Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan materi Strategi Penanganan Konflik Sosial dan Potensi Konflik Sosial di Provinsi Maluku pada Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Maluku dan Maluku Utara bertempat di Swisbell Hotel, Rabu (6/8/2025).

Hadir dalam acara tersebut yakni Asisten III Maluku Utara, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kantibmas Kemenko Polkam RI dan Staf, Kepala Badan Kesbangpol, Wakapolda Maluku, Dirjen Polpum Kemendagri, Perwakilan Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, Kabinda Maluku dan Maluku Utara, Wakil Walikota Ambon dan undangan lainnya.

Dalam materi tersebut, Sadali memaparkan dasar Strategi Penanganan Konflik Sosial dan Potensi Konflik Sosial tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial, Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Keputusan Gubernur Maluku nomor 850 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Maluku dan Keputusan Gubernur Maluku nomor 851 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Selain itu, dijelaskan juga beberapa faktor penyebab konflik di Maluku diantaranya Faktor Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan seperti halnya pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antar daerah, Tingkat Kemiskinan dan pengangguran dan kemiskinan yang tinggi dan memicu keresahan sosial.

Faktor lainnya adalah Politik Identitas dan Provokasi seperti halnya Isu Agama dan Etnis sering dimanfaatkan sebagai kepentingan politik dan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial untuk memperburuk situasi, dan Faktor Lemahnya penegakan Hukum dan Keamanan seperti halnya Sinergitas aparat keamanan dalam mencegah konflik dan Koordinasi antara Pemerintah, TNI/Polri dan Masyarakat dalam mitigasi konflik, tutur Sadali.

Bukan itu saja, kendala dalam penanganan konfik sosial sosial yang dihadapi diantaranya Koordinasi antar Lembaga pusat dan daerah yang belum optimal, Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur serta kurangnya Pendidikan dan sosialisasi perdamaian juga menjadi fokus dalam paparan tersebut.

Perlu diketahui, potensi konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku antara lain Konflik Perorangan hingga Komunal, Potensi Konflik Politik, Konflik lahan dan batas wilayah, serta ketimpangan ekonomi dan layanan Publik.

Untuk itu, ada beberapa upaya Strategi Penanganan konflik sosial yang dilakukan seperti halnya upaya Pencegahan (Preventif), Upaya deteksi dan respon dini, upaya Penanganan (kuratif), dan Upaya Pemulihan dan Rekonsiliasi (Rehabilitasi).

“Dengan demikian, tindakan yang diambil dalam upaya dan strategi penanganan konflik dilakukan Tindak Respon Cepat, Kegiatan Coffee Morning Bersama Forkopimda, Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Maluku dilakukan dalam membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat”, kata Sadali.

Permasalahan penanganan konflik di Provinsi Maluku yang masih harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, Pemda, TNI/Polri serta pihak lainnya yaitu Perkembangan Penanganan Konflik di Kariu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Salahutu yakni Konflik antara warga Negeri Tial dan Pemuda Negeri Tulehu yang terjadi pada tanggal 31 Maret dan Kecamatan Seram Utara yaitu konflik Sosial yang terjadi pada tanggal 3 April 2025 yang melibatkan warga Negeri Sawai, Negeri Administratif Masihulan, dan Dusun Rumaolat.

Dari permasalahan yang terjadi pada daerah – daerah tersebut, untuk Kariu sudah dilakukan upaya rehabilitasi rumah yang mengalami rusak ringan dan berat 93 unit melalui APBD Maluku Tengah tahun 2023, bantuan pembangunan Kembali 50 unit rumah rusak berat melalui program RISHA dari Kementerian PUPR RI, Penyediaan air bersih dan sanitasi melalui 5 sumur bor serta distribusi air melalui mobil tanki sejak Desember 2022, Perbaikan Fasilitas Publik dan Pembangunan 4 pos pengamanan guna menjaga stabilitas, Pemasangan Listrik pada tenda rumah warga dan jalan umum, Pelayanan sektor Pendidikan dan Kesehatan terus ditingkatkan serta Pemda Malteng pada 2 Mei 2025 telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Kawasan Pemukiman Kementerian PUPR untuk membahas percepatan Pembangunan 207 unit rumah.

