Beranda blog Halaman 178

Yeremias: Beberapa Poin Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Perlu di Sorot

0

Ambon, Maluku.news – Total sebanyak 20 poin rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Maluku dilayangkan ke Pemerintah daerah setempat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias menilai banyaknya rekomendasi itu menunjukkan Pemerintahan gagal dalam mengeksekusi kebijakan.

“20 rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur menandakan bahwa pemerintahan kali ini gagal mengelola pemerintahan,” tegasnya di Ambon, Selasa (09/05/2023).

Ironisnya lagi menurut Anos, kegagalan tersebut terjadi di berbagai bidang seperti pendidikan, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, serta sektor lainnya.

Pada sektor pendidikan misalnya, di Maluku semakin terpuruk baik dari SDM maupun fasilitas bangunannya.

“Sampai hari ini Kepala Dinas Pendidikan masih dijabat oleh Pelaksana Tugas dan ini juga menjadi catatan dari ketua pansus. Itu berarti bahwa hari ini Maluku betul-betul terpuruk di bidang pendidikan selain juga SDM hingga infrastruktur yang semakin terpuruk,” bebernya lagi.

Anos mengklaim, Murad – Orno juga gagal karena tidak bisa mengelola RSUD Haulussy menjadi lebih baik.

Begitupun tenaga kesehatan juga dipindahkan tak sesuai kapasitas.

“Apalagi mengingat Haulussy adalah RS rujukan untuk Covid-19 namun kenyataannya masih memprihatinkan dari tahun 2020 sampai hari ini belum juga berbenah. Entah kapan sampai bisa bersaing dengan RSUP maupun rumah sakit swasta lainnya yang ada di Kota Ambon,” sambungnya.

Anos juga mengklaim Pemerintah Provinsi Maluku juga tak bisa mengendalikan inflasi Karena faktanya, sejumlah barang pokok melonjak signifikan menjelang hari raya.

Dia pun berharap, sisa waktu kepemimpinan Murad-Orno yang hanya 5 bulan bisa memaksimalkan pembangunan.

“Dalam kurun tersisa 5 bulan lagi manfaatkan waktu ini untuk memenuhi atau organisasikan apa yang telah dilakukan untuk kebaikan kita semua warga provinsi,”ujarnya.

Munaswir : Sesali Pertamina Atas Krisis BBM di Masohi

0

Ambon, Maluku.news – Andi Munaswir salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Gerindra sangat menyesalkan pertamina atas krisis BBM yang terjadi di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

“Saya mengharapkan pihak Pertamina bisa mendengar dan melihat persoalan ini, krisis BBM yang terjadi sungguh sangat memperihatinkan, kita sudah keliling Maluku, namun tidak seperti di Masohi, dimana sopir angkot harus mengantri untuk megisi BBM,” ucapnya, Selasa (09/05/2023).

Padahal, para sopir ini sudah waktunya istirahat dan berkumpul bersama keluarga.

Menurutnya bagaimana mau meningkatkan perekonomian kalau mobilisasi orang dibatasi, bahkan distribusi komuditi juga.

“Kami sangat mengharapkan Pertamina bisa bersikap profesional terkait dengan pendistribusian BBM,” ucapnya.

Sehingga bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Pertamina, agar tidak bisa melihat suply tahun lalu.

“Kalau sudah punya laporan tersebut berarti perencanaan tahun berjalan seharusnya tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah untuk tidak menutup mata melihat persoalan ini.

Tolak RUU Kesehatan, Ratusan Nakes Demo di DPRD Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai kelompok melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (08/05/2023).

Aksi demo tersebut menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang sementara dibahas Pemerintah dan DPR.

