Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku bersama Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon, dan PLN sepakat untuk menempatkan meter pembanding di pasar apung Mardika.

Kebijakan ini diambil untuk mengatasi persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan pedagang pasar apung.

“Kita bersyukur bahwa Disperindag Kota Ambon, dan PLN telah mengambil sikap dengan menggunakan meter pembanding, menjadi bagian dari meteran besar,” ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (06/04/2023).

Dikatakan, penempatan meter pembanding, agar pembayaran listrik di pasar apung dapat terkontrol dengan baik di masing-masing ruko/kios.

“Sudah dilaksanakan sesuai hasil rapat Januari antara Disperindag Kota Ambon dan PLN, mengingat meteran yang ada disitu meteran induk. Nah ketika meteran induk mau dibayar dalam arti tagihan bulanan agar susah mencari tahu setiap kios membayar berapa rupiah, lahir lah meter pembanding ini sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahpahaman antara pedagang,” tuturnya.

Sairdekut berharap kebijakan jangka pendek yang diambil dengan menempatkan meter pembanding dapat menyelesaikan persoalan kelistrikan di pasar apung yang selama ini dikeluhkan pedagang.

Sementara persoalan pasar secara keseluruhan, politisi Gerindra itu tidak mau berbicara banyak, karena akan dibahas dalam rapat Pansus.

“Nanti Pansus yang akan djbicara soal lapak, retribusi maupun tagihan. Tadi hanya rapat soal listrik,” tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku pada Rabu (5/4/2023), menggelar Rapat Paripurna ke-III Masa Persidangan ke-II, dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2022, yang berpusat di Kantor DPRD Provinsi Maluku – Karang Panjang Ambon.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Sekwan Provinsi Maluku, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Maluku, dan undangan lainnya.

Watubun dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pasal 69 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan (LKPJ) pemerintah daerah, kepada DPRD, satu kali dalam satu tahun, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

“Selanjutnya dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dijelaskan pula bahwa materi muatan LKPJ mencakup hasil penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah dari pemerintah.” Terangnya.

Watubun juga mengatakan, dari LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dapat nantinya dilihat sampai sejauh mana capaian kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, kedudukan DPRD adalah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Tambahnya.

Meskipun kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, Watubun menyampaikan, dengan fungsi pengawasan yang dimiliki, tetap akan mengkritisi kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk terhadap LKPJ kepala daerah.

“Sikap kritis tersebut, tidak untuk mencari kesalahan kepala daerah akan tetapi untuk memformulasikan secara bersama-sama terhadap perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.” Tutupnya.

Sementara itu, mengawali pidatonya, Orno mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1444H, sambut bulan Ramadhan dengan hati yang penuh kedamaian, keharmonisan dan kegembiraan, semoga berkah Ilahi dari Allah melindungi dan membimbing kita.

Pada kesempatan itu juga, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran eksekutif dan khususnya masyarakat Maluku atas dukungan dan kerjasama sehingga dapat terwujud sinergitas yang harmonis, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Maluku dapat berjalan dengan baik, walaupun masih diperhadapkan dengan upaya-upaya pemulihan akibat dampak dari covid-19 yang telah melanda.

“Meskipun demikian, atas kerja keras dan kerjasama serta perkenaan Allah SWT, Maluku tetap mengalami kemajuan yang signifikan, ini tergambar dari berbagai indikator pembangunan yang menunjukan perbaikan.” Jelasnya.

Wagub juga menjelaskan, pada tahun 2022 ekonomi Maluku dapat tumbuh sebesar 5,73% meningkat dari 5,33% di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diikuti pula oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,88% dari 6,93% ,tingkat kemiskinan turun menjadi 16,23% pada September 2022 dari 16,30% pada September 2021.

“Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku pada Tahun 2022 meningkat dari 69,71 menjadi 70,22 dan mengalami peningkatan pada seluruh dimensi, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat mencapai 66,45 Tahun dari 66,09 Tahun, dimensi Pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah dari 13,97 Tahun menjadi 14 Tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah dari 10,03 Tahun menjadi 10,19 Tahun, serta dimensi standar hidup layak meningkat dari Rp.8,77 juta pertahun menjadi Rp.8,87 juta per tahun.” Paparnya.

Ia juga mengatakan, berbagai kemajuan yang dicapai tidak terlepas dari upaya bersama, menetapkan APBD tahun 2022 sebagai salah satu instrumen penggerak pembangunan, dimana secara bersama telah ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp.2,99 triliun terarilasasi sebesar Rp.2,92 triliun atau 97,61%, sementara pada sisi belanja ditetapkan sebesar Rp. 3,26 triliun dengan realisasi sebesar Rp.3,6 triliun atau sebesar 93,86%. Selanjutnya dari sisi pembiayaan terdapat pembiayaan neto sebesar Rp.266,160milyar dan realisasi sebesar Rp. 290,439 miliar.

“APBD yang telah saya gambarkan, keseluruhannya diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD lingkup Provinsi Maluku, untuk itu seluruh pencapaiannya baik yang diukur melalui pencapaian indicator kinerja utama daerah dan indicator kinerja kunci serta output dari seluruh kegiatan, kami laporkan dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2022, dan Dewan yang terhormat akan membahas secara internal terhadap dokumen LKPJ ini.” Ungkapnya.

Orno juga mengharapkan adanya rekomendasi yang konstruktif, sebagai masukan bagi pemerintah daerah, dalam meningkatkan kemajuan daerah yang dilakukan melalui peningkatan di bidang Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya.

Rapat dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2022 dari Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun.

Ambon, Maluku.news – Perombakan birokrasi yang dilakukan Gubernur Maluku, Murad Ismail terhadap 105 pejabat pimpinan tinggi pratama, fungsional administrasi, dan pengawas menuai berbagai ragam tanggapan dari beberapa pihak.

Perombakan birokrasi yang ditandai dengan pelantikan dilantai tujuh, kantor Gubernur, selasa (05/04/2023), dinilai akan membuat proses pemerintahan di bumi raja- raja ini tidak stabil.

Pasalnya dari 105 pejabat tersebut, ada beberapa pejabat yang baru dilantik beberapa waktu lalu, kembali dirombak oleh Gubernur.

“Sangat disayangkan tuh, saya mencatat betul bahwa mereka-mereka yang kemarin dilantik itu baru dilantik. Sekian orang dilantik nama-nama Itu juga dilantik pada bulan Februari tahun lalu oleh Wakil Gubernur. Kalau ini terjadi terus maka kerja pemerintahan tidak stabil,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, rabu (05/04/2023).

Wenno tidak memungkiri, perombakan birokrasi merupakan hak prerogatif dari Gubernur, namun setidaknya harus dilakukan secara profesional, sehingga proses pemerintahan berjalan dengan baik.

“Walaupun itu hak prerogatif dari pada Gubernur, tapi saya kira meski Harus dipertimbangkan, karena pejabat ini baru mulai bekerja, namun sudah diganti. Karena itu saya berharap ya Ini harus menjadi perhatian dari Gubernur pada saat nanti pergantian yang akan datang,”pintanya.

Disingung perombakan birokrasi ada kepentingan politik untuk suksesi 2024 mendatang, Politisi Perindo itu tidak memungkiri, karena publik juga pasti beranggapan seperti itu.

“Pasti semua orang beranggapan kepentingan politi Tetapi saya percaya, mudah-mudah tidak,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Maluku melakukan ‘on the spot’ ke RSUD dr. Haulussy Ambon, Rabu (5/4/2023).

On the spot tersebut terkait dengan pembayaran insentif jasa Covid -19 dan peninjauan pembangunan Badan Sentral Operasi ICU Intensive Care Unit dan Intensive Coronary Care Unit ICCU.

“Kami telah melakukan pengawasan di RSUD Haulussy. Meski tanpa kehadiran Direktur, namun kami sudah bicarakan dengan tim juknis mengenai pembayaran insentif covid 19. Masalah terakhir itu awalnya ada pada PPTK yang tidak bersedia, tetapi dari keterangan yang diberikan mereka bahwa PPTK sudah bersedia,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR Maluku Rovik Akbar Afifudin.

“Saya tunggu sampai sore ini dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, tinggal kesediaan PPTK. Kalau sudah ok, maka semua tinggal dijalankan sesuai dengan rencana mereka di tanggal 12 April 2023,” sambungnya.

Dijelaskan Rovik, sebenarnya masalah ini butuh kebijakan baik dari seorang pemimpin.

“Sekiranya jika nanti Direktur balik dari Jakarta, tinggal tanda tangan saja dan langsung dibayarkan. Mudah-mudahan sebelum Ramadhan ini sudah bisa selesai dan dibayarkan,” jelasnya.

Rovik menambahkan, jika dilihat dari penjelasan tim juknis tadi sudah tidak ada masalah.

“Karena semua masukan inspektorat sudah diperbaiki dan disosialisasikan serta ditanda tangani berita acaranya,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifudin berharap sebelum Idul Fitri, jasa Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid-19 RSUD dr. M. Haulussy tahun 2021 sudah harus dibayarkan.

“Kami telah melakukan pengawasan di RSUD Haulussy, Meski tanpa kehadiran Direktur, namun kami sudah bicarakan dengan tim Juknis mengenai pembayaran insentif Covid-19. Mudah-mudahan sebelum Ramadhan ini sudah bisa selesai, dan dibayarkan,” ungkap Rofik saat melakukan sidak di RSUD dr. M. Haulussy, Ambon, rabu (05/04/2023).

Dikatakan, secara teknis sesuai penjelasan tim Juknis, untuk pencairan Jasa Nakes sudah tidak ada lagi masalah, mengingat masukan ke inspektorat untuk perbaikan beberapa item berdasarkan hasil rapat Komisi IV beberapa waktu lalu telah diperbaiki, begitu juga pelaksanaan sosialisasi untuk penandatangan berita acara.

Hanya saja, menurut Rofik terdapat fakta baru dari hasil kunjungan langsung ke RSUD Haulussy, dimana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Jasa Covid-19 mengajukan pengunduran diri, karena tidak mau menandatangani pencairan Jasa Covid-19.

“PPTK Mengundurkan diri, jadi ditakut-takuti, karena sebelumnya ada 4 orang di RSUD HAulussy terjerat hukum karena hanya tandatangan langsung ditetapkan tersangka. Namun saya tunggu sampai sore ini, much- mudahan semua berjalan dengan baik, tinggal kesediaan PPTK. Tetapi dari keterangan yang diberikan mereka bahwa PPTK sudah bersedia,” tuturnya.

Jika semua berjalan dengan baik, Politisi PPP itu memastikan pencairan gak Nakes sudah bisa dilaksanakan tanggal 12 April mendatang.

“Sebenarnya masalah ini butuh kebijakan baik dari seorang pemimpin. Sekiranya jika nanti Direktur balik dari Jakarta, tinggal tanda tangan saja dan langsung dibayarkan,”harapnya.

Menanggapi desakan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali le mengungkapkan Pemda Maluku tetap akan membayar apa yang menjadi hak-hak dari Nakes.

Bahkan dirinya telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera menyiapkan data sesuai mekanisme, agar sebelum tanggal 18
April mendatang, seluruh hak Nakes di RSUD Haulussy sudah harus dibayarkan.

“Kita tetap bayar dan Pemda tidak ada membuat kelalaian terhadp hak-hak masyarakat yang sudah bekerja. Kalau dokumen lengkap sebelum tangggal 18 April kita bayar, bahkan kalau besok sudah lengkap kita langsung bayar,” tandas Sekda.

Ambon, Maluku.news – Dipastikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Bahan Pokok (Bapok) tersedia hingga lebaran Idul Fitri 21 April mendatang.

Kepastian ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa, usai rapat bersama Pertamina dan Bulog di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (03/04/2023).

Dikatakan, tersedianya kebutuhan Bapok, dan BBM merupakan upaya Pertamina dan Bulog, yang telah dipersiapkan sejauh jauh-jauh hari.

Begitu juga dalam penyaluran nya, Pertamina dan Bulog memastikan semuanya berjalan dengan baik.

“Dari penjelasan Pertamina sudah menyiapkan itu jauh- jauh hari, dan mereka pastikan penyaluran sampai ke titik paling akhir dalam rangka lebaran dan idul Fitri aman,” ucapnya.

Begitu juga dengan Bulog, kata Lewerissa akan masuk 180 ton Bapok, yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

“Jadi dipastikan stok aman. Pastinya Secara keseluruhan baik pertamina maupun Bulog clear. Itu tugas kita untuk memastikan mereka, jangan sampai, di kemudian hari ada masyarakat yang mengeluh, karena tdk ada koordinasi yang baik sehingga terjadi kelangkaan BBM, Bapok,” tandasnya.