Sedangkan untuk yang terjadi di Salahutu dan Seram Utara, upaya yang dilakukan yakni Rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah serta Aparat Keamanan (Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan Dadim 1504), Mengunjungi Korban dan Penyaluran santunan dan bantuan serta Pertemuan dengan Tokoh Adat dan pemuda di Luma Salaola Negeri Sawai, Penyaluran sembako dan pakaian sekolah serta membentuk sekolah darurat dan pembentukan pos penjagaan, tutup Sadali

Ambon , Malumu.news – Dalam semangat membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH., LL.M, menerima jajaran pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Maluku periode 2025-2029 di ruang kerjanya, Rabu (6/8/2025). Hal ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog terbuka untuk membangun sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan GP Ansor dalam mendukung pembangunan daerah secara inklusif.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh Ketua GP Ansor Maluku, H. Ridwan Nurdin, S.Si., M.Kes, yang juga merupakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Maluku, bersama Sekretaris Wilayah, Ismiran Ingratubun, dan jajaran pengurus. Hadir pula Ketua Cabang GP Ansor Kabupaten Buru, Supriono, beserta pengurus daerah.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyampaikan bahwa pemerintah memandang GP Ansor sebagai mitra strategis dalam membangun Maluku. Sebagai organisasi pemuda di bawah Nahdlatul Ulama (NU). GP Ansor memiliki posisi penting dalam penguatan nilai kebangsaan, toleransi, serta peran aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Menurut Kasrul, diskusi antara Gubernur dan jajaran GP Ansor menyoroti beberapa hal utama, antara lain soal pengembangan literasi digital dan media sosial, yang dewasa ini menjadi ruang publik terbuka dan dapat membawa dampak negatif bila tidak digunakan secara bijak.

“GP Ansor meminta ruang peran lebih besar dari pemerintah provinsi dalam upaya pembinaan digitalisasi dan medsos. Ini penting agar pemuda bisa menjadi kekuatan produktif dan edukatif, bukan sebaliknya,” ujar Kasrul.

GP Ansor juga memaparkan rencana pendirian Badan Usaha Milik “Ansar”, yang akan melibatkan pemuda sebagai pelaku ekonomi produktif. Program ini diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda Maluku.

“BUM Ansar ini akan menjadi wahana pemberdayaan ekonomi anak muda. Salah satu program awalnya adalah kerja sama distribusi dengan Indo Grosir,” lanjut Kasrul.

Tak hanya itu, GP Ansor Cabang Kabupaten Buru juga menyampaikan bahwa mereka telah membuka lahan pertanian seluas 5 hektar untuk budidaya jagung di kawasan Wae Apo. Inisiatif ini merupakan dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku memandang langkah GP Ansor tersebut sejalan dengan visi misi “Sapta Cipta LAWAMENA”, yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Dalam visi ini, terdapat sejumlah prioritas strategis, antara lain; Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pemberdayaan pemuda, Pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja produktif, Ketahanan pangan berbasis potensi lokal, Penguatan kemitraan antar lembaga dan organisasi masyarakat. Seluruhnya merupakan bentuk konkret dari implementasi Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto di tingkat daerah.

“Bapak Gubernur menilai peran organisasi seperti GP Ansor sangat penting dalam memperluas jangkauan program pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu sinergi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat,” terang Kasrul.

Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk terus merawat kemajemukan, dan mengajak seluruh pihak, terutama anak-anak muda, untuk fokus pada persamaan dalam membangun “Maluku Pung Bae”, bukan terjebak pada perbedaan.

“Pemerintah ini terbuka. Gubernur, Wagub, bahkan seluruh birokrasi tidak anti-kritik. Justru kami mengapresiasi masukan yang konstruktif demi kemajuan daerah,” kata Kasrul menirukan arahan Gubernur.

Dalam kesempatan itu, GP Ansor juga secara resmi mengundang Gubernur untuk menghadiri pelantikan kepengurusan mereka, yang direncanakan pada akhir Oktober 2025 dan akan dihadiri oleh Pengurus Pusat GP Ansor.

Kata Kasrul Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan akan berusaha hadir, selama tidak terdapat agenda kenegaraan yang bersifat prioritas.

Pertemuan ini menjadi fondasi awal dari rangkaian kolaborasi jangka panjang antara GP Ansor dan Pemerintah Provinsi Maluku. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi model bagi organisasi kepemudaan lainnya dalam ikut serta aktif membangun daerah.

“Kami ingin menjadikan Maluku sebagai rumah bersama, tempat yang layak bagi semua. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita bangun bersama, dalam semangat kolaborasi dan saling percaya,” pungkas Kasrul.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berkesempatan menghadiri secara langsung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2025-2029, bertempat di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Selasa (5/8/2025).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Para Wakil Ketua, Pimpinan Fraksi serta para Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota Pansus RPJMD Provinsi Maluku 2025 – 2029, Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Pimpinan OPD Lingkup Pemda Maluku, Para Pejabat Struktural Eselon III dan Fungsional Ahli Madya dan undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Lewerissa mengatakan menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah yang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah, kebijakan, program Pembangunan Daerah, serta Kerangka Pendanaan Pembangunan.