Pantauan di lapangan, massa aksi yang terdiri dari gabungan organisasi Ikatan Dokter Indonesia Maluku, Ikatan Dokter Gigi Indonesia Maluku, Ikatan Bidan Indonesia Ambon, Ikatan Apoteker Indonesia Ambon serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Maluku ini tiba di gedung DPRD pukul 10.00 WIT dengan membawa pamflet bertuliskan ‘Penolakan RUU Kesehatan (Omnibus low)’.

Ketua IDI Maluku Saleh Tualeka dalam penjelasannya mengatakan RUU Omnibus Law Kesehatan menimbulkan polemik bagi keberlangsungan profesi kedokteran di Indonesia.

Menurutnya, hal ini mencerminkan upaya mengintegrasikan profesi kedokteran dan dokter itu sendiri.

Dimana berbagai diskriminasi dan upaya kriminalisasi dokter di masa depan, menjadikan area perang terbuka sudah di depan mata.

“Potensi kriminalisasi dokter dapat terjadi karena tidak adanya hak imunitas pada profesi dokter yang berhubungan dengan tingginya tuntutan pidana dan perdata di masa depan,” bebernya.

Tualeka mengatakan RUU Kesehatan telah menghapus beberapa pasal terkait hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dan berpotensi melemahkan posisi dokter dan tenaga kesehatan di mata hukum secara konsitusi.

Regulasi yang timpang dapat menimbulkan defensif medicine artinya dokter akan mempertahankan dirinya dengan berbagai sumber daya pemeriksaan, sehingga timbul pembiayaan kesehatan yang tinggi dan akan dibebankan kepada masyarakat.

Pansus LKPJ Gubernur Maluku Keluarkan 20 Rekomendasi

0

Ambon, Maluku.news – Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2022, Ruslan Hurasan menyampaikan hasil kerja pansus menyampaikan, Sebanyak 20 poin rekomendasi diberikan DPRD Provinsi Maluku atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun 2022, pada Senin (08/05/2023).

Hurasan mengatakan, Diantara 20 poin itu, termasuk juga pinjaman Rp 700 miliar dari SMI. Pasalnya, hutang miliar rupiah itu tak berdampak bagi kemiskinan maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Maluku Tahun 2022.

Menurutnya lagi, mestinya pinjaman PT. SMI kurang lebih 700 milyar harus berpengaruh pada peningkatan IPM satu koma sekian persen, sehingga kenaikan IPM kita bisa mendekati setara dengan IPM secara nasional dikisaran tujuh puluh dua koma sekian persen.

Oleh karena itu, dalam rekomendasinya menegaskan, poin-poin yang diberikan atas LKPJ Gubernur Maluku Murad Ismail memiliki kaitan dengan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Gubernur Maluku tahun 2022, serta Hasil Pemeriksa Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku.

“LKPJ yang dibahas dan dijadikan ukuran penilaian kinerja, hendaknya dilihat sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi seberapa besar keberhasilan atau ketidakberhasilan pemerintah daerah melaksanakan amanat undang-undang maupun mengimplementasikan perannya sebagai abdi rakyat,” jelasnya.

Ia berharap pendalaman LKPJ Gubernur Maluku tahun 2022 ini oleh Pansus, fraksi-fraksi dan komisi-komisi ini ditindaklanjuti oleh OPD terkait dan Pemerintah Provinsi.

Untuk itu, kata Hurasan, pokok-pokok rekomendasi yang disampaikan ini pada hakekatnya sudah melalui tahapan dan pendekatan, pembahasan secara konfrehensip sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Karena itu diharapkan Pemerintah Daerah melalui OPD-OPD dapat memperhatikan pokok-pokok rekomendasi ini untuk dapat ditindak lanjuti.

Kembangkan UMKM, Pemkot Teken Tiga MoU Sekaligus

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman dengan PT. Pegadaian Persero, PT. Midi Utama Indonesia, Tbk Branch Ambon, PT. Indomarco Prismatama.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam apel pagi di halaman Balai Kota Ambon, yang dihadiri oleh pimpinan dan Branch Manager pada ketiga perusahaan tersebut, Senin (8/5/2023)

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena usai penandatanganan menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjamur di ibukota Provinsi Maluku ini.

