Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaunching Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) menuju Digitalisasi Satu Data Indonesia (Gita Ina Ama), Selasa (06/12/2022) di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Launching ditandai dengan penekanan tombol touch schreen oleh Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie. Ia didampingi Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Titus Renwarin dan Perwakilan PT. TRG Group, Rio Lego.

Hadir dalam acara launching, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Dwi Anggono yang hadir secara virtual. Unsur perwakilan Forkopimda Maluku, sejumlah Pimpinan OPD diantaranya, Kadis Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda, Kadis Komunikasi dan Informatika Titus Renwarin, Kadis Koperasi, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Halima Soamole, Kepala Badan Perbatasan David Katayane, para kepala dinas Komunikasi dan Informasi se-kabupaten/kota yang mengikuti secara virtual.

Sebagaimana diketahui, Jaringan Intra Pemerintah (JIP) merupakan salah satu terobosan dari Kementerian Komunikasi Informatika sebagai solusi keamanan data seluruh institusi pemerintah.
JIP menjadi salah satu infrastruktur yang handal sebagai penghubung pusat data. Sistem itu menghubungkan antar instansi pemerintah, antar sistem, atau berbagai penugasan lain.

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang disampaikan Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie mengucapkan terima kasih kepada PT. APT- TRG melalui anak perusahaan CV. Femto yang telah berkolaborasi dengan dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam membangun jaringan intra pemerintah daerah di lingkungan Pemda Provinsi Maluku.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam rangka keterbukaan informasi publik, kata Sekda, tengah gencar-gencarnya melakukan transformasi digital dibidang komunikasi dan informatika yakni dengan membangun jaringan intra pemerintah daerah.

“Jaringan yang dibangun saat ini masih terbatas, yang terhubung pada 13 lokasi yakni, Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, sebagai hubungan masing-masing dengan jumlah menara 1 tiang radio beserta perangkat radio yang terkoneksi dengan jaringan intranet di kantor gubernur,” terang Sekda.

Dengan terbangunnya jaringan intra pemerintah daerah ini setidaknya ada manfaat yaitu, pertama, dari pemerintah daerah, dapat menyajikan data dan informasi program/kegiatan pembangunan daerah Maluku dalam aplikasi berbasis web dengan nama Digitalisasi Satu Data Indonesia maluku atau Gita Ina Ama.

Kedua, dari sisi masyarakat/publik, dapat dengan mudah mengakses data dan informasi program/kegiatan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

“Kedepan sebagai lanjutan pembangunan JIPD ini, akan dikembangkan “command center” yaitu sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang Gubernur dan Forkopimda dapat melakukan meeting (pertemuan) khusus, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinir, memonitor dan mengontrol sebuah tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap kejadian penting dan mendesak serta darurat,” jelas Sekda.

Selain pembangunan JIPD, jelas Sekda, Pemerintah Daerah Maluku juga berusaha memperluas pembangunan jaringan internet melalui kerjasama dengan kementerian Kominfo RI yaitu, dimana telah dilakikan pembangunan menara BTS di Maluku sejak tahun 2015 s/d 2022 dan sudah terbangun sebanyak 943 BTS.

Selain itu, pembangunan Satelit Palapa Ring Terintegrasi di tahun 2022 yang akan melewati Maluku yakni, di kabupaten MBD.

” Harapannya, melalui pembagunan jaringan komunikasi dan informatika yang semakin luas di Provinsi Maluku, masyarakat (publik) dapat memiliki akses yang luas, cepat dan praktis terhadap berbagai data/informasi serta mudah dalam melakukan aktifitas usaha,” tandas Sekda.

Ambon, MALUKU.News – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Provinsi Maluku menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoperasian/Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Versi Terbaru 2022 untuk “Menuju Layanan Digital dalam Genggaman di Provinsi Maluku.

Kepala (Dispendukcapil) Dewi Pattimahu mengatakan Bimtek ini, sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian Administrator Data Base (ADB) dan Operator Teknis Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) agar lebih memahami secara struktural apa saja yang harus dilakukan untuk mengoperasikan sistem SIAK Versi terbaru yang ada diaplikasi.

“Hal ini, tentunya menjadi kesempatan baik untuk melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kekurangan kita sehingga kualitas layanan publik makin mudah dan nyaman dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan,” ungkap Dewi.

Menurutnya, pengoperasian dan Penerapan SIAK Terpusat Versi terbaru 2022, sekaligus menjadi momen penting dan media pembelajaran khususnya bagi Operator dan ADB dengan tujuan untuk menata sistem Adminduk Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, untuk terus melakukan inovasi dan update perkembangan SIAK versi terbaru guna mengatasi permasalahan dan hambatan pelayanan sekaligus mensosialisasikan sistem Terbaru sesuai perkembangan dan beban pekerjaan pada Dinas Dukcapil.

Perkembangan era Digital saat ini, kata Dewi, menunjukkan bahwa masyarakat dunia termasuk kita di Maluku, telah berada pada era perubahan besar di bidang Informasi, Teknologi dan Komunikasi. Tentu saja setiap perubahan dan kemajuan zaman membawa tantangan tersendiri, semua ini hendaknya dapat dimaknai sebagai energi baru untuk berinovasi dan adaptif terhadap setiap perubahan.

“Implementasi SIAK Terpusat Versi terbaru saat ini, perlu mendapatkan dukungan kita semua utamanya kesiapan SDM yang Unggul dan adaptif, Anggaran Operasional, Sarana Prasarana Pendukung, guna menghadapi perubahan sistem kerja yang serba cepat, dan kerja tuntas untuk menghadirkan pelayanan publik bermutu bagi masyarakat Maluku,” imbau Dewi.

Untuk itu, dirinya berharap melalui Bimtek ini, kompetensi teknis dan keahlian para petugas dibidang PIAK makin berkembang, dan memunculkan ide-ide baru dan pemahaman tentang pengelolaan informasi dalam rangka penataan data kependudukan bagi peningkatan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan ke depan.

Untuk mecapai terget tersebut, Pemprov melalui Biro Organisasi Setda Maluku menggelar kegiatan Sosialisasi Road Map RB Pemprov Maluku 2022-2024, sekaligus peluncuran proyek perubahan (Proper) Kalesang Membangun Birokrasi Maluku atau disingkat Kabareskrim.
Kabareskrim sendiri merupakan proper Drs. Melkianus M. Lohy, Kepala Biro Organisasi Setda Maluku untuk memenuhi syarat Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM II) lingkup Pemprov Maluku.

Kegiatan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie yang berlangsung di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (05/12/2022).

“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang tinggi, atas terselenggaranya proyek perubahan Kabareskrim dengan harapan reformasi birokrasi di Provinsi Maluku dapat mencapai target yang diinginkan,” ungkap Sekda.

Sekda mengatakan. Tujuan Reformasi Birokrasi menurut Permenpan 25 tahun 2020 adalah terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang dicirikan dengan baiknya nilai/predikat “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sedangkan sasaran RB yang ingin dicapai adalah, terciptanya birokrasi yang bersih, akuntanel dan kapabel serta terciptanya pelayanan publik yang prima.

“Mengacu pada misi pertama Pemprov Maluku yang tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024 adalah mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani” yang berfokus pada perbaikan birokrasi di Provinsi Maluku, agar mudah dalam mengukur pencapaiannya maka ditetapkanlah “indeks reformasi birokrasi”, sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) dengan target “a” ditahun 2024,” jelasnya.

Untuk Capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Maluku, dengan sisa waktu yang ada maka untuk mencapai target predikat “A” diperlukan langkah-langkah terobosan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah “Kalesang Membangun Birokrasi Maluku (Kabareskrim)”, yang memetakan beberapa langkah strategis dalam memperbaiki capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Maluku, yakni, pertama, bagi perangkat daerah pengampu area perubahan RB perlu dilakukan perubahan Renstra dengan memuat indikator sasaran strategis (8 area perubahan) meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, “mind set” dan “culture set”.

Kedua, harus memastikan rencana aksi RB tertuang didalam road map RB dijalankan perangkat daerah pengampu RB
Ketiga, melaksanakan raker RB (tiap triwulan) & rakorda RB (tahunan)
Keempat, pemberian reward and punishment berdasarkan hasil penyelenggaraan kompetisi penerapan reformasi birokrasi.

Agar tercapainya tujuan dari Reformasi Birokrasi pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Surat Dukungan oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Ambon, MALUKU.News – Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku menyelenggarakan Implementasi Pembinaan Manajemen Pelaporan Keuangan Koperasi UMKM Berbasis IT E-Permak Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Marina, Senin, (05/12/2022).

Pembinaan ini dilaunching Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie dengan mengusung tema “Digitalisasi Koperasi UMKM menuju Ekonomi Mandiri”.

Kegiatan ini merupakan gagasan inovasi dari proyek perubahan, berkaitan dengan satu OPD satu Inovasi, maka inovasi pembinaan ini merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku agar dapat memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkualitas, yang ditandai dengan salah satunya adalah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi pada setiap penutupan tahun buku.

Selanjutnya FGD ini melibatkan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Unpati Ambon, perihal digitalisasi koperasi dan UMKM Maluku menuju ekonomi mandiri akan memberikan dukungan pengembangan koperasi UMKM di era modern.

