Beranda blog Halaman 178

Peringati Mayday, Pj.Wali Kota : Buruh Harus Sejahtera

0

Ambon, Maluku.news – Membuka kegiatan senam sehat dalam rangka peringati Hari Buruh Internasional (Mayday) 2023, Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena menekankan para Buruh di Kota Ambon, harus sejahtera.

“Hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa perjuangan panjang dan berat yang dilakukan. Oleh sebab itu, buruh mesti sejahtera. Kira-kira maknanya seperti itu,” ungkapnya di Tribun Lapangan Merdeka Ambon, Senin (1/5/2023).

Katanya, guna mensejahterahkan para buruh para pemberi kerja dilarang mengeksploitasi, pemberian upah yang disesuaikan dengan beban kerja yang berat, jaminan kesehatan, menjamin keselamatan saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Tambah Wattimena, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, juga tidak akan lepas tangan dari upaya mensejahterahkan para buruh. Ada dua hal penting yang dipersiapkan.

“Pertama, dalam tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pemkot dalam beberapa tahun ini bahkan di Tahun 2022 kemarin kami menjamin 40.000 pekerja rentan termasuk para buruh. Kedua; Kalau ada pemberi kerja di Kota Ambon yang tidak melaksanakan dengan baik laporkan kepada kami melalui Dinas Tenaga Kerja. Ini soal komitmen kita untuk memberi terbaik kepada pekerja,” urainya.

Wattimena berharap, seluruh pemberi kerja dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Termasuk dengan para buruh yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

“Saya mengajak kita semua mari kita sama-sama rasional memikirkan atau bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban. Hindari sikap anarkis dan tindakan tidak memperhatikan hak-hak orang lain,” harap Wattimena.

Gubernur Maluku Letakan Batu Pertama Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji

0

Tual, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol . (Purn.) Drs. Murad Ismail Letakan batu pertama pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, serta Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Tual, pada Senin (01/05/23).

Gubernur pada kesempatan itu turut didampingi oleh istri Widya Pratiwi Murad yang juga selaku Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Walikota Tual Adam Rahayaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku H. Yamin, Sekretaris Daerah Maluku, beserta unsur terkait lainnya.

Yamin, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak lepas tangan dalam menggelontorkan sejumlah bantuan melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Maluku untuk membantu proses pembangunan madrasah di daerah ini.

Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku ini juga mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi, kepada Gubernur Maluku, karena telah meluangkan waktu ditengah kesibukan kerjanya, dengan hadir meletakan batu pertama proses pembangunan beberapa gedung SBSN Kementerian Agama ini.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail di tempat yang sama, atas nama pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Agama, karena melalui program pengembangan revitalisasi gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bentuk dorongan untuk meningkatkan kualitas keagamaan di wilayah Provinsi Maluku.

“Saya selaku Gubernur Maluku, berharap agar keberadaan gedung ini dapat memberikan dampak positif yang sebesarnya kepada masyarakat Kota Tual.” pungkasnya.

Gubernur Hadiri Peletakan Batu Pertama Gedung MTS 1 Malra

0

Maluku Tenggara, Maluku.news – Tiba di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Gubernur Maluku, Irjen.Pol (Purn) Drs. Murad Ismail beserta Istri, Ny. Widya Pratiwi Murad hadiri pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah MTS Negeri 1 Maluku Tenggara (Malra), pada Senin (01/05/23).

Dalam sambutannya, Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikam apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di Larvul Ngabal, khususnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang telah berkontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.

“Kita semua berharap progres pembangunan gedung Madrasah Negeri 1 ini akan berjalan lancar dan sukses,” Harapnya.

Ia juga mengatakan, bantuan dalam bentuk pembangunan gedung ini, bukan hanya merupakan wujud kepedulian Kementrian Agama untuk menatalayani pemenuhan standar nasional pendidikan seluruh anak usia sekolah di Maluku Tenggara, tetapi juga tetap akan mendapatkan layanan pendidikan yang dibutuhkan.

Pada kesempatan itu juga, Widya Pratiwi Murad selaku Ketua Majelis Taklim (MT) Nur Asiah Provinsi Maluku berkesempatan untuk bertemu bersama Majelis Taklim (MT) yang ada di Malra.

