Beranda blog Halaman 182

Buka RAKORDA TPID 2023, Gubernur Apresiasi Upaya Pengendalian Inflasi

0

Maluku Tengah, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Selasa (11/4/2023) bertempat di The Natsepa Hotel & Resort.

Rakorda tersebut diselenggarakan di bawah sorotan Tema : “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah”.

Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku dan Istri, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Forkopimda Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, dan pihak lainnya.

Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dalam laporannya mengatakan, Rakor ini merupakan inisiasi dan instruksi Gubernur Maluku, berkaitan dengan tindaklanjut hasil pembahasan Gubernur seluruh Indonesia dengan Presiden RI, ada 8 key indicator performance, dimana salah satunya berkaitan dengan inflasi.

“Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan program dan memastikan seluruh pasokan terdistribusi, serta harga bahan pangan pokok harus terjamin, terkendali dan tidak berdampak kepada inflasi.” Tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan, berdasarkan situasi dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku sampai dengan hari ini, baik dari segi harga maupun kesediaannya terjangkau oleh daya beli masyarakat, karena tidak ada pembelian yang berlebihan, yang dapat menimbulkan kenaikan harga.

“Dari bulan Maret kemarin inflasi Maluku sangat terkendali saat Hari Besar Keagamaan Nasional dari 5,4% yoy dibandingkan bulan sebelumnya 5,70%, turunnya inflasi ini karena stabilnya pangan yang bisa dikendalikan, dan sampai hari ini berdasarkan pengecekan tidak ada harga yang mengalami kenaikan yang berlebihan, dan dipastikan stok pada bulog dan distributor di cek langsung on the spot cek dengan bersama Dinas terkait dan TPID, sementara untuk koordinasi dari tingkat pusat mengenai suplai minyak goreng, Maluku adalah satu-satunya Provinsi yang mempunyai ketahanan minyak goreng di atas rata-rata, begitu juga beras dan gula.” Ungkapnya.

Ketua TGPP juga menyampaikan, beberapa waktu lalu Gubernur telah melakukan penandatanganan Komitmen dengan direktur utama perum bulog yang merupakan salah satu perintah utama Presiden, untuk melakukan penyerapan beras di tingkat petani, sehingga saat ini nilai tukar petani kita 103,82 dan menunjukan perbaikan ekonomi.

“Tema Rakorda, berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku yang unggul 5,83%, dimana menunjukan kapital inflow yang bagus dan berharap pertumbuhan ekonomi ini bisa terus ditumbuhkembangkan sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur.” Tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Maluku yang telah hadir dalam Rakorda ini sebagai bentuk sinergitas antara seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian angka inflasi di negeri raja-raja yang sama-sama kita cintai.
“Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Maret 2023 lebih rendah dari Februari sebesar 6,19% yoy atau turun 0,76%, lebih tinggi dari inflasi nasional pada bulan yang sama pada 4,97% yoy. Sedangkan inflasi Provinsi Maluku pada Maret 2023 sebesar 0,18% month to month, lebih tinggi dari inflasi februari sebesar 0,23% atau naik 0,71 %, sama dengan inflasi nasional pada bulan Maret sebesar 0,18% month to month.” Jelasnya

Dirinya menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi di Maluku pada bulan Maret 2023 adalah sektor angkutan darat, dimana karena kenaikan harga yang signifikan, ia minta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.

“Tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi harga dalam belanja tidak terduga sebagaimana arahan presiden saat rakornas penanganan inflasi tahun 2022 guna membantu sektor transportasi, perlindungan sosial serta pembukaan lapangan kerja baru.” Tambahnya.

Sementara itu komoditas yang mengalami deflasi pada bulan Maret 2023 ujar Gubernur Maluku, antara lain telfon seluler, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan selar.

“Saya mintakan perhatian Bupati dan Walikota beserta TPID Kabupaten Kota Se Maluku untuk bekerja ekstra keras dalam pengendalian inflasi maluku, dengan menerapkan langkah-langkah penanganannya yang tepat sasaran, terkhususnya pemerintah Kota Tual yang saat ini inflasinya cukup tinggi, yaitu 7,49% yoy di atas rata-rata nasional yaitu 4,97% yoy.” Tegasnya.