“Hari ini kami melaksanakan penandatanganan tiga MoU, yang pertama itu dengan PT. Pegadaian dalam rangka kita berencana mengembangkan kerja sama dalam kaitan dengan bisnis UMKM, yakni melalui penyediaan etalase, kemudian dengan PT. Midi Utama Indonesia, dan PT. Indomacro Prismatama guna memberi ruang bagi pelaku UMKM agar dapat memasarkan produknya di gerai moderen,” jelasnya.

Tambahnya, setelah penandatanganan ini berlangsung, tugas Pemkot selanjutnya akan memfasilitasi UMKM yang telah memenuhi syarat dan ketentuan agar dapat melaksanakan penandatanganan dengan kedua gerai modern tersebut.

“Secara teknis nanti kedua pimpinan gerai akan melakukan MoU dengan pelaku UMKM karena ada syarat yang harus dipenuhi. Nanti Dinas Perindag tolong perhatikan hal tersebut,” tandasnya.

Wattimena berharap, melalui kegiatan ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat kota terkhususnya pelaku UMKM.

“Kita berharap akan memberikan dampak positif teristimewa bagi UMKM yang ada di kota ini,” harapnya.

Dirinya juga akan mengupayakan agar seluruh UMKM di kota ini dapat tercover dalam e-catalog lokal yang dikelola oleh Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Kota Ambon.

Dalam penandatanganan MoU juga dilakukan sosialisasi dari PT. Pertamina terkait penggunaan Gas LPG, dalam rangka konversi bahan bakar dari minyak tanah ke Gas.

Buka Penilaian Sumatif Akhir SD, Ini Harapan Pj. Wali Kota dan Sekkot

0

Ambon, Maluku.news – Membuka sampul Penilaian Sumatif Akhir Kelas VI (enam) Sekolah Dasar (SD) Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena berharap para siswa memperoleh hasil yang baik.

“Dari penilaian sumatif ini, kita harapkan siswa akan memperoleh hasil yang baik,” ujar Wattimena, Senin (8/5/2023), di SD Inpres 21 dan SD Negeri 38, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe.

Dijelaskan Pj. Wali Kota, hasil Penilaian Sumatif Akhir tersebut menjadi gambaran proses yang dilakukan selama anak dididik pada satuan pendidikan.

“Jadi bukan saja pada kelas VI tapi proses keseluruhan, mulai dari kelas I (satu) yang akan membawa siswa pada hasil yang baik ketika mengikuti ujian akhir,” ungkapnya.

Tak hanya untuk membuka sampul ujian, Wattimena akui, kehadirannya juga untuk memberi arahan dan meninjau infrastruktur yang ada, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Sebab menurutnya tidak mungkin kualitas pendidikan dapat meningkat jika tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai.

“Kelihatan banyak bangunan yang rusak dan butuh perbaikan. Bagaimana anak-anak dapat belajar dengan baik, jika takut plafon roboh dan sebagainya, sehingga dalam keterbatasan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, harus membantu perbaikan fasilitas dan infrastruktur di sekolah,” bebernya.

Terkait pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Pj. Wali Kota memberi apresiasi kepada para Pengawas, Kepala Sekolah, dan para guru yang telah memfasilitasi pelaksanaanya baik secara manual maupun berbasis komputer dan Android.

“Terima kasih karena bisa memfasilitasi secara baik. Dengan menggunakan HP Android dan komputer saya yakin anak- anak di Ambon tidak tertinggal soal teknologi. Kalau semua sekolah, dapat melakukan saya yakin siswa dapat lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, saat membuka Penilaian Sumatif Akhir berbasis Komputer di SD Negeri 5, 6, 12 dan 13, berharap 120 siswa yang mengikuti ujian mampu mengerjakan soal dengan baik.

