Ambon, Maluku.news – Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail Gubernur Maluku, hadiri secara langsung Pelantikan Pengurus Wilayah Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Provinsi Maluku, pada Rabu (17/5/2023) yang berpusa di Aula Korem 151/Binaiya.

Hadir juga pada kesempatan itu, Pangdam XVI/Pattimura, Sekretaris Daerah Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Danrem 151/Binaiya, Ketua umum Pengurus Pusat PMTI, Skekretaris Jenderal PMTI, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Maluku, Sekretaris Wilayah PMTI Maluku, Ketua KKSS Kota Ambon, delegasi peserta Kongres Gamki XII, dan Keluarga Besar Toraja se-Maluku.

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor 4126/SK/TP/PMTI/V/23 tentang Pengurus Wilayah Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Provinsi Maluku Masa Bakti 2023-2028

Gubernur atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi kepada kepengurusan yang baru saja dilantik, semoga bisa bekerjasama dengan membangun Provinsi Maluku

“Amanat ini merupakan wujud tanggung jawab serta bukti pengakuan bahwa saudara-saudara mampu menghimpun seluruh keluarga asal Toraja di daerah ini.” Ujarnya.

Ia berharap kepada seluruh elemen masyarakat Toraja yang ada di Maluku, agar dalam berinteraksi, harus selalu menjaga norma, etika sopan santun serta hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat.

“‘Masyarakat Maluku juga memiliki
adat istiadat seperti Toraja, kalau kita saling mengerti saling membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, agar kita semua bisa berjalan dengan aman dan terkendali.” ujarnya

Kepada Pengurus yang baru dilantik Gubernur MI berpesan agar lebih meningkatkan kemampuan untuk membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang efektif dengan kelompok masyarakat lainnya maupun dengan Pemerintah Daerah dalam mendorong proses pembangunan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat Maluku.

Untuk diketahui pada kesempatan itu Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Pusat PMTI Mayjen TNI. Yulius Selvanus Lumba, dengan melantik Agustinus Lommo, SE.

Masohi, Maluku.news – Wakili Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU membuka secara resmi Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu/Pemilukada Serentak Tahun 2024, yang ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di The Natsepa Hotel, pada Rabu (17/5/2023).

Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun, Penjabat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Daniel Indey, Plh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Kadiv Bagian P2H Bawaslu Maluku, perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Akademisi, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan pihak terkait lainnya.

Sadali dalam sambutannya mengatakan, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena akan diselenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak dalam tahun yang sama, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD dan dilanjutkan dengan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini adalah pekerjaan yang besar yang akan menguras tenaga, pikiran, serta penganggaran yang besar untuk menentukan bangsa kita, negara kita dan masa depan daerah kita.” Katanya.

Ia juga menegaskan kepada para peserta rakor, untuk memastikan seluruh kegiatan diseluruh tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis, produk hukum yang jelas, agar mampu untuk mengantisipasi serta mengatasi berbagai persoalan yang akan dihadapi.

“Pastikan seluruh kesiapan sarana prasarana, logistik secara detail dan lakukan pengadaan harus efisien serta transparan. Perkuat Sumber Daya Manusia untuk semua tahapan penyelenggaran yang saat ini sudah memasuki tahapan pendaftaraan anggota legislatid tingkat daerah dan pusat.” Tegasnya.

Kepada jajaran KPU dan Bawaslu, Sekda menyampaikan, hal ini harus disadari, betapa pentingnya tugas mengawal pesta demokrasi, karena ini merupakan momentum yang sangat berharga dalam menunjukan komitmen, integritas, dedikasi, serta kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara, terutama bagi masa depan Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai.

“Saya berharap KPU memperkuat pendidikan politik bagi para masyarakat mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu secara damai, jujur, berintegritas dan menolak tindakan-tindakan tidak terpuji yang mencedarai demokrasi, menyebar fitnah, ujaran kebencian, politik uang dll. Kita harus mendorong kampanye berkualitas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, dan bukan politik adu domba.” Harapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan persiapan Pemilu/Pemilukada pada kabupaten/kota, dan acara ramah tamah.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Binaan, yang merupakan Implementasi Program Gubernur untuk Pengentasan Kemiskinan, berpusat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (16/5/2023).

Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU mewakili Gubernur Maluku dan rapat dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang dihadiri oleh Asisten III Setda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Baznas Maluku, dan unsur lainnya.

Sekda dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Program Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Binaan, Gubernur mengharapkan program ini harus jalan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.