Menutup sambutannya Gubernur menyampaikan, menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023, stok kebutuhan pokok untuk Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, ini semua berkat kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemangku kepentingan, khususnya Bulog dimana pada 24 Maret 2023 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan MoU dengan Perum Bulog, sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menajaga distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah.

Gubernur Maluku Lakukan Safari Ramadhan dI Dusun Katapang

0

Seram Bagian Barat, Maluku.news – Memasuki 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan, Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail didampingi Istri Widya Pratiwi Murad beserta jajaran, melaksanakan safari Ramadhan di Dusun Katapang Kabupaten Seram Bagian Barat, pada Selasa (11/4/2023).

Setibanya disana, Gubernur dan rombongan disambut oleh Bupati SBB, yang dilanjutkan dengan prosesi pengalungan kain adat, dan tarian adat.

Hadir juga pada kesempatan tersebut Penjabat Bupati SBB dan Istri, Sekretaris Daerah Maluku dan Istri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Kabinda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten SBB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ibu-Ibu Majelis Taklim, dan unsur lainnya.

Dalam ucapan selamat datangnya salah satu Tokoh Masyarakat Mukni Rumalutur, atas nama masyarakat Katapang, mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Maluku dan rombongan.

“Insya Allah seluruh masyarakat Katapang merasakan cinta, dan kasih sayang, dimana pertemuan hari ini adalah perpaduan hati antara Gubernur dengan orang Katapang, masyarakat Katapang hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, semoga Gubernur dipanjangkan umurnya, sehat selalu, siap melaksanakan aktifitas dan melayani masyarakat dengan semestinya.” Ujarnya.

Sementara itu Gubernur Maluku dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Safari Ramadhan ini pihaknya akan memberikan kelebihan dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan 3 masjid dan 1 mushola yang ada di Dusun Ketapang.

“Tidak terasa 10 hari pertama atau fase pertama yaitu Rahmat dan 10 hari kedua yaitu maghfiroh, sudah dilewati, dan sekarang kita memasuki fase ketiga yaitu lailatul qadar, sekarang akan memasuki malam ke-21 atau 10 hari terakhir fase ketiga bulan ramadhan yaitu pembebasan dari api neraka.” Ujarnya.

Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Dusun Katapang, khususnya generasi muda agar tidak menyianyiakan kesempatan dengan perbuatan yang tidak bermanfaat.

“Hindarilah hal-hal yang dapat merusak iman dan dapat menghancurkan persatuan kita. Mari berlomba-lomba dalam kebajikan untuk menjadi insan yang terbaik.” Tegasnya kepada para generasi Muda di Dusun Katapang.

Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh Majelis Taklim yang ada di Dusun Katapang dan tak lupa juga memberikan apresiasi kepada Majelis Taklim Nur Asiah atas kerja keras dan kerja nyata dalam membantu Pemerintah Daerah di bidang pembinaan generasi muda dan masyarakat.

Di tempat yang sama juga Ina Latu Maluku Widya Pratiwi Murad, mengatakan bahwa kehadirannya adalah sebagai bentuk kasih sayang kepada masyarakat Dusun Katapang.

“Saya bangga, berterima kasih dan mengapresiasi atas sambutan yang luar biasa, mudah-mudahan tidak hanya sore hari ini saja kita berjumpa, Insya Allah bisa bertemu lagi lain waktu.” Harapnya.

Ina Latu juga mengingatkan, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini kita perlu memanfaatkan maksimal ibadah, perbanyak membaca Al-Quran, berdzikir, dan berbuat kebajikan-kebajikan. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa membawa kebaikan dan keberkahan untuk desa Ketapang.” Harapnya

Pada kesempatan itu juga dirinya mengingatkan kepada para ibu dan anak-anak yang ada di Desa Katapang agar selalu mengonsumsi makanan yang sehat, seperti ikan, telur, sayur, umbi-umbian, dan tidak boleh memakan makanan yang tidak bergizi, agar nak-anak di Desa Katapang bisa menjadi generasi yang cerdas, pintar, sehat, dan menjadi kebanggan desa Katapang.