“Saya yakin anak-anak sudah mempersiapkan diri dan guru guru juga sudah mempersiapkan mereka sehingga nantinya presentase kelulusan 100 persen,” pungkas Ririmasse.

Untuk diketahui, sebanyak 5772 siswa pada 188 SD secara serentak mulai Senin (8/5/23) mengikuti Penilaian Sumatif Akhir, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Agama, Matematika, PKN, IPA dan IPS.

Gubernur Canangkan Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem & Stunting Serta Pekan Imunisasi Dunia di Buru

0

Buru, Maluku.news – Tiba di Kecamatan Airbuaya dan Fenaleisela, pada Minggu (7/5/2023), Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail didampingi istri Widya Pratiwi Murad beserta rombongan, disambut oleh kepala suku dari kedua kecamatan tersebut, dan diberi tanda kehormatan jabatan adat kain lestari dan diiringi tarian serta lagu adat dari Kabupaten Buru.

Pada kesempatan itu Gubernur bersama Widya Pratiwi Murad selaku Duta Perangi Stunting, dan Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy, mencanangkan Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting serta Pekan Imunisasi Dunia di Kabupaten Buru, yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Turut hadir juga pada kesempatan itu, Sekda Provinsi Maluku, Sekda Buru, Forkopimda Kabupaten Buru, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru, Rektor Universitas Iqra Buru, Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Kader Posyandu dan PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda.

Dalam Sambutan Selamat Datang Penjabat Bupati Buru, dirinya menyampaikan bahwa selaku Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, sangat konsen terhadap percepatan penurunan stunting.

Dirinya juga melaporkan bahwa jumlah keluarga miskin ekstrem dari 10.522 keluarga mengalami penurunan menjadi 3.645 keluarga.

“Mulai Tahun 2023 kita akan melakukan Sikat Habis Kemiskinan Ekstrem dengan 3 strategi yaitu ; mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan” jelasnya.

Selain itu, bertepatan dengan Pekan Imunisasi Dunia, Salampessy mengatakan untuk Kabupaten Buru akan dilaksanakan pekan imunisasi pada 150 posyandu di 82 desa.

Sementara itu, Widya selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku, menjelaskan pada tahun 2019 stunting di Provinsi Maluku ada pada angka 34,1%, sehingga sulit untuk kedepan bisa mempersiapkan anak-anak Maluku menjadi generasi muda yang cerdas, pintar dan bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional.

“Untuk pencegahan stunting harus dimulai dari usia remaja putri, dimana sudah harus menjaga kesehatan diri dan mengonsumsi tablet tambah darah, kemudian setelah dinyatakan hamil perlu dijaga di masa kehamilan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rajin ke posyandu, setelah itu saat anak lahir wajib diberikan asi ekslusif 6 untuk menjaga ketahanan tubuh anak dan rajin ke posyandu, serta hingga usia 2 tahun anak harus dijaga kesehatannya dan diberikan imunisasi.” Terang Widya.

Selaku Duta Parenting, Widya mengatakan bahwa, ia sangat peduli dan memperhatikan kondisi anak-anak ataupun ibu yang ada di Maluku, yang terlihat dengan kunjungannya pada lokus stunting di 11 kabupaten kota.

“Kalau bukan katong siapa lagi yang peduli dengan anak-anak kita, kalau bukan sekarang kapan lagi?” Ujar Widya, mengajak semua pihak untuk sama-sama mencegah Stunting.

Ia juga menyampaikan selain makanan sehat dan bergizi, lingkungan yang bersih juga menjadi salah satu faktor untuk mencegah stunting.

“Stunting harus dicegah karena mengancam anak-anak kita, yang menyebabkan IQ anak di bwah rata-rata, sehingga nanti anak anak kita kasihan karena tidak bisa bersaing di masa-masa yang akan datang.” Ungkap Widya

Mengakhiri sambutannya Widya mengajak semua pihak yang hadir pada kegiatan tersebut jngu sama-sama Potong Pele Stunting.