Hadir di kesempatan ini, Penjabat Sekda mengatakan, sebagai lembaga penopang pertumbuhan ekonomi di daerah, maka Dinas Koperasi dan UMK memiliki peran penting sehingga pemerintah memberikan support bagi pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku.

“Selain itu, FGD diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pikiran dalam membangun informasi teknologi data koperasi UMKM Maluku, dan ekosistem digital yang terbuka dan bermanfaat bagi dunia usaha,” katanya.

Menurutnya, proyek perubahan dilakukan tetap konsisten agar tujuan dan sasaran kegiatan dimaksud dapat tercapai, yang pada gilirannya seluruh anggota koperasi dan UMKM dapat menerima manfaat bagi pengembangan koperasi UMKM, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah Maluku.

“Implementasi pembinaan manajemen keuangan koperasi dan UMKM diharapkan sebagai role model yang dapat dilakukan semua Koperasi di Maluku maupun provinsi lainnya di Indonesia, dalam memanfaatkan pembangunan ekonomi daerah Maluku,” ujar Pj. Sekda.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Maluku, Mohammad Nasir Kilkoda menerangkan, dari data koperasi aktif di Maluku yang berjumlah 2.551, ternyata yang menyelenggarakan RAT hanya 138 koperasi atau 5,4 persen. Hal inilah yang disampaikan bila penyebabnya adalah karena pengurus koperasi umumnya tak mampu menjanjikan laporan koperasi yang baik.

Selain itu, sambung Kadis Kilkoda, anggota koperasi tak dapat menerima informasi atas hasil usaha yang dijalankan oleh pengurus koperasi selama 1 tahun berjalan, termasuk koperasi sulit mengakses pinjaman uang di lembaga perbankan karena tak mampu menyajikan laporan keuangan. Hal yang sama juga terjadi pada UMKM, apabila tidak mampu membuat laporan keuangan maka akan sulit mengakses keuangan di lembaga perbankan.

“Oleh karena itu, dengan inovasi proyek perubahan yang kami lakukan akan meningkatkan SDM pengurus koperasi dan UMKM dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan aplikasi ini secara baik, penggunaannya mudah dan cepat dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai kebutuhan koperasi dan UMKM di Maluku sesuai standar akuntansi,” tutup Kilkoda.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah para pejabat di jajaran Dinas Koperasi UMKM provinsi Maluku, sejumlah Ketua Koperasi / UMKM dan lainnya.

Masohi, MALUKU.News – Gubernur Maluku, Murad Ismail memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2022, yang dipusatkan di Lapangan Nusantara, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu, (03/12/2022).

Upacara diikuti Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Muhamat Marasabessy, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad, Sekda Kabupaten Maluku Tengah, Rakib Sahubawa serta Forkopimda Malteng, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab Maluku Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Maluku Insun Sangadji, Korwil, Pengawas, Perwakilan guru-guru dari 11 kabupaten/kota, siswa SMA, SMK, MA, SMP, MTS, dan SD dari Kota Masohi.

“Guru dimanapun harus terus berinovasi menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa mereka untuk melompat kemasa depan.

Platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan pada awal tahun 2022, sepenuhnya dirancang untuk kebutuhan guru akan ruang belajar berkarya dan berkolaborasi berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan,” ucap Gubernur Maluku Murad Ismail saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makari

Menteri Nadiem dalam arahannya berterima kasih kepada lebih dari 1,5 juta penguna Platform Merdeka Mengajar yakni para guru yang mau mencoba hal-hal baru.

“Tidak takut untuk berinovasi serta sadar bawa kini sudah saatnya bertranformasi,” harapnya.

Dikatakan, Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainya, serta berani melakukan terobosan-terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya.

“Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat ini ada sebanyak 50.000 guru penggerak dan tentu akang didorong agar makin banyak guru penggerak untuk memimpin roda perubahan pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, saya berharap seluruh kepala daerah segera mengangkat para guru penggerak, untuk bisa menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah dan para inovator sekolah,” harap Menteri Nadiem.

Begitu pula, dengan program persiapan calon guru masa depan khususnya melalui transformasi program pendidikan profesi guru untuk melahirkan para pendidik sejati yang profesional dan adaptif terus memprioritaskan kebutuhan peserta didik. Selalu bersemangat berkolaborasi dalam berinovasi.

“Saya yakin bahwa dengan ide-ide brilian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Untuk itu kami saat ini terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),”jelasnya.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan Prasasti peresmian Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA Negeri 23 Maluku Tengah oleh Gubernur.