“Saya titipkan anak-anak ini, tolong ibu-ibu bisa membimbing, dan membina, dimulai dengan harus mengkonsumsi makanan sehat, agar terhindar dari kurang gizi.” Ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Mushola Al-Ikhsan Desa Ketapang berupa uang tunai senilai Rp. 25 juta, selanjutnya kepada Masjid Al Taqwa Dusun Tanah Goyang, Al-Aushar Dusun La Ala, dan Al Mujahidin Dusun Ani, masing-masing uang tunai Rp.50juta, serta penyerahan 1.650 paket sembako dari Ina Latu Maluku kepada Janda, Lansia, dan Ibu-Ibu Majelis Talim, setelah itu dilanjutkan dengan Buka Puasa Bersama.

DPRD Maluku Koordinasi Penyiapan Anggaran Pilkada Dengan Pemkab Buru

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku melakukan koordinasi penyiapan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru.

Koordinasi ini dilakukan Komisi I dalam agenda pengawasan tahap II di Bumi Bupulo itu, bersama Penjabat Bupati Djalaludin Salampessy dan Pimpinan OPD, KPU dan Bawaslu KPU Buru.

“Saya baru pulang, kita kemarin melakukan pertemuan dengan Pimpinan OPD, Penjabat Bupati Buru disertai Ketua KPU dan Bawaslu, sekaligus mempercakapkan terkait kesiapan penyoapan anggaran baik di APBD P 2033 maupun APBD 2024, khusus terkait pelaksanaan pilkada,” ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (11/04/2023).

Dikatakan, dari hasil koordinasi l, Pemkab Buru telah mengambil kebijakan dalam penyiapan anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kita bersyukur semua upaya antisipasi yang telah dilakukan bersama oleh DPRD komisi I, telah di komunikasi dengan pemkab,” ucapnya.

Ditanya terkait belum adanya penetapan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada oleh pemerintah provinsi Maluku, Sairdekut mengakui KPU telah melakukan perhitungan dan simulasi, yang nantinya akan dibahas bersama dalam rapat koordinasi antara Pemprov dan KPU Maluku, serta Pemda dan KPU Kabupaten/Kabupaten

“Sekarang yang kami mengerjakan adalah bagaimana mengupayakan seluruh kabupaten/kota. Kita gabung dalam rapat bersama, untuk mau mendistribusikan soal kewenangan penganggaran, misalnya KPU atau Pemprov berapa tanggungannya, Kabupaten/kota berapa tanggungannya, tentu sesuai proporsi luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya,” tuturnya.

“Siapa yang melakukan pembagiannya ada di KPU Provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah diwajibkan hadir untuk mengetahui secara langsung, supaya penetapan anggaran di masing-masing Kabupaten/kota, dan provinsi, sudah mengetahui kewajibannya masing- masing,” pungkas Sairdekut.

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Pemprov Maluku Gelar Pasar Murah

0

Ambon, Maluku.news – Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama stakeholder terkait, melaksanakan Kegiatan Peduli Maluku, Gelar Pasar Murah dan Launching Bantuan Pangan Nasional untuk Pengendalian Inflasi Jelang Idul Fitri 1444 H, berpusat di Lapangan Merdeka Ambon, pada Selasa (11/4/2023).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Murad Ismail yang ditandai dengan pemukulan tifa, sementara untuk pelepasan distribusi bantuan ke Kabupaten Kota se-Maluku ditandai dengan pengibaran bendera.

Hadir juga pada kesempatan tersebut, Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Jajaran OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Perbankan, BUMN, instansi vertical se-Maluku, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Pelaku Usaha, dan unsur lainnya.