Di tempat yang sama juga Gubernur, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Buru dan jajaran yang telah bekerja untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem melalui penanganan gerakan sikat habis kemiskinan ekstrem di Bumi Bupolo.

“Penghargaan juga saya sampaikan kepada Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru yang telah bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penurunan angka balita stunting di daerah ini.” Ujarnya.

Gubernur juga, mengapresiasi Bupati Buru, perangkat dan jajarannya serta pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten ini agar jangan berhenti disini, namun secara berkesinambungan dan terus menerus mewujudkan program Presiden di tahun 2024 angka stunting se-Indonesia bisa turun menjadi 14% bisa tercapai berkat dorongan semua pihak di daerah-daerah.

“Untuk angka stunting di Buru mengalami penurunan dari tahun 2021 yakni 31,7% dan di tahun 2022 menjadi 23,3% pada tahun 2022, Sebagai Gubernur Maluku, saya memberikan apresiasi kepada pejabat di daerah apabila semua penanganan stunting dan kemiskinan bisa ditangani dengan baik” Tegas Murad.

Terkait Pekan Imunisasi Dunia, Murad juga berharap kegiatan kni dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya imunisasi guna pencegahan terhadap timbulnya penyakit.

“Saya berharap masyarakat betul-betul memahami bahwa hanya dengan imunisasi yang lengkap anak-anak serta seluruh masyarakat akan terlindungi secara optimal.” Ujarnya.

Pada kesempatan itu juga turut diserahkan bantuan Paket Makanan Tambahan bagi Balita Stunting, Paket Bantuan untuk Balita Stunting, Dokumen Administrasi Kependudukan berupa Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak, Paket Antropometri, 5 Paket anakan pala, Bantuan Langsung Tunai untuk 2 desa, bantuan Program Keluarga Harapan kepada Kecamatan Airbuaya sebanyak 695 orang, Peduli Maluku 100 paket sembako, Bantuan emergency 50 paket, dan bantuan 10.000 standing pouch produk ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Buru.

Kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi, bersama masyarakat desa Waemange dan sholat ashar.

Widya : Majelis Ta’lim Harus Memiliki Visi, Misi dan Program yang Jelas

0

Buru, Maluku.news – Pembina Majelis Ta’lim se-Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, menghadiri Halal Bi Halal bersama dengan Ibu-Ibu Majelis Ta’Lim se-Kabupaten Buru, pada Sabtu (6/5/2023) bertempat di Aula Kantor Bupati Buru.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ariani Lebang Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Penjabat Ketua TP-PKK Kabupaten Buru, Ketua Dharma wanita Persatuan Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Wanita se-Kabupaten Buru, beserta unsur lainnya.

Dalam Laporannya, Asisten I Setda Buru, menyampaikan bahwa di Kabupaten Buru ada 71 Majelis Taklim dan 71 MT di Kabupaten Buru dan telah menghadirkan 61 Ketua Majelis Taklim beserta anggota.

Pada kesempatan itu, Widya yang juga selaku Ketua Majelis Taklim Nur Asiah menyampaikan bahwa, momentum halal bi halal di saat ini bukanlah kebetulan tetapi sudah ditakdirkan agar bersilaturahmi untuk membangun kebersamaan.

“Sebagai Majelis Taklim dan juga sebagai wadah Pendidikan Islam, dan Lembaga dakwah tidak hanya fokus pada ibadah-ibadah, tetapi juga harus memiliki visi misi dan program kerja yang jelas, serta kegiatan-kegiatan sosial sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya umat Islam pada khususnya.” Tegasnya.

