Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi), bersama dengan Bappeda Litbang, dan DP3AMD, melaksanakan Rapat sekaligus sosialisasi terkait dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), pada ruang rapat Command Center, Balai Kota, Rabu (10/5/2023).

Kedatangan para perwakilan masing-masing dinas terkait dan BPS, disambut langsung oleh Kepala Diskominfo Sandi,” Joy Adriaansz. Dalam sambutannya disampaikan, kegiatan tersebut merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri dalam tujuan mengukur kematangan penyelenggaraan statistik tim sektoral.

“EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), meningkat akan kualitas penyelenggaraannya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik,” urainya.

Lanjut Adriaansz, tahapan EPPS terdiri atas penilaian mandiri, dokumen, interview, dan visitasi. Guna menjalankannya pada lingkup Pemkot maka diawali dengan membentuk tim penilaian internal (TPI) yang melibatkan dua dinas yakni DiskominfoSandi dan Bappeda Litbang.

“Tim ini akan melakukan evaluasi mandiri terhadap dua OPD yang melakukan kegiatan statistik maksimal dua tahun sebelumnya,” tandas, Adriaansz.

Sehingga dirinya berharap dukungan dari tim EPSS agar tetap solid, bekerja maksimal.

Sementara itu, perwakilan BPS Ambon, Barbalina Masela mengungkapkan dirinya berharap melalui pertemuan hari ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempercepat pembentukan Forum satu data Indonesia (SDI) guna mempercepat proses kerja TPI.

“Iya harus seperti itu, evaluasi ini diharapkan supaya pembentukan forum itu bisa dilaksnakan secepatnya sehingga mempengaruhi proses kedepannya,” harapnya.

Untuk diketahui, Masela, didampingi oleh Aruesta Saraswati, dan Angelia Saiya guna menyampaikan materi saat rapat sosialisasi EPSS.

Ambon, Maluku.news – Duta Perangi Stunting (Duta Parenting) Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, pada Rabu (10/5/2023), melaunching Pojok Peduli TBC- Stunting Mandiri di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena dan Penjabat Ketua TP-PKK Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Pemerintah Negeri Batu Merah, Pengurus PKK Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, serta kader perangi stunting dan TBC.

Wattimena dalam sambutannya mengatakan, Pembentukan Desa Peduli TBC Stunting Mandiri menjadi salah satu solusi dan motivasi bagi kita untuk meningkatkan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah Kesehatan dimaksud.

“Desa peduli TBC stunting mandiri merupakan desa yang pemerintahan dan penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah-masalah kesehatan dalam hal ini masalah penyakit TBC dan stunting secara mandiri di daerah ini.” Jelas Wattimena.

Atas nama Pemerintah Kota Ambon, Wattimena menyambut dengan gembira dan berterimakasih dengan adanya pembentukan desa Peduli TBC Dan Stunting Mandiri saat ini di Wilayah Kota Ambon setelah sebelumnya dilakukan juga di negeri Laha.

“Kami berharap masyarakat kota ambon dapat ikut aktif berpartisipasi untuk memutuskan mata rantai penularan TBC serta perbaikan gizi untuk menurunkan angka stunting di Kota Ambon.” Ungkapnya.

Wattimena juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Maluku khususnya kepada Ketua TP-PKK Provinsi Maluku sekaligus Duta Prenting Provinsi Maluku yang terus mengupayakan segala sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Kota Ambon.

“Kami sudah banyak menerima bantuan dan dukungan, karena itu kami bersyukur memiliki Ibu Ketua TP-PKK, yang sangat peduli untuk membantu kami masyarakat warga Kota Ambon.” Tutupnya.

Pada kesempatan tersebut, dalam Sambutan tertulis Gubernur Maluku Murad Ismail yang dibacakan oleh Sekda, dirinya mengharapkan agar kegiatan ini dapat menambah kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan TBC.

“Kegiatan ini juga merupakan upaya penanggulangan penyakit TBC yang sistematis dan komprehensif sekaligus mendukung program pemerintah dalam eliminasi TBC di tahun 2030” Tambahnya.

Gubernur dalam sambutannya juga berharap masyarakat dapat bergerak bersama pemerintah dan stakeholder lainnya untuk berperan aktif dalam memutuskan mata rantai penularan TBC, serta perbaikan gizi, guna menurunkan angka prevalensi pasien TBC dan stunting di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada Duta Parenting dan Mama Parenting 11 kabupaten kota yang telah bekerja keras menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Maluku yang telah mengalami penurunan menjadi 26% dan target untuk 2024 sebesar 20% untuk menjawab realisasi nasional 14%.” Jelasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Paru Provinsi Maluku dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, dan telah berupaya keras untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk penurunan angka pasien TBC dan penderita stunting di Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

“Sinergitas dan kolaborasi harus terus ditingkatkan melalui program dan kegiatan lintas sektor yang komprehensif menuju Maluku Sehat.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama juga Widya selaku Duta Perangi Stunting dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, menyambut baik dan memberikan apresiasi dengan dilakukannya pencanangan pojok peduli TBC dan Stunting Mandiri di Negeri Batu Merah, sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka penderita TBC dan Stunting serta meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku.

“Dengan adanya pojok peduli TBC dan stunting mandiri ini akan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pencegahan serta penanggulangan TBC dan stunting.” Ungkap Widya.

Ia menambahkan, langkah yang dilakukan hari ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk penurunan angka stunting dan pasien TBC di Negeri Batu Merah sekaligus mendukung program pemerintah dalam eliminasi TBC tahun 2030 dan pencapaian nasional target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 yang akan datang.

Ambon, Maluku.news – Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, sebagai Desa Peduli TBC-Stunting.

Pencanangan tersebut ditandai dengan persemian Pojok Peduli TBC-Stunting Mandiri di kantor Negeri, Rabu (10/5/23), oleh Ketua TP-PKK, sekaligus Duta Parenting Maluku, Widya Pratiwi Murad, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali le, didampingi Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena bersama Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena.

Pj. Wali Kota Ambon, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dimana sebelumnya Neegri Laha, Kecamatan Teluk Ambon juga telah dilakukan hal yang sama.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyambut gembira atas pembentukan Desa Peduli TBC dan Stunting di Batumerah, setelah sebelumnya dilakukan di Laha. Kami berharap masyarakat dapat berpartipasi dalam eliminasi TBC dan perbaikan gizi untuk pernurunan Stunting,” kata Wattimena.

Dirinya menjelaskan, TBC masih menjadi ancaman kesehatan yang serius di masyarakat, yang mana angka penderita di kota Ambon terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Jumlah kasus TBC di Kota Ambon dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahum 2020 kasus barul TBC sebanyak 316 penderita, 2021; 961 penderita dan 2022; 1296 penderita. Sementara jumlah kematian karena TBC pada 2020 sebanyak 32 kematian, 2021; 23 kematian dan 2022; 23 kematian,” bebernya.

Wattimena menambahkan, terpilihnya Batumerah sebagai Desa Peduli TBC-Stunting bukannya tanpa alasan, sebab negeri tersebut termasuk salah satu kawasan yang tertinggi kasus TBC di kota Ambon yakni tahun 2021 sebanyak 177 kasus, 2022 (264 kasus) dan 2023 hingga bulan Mei (66 kasus).

“Data ini walau mengindikasikan peningkatan kinerja dalam penemuan kasus baru agar segera diobati, namun juga menunjukan bahwa tingkat penularan TBC masih tinggi. Karenanya, kita harus berupaya keras dan bekerja cerdas ntuk menekan kesakitan dan kematian akibat TBC, agar kota Ambon dapat mencapai target eliminasi TBC di tahun 2030,” terangnya.

Sedangkan terkait Stunting, dirinya katakan, kota Ambon merupakan kabupaten/kota yang paling rendah angka Stunting di Maluku. Namun demikian upaya penurunan angka Stunting melalui intervensi terus dilakukan, bukan saja oleh Pemprov dan Pemkot tetapi juga melibatkan stakeholder agar dapat mencapai target nasional dibawah 14 persen tahun 2024.

“Oleh sebab itu, pembentukan Desa Peduli TBC-Stunting diharapkan menjadi solusi dan motivasi untuk meningkatkan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah kesehatan, karena pemerintah dan penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan dalam hal ini TBC dan Stunting secara mandiri,” harap Wattimena.

Ambon, Maluku.news – Terhitung kurang 14 hari lagi, Bodewin M. Wattimena akan mengakhiri tugasnya sebagai Pj. Wali Kota Ambon sejak dilantik oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail pada 24 Mei 2022 lalu.

Diperpanjang atau tidak, hal itu masih menanti keputusan Menteri Dalam Negeri atas usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Maluku dan DPRD Kota Ambon serta penilaian kinerja oleh Kemendagri.

Sejak awal memimpin, Wattimena yang juga menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Maluku itu, diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan, serta melanjutkan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon sebelumnya.

Agar kinerjanya maksimal dan terarah, Wattimena selanjutnya merumuskan 11 Kebijakan Prioritas yang akan dikerjakan bersama seluruh ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Dalam beberapa kesempatan, dirinya mengklaim bahwa kebijakan prioritas tersebut bukanlah hal yang muluk untuk dikerjakan.