Dokumen ini, lanjut Lewerissa menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan 5 tahun kedepan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku yakni “Transformasi Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”, yang tergambar dalam tujuan misi Pembangunan Daerah (Sapta Cita) yang berorientasi pada peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Memperkuat Pembangunan SDM, Peningkatan kualitas dan kuantita infrastruktur dasar, Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi serta penatan dan revitalisasi Lembaga sosial kemasyarakatan.

“ Jadi dalam penyusunan Ranperda RPJMD, berbagi tahapan telah dilalui, mulai dari penelaan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pencermatan visi-misi, Penyelarasan Dengan Dokumen Nasional (RPJMN), serta penghimpunan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi public dampai dengan Musrembang RPJMD 2025-2029”, ungkap Lewerissa.

Perlu diketahui, dokumen ini belum sempurna oleh karena itu, sesuai mekanime yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, akan diserahkan Ranperda RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025-2029 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk memperoleh masukan dan saran yang konstruktif.

“ Kami percaya bahwa kehadiran kita di forum yang terhormat ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga melalui dokumen perencanaan dengan berbagai program yang akan dibahas bersama, kita mensinergikan arah dan langkah untuk mensejahterakan Masyarakat Maluku”, tutur Lewerissa.

RPJMD ini, tambah Lewerissa bukan hanya milik Pemerintah Daerah tetapi merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen Masyarakat, oleh karena itu, partisipasi aktif DPRD sebagai Mitra strategis dalam Pembangunan Daerah Adalah kunci keberhasilan pada tataran implementasi.

“ Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan Anggota DPRD melalui Pansus RPJMD yang telah memberikan ruang bagi pembahasan Bersama ini, semoga sinergi ekekutif dan legislatif dalam Menyusun arah Pembangunan lima tahun kedepan dapat mewujudkan Maluku yang lebih baik”, tutur Lewerissa. (Diskominfo Maluku)

Ambon, Maluku.news – Ratusan orang turut mengambil bagian dalam program Padat Karya yang merupakan program gagasan Kementerian RI dan mendapatkan dukungan penuh oleh Pemerintah Provinsi Maluku, ditandai dengan penyerahan alat kebersihan kepada masyarakat bertempat di Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon, Senin (4/8/2025).

Program Padat Karya membuktikan bahwa pemerintah hadir bukan sebagai regulator, tetapi sebagai mitra masyarakat dalam menumbuhkan harapan dan ekonomi rakyat.

Program yang digagas Kementerian Perhubungan RI dan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Maluku ini, menyasar berbagai titik vital infrastruktur maritim di Ambon, mulai dari pemeliharaan dermaga pelabuhan Distrik Navigasi, gedung PAUD/TK Al-Gufron binaan kantor Distrik Navigasi, Stasiun Radio Pantai (SROP) Karang Panjang, hingga menara suar Tanjung Nusaniwe. Semuanya disentuh tangan-tangan masyarakat dalam semangat kerja gotong royong.

Adapun ratusan tenaga yang dilibatkan berasal dari wilayah sekitar seperti halnya Kelurahan Waihaong, Ahusen, Waihoka, Karang Panjang, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat.

Sementara itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Maluku Kasrul Selang menegaskan bahwa pembangunan sektor maritim buka sekedar proyek teknis, tetapi program ini meyentuh langsung ke kehidupan masyarakat kepulauan.

“ Maluku adalah provinsi kepulauan, keberadaan infrastruktur seperti dermaga yang sangat prima, karena dermaga bukan hanya tempat bersandar kapal tetapi juga gerbang perekonomian, penghubung antar pulau, dan fasilitas vital bagi mobilitas Masyarakat”, kata Selang.

Menurut Kasrul, kegiatan Padat Karya bukan soal perawatan infrastruktur, melainkan sebuh pendekatan Pembangunan yang humani, mengikutsertakan warga dalam proses, dan memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial.

Kegiatan Padat Karya, lanjut Selang, menyimpan manfaat ganda yang signifikan seperti halnya menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja langsung bagi warga, meningkatkan kualitas infrastruktur maritim sehingga dapat menunjang kelancaran pelayaran dan navigasi serta memperkuat kolaborai antara pemerintah, Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bentuk sinergi membangun Maluku dari laut.

“ Selamat bekerja bagi para peserta padat karya, laksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab, yang paling penting jaga keselamatan dan Kesehatan selama bekerja, karena saat ini kita sedang membangun sesuatu yang lebih penting dari sekedar dermaga, karena yang kita lakukan saat ini Adalah merawat harapan rakyat”, pesan Selang

Dengan semangat padat karya, Pemerintah Provinsi Maluku terus menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari gedung-gedung besar atau teknologi canggih, terkadang pembangunan dimulai dari peluh rakyat, dari kerja gotong royong, dan dari keyakinan bahwa laut bukanlah batas, tetapi jalan pulang menuju kesejahteraan, tutur Selang.