Dengan spririt Halal Bi Halal, Widya juga mengajak Majelis Taklim untuk saling bermaaf-maafan, senantiasa berpikir positif atas semua permasalahan yang dihadapi, selalu membangun solidaritas mengeratkan hubungan antara sesama majelis taklim, meningkatkan wawasan keagamaan, kebangsaan dan keilmuan, serta membangun semangat dan motivasi baru dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

“Saya berpesan untuk menjaga Lembaga Majelis Taklim ini, yang diperkuat dengan saling memberi salam, saling mengundang dan berbagi, saling menasehati dan saling berdoa, dan membantu sesama dalam kebaikan.” Ujarnya.

Selaku Duta Perangi Stunting Widya juga mengajak Ibu-Ibu Majelis Taklim untuk sama-sama perangi stunting, dan mencegah stunting agar tidak mengancam generasi muda yang ada.

Pada kesempatan itu Widya juga turut menyerahkan bantuan berupa Kain Sarung dan Al-Quran kepada 61 Majelis Taklim se-Kecamatan Kota Namlea.

Widya Kunjungi Rumah Literasi Desa Lamahang

0

Buru, Maluku.news – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Buru, Bunda Literasi Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad didampingi Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy, dan rombongan tiba di Desa Lamahang Kecamatan Waplau, pada Minggu (7/5/2023)

Setibanya di sana istri dari orang nomor satu di Provinsi Maluku dan rombongan disambut langsung oleh Forkopimda Kecamatan Waplau, yang ditandai dengan pengalungan kain selendang, dan tarian sawat pulau Buru.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau dan melihat secara langsung Rumah Literasi Desa Lamahang.

Dalam Laporannya Pendiri Rumah Literasi Komunitas Pulau Buru La Ode Alimin menyampaikan bahwa, pihaknya sangat senang dengan kedatangan Bunda Literasi, dan ini akan menjadi tolak ukur kedepan dalam menjadikan pulau Buru sebagai pulau Literasi.

Sementara itu di tempat yang sama dalam sambutannya Widya mengatakan, dewasa ini upaya pembinaan kualitas terhadap sumber daya manusia telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak pemangku kepentingan, salah satunya melalui pendidikan.

“Hal yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pendidikan informal, non formal, dan formal, salah satunya adalah kemampuan untuk membaca.” Ujarnya

Ia menjelaskan, kemampuan membaca bukan kemampuan bawaan sejak lahir, melainkan suatu keterampilan yang harus dipupuk, dibina, dan dikembangkan mulai dari pembinaan minat, kegemaran, kebiasaan, hingga membaca, merupakan suatu kebudayaan yang dapat menciptakan masyarakat pembelajar, dan akhirnya dapat meningkatkan niali kegemaran membaca.

“Dengan adanya Komunitas Rumah Belajar, ini menjadi contoh generasi muda sekarang, kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi?”

Widya menambahkan ada 2 hal penting, yang perlu menjadi perhatian bersama dalam nilai tingkat kegemaran membaca, yaitu sejauh mana minat baca dan juga ketersediaan buku atau sumber informasi lainnya.

“Dengan demikian yang menjadi arah gerak kita kedepan untuk mencapai nilai tingkat kegemaran tersebut adalah menumbuh kembangkan minat baca masyarakat yang dimulai dari keluarga, sekolah, komunitas, maupun dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.” Tambahnya.

Bunda Literasi juga mengatakan, dalam mendukung upaya tersebut maka keberadaan Rumah Literasi atau Rumah Baca sangat penting, sebagai wadah kegiatan para pengguat literasi sekaligus dalam rangka menggelorakan semangat gemar membaca, maupun budaya literasi, bagi generasi muda di Kecamatan Waplau.

“Untuk itu saya berharap rumah literasi di Desa Lamahang ini dapat dikembangkan guna menumbuhkan minat baca masyarakat di daerah ini.” harapnya.

Ia juga mengajak guru-guru mulai dari tingkat SD sampai SMA/SMK se-derajat, yang ada di Kabupaten Buru, untuk dapat membantu, menumbuhkembangkan minat baca para siswa di sekolah, dengan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca, dan literasi maupun pengembangan koleksi perpustakaan sehingga dapat memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan para siswa.

