Jakarta, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Perum Bulog tentang Sinergi Pembinaan, Pengembangan dan Penyerapan Gabah atau Beras serta komoditas pertanian lainnya yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada Jumat (24/3/2023) bertempat di Kantor Pusat Perum Bulog Jl. Jenderal Gatot Subroto kav 49 Kuningan Jakarta Selatan.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini difasilitasi oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Hadi Basalamah yang turut hadir pada penandatangan kerjasama ini menyampaikan bahwa Mou ini merupakan implementasi dari arahan Bapak Presiden agar BULOG menyerap beras petani dimana Provinsi Maluku merupakan Provinsi Pertama di Indonesia yang melakukan kerjasama ini. Penandatangan MoU ini sebagai Langkah kongkrit Gubernur Maluku dalam memperjuangkan nasib petani dimana selama ini hasil produksi petani tidak diserap oleh Bulog dengan alasan kualitas yang rendah dan harga jual ditingkat petani diatas Harga Penetapan Pemerintah (HPP). Selain itu, Kerjasama ini juga upaya pengendalian inflasi khususnya beras dimana dalam beberapa bulan terakhir mengalami inflasi.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari Penandatangan MoU tersebut juga dilakukan penandatangan Rencana Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Dr. Ilham Tauda, SP. M.Si dan Pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara Saldi Aldryn.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Biro Hukum, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, serta para Direktur Perum Bulog.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Maluku, kami memberikan apresiasi dan menyambut baik kerja sama ini sebagai sebuah langkah kongkrit dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga pangan yang berdampak pada pengendalian inflasi.

Gubernur juga harapkan melalui kerjasama ini dapat meningkatkan hubungan kemitraan antara perum bulog dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam pembelian beras dan gabah para petani menuju swasembada pangan khususnya beras.

Sedangkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan BULOG sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang usaha logistik pangan berperan dalam menyerap gabah/beras berdasarkan Harga Acuan Pembelian (HAP) dengan syarat kualitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

Selain itu, BULOG juga melaksanakan penugasan pemerintah mengembangkan bisnis komersialnya sehingga BULOG sadar akan pentingnya perubuhan sehingga terus melakukan transformasi bisnis agar tetap eksis dan relevan dinamika perkembangan zaman.

Dirut BULOG beraharap Nota Kesepahaman ini dapat menjadi landasan bagi terwujudnya kerjasama yang produktif, harmonis dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP. M.Si yang dihubungi melalui telepon mengemukakan penandatangan Nota Kesepakatan bertujuan antara lain : 1) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku; 2) Menjamin pemasaran komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tukar petani di Provinsi Maluku; 3). Menjamin pasar dan saluran hasil serapan beras dan komoditi lainnya oleh BULOG dari petani lokal di Wilayah Provinsi Maluku; 4). Memperkuat peranan BULOG untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilisasi dan keterjangkauan harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi daerah; 5) Mendukung tugas-tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam intervensi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Penandatangan MoU ini sebagai Langkah konkrit Gubernur Maluku dalam memperjuangkan nasib petani dimana selama ini hasil produksi petani tidak diserap oleh Bulog dengan alasan kualitas yang rendah dan harga jual ditingkat petani di atas Harga Penetapan Pemerintah (HPP).

Selain itu, Kerjasama ini juga upaya pengendalian inflasi khususnya beras dimana dalam beberapa bulan terakhir mengalami inflasi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan harga gabah/beras saat ini telah naik dimana Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasiona Republik Indonesia Nomor 62/KS.03.03/K/3/2023 Tentang fleksibilitas harga gabah atau beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah.

Dalam aturan tersebut disebutkan jika tujuan penetapan felksibiltas harga gabah atau beras ini dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah atau CBP yang berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 11 Maret 2023 dengan harga sebagai berikut : Gabah Kering Panen di Petani Rp. 5.000/kg; Gabah Kering Giling di Penggilingan Rp 6.200/kg; Gabah Kering Giling di gudang Perum BULOG Rp 6.300/kg dan Beras di gudang Perum BULOG Rp 9.950/kg.

Aturan tersebut juga mengatur pembayaran selisih yang akan diganti pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas harga gabah atau beras ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras.

Ambon, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Unaudited TA 2022 Pemerintah Provinsi Maluku kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (20/3/2023).  Laporan Keuangan tersebut diterima langsung Kepala BPK Perwakilan Maluku, Yunaedi.

Turut mendampingi Wagub saat penyerahan LK, Seretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Setda Maluku, Zulkifli Anwar dan Plt. Kepala Inspektorat Maluku.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA. 2022 Pemerintah Provinsi Maluku, yang nantinya akan diikuti dengan pelaksanaan audit atau pemeriksaan oleh Tim Audit BPK Perwakilan Maluku.

“Dari pihak Pemda, hal ini merupakan wujud kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang, tetapi juga merupakan wujud pernyataan pertanggungjawaban Pemda dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Wagub juga mengucapkan terimakasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerjasama yang baik selama ini dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, dan juga atas penilaian dan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Maluku dalam 3 tahun terakhir.

“Kami mengakui pemberian Opini WTP belum membuat kami berpuas diri, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan LK ataupun dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang harus kami perbaiki dan tindak lanjuti sesuai temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Akan tetapi pemberian WTP ini menjadi motivasi untuk terus selalu melakukan peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada Pemda Daerah Provinsi Maluku,”terang Wagub.

Ambon, Maluku.news – Untuk memberikan gambaran tentang pelayanan yang baik secara administrasi maupun profesionalitas kerja, Biro Umum Setda Maluku menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pelayanan Pimpinan Lingkup Biro Umum Setda Maluku Tahun 2023, di lantai 6 Kantor Gubernur, Senin, 20 Maret 2023.

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Natanhiel Orno, didampingi Widyaiswara BPSDM Provinsi Maluku Halima Ternate dan Kabag Tata Usaha Biro Umum, Edwin Tuarlela itu, melibatkan 77 peserta terdiri dari staf ruang Gubernur / kediaman, ruang Wakil Gubernur / kediaman, ruang Sekda, ruang asisten I/II/III, ruang staf ahli, ruang VIP Room dan staf rumah tangga.

Di kesempatan ini, Wagub Orno berbicara tentang kesejahteraan ASN dan honorer yang bekerja di bidang pelayanan pimpinan.
Umumnya, kata Wagub, para staf di bidang ini mengerjakan kegiatan administrasi pemerintahan. Ruang lingkup kerjanya mulai dari mengarsip surat, melayani jamuan makan tamu daerah dan tugas-tugas lain yang bersifat rutin. Mereka juga selalu berada di dekat atasannya dan ikut kemana pun pergi selama diminta. Ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, fleksibel dan tantangan pekerjaan merupakan contoh pembeda antara kinerja staf Biro Umum (Sespri) dengan staf dari biro lainnya.

“Biar kita latih mereka bahwa pelayanan kapasitas harus berkualitas, tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan, mana mungkin? Kecuali mereka robot tinggal pasang baterai saja, kan tidak butuh makan. Ada yang dengan mobil. Ini kasian, motor tidak ada. Akhirnya ojek. Tarif honor kecil, naik ojek lagi. Mesti perhatikan itu,” kata Wagub.

Menurutnya, staf di bidang pelayanan umum seperti Sespri misalnya, mempunyai jam kerja lebih fleksibel ketimbang staf yang lain. Beda dengan staf lain yang mengikuti jam kerja kantor, terkadang seorang sespri dituntut bekerja hingga tengah malam. Misalnya saja tiba-tiba mendapat tugas untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka pun harus siap sedia menjalankan tugas tersebut. Mereka dituntut untuk menerima semua jenis pekerjaan yang dibebankan. Semakin fleksibel, maka semakin mendapatkan nilai besar di mata pimpinan.

“Secara umum, jumlah gaji mereka dengan yang lain sama, tapi jam kerja itu yang dihitung. Mesti itu. Dibilang lembur. Bagi sesuai porsi itu adil. Mereka ini harus lebih karena yang lain sudah istirahat, mereka kebanyakan masih kerja. Hargai mereka lah. Artinya, kita harus memberikan porsi atau nilai kepada seseorang sesuai kerjanya. Kasihan, semua orang sudah pulang tapi mereka yang melayani pimpinan masih kerja,” ujar Wagub.

Biro Umum, sambung Wagub, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan dukungan manajemen dan teknis lainnya di bidang sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa. Olehnya itu, dari sisi tugas, staf Biro Umum harus melayani dengan maksimal. Karena di saat melakukan tugas apa saja dengan rasa tanggung jawab, Wagub merasa yakin Tuhan akan memberkati dan melipatgandakan berkat tersebut

“Apalagi teman-teman ini cape, lelah, bisa tinggalkan keluarga karena harus melayani pimpinan. Saya punya filosofi, paling berdosa kalau tidak bisa tidur karena makan terlalu kenyang, sementara tetangga di sebelah rumah pun tidak bisa tidur karena lapar. Jadi selama bapak berpikir bahwa tingkatkan mereka punya kapasitas pelayanan terhadap pimpinan, seiring itu juga bapak mengatakan perbaiki mereka punya kesejahteraan,” tegas Wagub.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, membuka pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Maluku Tahun 2023 di Ballroom lantai 8, Hotel Golden Palace, Senin, 20 Maret 2023.

Forum OPD ini merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan permbangunan hasil Musrenbang dengan OPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD yang tata cara penyelenggaraannya di fasilitasi OPD terkait.

Salah satu kunci dalam proses OPD adalah musyawarah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan OPD.

Penyelenggaraan forum ini bagi DKP Provinsi Maluku dimaksudkan antara lain sebagai arena sinkronisasi program dan kegiatan agar dalam pelaksanaannya kelak, saling keterkaitan dan menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Sadali, mengatakan, perencanaan pembangunan haruslah berorientasi pada penyusunan perencanaan money follow program.
Orientasi penyusunan perencanaan ini didasarkan pada pemahaman bahwa dengan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan, maka anggaran pemerintah harus dialokasi untuk berbagai pilihan kegiatan strategis yang dapat memaksimalkan hasil pembangunan di bidang pangan.

“Untuk itu, diharapkan lewat forum ini, kita dapat penyusunan perencanaan pembangunan yang benar-benar diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Maluku agar permasalahan kemiskinan dapat diatasi,” harap Gubernur.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mensinergikan langkah dan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta keinginan masyarakat dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ini, maupun dalam menyusun program dan kegiatan yang akan direncanakan di tahun depan, untuk meningkatkan ketahanan pangan di provinsi Maluku. Olehnya itu, dibutuhkan kerjasama antar stakeholder dari pusat, daerah sampai tingkat kabupaten/kota.

“Sekaligus dalam rangka menyamakan persepsi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang faktual, serta pemantapan prioritas pembangunan daerah provinsi Maluku tahun 2024, khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, forum dengan sorotan tema “Sinergi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan untuk Peningkatan Ekonomi Maluku” mengarahkan untuk bekerja sama menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang optimal, khususnya pembangunan di bidang pangan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab,pembangunan ketahanan pangan merupakan urusan wajib dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Maluku tahun 2019-2024

Gubernur menambahkan, dibawah visi Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Untuk mencapai visi tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada misi ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah agar permasalahan kemiskinan di Maluku dapat teratasi secara optimal.

“Atas nama pemerintah provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peserta forum sebagai salah satu momen untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan, dan pengalaman tentang permasalahan daerah khususnya masalah kemiskinan,” tutup Gubernur.

Ambon, Maluku.news – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku gelar rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan yang digelar Senin (20/3/2023), di Hotel Manise yang dibuka resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Mustafa Sangadji.

Hadir sebagai narasumber Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Zanariah, M.Si dengan materi Sinergitan Program Kegiatan dan Penganggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Adel Trilius, SE, MM, dengan materi Sinkronisasi Perencanaan Program/kegiatan Tahun 2024 dan Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bappeda Provinsi Maluku, Liberty Lewerissa, SE,M.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mustafa Sangadji mengatakan, forum ini merupakan satu moment untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara provinsi dan kabupaten/kota sekaligus dalam rangka menyamakan persepsi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang faktual dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini.

Disamping itu pula, forum ini mengharuskan kita semua agar mampu menyusun program/kegiatan yangs sesuai dengan target dan dapat menjawab semua persoalan pada masing masing wilayah kerja kita.

Apalagi, pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, jelas Gubernur, merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena terkait dengan kepastian hukum terhadap status kependudukan/warga negara seseorang, implikasi dan relasinya mengenai, misal, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, kartu tanda penduduk, mutasi domisi kependudukan.

“Sejalan dengan itu, saya sangat mengharapkan kiranya lewat forum yang dilaksanakan hari ini dapat menjawab permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Maluku, serta mampu mendorong kita semua agar secara cermat mengevaluasi berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan, yang nantinya dapat menjadi acuan dan standar penyusunan program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang,” imbaunya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku, Dewi Pattimahu menjelaskan, maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan suatu sistem penataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk serta keluarga berencana yang lebih baik dengan tujuan mensingkronkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

“Perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas/Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku serta OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,” tandas Dewi.

Malang, Maluku.news – Jasa Raharja menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berupa helm, traffic cone, dan senter.

Sejumlah alat keselamatan lalu lintas tersebut, diserahkan oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, kepada Pangkostrad Letjen. TNI. Maruli Simanjuntak, M.Si, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kostrad dan Apel Komandan Satuan Jajaran Kostrad, yang digelar di Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/03/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Hervanka, Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Timur Eva Yuliasta, Kaskostrad Mayjen. TNI. Muhammad Nur Rahmad, S.I.P., dan Irkostrad Mayjen. TNI. Dian Sundiana, S.E., M.M.

Dewi menyampaikan, “Kami selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang dapat mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Para anggota TNI juga menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, yang tentunya memiliki risiko berkendara. Sinergitas dan koloborasi langsung Jasa Raharja kepada para stakeholder serta masyarakat untuk selalu bersama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta tertib membayar pajak kendaraan bermotor untuk pertumbuhan ekonomi bangsa,” usai serah terima bantuan tersebut.

Dewi mengatakan, bahwa Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dasar terhadap masyarakat, gencar melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Tulehu, Maluku.news – Bunda Literasi Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, Jumat (17/3/2023) melaunching Literasi Digital Madrasah, program Kantor Kemeneterian Agama Provinsi Maluku yang dipusatkan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penekanan tombol layar sentuh oleh Bunda Literasi Maluku Widya Pratiwi Murad dan disaksikan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku, H. Yamin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Maluku, Sadali Ie, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Maluku, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan Madrasah se-Kecamatan Salahutu, tokoh agama, tokoh masyarakat, raja dan ibu-ibu Majelis Taklim Se-Kecamatan Salahutu.

Selaku Bunda Literasi Provinsi Maluku, Widya menyambut baik dan memberikan apresiasi Launching Literasi Digital Madrasah tersebut.

Literasi digital, kata Widya, dapat dijadikan rujukan sosial untuk menunjang pembelajaran, dengan menggunakan sumber-sumber digital, peserta didik tidak hanya fokus pada pemahaman materi, tetapi juga proses kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Namun demikian, transformasi digital harus disikapi dengan serius, sehingga dapat membawa manfaat yang positif bagi kehidupan.

“Derasnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai menimbulkan rasa khawatir di kalangan masyarakat terutama akses negatif yang muncul dan tidak dapat dipungkiri sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi tersebut.

Sangat besar konten -komten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, ada penipuan daring, perjudian, ekspolitasi seksual pada anak, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspaai karena mengancam, persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap Widya.

Fakta ini, jelas Widya, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola madrasah yang harus direspon dengan langkah langkah konkrit melalui proses pembelajatan dan ketersediaan sarana serta fasilitas pendidikan yang memadai serta ditunjang oleh guru-guru madrasah yang juga terus ditingkatkan kualifikasi sumber daya manusianya.

“Sebagai bunda literasi, saya juga merasa bertanggungjawab terhadap dumia pendidikan di madrasah, karena saya adalah bagian dari madrasah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kecakapan literasi digital madrasah agar anak didkk kita mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif, inovatif dan kegiatan pembelajaran,” tandas Widya.