Kini jelang akhir masa jabatannya, 11 Kebijakan Prioritas tersebut diyakininya telah terlaksana, meski ada yang belum maksimal.

“Semua sudah terlaksana, tapi menurut saya ada yang belum sampai maksimal, misalnya kebijakan prioritas untuk Perwujudan Ambon Bersih. Saya sudah jelaskan kenapa sampai menyebabkan belum bisa maksimal, hal itu tentu bukan berarti tidak ada progres,” ujar Wattimena di sela-sela acara Halal Bi Halal Pemkot, Rabu (10/5/2023) di Islamic Center, Waihaong.

Diketahui, selama 11 bulan 16 hari kepemimpinannya, Penjabat Walikota sudah menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat yang selama ini belum terselesaikan.
Sebagai contoh pelantikan 3 Raja yakni Raja Urimesing, Raja Latuhalat dan Raja Laha.

“Ada juga program WAJAR atau Walikota Jumpa Rakyat, yang dilakukan dan merupakan kali pertama bagi masyarakat Kota Ambon dari berbagai kalangan, untuk datang dan berdialog langsung dengan Kepala Daerah, yang didampingi semua pimpinan OPD. Hal tersebut saya lakukan, untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat, dan kita kerjakan, kita berusaha untuk menyelesaikan setiap masukan, kiritikan dan saran demi kepentingan masyarakat,” kata Penjabat.

Selain persoalan sampah, kebijakan lainnya yang sampai hari ini belum terlaksana adalah Konsolidasi Internal Birokrasi yang berujung pada Penataan birokrasi.

Dijelaskan, Penaatan Birokrasi di tubuh Pemkot belum dapat dilaksanakan, karena belum mengantongi pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) padahal pengusulannya ke Pemerintah Pusat telah dilaksanakan sejak Desember tahun lalu dan telah mengantongi izin Kemendagri dan KASN. Pemkot melalui BKPSDM juga telah menggelar Job Fit bagi pejabat Eselon II.

“Persoalannya kalau hari ini belum terjadi bukan lagi bicara kebijakan yang belum dilaksanakan, tapi implementasi yang menjadi tanggungjawab dari OPD teknis, sebab Job Fit sudah dilakukan,” ungkapnya.

Menurut Wattimena, terlepas dari hal-hal yang belum terlaksana, namun ada banyak kemajuan pembangunan yang telah dicapai di kota Ambon. Itu berarti dirinya telah melaksanakan tugas sebagai Pj. Wali Kota Ambon dengan baik.

“Menurut saya, saya sudah melakukan semua tugas sebagai Pj. Wali Kota dengan baik, berdasarkan penilaian indikator yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu menunjukan penilaian yang baik saya bersyukur,” terangnya.

Dirinya berharap, kinerjanya sebagai Pj. Wali Kota, biarlah Tuhan yang Maha Kuasa dan Masyarakat Kota Ambon yang menilai. Sebab, tidak mungkin upaya memajukan dan mensejahterahkan kota ini, dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

“Dalam waktu singkat, tidak mungkin saya buat semua hal jadi baik, tapi paling tidak, ada hal kecil yang telah saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan di kota ini,” tutupnya.

Ketika disinggung tentang gejolak politik jelang pemilihan serentak tahun 2024 mendatang, Pj. Walikota Ambon menegaskan dirinya akan tetap berada pada batasan serta tanggung jawab yang diemban, dan tidak akan terkontaminasi dengan politik praktis.

“Saya dalam beberapa kesempatan, baik itu dalam apel pagi, maupun pertemuan bersama seluruh ASN yang pernah dilakukan, selalu menegaskan kepada para pegawai Pemerintah Kota Ambon untuk senantiasa jaga netralitas ASN. Dan saya harus komit dengan apa yang saya katakan. Kita bertanggung jawab untuk bekerja dalam pemerintahan, menjaga integritas, serta terus meningkatkan pelayanan publik demi kepentingan masyarakat,” akunya.

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan politik belakangan ini, lanjutnya, sama sekali tidak mempengaruhi tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang Penjabat Walikota.

“Jika saya pernah mengeluarkan statement Matahari Hanya Satu di Maluku, itu semata-mata mengacu pada posisi Pak Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku, yang adalah Wakil Pemerintah pusat di daerah. Karena Penjabat Walikota bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku. Hasil kerja saya selaku Penjabat, dinilai oleh Gubernur bukan oleh partai politik atau yang lain, dan tidak ada kaitannya dengan partai politik. Pada prinsipnya, tugas seorang birokrat adalah patuh, loyal dan taat kepada pemerintah diatasnya. Sama seperti semua warga negara yang taat dan patuh pada Presiden sebagai Kepala Negara,” demikian Wattimena.