“Saya minta seluruh OPD bisa serius dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku, dengan melakukan intervensi program pada desa-desa binaan, dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan lokus yang ada pada masing-masing OPD.” Tambahnya.

Sadali mengajak OPD untuk melakukan koordinasi dengan para pihak dalam menjamin kelanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah di Provinsi Maluku

“Pendampingan berkelanjutan kepada UMKM perlu dilakukan karena jika berhasil, produk harus dipasarkan. Disinilah keseriusan Pimpinan OPD menjadi fokus terutama, karena hal ini menjadi target Pemerintah Provinsi dalam penanganan tingkat kemiskinan di Maluku, oleh sebab itu setiap OPD harus berupaya untuk mewujudkan program ini, karena yang berhasil akan diberikan reward.” Tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini juga menegaskan kepada pimpinan OPD, untuk, segera melakukan langkah komprehensif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

“Masing-masing OPD bisa membentuk tim untuk serius menangani program 1 OPD 1 Desa Binaan, dan setiap pimpinan OPD wajib mengawal jalannya kegiatan ini.” Ungkapnya.

Sementara itu Basalamah di tempat yang sama juga mengatakan, menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2023 mengenai Satu OPD Satu Desa Binaan, dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi yang komprehensif guna melakukan percepatan implementasi program ini.

Ia menyampaikan, masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai ditahun keempat telah memberikan gambaran percepatan yang positif dari berbagai aspek ekonomi, sosial dan pemerintahan yang tertuang di dalam RPJMD.

“Kerja-kerja berbasis pada rencana aksi yang terukur sebagaimana pencapaian Ekonomi Maluku di tahun 2023 telah menunjukan percepatan yang sangat masif, walaupun sempat mengalami kontraksi akibat kondisi covid dan bencana, namun saat ini ekonomi Maluku tumbuh 5,12%. indikator pencapaian lain adalah inflasi yang menjadi parameter perhatian untuk dikendalikan dan telah menunjukan perbaikan yang signifikan.” Tambah Basalamah.

Ia menyampaikan, dalam upaya pengendalian percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku memerlukan langkah-langkah penanganan yang komprehensif berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Desa, dimana target program pembangunan harus dilakukan sesuai tupoksi OPD dan menyasar pada indikator pembangunan desa yang masih bermasalah di Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini yang menjadi fokus ada di 14 desa yang tertinggal, dan akan dibuat grand design, dengan melibatkan Kabupaten/Kota dan berbagai pihak.

“Perlu dibentuk klinik konsultasi program 1 opd 1 desa binaan sebagai tempat konsultasi dan diskusi mengenai penanganan permasalahan kemiskinan di desa, sebagaimana target yang disepakati di dalam SK, bahwa sumber daya klinik perlu terdiri dari para ahli praktisi dalam kerja penanggulangan kemiskinan yang mumpuni dan bekerja secara profesional, sehingga bisa melakukan Langkah-langkah preventif secara cepat.

Ketua TGPP menambahkan Setiap OPD perlu menyiapkan template profil capaian indikator Indeks Desa Membangun, sebagai langkah awal dalam pembenahan potensi desa dan permasalahan di desa dengan target program, yang harus dilakukan dengan multisektor dan link and match dengan kabupaten/kota.

“Hasil pemetaan indikator menjadi dasar untuk dilakukan koordinasi di tingkat Provinsi, yang dilanjutkan pada kabupaten/kota, kecamatan, dan desa maupun dengan forum Corporate Social Responsibility (CSR) serta stakeholder terkait yang sudah dilakukan dan akan terus ditumbuhkembangkan untuk memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tidak keluar dari target dan saran yang telah ditentukan.” Jelasnya.

Ia menyampaikan, pendekatan yang telah disepakati diharapkan menjadi best practice untuk direplikasikan ke desa sangat tertinggal dan tertinggal lainnya yang difokuskan pada 14 desa dan kalau bisa diturunkan maka akan bisa capai sesuai harapan.

“Termasuk desa yang masih tergolong berkembang, dan kedepan jumlah desa target sasaran dapat direplikasi dalam jumlah sasaran yang lebih besar, jadi by name by address dan tau permasalahan yang inti dari permasalahan di desa, ini menjadi penting untuk kita semua, sehingga intervensi program ini juga tepat sasaran.” Tegasnya.

Dirinya menambahkan, dalam rangka memperkuat monitoring, perkembangan dan pelaksanaan program, maka minimal setiap 3 bulan akan dilakukan rapat evaluasi untuk updating hasil implementasi program guna mengukur tingkat keberhasilan program.