Dalam Laporan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, disampaikan bahwa, Peduli Maluku ini, merupakan salah satu program yang digagas oleh Gubernur Maluku kurang lebih tiga tahun lamanya, dan sebagai wujud komitmen dan konsistensi Gubernur dan TPID Maluku dalam rangka mengatasi berbagai upaya pengendalian inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan Nasional, seperti pada saat Lebaran dan Natal Tahun Baru, sebagai bentuk intervensi dalam meringankan beban masyarakat.

“Selain program Peduli Maluku, ada juga Bantuan Pangan Nasional yang dirangkaikan dengan pelaksanaan pasar murah sebagai fungsi untuk menstabilisasi bahan kebutuhan pokok, dimana pada kegiatan Peduli Maluku ini, terkumpul 9985 paket sembako, yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, teh celup, susu kental manis, dan mentega, semuanya merupakan kolaborasi dan Kerjasama dengan Perbankan dan BUMN, sehingga hasil ini bisa terkumpul dan akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai araha Gubernur.” Jelas Basalamah.

Pada kesempatan itu juga, Ketua TGPP mengatakan, khusus untuk minyak goreng baru masuk 14 kontener, dengan jumlah kurang lebih ada 285.000 liter, dimana minyak goreng memang menjadi program dan arahan pusat yang akan dijual Rp.13.000/liter dan ini adalah harga yang paling murah.

“Sementara untuk Bantuan pangan nasional untuk Provinsi Maluku jumlahnya ada 3.856 ton yang akan diterima oleh 11 kabupaten kota sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibagi berdasarkan kebutuhan untuk daerah masing-masing.” Tambahnya.

Sebelum menutup laporannya, Basalamah, mengatakan, ada stan yang ada diisi oleh pihak perbankan, bulog, bumn, retail, yang menggelar pasar murah, dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan dirinya memastikan harga jualnya di bawah harga pasar.

Di tempat yang sama juga Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutannya, mengatakan bahwa Kegiatan Peduli Maluku Gelar Pasar Murah, merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada masyarakat Maluku, menjelang perayaaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, dan biasanya dilakukan juga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Pada kesempatan ini akan dibagikan secara gratis 9.985 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 11 kabupaten kota, yang nantinya juga kegiatan ini dirangkaikan dengan launching Bantuan Pangan Nasional Bagi Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.” Tambahnya.

Orang nomor 1 di Maluku itu juga menyampaikan, bahwa kita semua patut bersyukur, karena menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444H tahun 2023, stok kebutuhan pokok masyarakat untuk Provinsi Maluku, masih tersedia dalam jumlah yang cukup, dan ini semua berkat kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi ini .

“Untuk itu atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Maluku, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.Sebelum mengakhiri sambutan, atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H/Tahun 2023, Mohon Maaf Lahir dan Batin.”pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis, peninjauan stan pasar murah, dan pengecekan sembako pada truk untuk pendistribuan ke kab/kota.

Pemkot Safari Ramadhan di Desa Nania,100 Paket Sembako Disalurkan

0

Ambon, Maluku.news – Hari Ketiga Pelaksanan Safari Ramadhan 1444 Hijriah, Pemerinta Kota (Pemkot) Ambon menyambangi Desa Nania, Kecamatan Baguala, sekaligus membagikan sebanyak 100 Paket Sembako Takjil berbuka puasa, Selasa (11/4/23).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena yang didampingi Pj. Ketua TP-PKK Ambon, Lisa Wattimena, Staf Ahli Wali Kota, Asisten dan seluruh pimpinan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot.

Wattimena yang ditemui usai memberikan paket sembako mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat melihat dengan jelas upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga di kota ini.

“Kita bagi 100 paket sembako dengan paket takjil makan untuk berbuka. Jangan dilihat dari jumlahnya, atau nilainya. Yang kami berikan hari ini untuk membantu warga kota ini agar kebutuhan hidup kedepan dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Dikatakannya, tak hanya Safari Ramadhan, namun menuju Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang, Pemkot juga menyelenggarakan Pasar Murah, dengan sasaran warga Muslim yang berdomisili di Kota Ambon.

