Beranda blog Halaman 206

Aris Kreutha Sebut Pengawasan Jadi Kunci Keberhasilan Otsus Jilid II

0

Jayapura, MALUKU.News – Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha mengatakan sejauh ini pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meski sudah dikucurkan banyak dana. Salah satu sebabnya adalah tingginya kasus korupsi.

Aktivis senior Papua yang biasa disapa Akre meminta Pemerintah agar sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua harus lebih ditingkatkan dan menaruh harapan penuh pada Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden RI untuk menata ulang sistem pengawasan dimaksud, khususnya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II.

“Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden (Badan Pengarah Papua) ini, mungkin bisa (lakukan) pengawasan lebih melekat. Kalau seandainya dana (Otsus) ratusan triliun yang sejak pertama awal turun, kalau digunakan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, pasti rakyat sudah maju,” ungkapnya di Jayapura, Rabu (21/12/2022).

Dijelasan Akre, lemahnya pengawasan memberi peluang kepada oknum-oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri. Jika pengawasan sudah dibenahi secara sungguh-sungguh, niscaya dana Otsus Jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.

“Jadi pengawasan itu hal yang paling penting, saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden ini sebagai ketua, mudah-mudahan pengawasan itu terus, sampai turun di tingkat kabupaten/kota. Jadi, Badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana Otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan,” tandasnya.

Menurut Akre, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat di beberapa kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu adalah indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.

“Kami dari aktivis mungkin minta bagaimana supaya ada kerja sama dari Pak Lukas Enembe (Gubernur Papua) sendiri untuk mempertanggungjawabkan itu secara gentle di depan KPK. Itu harapan kami semua. Bagaimanapun juga, korupsi ini harus diberantas apalagi di Papua. Ini uang triliunan rupiah diturunkan dari Jakarta datang di Papua, penggunaannya yang tidak bertanggung jawab, rakyat yang menderita,” Katanya.

“Akibat korupsi pembangunan manusia Papua sepanjang Otsus Papua bergulir, boleh dibilang gagal. Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta, tapi yang lebih saya lihat dari satu sisi bahwa ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua. Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati. Ada hak-hak rakyat dikebiri, dikadalin, rakyat dibuat bingung. Terakhir, lempar tanggung jawab itu ke Jakarta, ini kan kurang profesional. Ini fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus,” katanya menambahkan.

Ketum Laskar Pemuda Merah Putih Dukung KPK Usut Penggunaan Dana PON Papua

0

Jayapura, MALUKU.News – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua sudah satu tahun berlalu. Namun penggunaan dana PON disinyalir masih menyisakan masalah. Karena itu, Ketua Umum (Ketum) Laskar Pemuda Merah Putih Provinsi Papua, Rudi Samori menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik penggunaan dana PON tersebut.

“Bukan saya saja pribadi, tetapi seantero masyarakat Papua pada umumnya mereka sudah tahu bahwa dana yang digelontorkan untuk kegiatan PON di tanah Papua itu, sampai harinya telah selesai PON, masih banyak hal-hal yang belum diselesaikan,” ungkap Rudi di Jayapura, Selasa (20/12/2022).

Sebagaimana diberitakan, selain memeriksa dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, penegak hukum juga tengah mendalami dugaan korupsi dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana PON yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe.

Rudi menyebutkan, urusan pembiayaan PON yang menurutnya masih dikeluhkan masyarakat dan sempat muncul di media massa antara lain hak-hak relawan yang bertugas memperlancar kegiatan di berbagai arena PON ada yang belum terima, ada yang terima tapi kurang.

“Bahkan beberapa penginapan, hotel, juga sampai belakangan ini kami mendengar bahwa ada yang belum diselesaikan. Jadi, yang perlu kami pertanyakan, dana itu sebenarnya dikemanakan,” tanya Rudi.

Di wilayah Kabupaten Jayapura, Rudi pernah menyaksikan, usai PON ada kelompok warga pemilik hak ulayat yang melakukan pemalangan di venue olahraga hoki di Doyo Baru, Sentani.