“Rapat ini menjadi salah satu agenda penting dan strategis dari tim koordinasi dan kolaborasi penanganan kemiskinan daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk memperkuat prioritas tata kelola Pemerintahan yang fokus pada kegiatan serta alokasi anggaran, maka forum musrenbang perlu mengacu pada template indikator potensi desa yang menjadi target.” Tambahnya.

Basalamah menyampaikan, tugas ini menjadi bagian penting dari determinasi kerja-kerja kita semua baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan seluruh perangkat OPD untuk menyisir dan menyelesaikan kemiskinan di tingkat Kabupaten Kota dengan melibatkan Kabupaten Kota dalam melaksanakan intervensi program dimaksud.

“Di tahun 2023 sesuai instruksi Gubernur pada kita semua fokus alokasi anggaran harus terintgrasi, tercipta untuk menyelesaikan target kita di 2023 sebagaimana tertukur dalam RPJMD, untuk itu harus dilakukan refleksi kembali guna menempatkan pos-pos anggaran yang ada di 12 OPD utamanya yang menjadi sandaran fokus untuk sama-sama di dalam penanganan ini secara multisektor, indikator ini harus diukur dan harus bisa menyelesaikan kemiskinan dan harus turun melebihi yang angka kenaikannya, dan kita harus yakin di tahun 2023 kalau kerja-kerja kita bagus maka bisa kita lakukan.” Harapnya.

Terkait anggaran, ketua TGPP menyampaikan, hal itu dapat dimungkinkan untuk divalidasi dan dialokasikan pada APBD, baik untuk APBD Perubahan atau fleksibilitas anggaran, sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan daerah yang sasaran utamanya adalah masyarakat.

Sementara itu atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dirinys mengapresiasi Baznas yang secara khusus telah menyiapkan dukungan pembangunan perumahan sejumlah 50 rumah dan dana 100 juta untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

“Penanganan kemiskinan ini adalah tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Dinas Sosial, oleh karena itu akan dilakukan mapping lebih tajam sesuai arahan Sekda untuk melakukan suatu program yang dinamakan Public Private Partnership, untuk menggandeng sektor publik, BUMN, Perbankan dan Swasta, untuk menggiring bagaimana menyelesaikan kemiskinan multi sektor, karena ini juga merupakan instruksi dari Presiden dan Gubernur demi kepentingan masyarakat.”pungkasnya

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, secara langsung membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Provinsi Maluku, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (16/5/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX dr. Yessi Kumalasari, Asisten Deputi Bidang KML BPJS Kesehatan Wilayah IX, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Pimpinan OPD terkait Lingkup Provinsi Maluku, Pemangku Kepentingan utama JKN KIS, dan peserta rapat komunikasi.

Kumalasari pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku, dalam membantu pelaksanaan program JKN, sehingga berjalan dengan baik.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang telah memberikan dukungan dimana 6 Kabupaten Kotanya yang sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), dan akan menyusul 2 kabupaten kota yang lain.” Ungkapnya.

Ia juga menambahkan, yang menjadi konsentrasi bersama setelah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah pemberian pelayanan baik di fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

Dalam sambutannya Sekda, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada BPJS Cabang Ambon beserta jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai wujud kerjasama dalam rangka membahas sinergitas penyelenggaraan program, guna mewujudkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat yang lebih baik di Provinsi ini.

“Kami harapkan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama agar apa yang menjadi tujuan pelaksanana kegiatan pada hari ini ,bisa dicapai dengan berbagai program strategis yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan di tahun 2023.” Ujarnya.

Sadali menjelaskan, berdasarkan data BPJS Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Maluku sampai saat ini baru mencapai 1.785.306 jiwa dari total penduduk 1,8 juta, dan ini perlu dilakukan kerja untuk mencapai UHC Provinsi Maluku, dengan melakukan peningkatan selain dari jumlah peserta JKN namun dibarengi dengan peningkatan pelayanan Kesehatan baik dari sisi fasilitas agar manfaat daripada JKN KIS dapat dirasakan oleh masyarakat maluku secara utuh.

“Semoga pertemuan hari ini para peserta dapat berperan aktif dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam mendukung program JKN KIS yang berkualitas di Provinsi Maluku, sehingga kegiatan hari ini melahirkan kegiatan yang menunjang program-program guna mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama.” Tutupnya.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan penyerahan plakat antara Sekda Maluku dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX.