Ambon, Maluku.news – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo menegaskan kegiatan diskusi yang melibatkan pemuda dan berbagai pemangku kepentingan merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, khususnya di Kabupaten Buru.

“Selain Buru, sejumlah wilayah lain yang juga menjadi perhatian serius, antara lain Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Maluku Barat Daya. Persoalan pertambangan ilegal tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemuda,” ujarnya di Ambon, Senin (15/12/2025).

Alhidayat menekankan, kedepan pengelolaan pertambangan di Maluku harus dilakukan dengan pendekatan berbasis lingkungan serta menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat di wilayah pertambangan. Prinsip tersebut dinilai penting agar aktivitas pertambangan tidak semata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan.

“Pengelolaan pertambangan tidak boleh mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat adat. Ini menjadi prinsip dasar agar pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.

Alhidayat juga menyoroti pentingnya peran pemuda dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan publik. Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pemerintah.

Forum-forum diskusi yang melibatkan pemuda dan pemerintah, kata dia, harus menjadi ruang strategis untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

“Forum kolaborasi antara pemuda dan pemerintah sangat penting. Dari diskusi hari ini, banyak informasi dan aspirasi yang menjadi pegangan bagi kami di DPRD,” katanya.

Ia mencontohkan, salah satu isu krusial yang kembali mengemuka dalam diskusi tersebut adalah persoalan masyarakat adat yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Meski isu ini sebelumnya telah disampaikan hingga ke tingkat DPR RI, penguatan aspirasi dalam forum lokal dinilai tetap penting sebagai bentuk konsistensi perjuangan.

Seluruh aspirasi yang dihimpun, lanjutnya, akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, DPRD Provinsi Maluku juga akan menyampaikannya dalam forum-forum resmi lainnya, termasuk pada tingkat kementerian.

“Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat, agar setiap aspirasi yang lahir dari masyarakat dan pemuda dapat diperjuangkan dan diwujudkan dalam kebijakan yang nyata,” tutupnya.

Ambon, Maluku.news – Komisi II DPRD Provinsi Maluku membawa langsung aspirasi masyarakat terkait persoalan sektor energi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Maluku menyoroti keterbatasan kuota minyak tanah (mitan) dan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap memicu kelangkaan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Kondisi ini dinilai sangat membebani masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat (12/12/2025), menyebutkan DPRD Maluku meminta pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk menambah kuota mitan dan BBM bagi Provinsi Maluku. Permintaan tersebut dinilai mendesak mengingat kebutuhan energi masyarakat terus meningkat, sementara pasokan yang tersedia belum memadai.

Penyampaian aspirasi di Gedung BPH Migas dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, S.H., bersama anggota komisi, yakni Nita Bin Umar, Suanthie J. Laipeny, Jefry Jaran, Andreas Taborat, Javet Djemy Pattiselano, Anos Yermias, dan Suleman Letsoin.

Rombongan DPRD Maluku diterima oleh Rini Disa dari Tim Analis BPH Migas. Secara keseluruhan, pertemuan tersebut diikuti sekitar 15 peserta dan berlangsung dalam suasana dialog terbuka.

Dalam forum itu, para anggota Komisi II menyampaikan berbagai keluhan masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing, terutama terkait distribusi energi yang dinilai belum merata dan sering menimbulkan persoalan di lapangan.

Selain meminta penambahan kuota, DPRD Maluku juga mendorong agar Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola minyak dan gas dapat ditinjau kembali, sehingga lebih berpihak pada daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks.

DPRD Maluku menegaskan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 11 kabupaten/kota menjadi tantangan besar dalam pendistribusian BBM. Bahkan, kelangkaan energi masih kerap terjadi di Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi.

“Persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar distribusi energi di wilayah kepulauan seperti Maluku dapat berjalan adil dan berkelanjutan,” demikian salah satu aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memastikan kesiapan layanan transportasi laut menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama manajemen Pelni di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa (4/12/2025).

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, mengatakan lonjakan arus penumpang transportasi laut biasanya mulai terjadi setelah 20 Desember. Karena itu, Pelni diminta mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dengan menyiapkan langkah-langkah pengamanan dan pelayanan yang memadai.

“Biasanya setelah tanggal 20 arus mudik meningkat. Setiap perusahaan transportasi menyiapkan posko, termasuk layanan kesehatan. Apakah Pelni juga memiliki posko khusus untuk periode ini?” ujar Lohy dalam rapat tersebut.

Selain kesiapan posko, Lohy juga mempertanyakan kepastian pelaksanaan program mudik gratis yang sebelumnya menjangkau rute Tual, Seram Bagian Timur, serta sejumlah wilayah perintis lainnya. Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya pada masa libur sekolah dan perayaan Natal.

Menanggapi hal itu, General Manager Pelni Cabang Ambon, Marthin Heriyanto, menjelaskan Pelni tidak membuka posko mandiri. Namun, Pelni akan bergabung dalam Posko Terpadu Nataru yang dikoordinasikan oleh otoritas pelabuhan setempat.

“Dalam Posko Terpadu tersebut, petugas Pelni akan disiagakan untuk memantau operasional kapal dan arus penumpang selama periode Nataru,” jelas Marthin.

Terkait program mudik gratis, Marthin menyebutkan hingga kini Pelni masih menunggu keputusan dari manajemen pusat dan Kementerian Perhubungan. Jika program tersebut kembali dilaksanakan, Pelni akan segera menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.

