Beranda blog Halaman 205

Sekda Sadali Harap Olahraga Bermotor Bangun Prestasi Olahraga Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Maluku menyelenggarakan Musyawarah Provinsi ke-5 di lantai Ambon, Jumat, (30/12/2022). Pelaksanaan musyawarah untuk memilih ketua dan pengurus organisasi yang baru.

Musyawarah yang dihadiri Ketua Bidang Organisasi IMI Pusat Roni Arifudin dan Ketua IMI Maluku Sandi Wattimena itu, dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie.

Sekda dikesempatan ini menyambut baik pelaksanaan musyawarah, mengingat kegiatan ini dalam rangka pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga bermotor dan ajang konsolidasi internal organisasi untuk meningkatkan mutu pembinaan yang lebih baik.

“Sudah saatnya olahraga ini dijadikan salah satu pilar dan cabang unggulan untuk membangun prestasi olahraga di Maluku dan Indonesia,” kata Sekda.

Ia menilai, olahraga bermotor merupakan wahana untuk menyalurkan aktivitas fisik generasi muda ke arah yang positif dan sampai saat ini terus berkembang.

“Saya berharap, musyawarah ini dilaksanakan dengan baik untuk membangkitkan motivasi dalam pembinaan olahraga bermotor, sekaligus menjadi semangat seluruh insan olahraga di Maluku,” harap Sekda.

Ditempat yang sama, Ketua Bidang Organisasi IMI Pusat Roni Arifudin menerangkan, pelaksanaan musyawarah tersebut merupakan kegiatan rutin organisasi di setiap akhir periode kepengurusan dalam rangka pemilihan ketua dan pengurus yang baru.

“Pemilihan ini diharpakan dilakukan sesuai AD/ART dan ketua yang terpilih dapat memimpin IMI Maluku lebih baik dengan melibatkan anggota lama yang berpengalaman dan juga dari klub-klub mobil dan motor, agar ada regenerasi untuk memajukan IMI,” kata Arifudin.

Ia menjelaskan, kegiatan IMI tak hanya soal balap. IMI kata dia, juga merambah ke kegiatan sosial yang berhubungan dengan otomotif roda dua dan empat. Mengingat, jumlah komunitas sosial lebih banyak ketimbang klub otomotif (Mobil dan motor balap).

“Diharapkan semuanya bergabung dengan IMI, karena nanti ada program untuk konvoi dan lainnya sehingga kita tetap terarah,” jelas Arifudin.

Selain dua opsi kegiatan diatas, Arifudin mengaku, IMI Pusat juga berencana bergerak di bidang wisata sosial. Pihak ya akan bekerja sama dengan dinas pariwisata. Dengan begitu, klub-klub mobilitas juga ikut mengekspos wisata unggulan di daerah Maluku.

“Bahkan sekarang di IMI Pusat kita rencana bentuk bidang UMKM. Itu salah satu bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Meskipun secara internal, kita (Pengurus) juga banyak pelaku UMKM yang jualan produk sepatu balap, sarung tangan, baju balap dan lainnya. Makanya kita bantu,” tutup Arifudin.

Pesan Gubernur Di Coffe Morning Evaluasi Pelaporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – KPU Maluku menyelenggarakan Coffe Morning tentang Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di lantai V Hotel Santika, Jumat, (30/12/2022).

Kegiatan yang mengusung tema “Sukses Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” ini, dihadiri Rektor Unpatti Ambon M. J. Saptenno, sejumlah perwakilan pimpinan Forkopimda, instansi vertikal dan media masa.

Mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail saat menghadiri kegiatan ini, Sekda Maluku Sadali Ie mengapresiasi KPU Maluku, atas penyelenggaraan Coffe Morning ini. Ia menilai, acara ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dalam penyelanggaran pemilu. Ini Artinya, demokrasi sebagai pintu masuk sukses kepemimpinan nasional (Presiden dan Wakil Presiden, Angota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota) telah berada pada jalur yang tepat.

“Cara ini, hendaklah dimanfaatkan secara baik oleh KPU untuk membagi informasi tentang perkembangan tahapan pemilu secara transparan. Hal ini sangat penting sehingga secara bersama- sama kita dapat mengetahui dan memberikan saran jika ada kekurangan,” kata Sekda.

Ia pun meminta kepada pimpinan media masa untuk bekerja secara profesional, dalam rangka mendukung tugas-tugas KPU Maluku melalui pemberitaan, dengan memperhatikan kode etik jurnalistik.

“Lakukanlah peliputan berita secara faktual/lengkap, akurat, berimbang, obyektif serta tidak memihak dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, diatas kepentingan pribadi atau golongan,” pinta Sekda.

Ditempat yang sama, mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu di Maluku, Ketua KPU Maluku, Samsul Rifan Kubangun menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan beberapa implementasi peraturan KPU. Pertama tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD Provinsi. Juga tentang implementasi peraturan KPU tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

“Oleh karena itu, ingin kami menyampaikan bahwa saat ini KPU sedang melaksanakan penataan dapil,” jelas Kubangun.

Kedua, lanjut Kubangun, implementasi tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistim informasi data pemilu. Kemudian implementasi tentang pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, juga walikota dan wakil walikota, juga implementasi tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

“Segala aktivitas yang dilakukan KPU Provinsi salah satunya adalah kegiatan sosialisasi dengan pemangku kepentingan, yakni sosialisasi tatap muka dengan peserta pemilu, sosialisasi goes to kampus dengan bekerjasama dengan Unpatti Ambon dan juga IAIN Ambon,” ujar Kubangun.

Ia menambahkan, pihaknya juga melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan yakni bersilaturahmi dengan pemangku-pemangku kepentingan, yang diimplementasikan dalam MoU untuk pelaksanaan tugas-tugas KPU Provinsi Maluku. Dalam aktivitas partisipasi masyarakat, pihaknya juga melakukan rapat koordinasi, rapat kerja, bimbingan teknis, dan juga konsolidasi regional, bukan hanya di Kota Ambon tapi juga melaksanakan untuk menggelorakan pelaksanaan pemilu 2024.

“Pertama kita mengadakan di Langgur, Piru, Pasanea dan Banda,” tutur Kubangun.

“Selanjutnya implementasi dari peraturan KPU tentang pencalonan perseorangan, peserta pemilihan umum, anggota dewan perwakilan daerah,” tutup Kubangun.

Gubernur Murad Buka Seminar Nasional A.M. Sangadji Jadi Pahlawan Nasional

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail membuka Seminar Nasional A.M. Sangadji Menuju Pahlawan Nasional, di Ambon, Rabu, (28/12/2022).

Ganjar Basuki Santoso (Kementerian Sosial RI), Wasino (Dosen Universitas Negeri Semarang), Agus Mulyana (Dekan Fakultas Pendidikan IPS. UPI Bandung), Rektor Unpatti Ambon M. J. Saptenno, Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin dan Rektor UKIM Ambon Hengky Hartharia, hadir sebagai narasumber.

Mengatasnamakan pemerintah daerah, Gubernur menyambut baik kegiatan seminar sebagai bukti komitmen pemerintah daerah untuk mendirikan A.M. Sangadji menjadi pahlawan nasional. Ia berharap, pelaksanaan seminar menghasilkan pemikiran-pemikiran brilian dari para narasumber dalam menghasilkan rekomendasi terbaik.

“Saya sangat berkeyakinan bahwa niat baik keluarga besar A.M Sangaji didukung penuh oleh pemerintah daerah beserta seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat. insya Allah dengan ridho Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, pada tahun 2023 Indonesia memiliki tambahan pahlawan nasional yaitu A.M. Sangadji,” kata Gubernur.