Masohi, MALUKU.News – Pembina Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, meghadiri pelantikan Pengurus Perempuan PGRI Masa Bakti ke-22 Tahun 2019-2024.

Perangkat organisasi PGRI secara resmi dilantik oleh Ketua PGRI Provinsi Maluku, Nizan. I. Toekan, Sabtu (03/12/2022), di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Pelantikan berdasarkan Nomor 40/KEP/PEN.Prov/22/2022 tentang Susunan Personalia Pengurus Perempuan PGRI Provinsi Maluku masa bakti 22 tahun 2019-2024.

Dalam sambutannya, Widya Pratiwi Murad selaku Pembina Perempuan PGRI Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas eksistensi PGRI, yang terus bergerak dan seluruh komponen anggotanya dikelola dengan baik termasuk perempuan.

Terkait pelantikan tersebut, selaku Pembina Perempuan PGRI Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad kemudian menyampaikan tiga pesan.

Pertama, sesuai ketentuan pasal 56 AD/ART PGRI dinyatakan Pengurus Perempuan PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang bertugas meningkatkan kesadaran, patuh dan berpartisipasi aktif.

Anggota PGRI dalam membangun dan menjaga marwah organisasi, sehingga diharapkan para pengurus mengambil peran aktif dalam memajukan organisasi secara umum, dan secara khusus memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan peran serta perempuan, dalam berbagai aspek pembangunan nasional maupun daerah termasuk di Provinsi Maluku.

“Dengan demikian, perempuan PGRI merupakan mitra strategis pemerintah bersama organisasi wanita lainnya, dalam mensukseskan program pemerintah,” ungkap Widya.

Kedua, untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan seperti yang dimaksud diatas, maka perempuan PGRI harus kompetitif, tangguh, inovatif dan menganut prinsip kesetaraan karena tantangan pembangunan Maluku masih sangat kompleks, dan beberapa diantaranya masih tingginya angka Stunting.

Ketiga, kepada pengurus Perempuan PGRI Provinsi Maluku yang baru saja dilantik sudah harus bekerja, diawali dengan rapat kerja dalam menyusun program yang harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah, yang difokuskan pada pendidikan dan peningkatan aktif peran perempuan.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Maluku, Nizan. I. Toekan mengatakan, tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah mengangkat harkat perempuan khususnya pada guru republik Indonesia.

Organisasi Perempuan PGRI, kata Toekan adalah bagian dari organisasi pelengkap yang diikuti dengan organisasi-organisasi dewan seperti dewan kehormatan guru Indonesia dan lainnya.

“Sebanyak 38.200 ribu guru di Maluku tergabung dalam organisasi PGRI Provinsi Maluku,” tandas Toekan.

Turut hadir dalam acara pelantikan, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Insun Sangadji, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Malteng serta jajaran pengurus PGRI Kabupaten Maluku Tengah.

Ambon, MALUKU.News – Menindaklanjuti penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis (1/12/2022).

Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Maluku, Moudy Hermawan menyerahkan DIPA dan TKDD TA 2023 kepada bupati/Walikota, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Satker K/L), dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi, bertempat di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (02/12/2022).

Hadir dalam acara penyerahan DIPA tersebut antara lain, unsur perwakilan Forkopimda Maluku, Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, para Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, Pimpinan OPD Lngkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam arahannya, Gubernur mengatakan. Kegiatan ini merupakan awal dari, rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2023, sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan, yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, tahun 2023, Gubernur menyampaikan, Provinsi Maluku mendapatkan Alokasi Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp11,94 triliun.

Sementara untuk, Alokasi Belanja Satuan Kerja Vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp8,81 triliun.
Atas dukungan dana APBN tersebut, Gubernur pun menegaskan tiga hal penting.

Pertama, para kepala daerah agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada Satker Perangkat Daerah di wilayah masing-masing, serta mengawal pelaksanaannya agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.

Kedua, perlu Kerjasama antar Lembaga, baik itu antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kab/kota) serta anatara pemerintah dengan lingkup dunia usaha.

Ketiga, dalam pengelolaan keuangan daerah mengutamakan transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan pencapaian penilaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Dankor Brimob Polri ini juga mengingatkan kepada para Bupati dan Walikota yang hadir, tentang arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyerahan DIPA & TKDD secara nasional pada 01 Desember 2022, bila APBN 2023 difokuskan pada enam poin kebijakan.

Keeenam poin kebijakan tersebut adalah tentang penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial dan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.

Point kebijakan lainnya yaitu, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk di dalamnya adalah ibukota nusantara, revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi dan pemantapan reformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi,” tandas Gubernur.