“Itu sempat terjadi pemalangan di jalan oleh beberapa kepala suku dan Ondoafi masalah hak ulayat. Entah sudah diselesaikan atau belum, saya kurang tahu, karena saya tahu pemalangan di jalan itu sampai hari ini masih terjadi,” ungkap Rudi.

Dijelaskan Rudi, total APBN yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua adalah sebesar Rp 10,43 triliun untuk keperluan pembangunan infrastruktur baru, terutama sarana dan prasarana olahraga sejumlah cabang olahraga, dan juga untuk biaya pelaksanaan PON itu sendiri.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah berujar, dana APBN sebesar Rp10,43 triliun itu, penyalurannya dilakukan lewat berbagai skema, baik belanja langsung kementerian lembaga maupun transfer ke APBD Provinsi Papua. Pencairannya sudah dilakukan semenjak tahun 2018 hingga 2021,” katanya.

“Sebenarnya kalau sudah betul-betul diselesaikan atau belum, tolong Pemprov Papua buka ke publik, transparan ke masyarakat, biar masyarakat Papua ini tahu bahwa PON telah sukses di Provinsi Papua, lain-lainnya juga harus sukses termasuk pertanggung jawabanan penggunaan anggarannya,” katanya lagi.

Dengan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe itu, Rudi menilai Lukas sudah semakin terpojok.

Puluhan saksi yang dipanggil KPK tentu sudah mengungkap banyak indikasi-indikasi penyimpangan Lukas yang selama ini belum diketahui publik. Barang bukti juga sudah semakin banyak dikumpulkan lembaga antirasuah itu.

Maka, Rudi meminta Lukas, lebih baik kooperatif supaya kelak hukumannya bisa diringankan, daripada terus bertahan dan berkelit yang ujung-ujungnya hanya sekedar untuk mengulur waktu.

Gubernur Murad Lauching Gerai Baileo UMKM Maluku Di Bandara Pattimura

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail secara resmi melaunching Gerai Baileo UMKM Maluku di Bandara Pattimura Ambon, pada Selasa (20/12/2022), bertempat di Ruang Tunggu Lantai II, Bandar Udara Pattimura Ambon.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan Perbankan, BUMN/BUMD, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Pelaku UMKM, beserta unsur terkait lainnya.

Dalam laporannya Ketua TGPP Provinsi Maluku Basalamah menyampaikan ide dari pembangunan Gerai ini, dating dari pelaksanaan Maluku Baileo Exhibition dan Forum Investasi Februari lalu di Makassar, yang mana potensi produk Maluku terlihat sangat kompetitif dan cukup bersaing sehingga berdasarkan arahan Gubernur Maluku dan Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, yang diasistensi oleh Sekretaris Daerah Maluku, maka UMKM perlu dikembangkan, melalui pembangunan Gerai.

“Seluruh proses pembangunan gerai ini menggunakan dana Corporate Social Responsibility yang didukung oleh BNI dan Dirut Bank Maluku-Maluku Utara yang total anggarannya berkisar sekitar Rp.1 milyar, karena pelaku umkm itu adalah tanggung jawab pemerintah” ujar Basalamah.

Ia juga mengatakan seluruh proses pada gerai UMKM ini dikelola secara profesional, dimana ada 38 UMKM multiproduk yang berdasarkan uji coba dari bulan September telah mendapat omset lebih dari Rp.100juta, yang mana diharapkan nanti aksesibilitas penerbangan, dapat meningkatkan pengunjung dan mengangkat derajat dan ekonomi UMKM.

“Disini produk UMKM sudah ada ijin oss yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, dengan seluruh proses pelayanan investasi yang sudah memiliki iso 9001 dan 37001.” Tambahnya.

Ketua TGPP Promal ini juga mengatakan, bahwa sudah ada blueprint UMKM Maluku Satu Data, dan juga ada proses untuk mendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam bentuk gerai yang memanfaatkan dana PMK 134 sesuai arahan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang akan diserahkan secara simbolis dengan kurang lebih 120 spot gerai, yang berkualitas cukup baik.

“Diharapkan program ini bisa melahirkan spot-spot baru untuk UMKM Maluku yang mana apa yang diharapkan Gubernur Maluku bisa diwujudkan bersama-sama seperti kata Gubernur kolaborasi itu menjadi penting.” Tutupnya.

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Maluku, mengatakan keberadaan gerai ini memberikan dampak terhadap pemberdayaan UMKM ke arah yang lebih profesional dalam mengembangkan usahanya, sebagai ajang promosi produk UMKM unggulan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Maluku, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta terciptanya jejaring Kerjasama antar umkm dengan BUMN/BUMD dan pengusaha besar.

“Saya mengajak para tamu undangan untuk singgah di gerai dan membeli oleh-oleh buat keluarga serta kerabat tercinta saat berangkat ke daerah lain.” Tambahnya.

Menutup sambutannya Gubernur Maluku Murad Ismail atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada PT. Angkasa Pura Bandar Udara Pattimura, PT. BNI, dan PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang telah mendukung serta memfasilitasi pembangunan gerai ini.

Dalam kesempatan tersebut juga turut diserahkan bantuan untuk Destinasi wisata Leti Moa, desa wisata Mamala, Morela dan Negeri Hila dengan total jumlah 120 gerai sumber pendanaan APBD Provinsi Maluku TA 2022 berupa penanganan dampak inflasi dan dana insentif daerah, Bantuan CSR 330 Juta yang diserahkan kepada koordinator gerai UMKM, dan Gerai Pariwisata dalam rangka penguatan kapasitas pelaku usaha UMKM dan Ekonomi Kreatid pada lokasi Destinasi Wisata Hunimua, Desa Wisata Namalatu, Desa Wisata Mamala, Morela, Namalatu, Desa Hila.

Widya Pratiwi Buka Bimtek Pencegahan Stunting

0

Ambon, MALUKU.News – Ketua TP PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Parenting, Widya Pratiwi Murad Ismail membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan Stunting melalui Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluargga di Aula kantor BKSDM Provinsi Maluku, Selasa (20/12/2022).

Hadir dalam acara pembukaan, Pj. Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Kepala BKSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman, Ketua TP PKK Kota Ambom, Lisa Wattimena Ambon, Kepala Ojk Provinsi Maluku, Perwakilan Bank Indonesia, para Pengurus PKK Provinsi dan Kota Ambon.

Bimtek diikuti sebanyakb 150 peserta dari kalangan ibu.

Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi dalam arahannya menyampaikan, selaku Ketua TP-PKK sekligus Dura Perangi Stunting menyambut baik kegitan pembinaan teknis Pencegahan Stunting Melalui Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluargga.

Isteri Gubernur ini berharap para peserta mengikuti bimbingan yang diberikan Narasumber dengan agar para dapat memahami dan mengaplikasikan di kehidupan sehari -hari demi menunjang Ekonomi keluargganya.

“Saya harapkan kepada para ibu -Ibu atau peserta Bimtek dapat mengikuti kegitan ini dengan serius agar ilmu yang di dapat hari ini bisa menjadi bekal untu membuka usaha demi menambah kesejahteraan perekonomian keluarganya.

Karena Semangat kita adalahb bersama untuk bagaimana menekan angka stunting tidak tambah tapi menurunkan agka stanting,” tandas Widya.

Sementara itu, PJ. Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, stunting merupakan isu strategis yang penting, bukan saja di Provinsi Maluku, tetapi secara nasional, dimana bapak Presiden RI Joko Widodo telah menganggap ini sebagai kebijakan strategis untuk ditindaklanjuti oleh seluruh komponen warga bangsa ini, termasuk Pemerintah Daerah.

“Untuk itu, pencegahan dan penurunan stunting mesti kita fokuskan melalui pembinaan keluarga, karena keluargalah yang akan dapat membantu kita untuk menurunkan angka Stunting itu sendiri, karena peran keluarga, sangat penting khususnya para ibu-ibu karena ibu-ibu punya tanggung jawab untuk merawat memelihara bayi, bukan saja setelah dilahirkan tetapi pada saat masih dalam kandungan bahkan sampai 1000 hari pertama kehidupan,” imbaunya.

Dijelaskan, saat ini Pemerintah Kota Ambon tengah berupaya untuk melakukan sosialisasi pembinaan bimbingan kepada keluarga-keluarga melalui peran ibu-ibu agar dapat membantu dalam mengupayakan pencegahan dan menurunkan angka stanting di Kota Ambon.

“Dapat kami laporkan kepada ibu ketua tim penggerak PKK khusus Kota Ambon sendiri kami masih memiliki angka frekuensi stunting yang cukup tinggi. Hasil survei tahun 2021 Kota Ambon masih ada di angka 21,8.
Untuk dapat menurunkan angka stunting ini, kami komitmen melakukan percepatan penurunan secara holistik integratif tematik dan spasial serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi Sinergi dan sinkronisasi di antara desa kelurahan,” tadasnya.

Sadali Le Resmi Jabat Sekda Maluku

0

Ambon, MALUKU.News – Ir. Sadali Ie, M.Si, akhirnya resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022) di Aula !antai VII Kantor Gubernur Maluku.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini diambil sumpah dan dilantik oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 145/TPA Tahun 2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Makuku.
Sebelumnya, jabatan definitif Sekda Provinsi Maluku kosong sejak Juli 2021.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku, dimana rotasi kepemimpinan adalah sesuatu yang wajar dan alamiah di level organisasi manapun.

“Bahkan selaku umat beragama, kita percaya setiap pemimpin sudah ditetapkan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa sesuai waktu dan zaman-nya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan tiga hal penting. Pertama, tiga tugas utama seorang Sekda sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, yaitu membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif harus benar-benar menjadi fokus kerja kedepan.

“Dalam semangat kemitraan, saudara harus membangun relasi kerja yang sinergis dan harmonis dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Komunikasi ke-dalam dan keluar secara efektif dengan pemerintah pusat, antar pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten/kota dan stake holder lainnya,” ungkap Gubernur.

Kedua, tantangan kita bersama secara nasional adalah menghadapi ancaman krisis global dibidang ekonomi, energi, pangan dan kesehatan.
Terkait masalah ini, Gubernur meminta Sekda mengkoordinasikan secara efektif seluruh perangkat daerah untuk bekerja ekstra, kreatif dan inovatif guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi perayaan Ntal dan Tahun Baru.

“Capaian indikator kinerja seperti pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2022 sebesar 6,01 persen; tingkat kemiskinan yang turun signifikan menjadi 15,97 persen, pengangguran terbuka turun menjadi 6,88 persen dan angka indeks pembangunan manusia berada pada 70,22 point, telah mendorong maluku beralih ke kategori “tinggi”, setelah 12 tahun berada di kategori “sedang”. Semua itu harus kita pertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” kata Gubernur mengingatkan.

Mengakhiri sambutannya, terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap terpelihara dengan baik, mantan Dankor Brimob Polri ini mintakan agar terus membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan jajaran keamanan TNI/Polri.

Peringati Hari Ibu, TP PKK Gelar Parade Kebaya dan Kampanye Anti Kekerasan Perempuan

0

Ambon, MALUKU.News – Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad Ismail beserta pengurus, Ketua Bhayangkari Ketua Bhayangkari Daerah Maluku Ny Evi Latif beserta pengurus, Ketua Korcab IX Daerah Jalasenastri Armada III Ny. Widiya Said Latuconsina, Ketua Pia Ardhya Garini Cab.7/D.III Lanud Pattimura Ny Nota Tiopan Hutapea, Ketua Persit Chandra Kirana diwakili Isteri Danrem, Ny Maulana Ridwan, Ketua IAD wilayah Maluku Ny Edward Kaban, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, hadiri Parade Berkebaya dan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, bertempat di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Senin (19/12/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke 94 juga turut dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail, Sekda Maluku, Sadali Ie, Pj. Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Parade juga dihadiri Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran TP PKK, Dharma Wanita serta Organisasi Wanita yang ada di Kota Ambon.

Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad dalam sambutannya mengatakan, hakikat peringatan Hari Ibu setiap tahunnya merupakan suatu bentuk apresiasi tethadap seluruh perempuan di Indonesia, atas dedikasi dan kontribusi perempuan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

”Kegiatan peringatan Hari Ibu Tahun 2022 mengusung Tema ” Perempuan Berdaya Indonesia Maju” yang digelar untuk memaknai kembali semangat petempuan dalam mengambil peran dalam mengisi pembangunan sebagai bentuk pengakuan serta penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa,”ujarnya.

Pada peringatan hari ibu ke-94 ini, kata Widya, TP PKK Provinsi Maluku mengadakan kegiatan Parade Berkebaya dengan tujuan untuk mrmbudayakan dan mempertahankan serta melestarikan berkebaya untuk mengingatkan kita kembali bahwa kebaya merupakan warisan budaya tak benda milik Indonesia yang mengandung nilai filosofi tinggi.

Selain parade berkebaya di peringatan Hari Ibu ke-94 ini, TP PKK Provinsi Maluku juga, jelas Widya, mengkampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dimana kampanye anti kekerasan terhadap perempuan itu dilaksanakan setiap tahunnya di tanggal, 25 November -10 Desember dengan tema tahun ini, “Bersatu Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan”.

“Tentunya dengan harapan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan tahun 2022 ini, perempuan bersatu dalam upaya memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan, yang sampai saat ini masih menjadi tantangan kita bersama untuk sinergi dan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan ini,” harap isteri Gubernur Maluku ini.

Ia pun berharap, kegiatan- kegiatan yang dilakukan saat ini, kedepan akan dapat menginspirasi kaum perempuan dan generasi muda Indonesia untuk tetap mempertahankan warisan bidaya bangsa dan berjuang untuk bersatu melawan kekerasan terhadap perempuan.

Wagub Resmikan Gedung Gereja Maranatha Jemaat GPM Honitetu Klasis Kairatu

0

Piru, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, meresmikan penggunaan Gedung Gereja Maranatha Jemaat GPM Honitetu Klasis Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Minggu, (18/12/2022).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti didampingi Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM, Pdt. E.T. Maspaitella.Tahapan peresmian dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua MPH sinode GPM, Pdt. E.T. Maspaitella. Wagub dan isteri, Ibu Pdt, Beatrix Orno Soumeru, yang dilanjutka dengan ibadah bersama seluruh jemaat.

Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Wagub menyampaikan selamat atas peresmian gedung Gereja Maranatha jemaat GPM Honitetu. Hal ini membuktikan, bila jemaat dan Gereja Tuhan di Honitetu terus tumbuh dan semakin berkembanng.

“Atas nama Pemda Provinsi Maluku saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat pelayanan GPM yang telah melakukan tugas dan tanggung jawab pembinaan mental dan spiritual bagi warga jemaat GPM di wilayah Maluku dan Maluku Utara,” ungkap Wagub.

Saat ini, kata Wagub, Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya untuk mewujudkan visi pembangunan.

“Olehnya itu, saya mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk warga jemaat dan masyarakat Honitetu, untuk mendukung tugas dan tanggung jawab yang sementara pemerintah laksanakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku,” harap Wagub.

Wagub pada kesempatan itu, menyampakan, sekarang sudah menjelang Natal dan Tahun Baru, dimana ini waktu yang terindah dalam perjumpaan yang selalu akan menjadi kenagan manis untuk kita semua.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat merayakan sukacita Natal 25 Desember 2022 dan selamat memasuki Tahun bBaru 1 Januari 2023, semoga kasih dan kebahagian melingkupi kita semua, Tuhan memberkati,”tandas Wagub.

Turut meghadiri acara peresmian, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten SBB, D. J. De Fretes, S.Sos, Camat Ina Mosol, Ketua Badan Pekerja Klasis dari Seram Barat dan Klasis Kairatu, Barat, Ketua Majelis Jemaat se-Klasis Seram Barat, Ketua Majelis Jemaat Gereja Maranatha Pdt. Gwendy Mailissa, sejumlah tokoh agama.

Jelang Nataru BPOM Ambon Umumkan Hasil Intenfikasi Olahan Pangan

0

Ambon, MALUKU.News – Balai pengawasan obat dan makanan Kota Ambon kembali menggelar hasil intensifikasi pangan olahan menjelang Natal dan tahun Baru (Nataru) 2022-2023 di Provinsi Maluku.

Intensifikasi pengawasan pangan olahan sendiri dilakukan dalam 5 tahap, yang dimulai pada tanggal 01/12/2022 dan akan berakhir pada 05/12/2023.

Kegiatan tersebut, dilaksanakan dalam rangka guna memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk memastikan produk pangan di peredaran masyarakat aman dan bermutu.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon, Hermanto, S.Si, Apt, MPPM mengatakan, pelaksanaan intensifikasi pengawasan tersebut turut didampingi oleh Tim Satgas pangan, Tim koordinasi BPOM daerah dan Tim pengawasan bahan beredar diantaranya Disperindag Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Ambon.

“Adapun dalam pemeriksaan pada 128 fasilitas distribusi pangan olahan, ada 111 fasilitas yang memenuhi ketentuan dan 17 fasilitas tidak memenuhi ketentuan,”ujar Hermanto kepada media saat konferensi pers, di Aula BPOM Ambon, Senin (19/12/2022).

Sementara itu, dijelaskan Hermanto dari 64 fasilitas distribusi pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan terdapat 96 total item temuan, dimana ada sebanyak 2.537 kemasan dengan nilai Rp. 14.132.100

“Kepada 64 fasilitas tersebut diberikan sanksi administratif berupa pembinaan pada 10 fasilitas distribusi, sementara untuk produk olahan pangan yang tidak memenuhi ketentuan akan diberikan surat peringatan, kemudian dilakukan pemusnahan oleh pemilik fasilitas pangan olahan dan disaksikan petugas,”jelas Hermanto.

Hermanto menambahkan, BPOM akan terus melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan secara mandiri dan terpadu, bersama 5 lintas sektor terkait sampai dengan pada tanggal 05/12/2023.

“Dirinya juga menghimbau, kepada seluruh masyarakat maupun para stakeholder kami menghimbau agar terus melakukan CEK KLIK yaitu cek kemasan, label dan izin serta kadaluarsa sebelum membeli dan atau menggunakan produk pangan olahan dan makanan”.

Sementara itu, Jenis fasilitas yang diperiksa terdiri dari 15 distributor (24%), sisanya adalah 20 ritel modern (31%) dan 29 ritel tradisional (45%). Pangan kedaluwarsa yang ditemukan sebanyak 96 item (2.537 kemasan) dengan nilai Rp. 14.132.100

Untuk diketahui, berikut adalah jenis pangan kedulawarsa : Minuman ringan, biskuit, mie instan, minuman serbuk, makanan ringan, BTP, minuman berkarbonasi, wafer, susu, makaroni, bumbu, saus, sambal, kental manis, permen, sirup, kerupuk, kecap, sayur kaleng, yougurt.

Selain itu, Jenis pangan dengan temuan kadaluwarsa terbanyak, minuman ringan 1.087 kemasan, makanan ringan 284 kemasan, dan susu 157 kemasan.

Sedangkan untuk, Pangan Rusak (kemasan sobek/bocor) sebanyak 12 item (120 kemasan) dengan nilai Rp. 2.030.000 yaitu jenis pangan rusak, saus, makanan ringan, coklat, bihun, laksa, yougurt dan uht.

Widya Pratiwi Buka Monev Deseminasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon

0

Ambon, MALUKU.News – Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad, membuka resmi pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi (Monev) dan Desiminasi Percepatan Penurunan Stunting, di lantai V Kantor DPRD Maluku, Sabtu, (17/12/2022), yang diselenggarakan TP-PKK Kota Ambon.