Ia yang juga selaku Pembina Majelis Taklim Provinsi Maluku, menyampaikan kebahagiaan-nya saat bertemu bersama dengan Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan berharap agar silahturahmi yang dilakukan ini dapat berkelanjutan.

“Insya Allah jika nanti ada kesempatan saya diberi kesehatan dan panjang umur untuk tahun-tahum kedepan silahturahmi kita dapat berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara yang kita cintai bersama,” Ujarnya.

Hadir Juga pada Kesempatan itu, Bupati Maluku Tenggara didampingi Istri, Sekretaris Daerah Maluku dan istri, unsur Forkopimda Provinsi Maluku dan Maluku Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara beserta pihak lainnya.

DPRD Maluku Dorong Dibentuk Perda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku akan mendorong untuk dibentuknya Peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas di Maluku dinilai masih kurang diperhatikan, terutama dalam hal Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti fasilitas khusus, termasuk pekerjaan, jalan, transportasi dan lain sebagainya.

“Kita sudah sepakat untuk mendorong pembentukan Perda Disabilitas. Karena pasca diterbitkannya UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, hingga kini Maluku belum membentuk sebuah Perda dimaksud,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan di ruang kerjanya, rabu (29/04/2023).

Sekedar tahu, pembentukan Perda Disabilitas, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Ketua DPRD Maluku bersama Koalisi Daerah Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Lembaga Pemerhati Disabilitas Provinsi Maluku, yang dikoordinir Ketua Pertuni Maluku, Yohana Maitimu.

Dikatakan, ada dua jalur dalam proses pembentukan Perda, yaitu usulan dari Pemerintah Daerah Maluku, dan usulan inisiatif DPRD Maluku.

Untuk usulan inisiatif DPRD, dirinya telah mendorong Komisi IV, atau melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai leading sektor.

Alhasil, usulan tersebut langsung direspon, dengan target sebelum berakhir masa jabatan di tahun 2024 mendatang, Perda tentang disabilitas telah ditetapkan DPRD Maluku.

“Kita semua sepakat dalam spirit yang sama, bahwa kita akan memulai gerakan ini, dan kami berharap sebelom masa jabatan kami berakhir, perda tentang penyandang disabilitas sudah harus terbit sebagai perda payung untuk seluruh daerah di Maluku,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah meminta Koalisi Daerah Organisasi Penyandang Disabilitas, dan Lembaga Pemerhati Disabilitas Provinsi Maluku untuk membantu menyusun legal draft, sedangkan akademik draft akan dicairkan bersama- sama.

“Rumusan legal draf ini nanti kita diskusikan semacam workshop yang akan difasilitasi DPRD. Sehingga subtansi dari pelaksanaan UUD 1945, setiap warga negara berkedudukan dalam hukum dan pemerintah dapat mereka alami dan menjadi bagian yang utuh,” ucapnya.

Pada prinsip, Benhur memastikan dua hal yang menjadi tuntutan penyandang Disabilitas terkait akomodasi yang layak, dan aksesibilitas, tetap menjadi perhatian DPRD dalam memperjuangkan Perda tersebut.

“Prinsipnya kita susah sepakat untuk mendorong Perda tentang disabilitas, untuk memberikan dasar hukum, menghormati dan melindungi hak-hak warga, khususnya penyandang disabilitas, yang selama ini merasa di diskriminasi,” pungkasnya.

Sekda Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah xxvii Tahun 2023

0

Ambon, Maluku.news – Memperingati Hari Otonomi Daerah XXVII, Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan Upacara yang bertempat di Halaman Kantor Gubernur Maluku pada Sabtu, (29/4/2023).

Bertindak selaku Inspektur Upacara tersebut Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, dan bertindak selaku Komandan Upacara dari Biro Pemerintahan Setda Maluku Fristina Susianti.

Turut serta pada kesempatan itu para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Jajaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Sekda, disampaikan bahwa Esensi filosofis dari Otonomi Daerah adalah desentralisasi kewenangan agar daerah mencapai kemandirian fiskal. Salah satunya yaitu dengan menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

“Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak, untuk kembali memahami esensi filosofis dari diterapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun.” Ujar Sekda.

Ia juga menyampaikan setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal daerah.

“Namun data juga menunjukan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).” Tambahnya.

Mendagri dalam sambutan tertulisnya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Daerah-Daerah Otonom Baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya.

“Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik. Selain itu kepada Daerah kemampuan PAD dan Fiskalnya yang IPMnya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran efektif, serta efisien.” Tambahnya.

Program Peningkatan Pembangunan Produk Dalam Negeri (PPPDN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri sehingga PPPDN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemuliahan enkonomi nasional sebagai instrument PPPDN pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri didalamnya mengatur mengenai kebijakan tingkat komponen dalam negeri.

“Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.

Ia menyampaikan, Pemerintah Pusat menargetkan 2023 angka stunting anak turun menjadi 17% secara nasional.

“Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengambil Langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal termasuk pola asuh dan lingkungan, sementara factor spesifik lainnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Kesehatan seperti kurang gizi dan anemia.” Tambahnya.

Sadali juga mengatakan, Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tepat sasaran, untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya penanganan stunting di seluruh wilayah.

“Saya mengaja kita semua untuk berdoa bersama agar apa yang menjadi tujuan otonomi daerah sebagaimana filosofi pembentukannya dapat terwujud di semua daerah, dan kita semua mampu menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi.” Ujarnya

Sekda menyampaikan, kunci utama yang utama untuk mencapai itu adalah pada unsur Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional, kompoten, dan dapat bekerjasama secara kolaboratif.

Untuk diketahui, Peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini, mengambil tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul.

Gubernur Murad Harap Pukul Sapu Jadi Agenda Wisata Nasional

0

Mamala, Maluku.news – Dalam Perayaan 7 (tujuh) Syawal 1444 Hijriah, Negeri Morela dan Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah menggelar Acara Adat Pukul Sapu Lidi pada Sabtu, (29/4/2023).

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Muhamat Marasabessy dan Istri, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Unsur TNI/Polri, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Maluku, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, beserta pihak berkepentingan lainnya.

Penjabat Bupati Maluku Tengah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.)Drs. Murad Ismail selaku Upu Latu dan Istri Widya Pratiwi Murad yang merupakan Ina Latu Maluku, karena selalu menunjukan komitmen dan kecintaan bagi masyarakat Maluku melalui dukungan yang sangat luar biasa, dalam mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Maluku sehingga mampu mengharumkan nama Maluku di kancah nasional dan internasional termasuk penyelenggaraan event-event pariwisata yang digelar secara rutin dan berkelanjutan sehingga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Maluku

“Tradisi adat ini merupakan simbol persatuan dan kerjasama antar warga, serta merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga, melestarikan dan mewariskan tradisi pukul sapu lidi ini.” Jelasnya

Menutup sambutannya, Marasabessy menyampaikan kedepan acara pesta adat pukul sapu lidi dapat didesain dalam konsep kolaborasi antara Pemerintah Negeri Mamala, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Pusat, serta dukungan sektor swasta lainnya agar tidak saja nilai-nilai luhur yang ada sebagai representasi jiwa anak-anak negeri tersampaikan ke masyarakat sebagai kontribusi kepada bangsa dan negara, tetapi lebih dari itu menghadirkan pesta adat ini ke pentas budaya nasional bahkan regional dan global yang memiliki nilai ekonomis untuk dikelola secara profesional.

Sementara itu Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Acara adat pukul sapu merupakan warisan budaya para leluhur dengan nuansa keagamaan yang kental serta nilai historis dan penjelmaan dari jiwa keberanian yang harus tertanam dalam karakter anak-anak Maluku, khususnya generasi negeri Mamala dan Morela dalam menjaga dan melestarikan pusaka adat ini turun temurun.” jelasnya.

Ia menambahkan, adat pukul sapu juga mengandung pelajaran berharga tentang sikap bertanggung jawab, setiap kata dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata di daerah ini, untuk bersinergi bersama-sama dan mempromosikan adat dan budaya pukul sapu lagi menjadi agenda pariwisata nasional.” Harap Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Dirinya juga menambahkan atraksi adat ini adalah aset pariwisata unik dan istimewa, yang tidak ada di daerah lain.

“Aset ini perlu didesain sedemikian rupa, agar menjadi lebih terkenal sehingga bisa dinikmati wisatawan nusantara maupun mancanegara.” Tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan atraksi pukul sapu lidi, yang ditandai dengan pemukulan sapu lidi pembukaan kepada 10 orang perwakilan.

Untuk diketahui pada kesempatan itu juga kegiatan disuguhkan dengan Tari-Tarian adat dan nyanyian dari artis-artis lokal.

Negeri Adat Belum Miliki Raja Defenitif, Pj. Wali Kota : Ada Persoalan Internal

0

Ambon, Maluku.news – Sejumlah negeri adat di kota Ambon hingga kini belum memiliki Raja defenitif. Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena akui hal tersebut lantaran masih ada persoalan internal.

“Persoalan internal itu baik internal di dalam mata rumah parentah maupun beberapa mata rumah. Kita kesulitan kalau persoalan tersebut belum terselesaikan secara internal,” kata Wattimena usai pelaksanaan Program Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar), Jumat (28/04/2023) di Balai Kota.

Untuk itu, Wattimena yang akan mengakhiri masa tugas sebagai Pj. Wali Kota Ambon, 24 Mei mendatang, mendorong agar masyarakat adat sendiri yang bersepakat dalam penetapan Raja defenitif.

Bila tidak, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diperhadapkan dengan keputusan yang menimbulkan pertentangan.

“Nanti Pemkot diperhadapkan dengan suatu keputusan yang kalau diambil ada pihak yang menerima dan ada yang tidak,” ujarnya.

Kendati demikian menurut Wattimena, Pemerintah harus tetap mengambil keputusan, sebab dari keputusan tersebut, dapat diperoleh kebenaran.

“Keputusan itu bisa saja benar dan sesuai dengan adat dari negeri tersebut, dan kalaupun keputusan itu tidak benar, dapat digugat ke jalur hukum untuk mendapatkan kebenaran,” tandasnya.

Untuk diketahui selama kepemimpinannya sebagai Pj. Wali Kota hingga saat ini, sudah 3 (tiga) Raja yang dilantik Wattimena, yakni Raja Latuhalat, Urimessing, dan Laha, sehingga masih tersisa 8 (delapan) negeri yang belum memiliki Raja defenitif, diantaranya, Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Naku, Batu Merah, Amahusu dan Seilale.

Attapary: Format Penerimaan Siswa Baru SMA Siwalima Berubah

0

Ambon, Maluku.news – Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku untuk merubah format penerimaan siswa baru yang berprestasi pada SMA Siwalima Ambon khusus bagi orang tua (Ortu) yang tidak mampu.

Salah satu agenda dalam rapat dengan Dinas Pendidikan Maluku itu diputuskan untuk penyelenggara pendidikan di SMA Siwalima, sudah final diputuskan, dan sejak awal komisi IV itu mengusul untuk SMA Siwalima Ambon dirubah format.

Dimikian dsampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku , Samson Atapary pada wartawan di Ambon, kamis (27/04/2023).

Menurut Politisi PDI Perjuangan Provinsi Maluku itu bahwa, kalau dulu SMA Siwalima Ambon itu dibangun atas dasar rekonsiliasi. Dan sekarang ini tidak relevan lagi untuk semangat rekonsiliasi.

“Sehingga kita mengusul dan itu sudah disetujui Pemda, Dinas pendidikan lewat Gubernur agar SMA Siwalima di khususkan hanya menerima masyarakat miskin atau tidak mampu yang berprestasi dari 11 Kabupaten/Kota, dan itu sudah disetujui,”ujar Atapary

Dan selanjutnya Kata Atapary, untuk tahun ajaran baru ini hanya menerima kouta 70 murid. Ini diperuntukan untuk 11 Kabupaten dan Kota , yang nanti penerimaan jatah tersebut berdasarkan proposi jumlah lulusan SMP dari 11 Kabupaten dan Kota itu.

“Jadi nanti yang terbanyak dari 70 murid itu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten lainnya,”ujar Legislator Dapil SBB itu.

Kriteria untuk murid tidak mampu tapi berprestasi ada tiga syarat yaitu , dia harus menunjukan bahwa memiliki kartu PKH, memiliki BPJS kelas 3 yang iuran di bayar pemerintah. Rumahnya memakai meteren 450 watt/900 watt tetapi yang disubsidi oleh pemerintah, karena ada 900 watt yang tidak di subsidii oleh Pemerintah.

Untuk keadilan, penerimaannya dilaksanakan secara online, begitu juga pelaksanaan Tes.

“Jadi tes saat itu skornya langsung keluar saat itu juga dan langsung di lihat,”ujarnya

Keputusan ini untuk memutus polemik, titipan dari pejabat baik tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi untuk masuk ke SMA Siwalima Ambon.

“Jadi kita menutup ruang itu agar dapat dikelola diterima secara profesional, dan transparan,”pungkas Atapary.

Sekda Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 30 Dokter Baru Unpatti

0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, hadiri secara langsung Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Dokter Baru Lulusan ke-28 Periode April 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, pada Kamis (27/4/2023).

Pelantikan 30 Dokter Baru dilakukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Dr. dr. Bertha Jean Que, Sp.S, M.Kes, yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Bukti Angkat Sumpah Dokter dan Penandatanganan bersedia ditempatkan di Provinsi Maluku setelah Internship.

Sekda dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para dokter yang telah diambil sumpah dan dilantik, semoga dapat mengabdikan seluruh potensi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk masyarakat Maluku.

“Sumber Daya Manusia Kesehatan dipandang sebagai komponen kunci untuk menggerakan pembangunan Kesehatan yang bertujuan meningkatan kesetaraan, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.” Terangnya.

Sadali mengatakan bahwa, karakteristik wilayah Maluku yang berciri khas kepulauan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi serta aksesibilitas antar wilayah yang sangat terbatas menjadi tantangan bagi para dokter baru yang akan mengabdikan dirinya di wilayah Provinsi Maluku.

“Semoga menjadi spirit baru dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan baik dimana kalian ditempatkan. Saya yakin dan percaya bahwa dengan tekad dan semangat sebagai anak daerah, saudara-saudara akan betah dalam melaksanana pengabdian. Saya juga berharap kepada para dokter muda agar terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi keilmuwan secara berkesinambungan mengingat perkembangan tumbuh pengetahuan serta teknologi kedokteran terus berkembang dengan cepat.” Harapnya.

Sekda juga menambahkan, hari ini menjadi bukti bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura terus berupaya untuk mencetak, melahirkan dokter-dokter muda berkualitas, ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, terutama bagi orang tua dan jajaran Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Rektor, beserta jajaran Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, para Bupati/Walikota, orang tua mahasiswa, seluruh jajaran dan para stakeholder lainnya atas keberhasilan yang telah dicapai.” Tutupnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Ambon ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. M. J. Saptenno, S.H, M.Hum, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku dr. Muhamat Saleh Tualeka, Sp.M, M.Kes, para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unpatti, akademisi, pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, beserta unsur lainnya.

Untuk diketahui pada kesempatan itu juga turut diserahkan Buku Kode Etik Kedokteran Indonesia dari Ketua IDI kepada perwakilan dokter baru.

TPP ASN Naik, Pj. Wali Kota : Disesuaikan Beban Kinerja

0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), akan dinaikan dan disesuaikan dengan beban kinerja. Hal tersebut disampaikannya, usai memimpin apel bersama, di halaman parkiran, Balai Kota Ambon, Rabu (26/4/2023).

“Pemberian TPP berdasarkan kinerja, itu tidak mudah. Selain anggaran yang disediakan, kita mesti memenuhi beberapa indikator penilaian,” paparnya.

Katanya, segala hal harus terintegrasi, dimulai dari absensi pegawai, pemenuhan indikator penunjang lainnya yakni kinerja kerja pada OPD tempat ASN tersebut mengabdi.

“Semua harus terintegrasi. Nantinya kita akan mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per hari dan di masukkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), termasuk dengan absensi OPD diluar Balai Kota, harus terintegrasi karena ada presentasi penilaian dari indikator. Nah, inilah yang menentukan berapa besar TPP yang diterima,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dirinya menekankan kepada para ASN agar memenuhi kewajibannya untuk menerima hak yakni TPP.

“ASN harus lapor kinerjanya tiap hari, yang tidak lapor tidak akan dapat TPP. Saya minta kepala BPKSDM dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera lakukan langkah-langkah tersebut yang memenuhi kriteria segera lakukan upaya pencairan,” tegasnya.

Disinggung terkait dengan kapan akan dicairkan dan besaran TPP per ASN jika dinaikkan sesuai janjinya, Wattimena katakan dalam waktu dekat segera dibayar dengan besaran kenaikan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

“Diupayakan untuk dibayar untuk dua bulan pertama. Kenaikannya sekitar 40-50 persen sesuai dengan jabatan yang didudukinya,” pungkas Wattimena.