DPRD curiga bukan hanya soal proyek bermasalah, tapi juga hilangnya dokumen-dokumen penting secara mencurigakan. Arsip dalam jumlah besar ditemukan terbungkus rapi dalam karung-karung besar, sebagian bertuliskan label jasa pengiriman. Watubun menyebut, itu bisa jadi kamuflase.

“Tulisan di karung bisa saja JNE, bisa juga Pramuka atau pasar. Tapi yang penting isi dalamnya. Itu yang harus dibuka. Harus ada transparansi dan pengusutan,” ujarnya.

Dalam rapat, DPRD juga menyoroti kejanggalan dalam pengelolaan Dana BOS dan Dak di instansi Dinas pendidikan. Beberapa proyek disebut tidak jelas hasilnya, sebagian bahkan menyisakan tanda tanya besar: mengapa bukti administrasinya justru hilang?

Watubun menduga ada motif kuat untuk menghilangkan barang bukti. Tidak menutup kemungkinan ada skenario besar, entah untuk menyembunyikan korupsi, sabotase internal, atau motif gelap lainnya.

“Kita tidak tahu. Karena itu kita minta kepolisian bergerak cepat. Ungkap siapa yang bermain.”

Pihaknya juga mengingatkan agar perhatian tidak berhenti pada satu dua staf pelaksana. “Harus dilihat ke atas juga. Jangan-jangan kepala-kepala bidang ikut bermain. Ini tidak bisa dibiarkan,” Ucapnya.

DPRD memastikan akan mengawal proses penyelidikan secara ketat. “Jangan sampai ada pembiaran. Kalau tidak ditindak sekarang, kejahatan ini bisa tumbuh lebih dalam,” tegas Watubun.

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku pada Rabu (02/07/25), dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun didampingi Gubernur Hendrik Lewerissa, Wagub Abdulah Vanath, Wakil ketua Fauzan Rahawarin, Jhon Lewerissa dan Abdullah Asis Sangkala.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun menekankan pentingnya agenda ini dalam kerangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Setiap kebijakan dan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui lembaga DPRD sebagai wakil rakyat,” ujar pimpinan sidang.

Dokumen LPJ APBD 2024 diserahkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Evaluasi atas dokumen tersebut akan dilakukan berdasarkan indikator kinerja, hasil pengawasan, serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa penyampaian Ranperda ini merupakan bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan ini wajib disampaikan enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2024 telah diperiksa oleh BPK dan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan pencapaian luar biasa karena kita berhasil mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut, sejak tahun anggaran 2019,” ujar Gubernur

Adapun realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,08 triliun atau 94,18 persen dari target Rp3,27 triliun. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp652,24 miliar, dana transfer Rp2,42 triliun, dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp4,89 miliar.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,04 triliun dari pagu Rp3,23 triliun atau sebesar 93,95 persen. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasional Rp2,36 triliun, belanja modal Rp384,44 miliar, belanja tidak terduga Rp77,3 juta, dan belanja transfer Rp279,50 miliar.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp98,37 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp136,67 miliar untuk pelunasan pokok utang. Setelah memperhitungkan defisit pembiayaan sebesar Rp38,35 miliar, Pemprov Maluku mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp5,46 miliar.

“Dengan memperhatikan kondisi fiskal yang ada, total kewajiban pemerintah daerah sebesar Rp726,61 miliar dan total ekuitas mencapai Rp6,519 triliun,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap Ranperda ini dapat segera dibahas dan disetujui demi kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Maluku,”ungkapnya

Dalam kesempatan itu, DPRD juga mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyampaikan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan sejak kepala daerah dilantik.

“Waktu kita tinggal satu bulan. Kami mendorong agar dokumen RPJMD segera disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan penetapan sebagai dasar arah pembangunan lima tahun ke depan,” tegas pimpinan DPRD.