“Kita kan juga akan mengadakan pasar murah, yang lain juga untuk membantu masyarakat,” tandasnya. Disinggung terkait dengan kapan akan diselenggarakan kegiatan dimaksud. Katanya, jadwal pelaksanaannya akan disesuikan dengan jadwal pelaksanaan Pasar Murah yang juga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Pasar murah mungkin akan kita lakukan pada hari Kamis dan Jumat, karena Pemprov juga sementara sementara menyelenggarakan. Rencananya kita gelar selama dua hari,” pungkas Wattimena.

Sertijab Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada Senin (10/4/2023), menggelar acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas dari Drs. Titus F.L. Renwarin, M.Si, kepada Drs. Melkias Mozes Lohy, MT, yang bertempat di Aula Kantor Diskominfo Maluku.

Hadir pada kesempatan tersebut Inspektur Provinsi Maluku Drs. Jasmono, M.Si, Kepala BKD Provinsi Maluku Dra. Halimah T. Soamolle, M.Si, pejabat Eselon III, IV dan jajaran staf Dinas Kominfo Provinsi Maluku.

Mengawali sambutannya Renwarin mengatakan bahwa, ada pertemuan ada juga perpisahan dan bagi ASN, Serah Terima Jabatan adalah bagian dari penugasan sehingga harus disyukuri, karena penempatan apapun dimanapun itu sudah menjadi rencana Tuhan.

Dirinya juga menambahkan, Dinas Kominfo saat ini mengambil peran yang sangat penting terutama di era digitalisasi.

“Saya mengucapkan permohonan maaf, jika dalam melaksanakan tugas ada yang merasa tersakiti dan kurang berkenan, saya berharap dari Pak Melki, jika ada hal apapun itu silahkan dikomunikasikan, karena di Diskominfo tidak boleh ada isu, tetapi setiap hal harus dikomunikasikan dan diselesaikan, dan ada konsekuensi berdasarkan aturan sehingga bisa dilihat sebagai koreksi atau perbaikan dalam rangka penyempuranaan kerja kedepan.” Tutupnya.

Di tempat yang sama juga Kadis Kominfo yang baru Melki Lohy menyampaikan, setrijab ini bukan berarti kita berpisah untuk semala-lamanya tetapi karena penugasan sebagai ASN yang berarti siap ditempatkan dimana saja untuk mengabdi.

“Saya tidak bisa bekerja sendirian dan tidak ada kesuksesan pemimpin tanpa uletnya staf, oleh karena itu saya mohon apa yang sudah dikerjakan untuk pak Titus, kita bisa kerjakan juga saat bersama saya.” Harapnya.

Lohy mengatakan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, oleh sebab itu jangan kita terpengaruh dengan isu-isu, karena yang kita butuh hanyalah komunikasi.

“Dalam membangun suatu hubungan kerja kita harus membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, serta untuk menjadi orang hebat sesuai denga napa yang sering Gubernur Maluku Murad Ismail sampaikan adalah jangan sombong, jangan samar-samar, dan perbaikilah ibadah, karena akumulasi dari semua ini adalah Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih.” Ungkapnya

Melki ini juga mengharapkan agar kita semua bisa bekerja dengan hati, dan bisa kerja bersama-sama karena jika hal itu bisa dilakukan, maka apa yang ditorehkan selama ini bisa dikembangkan.

Sementara itu Inspektur mengatakan sertijab adalah hal yang lumrah dan merupakan dinamika dalam sebuah organisasi.

“Dengan adanya sertijab, maka seluruh tanggung jawab dan kewenangan sudah beralih dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru, berdasarkan instruksi Gubernur kepada seluruh pejabat yang baru dilantik yaitu segera melakukan konsolidasi internal dan Langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta harus bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas.” Tambah Jasmono.