Sebagai narasumber, Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa, yang menyamoaikan materi terntang kerangka pikir implementasi 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah. Sedangkan Kepala Bappeda Kota Ambon, Enrico, Rudolf Matitaputty menyampaikan tentang tindak lanjut rekomendasi monev percepatan penurunan Stunting di Kota Ambon.

Pada kesempatan itu, Widya Pratiwi selaku Duta Perangi Stunting (Parenting) Provinsi Maluku engatakan, salah satu tujuan pelaksanaan Monev adalah mengetahui intervensi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan serta melakukan rencana tindak lanjut penanganan Stunting yang tepat sasaran.

“Sebagai Ina Latu Maluku, saya mempunyai mimpi agar anak-anak Kota Ambon dapat tumbuh sehat, cerdas dan berkualitas, sehingga memiliki masa depan yang gemilang. Dan impian ini dapat terwujud ketika kita semua yang ada disini dapat melaksanakan tugas dan peran kita dengan baik,” kata Widya

Ia mengatakan, peran keluarga dalam tumbuh kembang anak, serta pembentukan karakter generasi bangsa, menempati posisi yang mendasar dan esensial. Sebab keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial, sehingga dimasa depan anak dapat tumbuh sehat baik jasmani, jiwa dan rohaninya.

“Kekuatan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat, dimana keluarga sejahtera dan berkualitas merupakan pondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan masa depan generasi kita,” katanya.

Isteri Gubernur ini mempunyai harapan, agar anak-anak Maluku termasuk anak-anak yang ada di Kota Ambon terbebas dari masalah Stunting.

Olehnya itu, ia telah menghimbau kepada seluruh TP-PKK di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku, agar menjadi garda terdepan dan berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan Stunting.

“Dari data yang ada, di Kota Ambon masih ada 510 anak yang terindikasi Stunting,” harapnya.

Saat ini, sambung Widya, selain pimpinan OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Ambon, tim pakar-pendamping keluarga, para Camat/ Lurah, para kepala desa-raja, semua kader KB dan tokoh agama, akan menjadi kekuatan besar untuk menyelesaikan permasalahan Stunting di Kota Ambon.

“Dari hasil Audit Kasus Stunting di kota Ambon, terlihat penyebab Stunting adalah masalah ekonomi, jumlah anggota keluarga dalam rumah yang terlalu banyak, rendahnya ASI Eksklusif, asupan gizi yang kurang baik, dan lingkungan yang tidak sehat,” terangnya.

Ditempat yang sama, Pj. Walikota Ambon Boedewin Wattimena menerangkan, untuk dapat mencegah dan menurunkan angka Stunting, maka peran keluarga sangatlah penting terutama peran ibu dalam menjaga serta merawat bayinya mulai dari dalam kandungan, hingga bayi itu berusia dua tahun atau yang lebih dikenal dengan istilah 1000 HPK seribu hari pertama kehidupan). Krena jika tidak diperhatiakn dengan baik, maka yang terjadi adalah bayi atau anak akan mengalami kekurangan gizi kronis, sehingga mempunyai dampak yang sangat besar di masa yang akan datang, karena akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktifitas anak.

“Untuk mewujudkan target yang diharapkan, sambung Wattimena, dibutuhkan koordinasi dan komitmen dari bidang kesehatan, pangan dan gizi serta lingkungan yang memadai yaitu sanitasi, jamban keluarga dan ketersediaan air bersih serta pola asuh balita,” terang Wattimena.

Pemkot Ambon, kata Wattimena, punya beberapa strategi yang perlu dioptimalkan dalam menurunkan angka Stunting, antara lain menurunkan prevalensi Stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

“Semua ini dilakukan agar anak-anak di Kota Ambon dapat tumbuh sehat dan cerdas serta memberi harapan yang baik akan masa depan mereka, sehingga Kota Ambon dan provinsi Maluku maupun bangsa Indonesia akan memiliki generasi akan datang yang berkualitas. Saya berharap agar kemitraan dan berbagai sinergi koordinasi lintas sektor yang telah dibina selama ini dapat terus dibina dan ditingkatkan,” harap Wattimena.

