Ambon, Maluku.news – Assisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Ir. Habiba Saimima, M.Si wakili Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pelaksanan dan Pemanfaatan Aplikasi Selection Versi 3.0, Selasa (14/3/2023) bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara, Asep Dodi Sudrajat, Kepala Bidang Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta Para peserta dari perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Dra. Ny. N. Tuarita, M.Si dalam laporannya mengatakan Pelaksanaan Sosialisasi ini bertujuan mendukung Keamanan SPBE sesuai Perpers Nomor 95 Tahun 2018 yaitu tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya.

Wujud dari upaya tersebut, lanjut Tuarita berupa pengembangan karya mandiri BSSN yaitu aplikasi Selection versi 3.0 yang berfungsi untuk dekripsi/enkripsi file berbasis windows.

Kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) hari tersebut diikuti oleh 75 peserta yang merupakan perwakilan dari OPD Lingkup Pemerintah daerah Maluku, dan perwakilan Kabupaten/Kota dengan menhadirkan Narasumber Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.

Dijelaskan lagi, kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, dan mengingat salah satu tantangan dalam penerapan SPBE adalah keamanan informasi, maka diharapkan partisipasi dan keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan ini, kata Tuarita.

Sementara itu, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh Assisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Ir. Habiba Saimima, M.Si mengatakan Teknologi Komunikasi dan Informat ika t elah menjadi salah sat u t ulang punggung penggerak administ rasi Pemerint ah Daerah di Era Rev olusi Indust ri 4.0 ini.

Administ rasi Pemerint ah dan Layanan Berbasis Elektronik telah menjadi pintu gerbang kemudahan teknologi informasi yang pat ut dibanggakan, dan harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri lagi, Teknologi Informasi telah memudahkan kehidupan manusia dalam mengakses informasi dimana saja dan kapan saja. Baik itu informasi umum, ataupun informasi yang bersifat khusus atau rahasia, kata Gubernur.

Bukan itu saja, Perkembangan Teknologi Informasi yang serba daring ini memiliki 2 sisi koin yang t idak bisa dipisahkan. Yang satu adalah kemudahan didalam mengakses informasi, dan yang satunya lagi adalah kerentanan dalam kebocoran data dan informasi rahasia.

Untuk itu Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus memberikan perhatian serius terhadap resiko yang dapat dit imbulkan dari kerentanan dalam sebuah sistem informasi berbasis elektronik, ungkap Gubernur.

“Mengingat banyak sekali pemanfaatan TeknologiI nformasi di Era revolusi Industri 4.0 ini, maka untuk itu melalui kegiatan ini, kami menggandeng BSSN sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan siber untuk melakukan acara Sosialisasi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Aplikasi Selection untuk OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sebagai wujud desiminasi keamanan informasi dan penerapan keamanan informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Maluku,”terang Gubernur.

Perlu diketahu, Aplikasi Selection berfungsi sebagai aplikasi pengamanan file dokumen elektronik kedinasan yang menyediakan fitur keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ramah pengguna dan otentikasi.

Dikatakan demikian karena Aplikasi Selection juga berfungsi untuk enkripsi/dekripsi file berbasis windows, dan memiliki fitur autentikasi lisensi mandiri serta penerapan aspek kriptografis pada fitur keamanannya, jelas Gubernur.

Pemanfaatan aplikasi ini, tambah Gubernur telah digunakan pada 25 Instansi Pusat dan diperluas ke 34 Provinsi se-Indonesia dengan pengendalian secara terpusat dan terintegrasi melalui server BSSN dan jaringan internet.

“ Saya berharap kegiat an ini dapat memberikan pemahaman bagi OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tentang pentingnya penanganan dan pengamanan informasi dan juga dapat mewujudkan kesadaran akan pentingnya menangani dan pengamanan informasi untuk OPD agar dapat menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi,”pungkasnya.

Bula, Maluku.news – Bertempat di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie membuka kegiatan Sosialisasi Stunting Bagi ASN Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur, pada Senin (13/3/2023)

Hadir pada kesempatan itu Ketua TP-PKK Provinsi Maluku sekaligus Duta Parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, Asisten 2 Sekda Maluku Meikyal Pontoh, Kepala BKD Provinsi Maluku Jasmono, ASN Pemprov yang bertugas di wilayah kabupaten SBT.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda, dirinya menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi stunting pada saat ini merupakan implementasi dari program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI.

“Apresiasi yang tinggi atas kerja keras Duta Parenting Provinsi Maluku, Mama Parenting Kabupaten/Kota dan semua pihak sehingga prevalensi stunting di Maluku, sehingga prevalensi stunting di Maluku berhasil diturunkan signifikan, yaitu dari 34,02% pada tahun 2018 menjadi 26,1% di tahun 2022” Ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kita masih terus bekerja keras untuk mencapai target 20% dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

“Upaya percepatan penurunan stunting adalah melalui pendekatan multi sektor, dengan melibatkan konfergensi para pihak di semua tingkatan. Untuk itu saya minta kepada saudara-saudara agar mendukung berbagai kebijakan, program yang terkait dengan kegiatan stunting.” tambahnya.

Sebagai Aparatur Sipil Negara, Dirinya berharap para ASN dapat berkontribusi dalam mempersiapkan generasi emas masa depan.

“Manfaatkan kemajuan teknologi, dan informasi dalam mengkampanyekan program akselerasi penurunan prevalensi stunting di Maluku. Mari Katong Baku Kele Potong Pele Stunting demi masa depan gemilang anak-anak Maluku.” tambahnya.

Di akhir kegiatan juga turut dilakukan penyerahan hadiah kepada para ASN yang berhasil menjawab pertanyaan, dan turut dilakukan pembagian doorprize.

Bula, Maluku.news – Gubernur Maluku Murad Ismail hadiri Acara Rapat Senat Luar Biasa dalam Rangka Wisuda Sarjana S-1 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Ita Wotu Nusa (IWN), yang bertempat di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, pada Senin (13/3/2023).

Dalam rapat senat yang dipandu drg. Ardhy Nugrahanto Wokas sebagai Ketua Senat
itu, sebanyak 96 mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Biologi dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, diwisudakan berdasarkan Keputusan Ketua STKIP IWN Nomor. 004 / STKIP. IWN / SKKL / III / 2023 tentang Penetapan Lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan ITW Tahun 2023.

Enam wisudawan mendapat predikat cumlaude.

Saat menghadiri acara wisuda ini, mantan Dankor Brimob Polri itu diberikan kesempatan duduk bersama Ketua Senat, Senat dan Anggota, sekaligus memindahkan tali toga sejumlah wisudawan sebagai bentuk penghormatan.

Gubernur mengatakan, pengelolaan perguruan tinggi perlu mencermati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan begitu cepat.

“Saya mengucapkan selamat kepada ketua yayasan dan seluruh civitas akademika atas suksesnya acara wisuda ini. Kalau tidak salah, hari ini ada 96 wisudawan dan yang ketiga kalinya. Selamat,” kata Gubernur.

Ia berharap, seluruh wisudawan dapat berperan dalam pembangunan sesuai kompetensi yang dimiliki dan jadikan diri mereka pelopor bagi masyarakat.

“Kepada orang tua juga terima kasih atas jerih lelah kalian, dan kepada anak-anaku kalak mau jadi orang hebat ada 4 syarat yaitu, rendah hati jangan sombong, selalu bersyukur, jauhkan diri dari hal yang samar-samar, dan yang terakhir rejeki hanya datang dari Allah SWT Tuhan Yang maha Kuasa.” tutupnya.

Di tempat yang sama, Ketua STKIP IWN, drg. Ardhy Nugrahanto Wokas, menceritakan kisah inspiratifnya melewati masa sulit sebelum akhirnya sukses. Namun dibalik kesuksesannya yang menjabat sebagai Direktur Kimia Farma Diagnostika Indonesia, ia sebanarnya berasal dari keluarga sederhana.

“Mimpi ini saya tularkan untuk adik-adik sekalian, karena ini adalah satu-satunya cara untuk terus tunjukkan eksistensi kita sebagai orang Maluku,” kata Ardhy.

Menurutnya, bila ingin meraih kesuksesan harus berani melakukan perbedaan dan memastikan perubahan positif terhadap lingkungan. Untuk itu kualitasnya harus didukung kemampuan untuk menjadi role model dalam melakukan perubahan mindset dari kondisi zona nyaman menjadi zona yang kompetitif dan inovasi.

“Saya yakin anda telah digembleng dari sisi intelektual, berorganisasi, menjadi leader, jadikan sebagai modal awal untuk keluar dari zona nyaman untuk membuktikan bahwa eksistensi anda adalah orang-orang yang luar biasa,” ujar Ardhy.

Ia menambahkan, pendidikan di Maluku akan maju lebih cepat jika seluruh pemangku kepentingan di dalamnya mempunyai rasa saling memiliki dan peduli terhadap kemajuan pendidikan. Setelah elemen pendidikan terkait menyadari adanya perubahan paradigma yang melayani, diharapkan masing-masing pihak akan lebih terbuka atas ide satu sama lain.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten SBT atas dukungan, komitmen dan kerjasama karena Maluku masih harus terus berjuang menyetarakan level pendidikan dengan provinsi maju lainnya,” tutup Ardhy.

Prosesi wisuda ini dihadiri Bunda Literasi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad, Sekda Maluku Sadali Ie, Bupati Kabupaten SBT Abdul Mukti Keliobas, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov dan Kabupaten SBT dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga turut menyerkahkan Nomor Induk Berusaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku kepada perwakilan penerima manfaat.

Bandung, Maluku.news – Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional yang terdiri dari Jasa Raharja, Kementerian Dalam Negeri, dan Korlantas Polri mengeluarkan sejumlah langkah yang harus dilaksanakan oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi. Komitmen bersama tersebut, telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Bandung, pada Senin (13/03/2023)

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan, bahwa langkahlangkah tersebut merupakan salah satu upaya Tim Pembina Samsat Nasional, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Sebagai pelayan masyarakat, kami terus konsisten melakukan berbagai perubahan guna mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat,” ujar Rivan.

Adapun, langkah-langkah yang telah disepakati dalam Rakor tersebut, kata Rivan, antara lain, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi wajib melaksanakan sinkronisasi, integrasi, standarisasi, serta melengkapi database ranmor untuk kebutuhan masing-masing instansi.

Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi, juga mendukung penegakan hukum melalui tilang konvensional/manual dan ETLE sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan atas kewajiban pembaharuan data kepemilikan ranmor. “Untuk pelaksanaannya nanti akan menjadi tugas Polri dalam hal penegakan hukum dengan memanfaatkan aplikasi ETLE, yang tentunya didukung dengan registrasi kendaraan yang baik. Oleh karena itu Tim Pembina Samsat merekemomendasikan Para Gubernur dan Kepala Bapenda Provinsi mengeluarkan kebijakan pembebasan BBN 2 dan Pajak Progresif sehingga data kendaraan menjadi valid dan memadai,” kata Rivan.

Rivan menambahkan, dalam komitmen bersama itu, sosialisasi terhadap programprogram nasional Pembina Samsat Tingkat Nasional maupun tingkat provinsi, akan dilakukan secara terkoordinasi. “Misalnya, sosialisasi implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tambahnya.

Selain itu, aplikasi Signal sebagai inovasi unggulan Pembina Samsat Tingkat Nasional, akan terus disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, seperti layanan cek status ranmor, pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ. “Hal itu penting dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembaharuan data kepemilikan dan keabsahan dokumen kepemilikan, maupun pengoperasian ranmor,” ujar Rivan.

Dari hasil Rakor tersebut, Rivan mengatakan bahwa Pembina Samsat Tingkat Provinsi, dapat melaksanakan penghapusan data regident ranmor atas dasar permohonan pemilik, seperti karena rusak berat akibat laka lantas, dimuseumkan, serta hilang, setelah mendapatkan persetujuan dari Polri, dan pihak Bappenda, “Nantinya, Jasa Raharja akan membebaskan terhadap tanggungan pokok maupun denda PKB dan SWDKLLJ yang terhutang/tertunggak,” terang Rivan.

Bagi kendaraan yang terlibat laka yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan belum melakukan pelunasan, kata Rivan, dalam rangka mendukung hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelesaian santunan serta kewajiban terhadap SWDKLLJ, maka akan dilakukan upaya edukasi untuk pelaksanaan pelunasan kewajiban pembayaran sumbangan wajib terlebih dahulu.

“Nantinya, seluruh jenis pendaftaran regident ranmor, termasuk pemblokiran ranmor, wajib diterima dan dilaksanakan oleh petugas Polri, dengan menggunakan aplikasi ERI Korlantas Polri. Masyarakat juga wajib melengkapi pengisian data yang kosong, seperti NIK, nomor HP, email, dan sebagainya,” papar Rivan.

Langkah kesepakatan selanjutnya, lanjut Rivan, yakni memberikan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara online maupun offline. “Serta mengimplementasikan budaya humanis dalam memberikan pelayanan di samsat,” pungkas Rivan.

Hal senada juga disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dia menyampaikan, bahwa berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan. “Tentu nantinya akan bermuara pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dan pembayaran pajak,” ujar Firman.

Firman mengatakan, ketertiban masyarakat dalam melakukan registrasi ulang merupakan hal penting. “Selain kewajiban kita sebagai pemilik kendaraan, validasi data juga berperan penting terhadap penegakkan hukum terkait pelanggaran, mempercepat proses penyelidikan bila terjadi peristiwa kejahatan, dan berbagai hal penting lainnya,” ungkapnya.

Bula, Maluku.news – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad melantik Pengurus Dekranasda Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) periode 2021 – 2026, di Pendopo Kediaman Bupati SBT, Senin, (13/3/2023).

Pelantikan yang disaksikan Ketua Dekranasda Kabupaten SBT, Ny. Yulia Misa Keliobas itu, berdasarkan SK Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Nomor 01 / Dekranasda – Mal / SK / III / 2023.

Di kesempatan itu, Widya mengatakan pelantikan ini merupakan amanat konstitusi Dekranas tahun 2020, sekaligus merupakan langkah awal dalam berkarya guna menumbuhkan dan mengembangkan industri kerajinan di Bumi Ita Wotu Nusa.

“Saya mengucapkan selamat kepada Ketua dan Pengurus Dekranasda yang baru saja dilantik periode 2021-2026, semoga amanah yang mulia ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

Ia berharap, dengan kerja keras melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota stakeholder lainnya dapat menciptakan perajin-perajin yang handal dan tangguh, serta mampu menjadi garda terdepan dalam memberdayakan industri kerajinan sebagai modal utama dalam pembangunan di Maluku lebih khusus di Kabupaten SBT.

“Untuk itu, pesan saya setelah pelantikan ini, tugas utama yang harus dilakukan oleh Ketua dan Pengurus Dekranasda Kabupaten SBT adalah melaksanakan Rapat Kerja Daerah sebagai amanat AD/ART Dekranas tahun 2020. Tugas utama ini menjadi prioritas dalam menjalankan amanah sebagai Ketua dan Pengurus Dekranasda Kabupaten SBT,” harap Widya.

Bula, Maluku.news – Melanjutkan Kunjungannya di Kabupaten Seram Bagian Timur, Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Ketua TP-PKK Provisnsi Maluku Widya Pratiwi Murad, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu dan Pembukaan Pelatihan Kader Posyandu, pada Minggu, (12/3/2023), yang berpusat di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan SBT.

Hadir juga pada kesempatan itu, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Ketua TP PKK Seram Bagian Timur Yulia Misa Keliobas, Sekda Maluku Sadali Ie didampingi istri, Asisten II Setda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten SBT, kader posyandu, beserta unsur terkait lainnya.

Ketua TP-PKK Provinsi Maluku dalam sambutannya menyampaikan kebangganya kepada Seram Bagian Timur yang mendapatkan penghargaan Nasional dikarenakan angka stuntingnya menurun drastis.

“Tidak ada hasil yang mengkhianati proses dan kita cukup bangga karena angka stunting pada tahun 2022 mencapai 24,1%.” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, agar semua pihak jangan lengah dalam penanganan stunting karena sesuai arahan Presiden pada tahun 2024 prevalensi stunting tingkat nasional harus turun menjadi 14% dan untuk Provinsi Maluku sebesar 20%.

“Diharapkan hal ini bisa dicapai dan jangan sampai angka stunting ini naik karena itu hal ini sangat perlu diperhatikan untuk perangi stunting.” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga Ketua TP-PKK Maluku itu berpesan, agar dapat mengoptimalkan peran pokjanal posyandu yang telah terbentuk dengan melakukan koordinasi antar anggota yang selain terdiri dari opd juga seluruh kader TP-PKK agar dapat membentuk jejaring tim pokjanal posyandu sampai ke tingkat desa.

“Rakor yang dilaksanakan ini sesuai permasalahan dimana perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu. Saya berharap secepatnya bisa dibuatkan sk untuk pokjanal dan tidak diganti minimal 2 tahun.” jelasnya.

Duta Parenting Provinsi Maluku itu juga menyampaikan, perubahan strategi yang dilakukan ini dikarenakan pengetahuan tentang stunting pada kader posyandu sangat kecil.

“Posyandu adalah ujung tombak untuk mengidentifikasi terindikasinya stunting pada anak atau tidak, karena itu diperlukan kader yang mempunyai kelebihan untuk menjelaskan tentang stunting dan pencegahannya.”

Menutup sambutannya, Widya juga berharap agar rakor ini dapat menghasilkan rencana aksi yang implementatif dan bisa dilaksanakan di tahun ini, sehingga peran posyandu sebagai ujung tombak bisa terbukti.

“Kira harus bersama-sama mendorong percepatan penurunan stunting, sehingga anak-anak ini bisa menjadi generasi brilian dan cerdas yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan
mudah-mudahan kolaborasi kita semua bisa membawa hasil yang baik untuk penurunan stunting di SBT, tetap semangat perangi stunting di Bumi Ita Wotu Nusa.” Tutupnya.

Di tempat yang sama juga, Gubernur Maluku Murad Ismail, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Seram Bagian Timur yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan bidang kesehatan di Wilayah ini.

“Posyandu merupakan sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh untuk masyarakat, dengan menjadi garda utama pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita termasuk pencegahan stunting.” Ujarnya.

Gubernur menyampaikan, melalui pemantauan tumbuh kembang anak, kita perlu meningkatkan peran kualitas posyandu dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Maluku khususnya di SBT.

Ia juga menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kembali fungsi dan peran posyandu lewat pelayanan sosial dasar terintegerasi dengan menggunakan konsep peran aktif dan aksi tindak lanjut lintas sektor.

“Yang terpenting kader perlu edukasi dan pelatihan, nanti kita akan panggil tenaga ahli yang bisa menjelaskan apa itu stunting dan cara pencegahannya, agar di tahun 2045 menjadi tahun emas Sumber Daya Manusia.” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut juga, turut diserahkan bantuan 200 paket beras Biofortifikasi untuk keluarga beresiko stunting, 1 paket Anthropometri, Bantuan Pengembangan bumdes senilai Rp. 20.000.000, Bantuan Modal Usaha kepada Bumdes Seram Energi Abadi senilai Rp. 50.000.000, bantuan kube keluarga senilai Rp. 30.000.000 kepada perwakilan 4 desa, bantuan ekonomi kreatif, bantuan peralatan desa wisata, bantuan 1 paket pertanian senilai 120.000.000, 1 Paket Perpompaan besar Rp. 141.000.000, dan 1000 bibit tanaman pala.