“Apabila mudik gratis disetujui, mekanisme dan jadwalnya akan kami umumkan secara terbuka,” katanya.

Pelni menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru, serta menyesuaikan layanan transportasi laut sesuai dengan kebijakan pemerintah guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di Maluku.

Ambon, Maluku.news – Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Maluku secara resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi menyatakan menerima APBD 2026, namun menegaskan sejumlah catatan strategis agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam paripurna yang digelar, Selasa (02/12/2025) di Ambon.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Ketua Fraksi, Andreas J.W. Taborat, menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, khususnya terkait pemanfaatan pinjaman daerah. Ia mengingatkan agar pinjaman senilai Rp1,5 triliun benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara berkeadilan di seluruh kabupaten/kota.

“Setiap rupiah pinjaman harus digunakan tepat sasaran dan berkeadilan. Kami tidak ingin pinjaman Rp1,5 triliun menjadi beban tanpa manfaat. Peningkatan PAD harus ditempuh melalui perbaikan sistem, penutupan kebocoran, dan digitalisasi,” tegas Taborat.

Fraksi Partai NasDem melalui Irawadi menilai kebijakan pinjaman daerah sebagai langkah strategis untuk membuka konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan harus terukur dan diawasi secara ketat.

“Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan telekomunikasi,” ujarnya.

Senada, Fraksi Gerindra menekankan pengelolaan anggaran yang bersih dari penyimpangan serta berbasis efektivitas. Ketua Fraksi Gerindra, John Laipeny, menyebut peningkatan PAD harus lahir dari perbaikan sistemik, sementara setiap program pembangunan wajib memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Fraksi Golkar melalui Richard Rahakbauw mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah di Maluku. Menurutnya, APBD 2026 harus memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antar-pulau agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antar-pulau harus menjadi perhatian utama,” kata Rahakbauw.

Fraksi PKS yang disampaikan Solichin Buton juga menekankan penguatan PAD dan pemanfaatan pinjaman daerah untuk membuka keterisolasian wilayah. Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Fraksi Demokrat menyoroti penurunan pendapatan daerah. Fraksi ini menekankan perlunya efisiensi belanja daerah serta optimalisasi sumber-sumber penerimaan agar fiskal daerah tetap terjaga.

Fraksi Hanura mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta menata program pembangunan agar benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Fraksi PKB menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan berbasis wilayah. Optimalisasi aset daerah dinilai penting untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan membuka lapangan kerja baru di Maluku.

Adapun Fraksi Amanat Persatuan menyoroti tata kelola program dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi ini mendorong prioritas pembangunan pada infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Provinsi Maluku secara resmi menerima APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi berharap implementasi anggaran dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, terutama di wilayah-wilayah tertinggal.

Ambon, Maluku.news – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, Komisi III DPRD Provinsi Maluku akan turun langsung memantau arus mudik di sejumlah titik penyeberangan strategis. Lokasi yang akan dikunjungi antara lain Pelabuhan Yos Sudarso, Slamet Riyadi, Galala, Tulehu, dan Hunimua.

Kegiatan pemantauan tersebut direncanakan dilaksanakan setelah 10 Desember 2025, usai Komisi III DPRD Maluku kembali dari agenda penyampaian aspirasi ke Jakarta.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, usai rapat koordinasi dengan Manajer PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Ambon, Selasa (2/12/2025), di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon.

“Kami akan memastikan arus mudik Nataru berjalan maksimal. Kunjungan ini penting untuk melihat langsung kesiapan semua pihak terkait transportasi laut dan darat di Maluku,” ujar Alhidayat.

Ia menjelaskan, pemantauan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pendukung, baik operator transportasi maupun pengelola pelabuhan, siap menghadapi lonjakan penumpang pada masa libur akhir tahun.

Sementara itu, PT PELNI Cabang Ambon telah menyiapkan 12 armada kapal untuk mendukung kelancaran arus mudik Nataru. Selain PELNI, sejumlah perusahaan transportasi lain, baik BUMN maupun BUMD, seperti PD Panca Karya, ASDP, hingga Angkasa Pura, juga menyatakan kesiapan mendukung pelayanan angkutan Nataru di Maluku.

Khusus Angkasa Pura, Alhidayat menyebutkan tidak ada penambahan plaza atau fasilitas baru menjelang Nataru. Namun, pelayanan operasional tetap dioptimalkan sesuai dengan kapasitas yang ada.

Untuk jalur penyeberangan Hunimua–Waipirit, ASDP berencana melakukan simulasi operasional. Langkah ini diambil karena jumlah penumpang dan armada pada jalur tersebut diperkirakan meningkat signifikan. Penambahan rute penyeberangan juga akan dilakukan apabila kondisi di lapangan membutuhkan.

Sementara itu, pengelolaan Pelabuhan Tulehu akan melibatkan pihak swasta. Komisi III DPRD Maluku menekankan agar pihak swasta berpartisipasi aktif dalam mendukung pengamanan dan kelancaran arus mudik Nataru, serta menyediakan fasilitas yang layak dan memadai bagi penumpang.

Dengan pemantauan langsung dan koordinasi lintas sektor tersebut, Komisi III DPRD Maluku berharap arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025–2026 di Maluku dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.