Kegiatan Monev dihadiri Kepala Bapedda Maluku Anton Lailossa, Kadis Ketahanan Pangan Maluku Luthfi Rumbia dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov, Pj. Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.

Sebagai informasi dalam kegiatan Monev ini, Widya bersama Ketua TP-PKK Kota Ambon, Ny. Lisa M. Wattimena, menyerahkan bantuan, diantaranya kepada perwakilan anak Stunting, kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2022 kepada penerima manfaat (Keluarga Benteng, Kecamatan Nusaniwe berupa paket sembako sebesar Rp. 30 juta), dan bantuan BKB KIT Stunting kepada Kelompok BKB.

TP-PKK – BAZNAS Maluku Teken Kerjasama tentang Penanggulangan Stunting

0

Ambon, MALUKU.News – TP-PKK Provinsi Maluku dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Maluku, menandatangani perjanjian kerjasama tentang penanggulangan Stunting, di lantai I Hotel The City, Sabtu, (17/12/2022).

MoU ini ditandangani Ketua TP-PKK Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad dan Plt. Ketua BAZNAS Provinsi Maluku, Arsal Rizal Tuasikal yang disaksikan Karo Kesra Setda Maluku, Aji Muhammad dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Maluku, Nita Sadali.

Perjanjian penandatanganan tersebut merupakan rangkaian dari sosialisasi zakat dan Stunting bagi penyuluh agama se-Pulau Ambon.

Widya dikesempatan itu menjelaskan, Stunting merupakan masalah global dan juga menjadi masalah yang harus diselesaikan karena tingkat prevalensinya tergolong tinggi.

“Berdasarkan laporan dari kabupaten/kota se-Maluku, dan juga kunjungan kami di berbagai desa dan dusun di Maluku. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras dari semua pihak dan stakeholder terkait bersama Duta Parenting, prevalensinya dari tahun 2019 sampai 2022 semakin menurun,” jelas Widya.

Ia menilai, penyelesaian masalah Stunting membutuhkan komitmen bersama dari lintas sektor termasuk BAZNAS Provinsi Maluku, karena kualitas anak Maluku yang mumpuni harus didukung oleh kualitas kesehatan yang terjamin.

Setelah penandatanganan ini, Widya berharap, BAZNAS Maluku dapat bersama-sama melakukan langkah strategis dalam rangka memerangi Stunting di Maluku.

“Sebagai Duta Parenting, selalu mendukung penuh penyelesaian masalah stunting dan menyatakan perang terhadap stunting. Saya menyampaikan terima kasih kepada BAZNAS Maluku, yang memiliki kepedulian memerangi Stunting sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” harap Widya.

Sementara itu, Plt. Ketua BAZNAS Provinsi Maluku, Arsal Rizal Tuasikal mengatakan, penandatanganan perjanjian kerjasama bukan hal yang baru karena BAZNAS memang menginstruksikan untuk bisa bekerja sama dengan semua stakeholder dalam memerangi Stunting. Mengingat, Maluku merupakan daerah kepulauan yang menjadikan rentang jangkauan gizi anak-anak semakin berat.

“Itulah kenapa kampanye yang dilakukan Bunda Widya untuk penanggulangan Stunting sudah menjadi niat kami dan alhamdulillah hari ini (Kerjasama) bisa terealisasi,” kata Tuasikal.

Dikatakan, BAZNAS dalam pelayanan penanggulangan Stunting bukan hanya untuk umat Islam saja, mereka melayani seluruh umat beragama. Masyarakat non muslim juga mendapat pelayanan prioritas yang sama seperti pelayanan yang diterima umat Islam.

“Terutama dalam situasi darurat seperti kebakaran pasar, bencana alam, tanggap darurat, perlakuannya sama,” tandas Tuasikal.