Mantan Kepala BKD Provinsi Maluku itu menyampaikan, saat ini sudah memasuki tahun terkahir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, dimana ada Visi dan Misi yang harus dicapai, sehingga perlu melakukan langkah percepatan terhadap program dan kegiatan di Diskominfo agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Inovasi adalah lokomotif, dan kunci dari kemajuan daerah, maka dari itu kita diminta melakukan terobosan perubahan pada masing-masing unit kerja, dimana Gubernur sudah menetapkan kebijakan one agency one innovation, minimal 1 OPD 1 inovasi, dan harapannya bisa lebih dari 1. Hal ini sudah diterapkan oleh pak Titus dan diharapkan bisa dilanjutkan oleh pak Melki sehingga dengan terobosan dan pembaharuan bisa melangkah lebih cepat dalam mencapai target visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku.” Ujarnya.

Menutup sambutannya, Jasmono mengingatkan para ASN untuk menjaga integritas sebagai pejabat publik, sehingga tidak hanya mempertanggungjawabkan Amanah kepada pemerintah dan negara tetapi juga kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang disaksikan secara langusng oleh Inspektur Daerah Provinsi Maluku dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

Untuk diketahui berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.340 Tahun 2023, tertanggal 4 April 2023, Renwarin ditugaskan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

Pemkot Ambon dan PT Pelindo Lanjutkan Kerjasama Lahan CY

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melakukan Pendantanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan dengan PT. Pelindo Ambon tentang Pemanfaatan Lahan Container Yard (CY) Tahun 2023.

Penandatanganan dilakukan antara Terminal Head Terminal Petikemas Ambon, Rouland P. Kuswara, serta mewakili Pj. Wali Kota Ambon, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, Kamis (09/03/2023) di Surabaya.

Turut menyaksikan Penandatanganan PKS, Plh. Vice Presiden Kerjasama Usaha PT. Pelindo Terminal Petikemas Surabaya, Adi Setiawan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ambon Robby Sapulette, dan Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, Lexy Manuputty.

Kadishub usai kegiatan menjelaskan, kerjasma antara Pemkot dan PT. Pelindo sudah dilakukan sejak 2018, dan setiap tahun diperpanjang.

“CY dari PT. Pelindo dibangun di lahan milik Pemkot Ambon yakni eks. Pasar Nusaniwe seluas 5003 meter persegi sejak tahun 2018, oleh sebab itu setiap tahun PKS diperpanjang,” ungkapnya.

Selain, penandatanganan PKS, Sapulette menjelaskan juga dibicarakan terkait perkerasan struktur CY yang perlu dinaikan agar dapat menampung peti kemas berisi, guna memaksimalkan pendapatan. Lantaran saat ini, struktur CY hanya mampu menampung peti kemas yang kosong.

“Oleh sebab itu, ada pembicaraan lanjut menaikan nilai struktur untuk tampung peti kemas berisi, dengan maksud nilai pendapatan bertambah,” terangnya.

Dikatakan, Pemkot menawarkan, agar pekerjaan itu dilakukan oleh PT. Pelindo dengan sistem bagi hasil.

“Alangkah baiknya pihak Pelindo yang mengerjakan sehingga nantinya dilakukan sistem bagi hasil 50 persen Pemkot dan 50 persen Pelindo, atas sewa CY tersebut setelah beroperasi,” beber Kadishub.

Dirinya menandaskan, dengan sistem bagi hasil tersebut, maka nantinya ketika nilai investasi pekerjaan perkerasan struktur CY dari Pelindo telah terpenuhi, maka hasil sewa dikembalikan kepada Pemkot.

DPRD Maluku Atasi Persoalan Listrik di Pasar Apung Mardika

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku bersama Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Ambon, dan PLN sepakat untuk menempatkan meter pembanding di pasar apung Mardika.

Kebijakan ini diambil untuk mengatasi persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan pedagang pasar apung.

“Kita bersyukur bahwa Disperindag Kota Ambon, dan PLN telah mengambil sikap dengan menggunakan meter pembanding, menjadi bagian dari meteran besar,” ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (06/04/2023).

Dikatakan, penempatan meter pembanding, agar pembayaran listrik di pasar apung dapat terkontrol dengan baik di masing-masing ruko/kios.

“Sudah dilaksanakan sesuai hasil rapat Januari antara Disperindag Kota Ambon dan PLN, mengingat meteran yang ada disitu meteran induk. Nah ketika meteran induk mau dibayar dalam arti tagihan bulanan agar susah mencari tahu setiap kios membayar berapa rupiah, lahir lah meter pembanding ini sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahpahaman antara pedagang,” tuturnya.

Sairdekut berharap kebijakan jangka pendek yang diambil dengan menempatkan meter pembanding dapat menyelesaikan persoalan kelistrikan di pasar apung yang selama ini dikeluhkan pedagang.

Sementara persoalan pasar secara keseluruhan, politisi Gerindra itu tidak mau berbicara banyak, karena akan dibahas dalam rapat Pansus.

“Nanti Pansus yang akan djbicara soal lapak, retribusi maupun tagihan. Tadi hanya rapat soal listrik,” tandasnya.

Gubernur Instruksikan Ketua TGPP Selaraskan Rancangan PKS Antara Malteng Dengan PT. Tasageoby Group

0

Ambon, Maluku.news – Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, berdasarkan instruksi Gubernur Maluku Murad Ismail, memimpin Rapat Penyelarasan Draf Rancangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan PT. Tasageoby Group, pada Rabu (5/4/2023), yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy beserta jajaran, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Tim Hukum Provinsi Maluku.

Basalamah dalam kesempatan itu menyampaikan rapat yang dilaksanakan ini, dalam rangka menginterfensi Perjanjian Kerjasama berkaitan dengan pembangunan training center Wig Craft di Maluku Tengah yang menjadi bagian embrio dari muatan di MOU.

“Telah disepakati bersama, seluruh narasi PKS yang telah dibahas melalui diskusi dan masukan dari tim hukum dibuat dalam bentuk business to government, dimana dokumen PKS ini juga harus terverifikasi di DPR sebagai representasi muatan hukum, yang berkaitan dengan legislasi.”Tambahnya.

Ia juga menjelaskan, pendelegasian kewenangan Gubernur kepada Bupati sesuai dengan kapasitasnya, hal tersebut disebabkan kedudukan bupati sebagai penjabat bukan pejabat definitive, sehingga kewenangan penandatanganan ini harus atas persetujuan Gubernur.

“Agar Pks ini berlegitimasi sehingga tidak ada efek di belakang hari, maka konsultasi berkaitan dengan kaidah Pemerintahan di Kemendagri sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar legitimasi berjalan baik dan menjadi pilar, sehingga PKS bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan untuk menjadi indikator dalam melakukan Kerjasama” Ungkapnya.

Ketua TGPP juga menambahkan, jika berkaitan dengan kebijakan anggaran dan diskresi lainnya akan dikonsultasikan bersama-sama.

“Inti dari pertemuan ini adalah membuat dorongan begitu cepat, sesuai arahan Gubernur karena berkaitan dengan investasi, sesuai kebutuhan saat ini, dimana Pemerintahan Maluku tidak akan bisa dibangun ekonominya jika sumber dari government spending tidak ada, jadi target utama adalah bagaimana investasi akan memberikan multiplier effect, yang akan memudahkan salah satu program untuk mendorong solusi mengenai konektivitas, sesuai yang disampaikan Gubernur Maluku.” Ujar Basalamah.

Menutup kesimpulannya, Basalamah berharap dengan kehadiran WIG ini akan memberikan second win dan menjadi pilot project nasional, yang mana ini juga sebagai bentuk kontribusi Maluku untuk Indonesia melalui wig craft.

Wagub Serahkan LKPJ Tahun 2022 Kepada DPRD Provinsi Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku pada Rabu (5/4/2023), menggelar Rapat Paripurna ke-III Masa Persidangan ke-II, dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2022, yang berpusat di Kantor DPRD Provinsi Maluku – Karang Panjang Ambon.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Sekwan Provinsi Maluku, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Maluku, dan undangan lainnya.