“Selaku Bunda Literasi Provinsi Maluku, Widya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Buru, para Guru dan pihak terkait yang tah menghadirkan rumah literasi di kecamatan Waplau” Terangnya.

Widya berharap, rumah literasi ini dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan literasi di pulau buru.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan 40 buah buku secara simbolis kepada pendiri rumah belajar komunitas pulau Buru, dan pemotongan tumpeng untuk memperingati Hari Literasi Kabupaten Pulau Buru ke 10 tahun.

Hadir juga dalam kesempatan itu Ketua Dharmawanita Persatuan Provinsi Maluku, Penjabat Ketua TP-PKK Kabupaten Buru, Sekda Buru, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru, Camat Waplau, Kepala Desa Lamahan beserta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat.

Tinjau Pasar Wayame, Pj. Wali Kota Janji Lakukan Kajian Untuk Perbaikan

0

Ambon, Maluku.news – Melakukan tinjauan pada Pasar Tradisional di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena berjanji akan melakukan kajian untuk perbaikan lapak pedagang.

“Di Wayame ini masih ada pasar yang masih eksis, saya hadir dengan pimpinan OPD di saaat ini nanti kita lihat dan kaji kalau bisa diperbaiki pasar ini, pasti diperbaiki asal saja tidak ada persoalan dengan pemilik tanah, “ungkapnya di sela – sela tinjauan pasar Wayame, Sabtu (06/5/2023).

Wattimena mengungkapkan, keberadaan pasar Wayame selama ini luput dari perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, padahal ada hal-hal yang menjadi kebutuhan pedagang dan perlu intervensi pemerintah, misalnya untuk pembanguan lapak. Hanya saja Wattimena mewanti – wanti agar tidak ada persoalan dengan pemilik tanah tempat dimana pasar itu dibangun.

“Antara pemilik tanah dan pegadang harus memiliki kesepakatan, misalnya penetapan sewa atau iuran dari pedagang bagi pemilik tanah, lalu kita fasilitasi bangunan bikin lapak yang lebih baik bagi pedagang, jangan sampai Pemkot mau perbaiki lapak pedagang lalu ada penolakan dari pemilik tanah,” bebernya.

Dikatakan agar perbaikan lapak dapat segera terwujud, Wattimena meminta agar Asosiasi yang membawahi Pedangang di Pasar Wayame, dapat melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan pemilik tanah maupun dengan pemerintah. Sebab sudah menjadi tugas dari Asosiasi untuk memperjuangkan kepentingan anggotannya.

“Asosiasi tidak menjadi bermakna kalau kehadirannya tidak sejahterakan anggota, tapi malah membuat jadi sulit,” tambahnya.

Diakui Wattimena, tujuan Pemerintah adalah untuk mensejahterahkan rakyatnya termasuk para pedagang, untuk itu setiap jeritan dan keluhan pedagang mesti didengar, agar mereka selalu merasakan sentuhan dan kehadiran Pemerintah. Olehnya itu, Wattimena berharap kehadirannya bersama pimpinan OPD turun menjumpai masyarakat ada hal-hal baru yang ditemukan terkait dengan kepentingan masyarakat.

Wattimena juga berharap, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan persoalan yang dihadapi dan butuh intervensi pemerintah lewat berbagai channel, baik itu sms, telepon, website, maupun akun media sosial milik pemerintah. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan keluhan langsung kepada Wali Kota lewat program Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR), yang digelar di Balai Kota, setiap Jumat pukul 08.00 10.00 WIT.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan Kota Ambon, Sutan Masida, berharap pasar Wayame mendapat perhatian pemerintah sebab banyak masyarakat kecil, yang menggantungkan penghidupannya dari pasar.

“Ada 300 lebih pedagang di tempat ini, sementara keadaaan pasar sangat tidak representatif,” tuturnya.