Kepala daerah lalu menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar A.M. Sangadji yang berada di Kalimantan Timur, Kepulauan Riau maupun di Maluku terutama di Negeri Rohomuni yang sejak awal terlibat dalam proses A.M Sangadji sebagai pahlawan nasional.

“Serta kepada semua pihak dan tim peneliti yang telah bekerja keras mengumpulkan penggalan cerita, menjadi dokumen berharga dalam proses pengusulan A.M. Sangaji sebagai pahlawan nasional Indonesia,” ujar Gubernur.

Pembukaan seminar dihadiri mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, Rektor Unpatti Ambon, M. J. Saptenno, Sekda Maluku Sadali Ie dan undangan lainnya.

Buka Konferensi Luar Biasa PWI Maluku, Ini Harapan Gubernur Murad Ismail

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku, menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa di Ambon Rabu, (28/12/2022). Konferensi yang bertujuan untuk memilih ketua dan pengurus organisasi yang baru itu, dibuka pelaksanaannya oleh Gubernur Maluku Murad Ismail.

Pembukaan konferensi dihadiri Ketua PWI Pusat Attal. S. Depari dan Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Ganni Otto, Sekda Maluku Sadali Ie dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, PWI Provinsi Maluku merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah yang perlu terus didukung dalam upaya membentuk pola pikir masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang dan sesuai fakta, sehingga ikut menciptakan stabilitas pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya berharap, agar PWI Provinsi Maluku tetap menjaga profesionalitas kewartawanan melalui peningkatan kapasitas dan uji kompetensi, memegang teguh kode etik jurnalistik, sehingga penyajian berita dapat bersifat independen akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk,” harap Gubernur.

Tak hanya itu, mantan Dankor Brimob Polri ini juga mengharapkan konferensi yang berlangsung saat ini, dapat memilih Ketua dan Pengurus PWI Provinsi Maluku yang baru dan memiliki gagasan besar dalam mengembangkan organisasi serta dianggap mampu mengkonsolidasikan serta mengakomodir seluruh kepentingan anggota

Gubernur Murad Tutup Lomba Vocal Group Lagu Natal 2022

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Berlangsung selama seminggu, Lomba Vokal Group Lagu-Lagu Natal 2022 dengan tema “Donci Kajadiang” untuk memeriahkan perayaan Natal tahun ini, resmi ditutup oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, di Gedung Islamic Center, Selasa, (27/12/2022).

Glory Five meraih juara I diantara 11 group finalis lainnya dengan raihan nilai 241,5. Disusul group Aroma (Nilai 234) dan Majesty (Nilai 232,5) sebagai juara III. Sedangkan juara harapan I diraih Kasper (Nilai 225,3), harapan II oleh Dinas Pariwisata Provmal (Nilai 220,5) dan New Israel dengan jumlah nilai sebanyak 215,7 mendapat juara harapan III.

Pengumuman keenam kategori juara ini berdasarkan SK Dewan Juri Nomor 02/Donci Kajadiang/12/2022. Ketiga dewan juri yang memberikan penilaian atas nama Ronny Lopies, Butje Tomuluweng dan Cliff Leiwakabessy.

Mengatasnamakan pemerintah daerah, Gubernur Maluku Murad Ismail merasa bahagia karena rangkaian kegiatan Donci Kajadiang 2022 dapat berjalan baik dan lancar, berkat kerjasama serta dukungan berbagai pihak khususnya panitia pelaksana.

“Semoga semua karya kita bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Esa, dan berguna untuk membangun peradaban umat dan bangsa ini kedepan,” kata Gubernur.

Gubernur berpesan kepada para pemenang untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan. Sedangkan peserta yang belum mendapat juara untuk tidak kecewa dan berkecil hati. Mengingat, apapun hasil yang diperoleh, wajib mengucap syukur karena telah berusaha tampil maksimal.

Sebagai informasi, pada babak penyisihan lomba, diikuti 22 group. Pada lomba ini, puluhan group memperebutkan piala tetap Gubernur Maluku.

Lomba itu juga sebagai salah satu program untuk mendukung dan mengimplementasikan Kota Ambon sebagai kota musik, sedangkan makna “Donci Kajadiang” sebagai tema lomba. yakni persaudaraan dan cinta kasih karena Natal merupakan wujud dari cinta kasih Allah melalui kelahiran Yesus sebagai Juru Selamat umat manusia.

Turut hadir, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Sekda Maluku Sadali Ie dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov, Pj. Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon dan undangan lainnya.

Gubernur Lepas Ekspor Ikan Tuna Maluku 40 Ton ke Vietnam dan Thailand

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail melepas ekspor 40 Ton Ikan Tuna Maluku milik PT. Harta Samudera ke Vietnam dan Thailand. Kemasan Frozen Tuna Fillet (Tuna Beku) seberat 15 ton di ekspor ke kota terbesar di Vietnam dekat delta Sungai Mekong, yakni Kota Ho Chi Min dengan mahar senilai USD 100.000, dan 25 ton Ikan Tuna Ekor Kuning Beku di ekspor ke kawasan industri Lat Krabang di Thailand, senilai USD 200.000.

Kedua Direct Export komoditas perikanan Maluku ini, dilepas bersamaan dengan komoditas pertanian dan kehutanan sebanyak dua kontainer, yang berlangsung di pelabuhan Kantor Terminal Petikemas TPK. Ambon, Selasa, (27/12/2022).

Kegiatan ekspor menggunakan kontainer 40 Fit.

Turut hadir mendampingi Gubernur pada pelepesan ekspor, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latief, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, Sekda Maluku Sadali Ie, Ketua TGPP Maluku Hadi Basalama dan sejumlah pimpinan BUMN/BUMD.

Gubernur dikesempatan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PT. Pelindo dan pihak terkait, sebagai bentuk sinergitas yang baik sehingga keinginan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku melalui peningkatan ekspor komunitas unggulan terutama sektor kelautan dan perikanan dapat diwujudkan.

Selain itu, mengenai peresmian Maluku Inovation (MI) Export Center dan Direct Export, kepala daerah menegaskan, tidak merupakan kegiatan seremonial yang dilakukan hanya pada saat ini saja, tetapi harus terus berkelanjutan untuk waktu mendatang, upaya percepatan hilirisasi komoditi ekspor unggulan, dengan dukungan kehadiran investor lokal maupun mancanegara untuk berinvestasi di Maluku.

“Saya berharap agar Direct Export semacam ini dapat juga dilaksanakan melalui pintu keluar lainnya seperti Kota Tual dan Dobo. Untuk itu, Gubernur berharap PT. Pelindo mendukung kesiapan infrastruktur bongkar muat pada pelabuhan-pelabuhan dimaksud. Saya minta para Bupati-Walikota segera mengambil peran sesuai kewenangannya, guna mewujudkan Direct Export pada masing-masing wilayah,” tegas Gubernur.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalama menerangkan, peresmian Maluku Inovation (MI) Export Center dan Direct Export ini, merupakan tindak lanjut dari rapat dalam rangka percepatan peningkatan ekspor Maluku.

“MI Export Center bertujuan untuk menciptakan gerakan percepatan pelayanan dari seluruh OPD, sehingga memberikan iklim usaha dan inovasi yang kondusif bagi para eksportir dan pengusaha terkait SKA Disperindag, PEB, Bea Cukai, HC Karantina Perikanan dan Pertanian, OSS-PTSP dan JOB Slipp (Kartu Eksport),” kata Hadi.

Sebagai informasi, selain kegiatan ekspor Ikan Tuna ke Vietnam dan Thailand, Gubernur juga meresmikan Rumah Kurasi UMKM untuk membantu produk UMKM yang akan di standar dari sisi kualitas dan desainnya untuk kepentingan eksport. Rumah kurasi ini difasilitasi oleh BI, OJK Dinas Koperasi, Disperindag dan Dinas PTSP.

Daniel Toto Sebut Kinerja KPK di Tanah Papua Masih Jauh dari Harapan

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Provinsi Papua, Daniel Toto menilai walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka, namun kinerja lembaga antirasuah itu masih jauh dari harapan. Ia mendesak KPK untuk segera melayangkan panggilan ketiga kepada orang nomor satu Papua itu, dan Lukas harus dinonaktifkan dari semua kegiatan pemerintahan.

“Kinerja KPK masih jauh dari harapan. Walaupun Lukas Enembe sudah tersangka, dan sudah dua kali KPK panggil Lukas. Kalau tersangka itu, dia (Lukas Enembe) harus dinonaktifkan dari semua kegiatan-kegiatan pemerintahan walaupun (dugaan korupsinya) belum inkrah. Atau kalau nunggu inkrah dulu, ya kalau begitu, (KPK terbitkan surat) panggilan ketiga,’’ kata di Jayapura, Minggu (25/12/2022).

Daniel yang juga mantan Anggota DPR Kabupaten Jayapura, menyatakan jika membiarkan seorang pejabat daerah yang sudah diberi label tersangka, apalagi tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan keuangan negara untuk tetap melakukan aktivitas pemerintahan, adalah hal yang aneh, karena tersangka bisa menghambat penyelidikan KPK.

“Kata Mendagri karena belum inkrah dia (Lukas Enembe) tetap sah sebagai Gubernur Papua, ada apa dengan Mendagri lagi? Membiarkan orang yang sudah dianggap menyalahgunakan keuangan daerah termasuk dana Otsus, tapi dibiarkan? Masyarakat Papua mengharapkan transparansi, negara (KPK) betul-betul bekerja itu tidak tebang pilih. Banyak (oknum pejabat daerah) yang sudah meringkuk di tahanan, terus kenapa yang ini (Lukas Enembe) masih melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,” tanya Daniel yang wilayah adatnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi ini.

Desakan untuk menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan gubernur sempat ramai diutarakan sejumlah tokoh Papua pada medio Oktober 2022 lalu. Menyikapi desakan itu, Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan, status hukum Lukas Enembe masih belum inkrah. Dari sisi aturan, dengan keadaan yang ada, Lukas Enembe punya kewenangan untuk bisa lakukan apa saja sepanjang proses hukum belum ditindaklanjuti. (Kompas.com, 28 Oktober 2022).

Daniel Toto khawatir, jika Lukas Enembe tetap memimpin urusan pemerintahan di Papua, Lukas dengan kewenangan yang ada bisa mengerahkan jajaran di bawahnya untuk membantu dirinya.

“KPK tidak boleh membiarkan itu berlarut-larut. Jangan terus ke gubernur, bawahannya juga harus diperiksa karena ini satu mata rantai yang bekerja sama untuk bagaimana melakukan penggunaan anggaran secara sah atau tidak sah, ini satu mata rantai. Jadi mesti yang di bawahnya diperiksa juga,” tandasnya.

Daniel juga mendesak kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe seyogyanya dapat dituntaskan sesegera mungkin dengan melakukan panggilan ketiga dan menahan Lukas. Jika terus diulur, Daniel khawatir akan ada intervensi dari partai-partai politik (parpol) untuk kepentingan Pemilu 2024. Bisa saja, parpol memanfaatkan kasus Lukas untuk melakukan bargaining politik untuk pemenangan kader-kadernya ke kursi legislatif maupun Pilkada.

“Kita akan memasuki tahun baru, itu kita masuk situasi politik akan berubah. Partai-partai politik akan bermain di wilayah itu. Itu justru akan menghambat semua proses ini, itu sudah pasti. Oleh sebab itu, KPK harus membuat sesuatu dengan adanya kasus penyalahgunaan keuangan negara, harus menyampaikan kepada pubik, sudah melakukan panggilan ketiga dan lakukan penahanan,” ungkapnya.

Dijelaskan Daniel, kegembiraannya karena KPK juga sudah mulai menelisik penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Menurut Daniel, Gubernur Papua selaku Kepala Pemerintahan di Bumi Cenderawasih ini patut diperiksa keterkaitannya dengan banyaknya keluhan masyarakat Papua seputar penyelenggaraan PON Papua yang masih menyisakan sejumlah persoalan. KPK diimbau menambah jumlah personelnya untuk menangani kasus penyalanggunaan uang negara di Papua.

“Itu pengelolaan dana PON, habis berapa banyak. Kalau memang dana PON terjadi penyelewengan, KPK silahkan periksa, ini bukan uang kecil. KPK punya jaringan banyak, dia tahu siapa yang miliki hotel dimana, aset tanah dimana, kan mereka tahu juga. Siapa yang menangani kasus di PON, siapa yang menangani pelaksanaan dana Otsus dan lain-lain. Jadi, KPK mesti menambah personel, supaya bisa lebih fokus menangani kasus demi kasus. Jangan personel yang sama tangani yang ini belum selesai, pindah tangani yang satu, ujung-ujungnya tidak beres semua,”tegasnya.

Daniel kembali meminta KPK untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus penyalahgunaan uang negara di tanah Papua.

“Sekali lagi sebelum tahun baru, KPK secara tegas untuk menetapkan atau mengeluarkan surat panggilan ketiga kepada Gubernur Papua sebagai tersangka. Itu proses hukum harus jalan, terkait dengan pemeriksaan atau penahanan dan seterusnya. Kalau dia (Lukas Enembe) sudah ditahan, konsekuensinya harus ada pemeriksaan. Kalau dia masih sakit, periksa di rumah, kalau undang-undang menjamin periksa di rumah dengan tidak menunggu. Itu yang kira-kira masyarakat Papua menunggu,”pungkasnya.

Petani Sarmi Harapkan Otsus Jilid Jangan Korupsi Lagi

Penulis
redaksi.MN
-
0

Jayapura, MALUKU.News – Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat aktif tidak hanya terjadi di wilayah Papua, tetapi hampir di seantero NKRI. Tetapi untuk kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe yang masih aktif menjabat ini, boleh dibilang unik.

Terbilang unik, karena Lukas yang sudah tiga bulan lebih ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih bisa menghirup udara bebas di istana pribadinya di Koya Tengah, Kota Jayapura.

Padahal, mengutip news.detik.com tanggal 6 Oktober 2022, status Lukas sebagai tersangka bukan baru kali ini saja. Enembe yang berasal dari Papua Pegunungan ini, sebelumnya pernah menjadi tersangka Pilkada Tolikara pada 2017, diperiksa dalam kasus penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua pada tahun yang sama, dan diperiksa atas dugaan dana beasiswa Papua tahun 2016.

Bahkan yang paling miris adalah adanya indikasi dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan Enembe menyetorkan uang senilai Rp 560 miliar ke kasino di luar negeri.

Ayub Yunus Firtar, seorang petani kelahiran Kabupaten Sarmi, di Jayapura, Sabtu (24/12/2022) ketika ditanya apa harapannya untuk Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II, berharap tidak terjadi korupsi lagi.

“Jangan ada korupsi lagi. Yang kami harapkan adalah Otsus Jilid II, bukan kecewa jilid dua,” ujarnya.

Pernyataan Ayub yang juga Ketua Bidang Pertanian Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov DPP Provinsi Papua (IKKBP) seakan merangkum suara hati orang-orang kecil di kampungnya.

Ayub adalah satu dari jutaan Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi sasaran penerima manfaat dana Otsus Papua.

Suara Ayub dan para petani yang bergabung di dalam IKKBP memang tidaklah se-sexy suara tim penasehat hukum Lukas Enembe yang sekali bicara bisa dirilis puluhan media massa berhari-hari. Tapi keberpihakan Ayub dan kawan-kawannya dalam persoalan korupsi di tanah Papua, sangat jelas, tanpa tedeng aling-aling.

“Kami mendukung pihak KPK. Jika korupsi tidak diberantas dampaknya nanti kita rakyat kecil yang menderita. Harusnya uang (Otsus) dekat sama kita, karena dengan hal-hal begini (korupsi), uangnya jadi menjauh dari kita,” tegasnya.

Dijelaskan Ayub, ‘Jauh’ dan ‘dekat’ yang dimaksudkan adalah tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian Otsus, yaitu percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, khususnya OAP. Mereka menggantungkan harapannya kepada KPK agar kesejahteraan itu bisa segera ‘dekat’.

Ayub punya deskripsi yang lebih konkret dan sederhana tentang kesejahteraan, yaitu tersedianya lapangan kerja yang memberikan mereka penghasilan sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup.

“(Mampu memenuhi) kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, ada biaya untuk anak sekolah dan lain-lain sebagainya, termasuk biaya kesehatan,” bebernya.

Kepada Kroni-Kroni Lukas Enembe, Tokoh Perempuan Keerom ini Minta KPK Segera Tangkap!!!

Penulis
redaksi.MN
-
0

Keerom, MALUKU.News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang gencar-gencarnya mendalami berbagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Lukas yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, kini sedang ditelisik keterlibatannya oleh lembaga antirasuah itu dalam penyalahgunaan dana operasional pimpinan serta pengelolaan dana Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua.

Mengamati perkembangan kasus Lukas Enembe tersebut, tokoh perempuan dari Kabupaten Keerom, Ida Sokoy di Arso, Kamis (22/12/2022) menyatakan, Gubernur Papua itu tentu tidak bertindak sendirian.

“Tetapi patut diduga, Ia dibantu oleh kroni-kroninya yang duduk di posisi-posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif. Mereka memberikan kontribusi dalam kesalahan yang dibuat Lukas,” katanya.

“Tangkap! Yang bekerja kan kroni-kroninya, bukan Bapak Lukas. Biar bisa memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat yang lain,” katanya lagi.

Sokoy yg juga Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Papua mengapresasi dan mendukung langkah-langkah KPK terhadap Lukas Enembe. karena korupsi bisa dikurangi. KPK tidak akan gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka, jika tidak didukung bukti-bukti yang kuat.

“KPK bukan orang-orang sembarangan. Mereka juga akan berhadapan dengan hukum kalau tangkap orang sembarangan,”tegasnya.

Sokoy meminta Gubernur Lukas Enembe, agar berani tampil di depan umum dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Bukan melemparkan opini-opini bahwa dirinya benar, tapi sambil bersembunyi.

“Kalau (Lukas) mau menyatakan kebenaran, bahwa tidak ada penyimpangan dalam kepemimpinannya, nyatakan di depan umum, supaya namanya kan jadi baik. Tapi kalau sembunyi begini, apa yang engkau dapat. Orang benar itu berani, orang salah itu bersembunyi, itu saja. Takut karena salah, ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti yang benar itu KPK,” tandasnya.

Sokoy berharap, Lukas sebagai pemimpin besar sebaiknya berjiwa besar, berani mengakui kesalahan. Lukas harus menjadi contoh untuk para pemimpin Papua ke depan, bahwa jika ingin menjadi pemimpin besar, tapi jiwanya jangan kerdil.

“Kami tidak mau, nanti seluruh tokoh-tokoh (Papua) dicap, modelnya seperti itu,” kesalnya.

Sokoy juga setuju selama Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu bergulir, pengawasan sangat lemah. Dan menyarankan agar sistem pengawasan dibenahi secara sungguh-sungguh.

“Pemerintah agar membentuk tim pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik, sampai ke kampung-kampung. Libatkan juga tokoh-tokoh adat, gereja, dan tokoh perempuan,” pungkasnya.

Unpatti MoU Riset Ilmiah Dengan Marine Technology Cooperation Research Center

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menandatangani nota kesepahaman riset ilmiah bidang kelautan dan perikanan serta bencana laut dan pesisir dengan Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) Korea-Indonesia.

“Kerja sama dilakukan untuk program akademik dan ilmiah bidang ilmu kelautan dan perikanan, bencana laut dan pesisir, penginderaan jauh dan informasi geospasial,” kata Rektor Unpatti Ambon, Martinus J. Sapteno, di Ambon, Kamis (22/12/2022).

Ia membenarkan nota kesepahaman itu telah ditandatanganinya bersama dengan Direktur MTCRC Dr. Hansan Park dan Ivonne M. Radjawane, disaksikan langsung oleh Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ikram Malan Sangadji, di Jakarta pada 19 Desember 2022.

MTCRC Korea-Indonesia adalah pusat penelitian bersama Teknologi kelautan antara Korea yang diwakili oleh Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) atas nama Ministry of Oceans and Fisheries (MOF), dan Indonesia diwakili Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kemenko Marves.

Pendirian MTCRC bertujuan untuk memperkuat dan mempromosikan kerja sama praktis di bidang ilmu dan teknologi kelautan antara kedua negara.

Rektor menyambut gembira kerja sama itu dan berharap perguruan tinggi yang dipimpinnya dapat berkontribusi dalam pengembangan kelautan dan perikanan di Maluku.

“Maluku memiliki sumber daya kelautan yang berlimpah namun pengelolaannya terkendala dengan sumber dana maupun infrastruktur. “Dengan penandatangan kesepahaman ini diharapkan dapat berdampak menghasilkan berbagai riset bidang kelautan dan perikanan dari Maluku,” katanya.

Apalagi menurutnya, Korea merupakan salah satu negara yang sangat maju dan cepat dalam pengembangan teknologi, sehingga diharapkan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani berbagai penelitian dapat terlaksana dengan cepat sehingga berdampak menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Maluku.

Direktur MTCRC Korea Hansan Park menegaskan, lembaga yang dipimpinnya memiliki kesamaan minat dengan Unpatti di bidang kelautan dan berbagi visi yang sama untuk mengembangkan sektor Maritim Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik.

“Selain proyek satelit, Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam dan bernilai ekonomi tinggi. Kami sangat mempertimbangkan menggandeng Unpatti sebagai institusi pendidikan di Maluku menjadi salah satu mitra kami untuk menciptakan kolaborasi dan kerjasama menguntungkan bagi kedua negara, khususnya untuk peningkatan kapasitas Maluku di bidang kemaritiman,” ujarnya.

Kerjasama antara kedua belah pihak diharapkan dapat berkembang dengan baik dan mendukung pembangunan sektor maritim untuk kedua negara.

Direktur MTCRC Indonesia Ivonne M. Radjawane menyatakan, MTCRC aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan perguruan tinggi, guna mendukung kerja sama Indonesia-Korea di bidang kemaritiman.

“Melalui kesepakatan kerjasama ini langkah konkrit juga akan dilakukan untuk membantu memajukan kerjasama yang akan bermanfaat bagi MTCRC dan Unpatti,” katanya.

Melalui kesepakatan itu kedua belah pihak berharap dapat memperkuat dan berbagi ide kolaborasi pada beberapa topik akademik dan penelitian, seperti ilmu kelautan dan perikanan, oseanografi, ilmu bumi, bencana laut dan pesisir, penginderaan jauh, informasi geospasial, dan isu-isu lainnya untuk mempromosikan Ilmu dan teknologi kelautan yang akan bermanfaat bagi kerjasama bilateral Indonesia-Korea melalui Unpati dan MTCRC.

Sedangkan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves, Ikram Malan berharap kedua belah pihak dapat bersama-sama memperkuat kolaborasi strategis sehingga beberapa riset di wilayah timur Indonesia dapat dikerjasamakan termasuk peningkatan kapasitas.

1...204205206...283Halaman 205 dari 283