Watubun dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pasal 69 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan (LKPJ) pemerintah daerah, kepada DPRD, satu kali dalam satu tahun, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

“Selanjutnya dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dijelaskan pula bahwa materi muatan LKPJ mencakup hasil penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah dari pemerintah.” Terangnya.

Watubun juga mengatakan, dari LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dapat nantinya dilihat sampai sejauh mana capaian kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, kedudukan DPRD adalah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Tambahnya.

Meskipun kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, Watubun menyampaikan, dengan fungsi pengawasan yang dimiliki, tetap akan mengkritisi kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk terhadap LKPJ kepala daerah.

“Sikap kritis tersebut, tidak untuk mencari kesalahan kepala daerah akan tetapi untuk memformulasikan secara bersama-sama terhadap perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.” Tutupnya.

Sementara itu, mengawali pidatonya, Orno mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1444H, sambut bulan Ramadhan dengan hati yang penuh kedamaian, keharmonisan dan kegembiraan, semoga berkah Ilahi dari Allah melindungi dan membimbing kita.

Pada kesempatan itu juga, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran eksekutif dan khususnya masyarakat Maluku atas dukungan dan kerjasama sehingga dapat terwujud sinergitas yang harmonis, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Maluku dapat berjalan dengan baik, walaupun masih diperhadapkan dengan upaya-upaya pemulihan akibat dampak dari covid-19 yang telah melanda.

“Meskipun demikian, atas kerja keras dan kerjasama serta perkenaan Allah SWT, Maluku tetap mengalami kemajuan yang signifikan, ini tergambar dari berbagai indikator pembangunan yang menunjukan perbaikan.” Jelasnya.

Wagub juga menjelaskan, pada tahun 2022 ekonomi Maluku dapat tumbuh sebesar 5,73% meningkat dari 5,33% di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diikuti pula oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,88% dari 6,93% ,tingkat kemiskinan turun menjadi 16,23% pada September 2022 dari 16,30% pada September 2021.

“Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku pada Tahun 2022 meningkat dari 69,71 menjadi 70,22 dan mengalami peningkatan pada seluruh dimensi, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat mencapai 66,45 Tahun dari 66,09 Tahun, dimensi Pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah dari 13,97 Tahun menjadi 14 Tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah dari 10,03 Tahun menjadi 10,19 Tahun, serta dimensi standar hidup layak meningkat dari Rp.8,77 juta pertahun menjadi Rp.8,87 juta per tahun.” Paparnya.

Ia juga mengatakan, berbagai kemajuan yang dicapai tidak terlepas dari upaya bersama, menetapkan APBD tahun 2022 sebagai salah satu instrumen penggerak pembangunan, dimana secara bersama telah ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp.2,99 triliun terarilasasi sebesar Rp.2,92 triliun atau 97,61%, sementara pada sisi belanja ditetapkan sebesar Rp. 3,26 triliun dengan realisasi sebesar Rp.3,6 triliun atau sebesar 93,86%. Selanjutnya dari sisi pembiayaan terdapat pembiayaan neto sebesar Rp.266,160milyar dan realisasi sebesar Rp. 290,439 miliar.

“APBD yang telah saya gambarkan, keseluruhannya diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD lingkup Provinsi Maluku, untuk itu seluruh pencapaiannya baik yang diukur melalui pencapaian indicator kinerja utama daerah dan indicator kinerja kunci serta output dari seluruh kegiatan, kami laporkan dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2022, dan Dewan yang terhormat akan membahas secara internal terhadap dokumen LKPJ ini.” Ungkapnya.

Orno juga mengharapkan adanya rekomendasi yang konstruktif, sebagai masukan bagi pemerintah daerah, dalam meningkatkan kemajuan daerah yang dilakukan melalui peningkatan di bidang Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya.

Rapat dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2022 dari Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun.