Beranda blog Halaman 167

Atapary Soroti 97.563 Balita di Maluku Berisiko Stunting

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua  Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary menyoroti 97.563 balita di Maluku ternyata berisiko terpapar stunting sebagaimana rilis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Kami menyayangkan penanganan stunting di daerah ini belum maksimal dan jumlah balita berisiko terpapar stunting cukup besar, yakni 97.563 balita. Karena itu, kita coba mengundang mitra-mitra Komisi IV yang secara langsung punya program penanganan penurunan stunting untuk mencari solusi bersama,” ungkapnya di Ambon, Rabu (14/6/2023).

Samson mengatakan Dinas Kesehatan Maluku menjelaskan bahwa sebenarnya pemetaan akar masalah sudah jelas, tetapi ada kelemahannya, karena belum terstruktur dan terorganisasi dengan baik termasuk intervensinya.

“Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) masih jalan sendiri-sendiri, dan kita lihat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku, dimana program mereka yang secara langsung berkaitan dengan penanganan stunting hanya Rp175 juta,” bebernya.

Tetapi, ada program yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp4 miliar diberikan kepada pengurus PKK Provinsi berlabel kegiatan penurunan stunting.

Namun kalau dijelaskan sangat jauh dari apa yang menjadi kegiatan yang berkaitan langsung dengan penurunan angka stunting.

“Karena sudah dianggarkan, kita minta Dinas PMD yang berkaitan dengan jambore PKK tingkat provinsi fokuskan kepada para istri kepala desa yang dikoordinasikan dengan BKKBN untuk desa-desa yang lokus stunting dan risikonya tinggi didata para isteri kades yang juga Ketua Posyandu,” katanya.

“Mereka harus diberikan pemahaman dan aspek penanganan stunting secara baik untuk kembali ke desa dan bersama Posyandu melakukan penanganan. Bila mereka sudah dilatih, pemda memberikan gelar duta parenting tingkat desa kepada mereka,” katanya lagi.

Menurut Atapary, sesuai regulasi, Wakil Gubernur adalah ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) tingkat provinsi dan wakil ketuanya ada Sekda, Kepala Bappeda, serta PKK. Tetapi, anggaran penanganan stunting itu lebih banyak diarahkan kepada PKK, sehingga ketua TPPS dan para wakil juga tidak bisa bergerak.

Pada 2022, target penurunan stunting di Maluku sebesar 23 persen dari 28 persen, tetapi realisasinya hanya 26,2 persen. Tiba-tiba muncul lagi data balita berisiko stunting yang mencapai 97.563, dan itu berarti pada 2022 ke bawah yang penanganannya oleh bunda parenting provinsi gagal.

“Oleh karena itu, lewat rapat kerja ini, komisi ingin mengefektifkan kembali TPPS provinsi dan gubernur harus melakukan koordinasi dengan para bupati dan wali kota, berbagai program bantuan yang diberikan, bantuan sembako untuk kelompok berkategori anak stunting,” tandasnya.

Sementara itu, Plh Kadis Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh mengatakan yang paling berpotensi terkena stunting adalah mereka yang masuk kategori garis kuning, kalau tidak ditangani akan masuk garis merah.

“Kemudian, TPPS menetapkan berbagai program untuk melakukan penanganan agar bayi-bayi ini tidak masuk garis merah lewat pendekatan spesifik oleh Dinkes dan pendekatan sensitif oleh OPD lain yang masuk TPPS,” ungkapnya sembari mencontohkan ketersediaan air bersih, perumahan yang layak huni, hingga ketersediaan pangan yang masuk kategori pendekatan sensitif.

DWP Kota Ambon Lanjut Aksi Donor Darah

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Setelah sebelumnya telaksanakan aksi donor darah, pada 7 Maret 2023 lalu, kali ini Dharma Wanita Persatuan (DWP) kembali melaksanakan aksi yang sama, dengan lokasi terpusat pada Unit Layanan Administrasi (ULA), Selasa, (13/06/2023).

“Kegiatan ini yang kedua setelah sebelumnya kami melaksankan di bulan Maret lalu. Donor darah ini sesuai dengan Motto kami DWP bahwa sehat selamanya, artinya kita mendonorkan darah bisa sehat dan menyelamatkan nyawa orang lain,” ungkap Ketua DWP Kota Ambon, Hane Ririmasse, ditemui pada sela-sela aksi donor darah.

Kegiatan yang ditargetkan menghasilkan 25 kantong darah ini, direncanakan akan terlaksana kembali pada Bulan September mendatang. Sebab ini merupakan program kerja bidang Sosial Budaya – DWP Ambon.

Ririmasse membeberkan, pada aksi sebelumnya bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota, pihaknya berhasil mengumpulkan darah sebanyak 24 Katong dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai pendonornya.

“Kami menghasilkan 24 kantong darah, empat (4) kantong rusak, sementar 20 terpakai dan disalurkan ke Rumah Sakit (RS) yang membutuhkan,” terangnya.

Sementara pada aksi yang dilaksanakan hari ini, dirinya menargetkan akan mendapatkan 25 kantong darah, dan tidak membatasi siapa saja yang ingin mendonorkan darahnya.

“Sementara ini belasan orang telah mendonorkan darah mereka, yang terdata para pendonor ini merupakan ASN Pemkot, dengan target 20-25 kantong darah harus disetor ke PMI,” ujarnya.

Dirinya berharap tak hanya ASN, tetapi kegiatan ini juga dapat diketahui oleh masyarakat umum melalui publikasi media massa.

“Kami akan laksankan aksi donor darah di September, sekaligus memperingati HUT Kota Ambon ke-448,” tandas Ririmasse.

Sementara itu, Ketua PMI George Pattikawa, yang ditemui pada lokasi yang sama, mengungkapkan kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara continue dan tentunya dapat membantu masyarakat dengan tujuan menyediakan darah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Ini akan terus menjadi lifestyle PMI dan DWP Ambon. Satu lagi untuk Kota Ambon sendiri, golongan darah yang paling banyak dibutuhkan adalah golongan darah O,” pungkasnya.

Ajarkan 3R Sejak Dini, PAUD Rantai Kasih Diapresiasi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sampah kini telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang tidak dapat ditangani dengan baik, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat.

Menyadari hal itu, maka anak-anak sejak usia dini harus diajarkan sejak dini untuk melakukan gerakan 3R yakni Reduce, Reuse dan Recycle dalam menjaga lingkungan.

Demikian disampaikan, Pj. Ketua TP-PKK yang juga Bunda PAUD Kota Ambon, Lisa Wattimena saat membuka kegiatan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan PAUD Rantai Kasih.

Kegiatan yang mengambil tema “My Dream is 3R” dilaksanakan Selasa (13/06/2023) di Aula Kampus PGSD Unpatti, dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, F. Taso.

“Lewat gerakan 3R ini maka anak-anak diajarkan mengurangi penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan, menggunakan kembali bahan yang masih bisa digunakan, serta mendaur ulang sampah menjadi barang baru,” kata Wattimena.

Menurutnya, dengan mengajarkan metode ini kepada anak- anak maka mereka akan terbiasa untuk memilah sampah dan memilih barang yang ramah lingkungan.

“Hal ini akan membantu dalam membangun karakter dan kepribadian anak yang berlandaskan nilai-nilai luhur pancasila,” ujarnya.

Ditambahkan, dengan diajarkan sejak usia dini, maka dalam usia pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dengan sendirinya akan membentuk karakter anak dalam melakukan hal-hal yang positif, sebagai generasi penerus bangsa.

“Untuk itu saya memberikan apresiasi bagi pengelola PAUD Rantai kasih atas penyelenggaraan kegiatan di hari ini,” tandasnya.

Pemkot Ambon Ikuti Evaluasi Smart City Tahap I Tahun 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Evaluasi Smart City Tahap I Tahun 2023, yang dilaksanakan secara virtual dari Balai Kota Ambon dan Surabaya, Selasa (13/06/2023).

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse dalam paparannya menyampaikan rasa syukur sebab melalui gerakan Smart City, terus mendorong Pemkot Ambon untuk mengerjakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan masterplan.

Kepada para Assesor, Ririmasse juga menjelaskan, Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City Kota Ambon telah melakukan tugas konsolidasi dalam bentuk rapat-rapat untuk menjaga komitmen bersama, memberikan usul dan saran terkait program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Ambon Smart City, melakukan koordinasi dan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi,

Sementara itu, terkait dengan Perkembangan infrastruktur baik fisik, TIK maupun sosial setiap tahunnya, diakui Sekkot ada peningkatan. Seperti misalnya pada kegiatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan dari tahun 2017-2022 bagi 2915 KK, dimana untuk tahun ini kegiatan ini tetap dilakukan pada bulan Agustus 2023.

“Pada tanggal 26 Mei 2023 sudah diresmikan Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik yang menargetkan pengelolaan 250 ton sampah plastik tiap bulannya. Sedangkan untuk infrastruktur TIK di tahun ini ada penambahan 5 (lima) cctv yang ditempatkan di pusat pasar di Kota Ambon untuk memantau kebersihan maupun ketertiban umum,” beber Ririmasse.

Selanjutnya, pada Command Center untuk tahun ini sudah ada penambahan omnichanel maupun live chat yang terdapat pada website pemerintah kota Ambon. Dan Pada bulan Juli 2023 ini juga akan dijalankan aplikasi ASN yang merupakan aplikasi yang dapat melihat kinerja dari ASN dan untuk mengukur besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selain itu, sampai saat ini, kegiatan WAJAR (Walikota Jumpa Rakyat) masih tetap dilaksanakan, dimana masyarakat dapat bertemu langsung dengan Pj. Wali Kota dan dan pimpinan OPD dan menyampaikan aduan secara langsung untuk ditindak lanjuti.

Sedangkan dalam menjaga Brand sebagai Ambon City of Music maka dilakukan kegiatan Harmoni sudut kota di setiap bulan, dengan memberdayakan musisi dan penyanyi di daerah.

“Selain program kegiatan yang sudah disebutkan, akan ada program dan kegiatan smart city yang juga akan berjalan di tahun ini,” tambah Sekkot.

Ririmasse tidak memungkiri ada banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan program maupun kegiatan smart city diantaranya masih terbatasnya anggaran, sumber daya manusia yang masih kurang, kesadaran masyarakat yang masih kurang peduli dalam menjaga saran maupun prasarana yang sudah dibuat.

“Namun kami tetap berupaya agar program kegiatan dapat berjalan misalnya dengan memasukan ke dalam rancangan anggaran di tahun berikutnya, mengirim ASN untuk mengikuti bimtek atau pelatihan, bekerja sama dengan lurah dan RT dan RW untuk membuat sosialisasi bagi masyarakat agar dapat meningkatkan peran serta dalam menjaga sarana prasarana yang sudah dibuat,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, salah satu Assesor dari BRIN, Andrari Grahitandaru menyatakan terkait program dan kegiatan Smart city ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan yakni Inovasi, Kolaborasi serta Anggaran.

Olehnya itu, dengan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan smart city, ujarnya, maka dapat digunakan dana CSR.

Untuk diketahui, mendampingi Sekkot dalam Evaluasi Smart City Tahap I, Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz, Kadis P3AMD, Meggy Lekatompessy, dan Kabag Administrasi Pembangunan, C. Tukloy. Hadir pula di Balai Kota, Direktur Ambon Music Office (AMO) yang juga Focal Point Ambon City Of Music, Rony Loppies.

Tak Hadir : Komisi IV Ancam Panggil Paksa Kadis Pendidikan Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji terancam dipanggil paksa oleh DPRD Maluku.

Hal ini dikarenakan sudah dua kali mangkir dan tidak ada konfirmasi dari panggilan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.

“sehingga rapatnya di tunda sambil menunggu panggilan ketiga. Jika tidak hadir kita panggil paksa Kadis, Kabid, yang bertanggung jawab selaku penyelenggara pendidikan,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary di Ambon, selasa (13/06/2023).

Rapat dengan Dinas Pendidikan dalam rangka membahas persoalan Pendidikan, termasuk penerimaan siswa baru itu, hanya dihadiri Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Siwalima Ambon, Kepsek SMA Negeri 1 Ambon, Kepsek SMA Negeri 2 Ambon, Kepsek SMA Negeri 11 Ambon, dan Kepsek SMA Negeri Negeri 13 Ambon.

Menurut Atapary, Dinas Pendidikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan Pendidikan, seharusnya merespon pemanggilan DPRD, bukan malah mangkir tanpa ada penjelasan pasti.

“Ini penting proses pendidikan sudah berjalan. Kita undang untuk bicara serius, kenapa tidak hadir, padahal pengambilan keputusan ada di Dinas,”ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, pihaknya telah agendakan kembali pemanggilan ketiga. Dan jika tidak hadir, maka sesuai tata tertib DPRD Maluku, dilakukan pemanggilan paksa.

“Panggilan ketiga, kalau tidak ada kita panggil paksa sesuai tata tertib,”tegas Politisi PDI Perjuangan Maluku itu.

Perlu diketahui, pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan, dikarenakan ada dugaan Dinas Pendidikan Dan SMA Negeri Siwalima Ambon melanggar komitmen yang telah disepakati bersama dengan Komisi IV DPRD Maluku dan sudah di setujui oleh Gubernur.

Pelanggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan dan pihak SMA Siwalima Ambon berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran baru 2023-2024.

Berdasarkan fakta di lapangan, siswa baru yang diterima SMA Siwalima Ambon telah melebihi kouta yang ditetapkan. Parahnya lagi, siswa yang diterima berasal dari orang tua mampu.

“Untuk penerimaan murid SMA Siwalima hanya untuk 70 orang dan berasal dari anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dari 11 Kabupaten/Kota. Namun kenyataannya SMA Siwalima Ambon telah menerima 90 orang murid dan ada yang berasal dari orang tua yang mampu, “ujar Atapary

Atapary menduga, penambahan 20 orang dari kouta 70 yang ditetapkan, merupakan titipan dari luar, bukan melalui jalur yang telah ditetapkan bersama.

“Ada orang yang tidak mampu tidak di terima , dan ini berarti tidak komitmen .kita sudah sepakati bersama untuk tidak ada titipan-titipan. Bahkan Anggota DPRD ini banyak orang yang datang banyak untuk menitip anaknya masuk SMA Siwalima, tapi kita tolak , karena sudah komitmen yang kita putuskan ketuk palu bahwa tidak lagi ada alasan titip-titip,”ujarnya.

Tidak transparannya penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon juga terlihat dalam proses seleksi.

Menurut Atapary, dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Maluku dan SMA Siwalima Ambon, disepakati agar dalam tes akademik, yang seharusnya hasilnya langsung diketahui, namun kenyataannya tidak demikian, terdapat jedah waktu, sebelum pengumuman hasil.

“Saat rapat dengan Dinas Pendidikan, dan SMA Siwalima, Kita minta waktu agar hari itu tes dan nilai juga keluar. Namun ini ada jedah juga, ini berarti tidak beres penyelenggara penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon,” paparnya

Atapary menilai, banyaknya kejanggalan yang ditemui membuktikan proses seleksi yang dilakukan SMA Siwalima Ambon sudah tidak lagi relevan dengan apa yang menjadi tujuan bersama.

“Kita bilang yang berhak mendapat subsidi itu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Orang yang mampu itu tidak berhak mendapat subsidi, karena perubahan SMA Siwalima itu sudah di tetapkan,” tegasnya.

Terhadap fakta-fakta tersebut, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan hal ini. Dan jika terbukti maka diupayakan agar dilakukan proses seleksi ulang.

“Kita akan mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Maluku, kenapa apa yang kita putuskan bersama yang juga sudah di setujui oleh Gubernur, lalu kenapa tidak di laksanakan. Kita akan minta tes ulang apa bila kita temukan fakta terkait masalah ini,”sebut Atapary

Wahana Tingkatkan Bakat dan Minat Siswa, Pj. Wali Kota Apresiasi Pagelaran Seni SD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekolah Dasar (SD) Kristen 2, YPPK Dr. J. B. Sitanala, Dusun Waimahu, Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, melaksankan pagelaran seni, yang diberi apresiasi oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena.

“Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) kami memberikan apresiasi kepada Ibu Kepala Sekolah SD Kristen 2 Waimahu, dan seluruh jajaran yang sudah melaksanakan pagelaran seni, diharapkan dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya di kota ini,” ungkapnya, saat memberi sambutan membuka kegiatan tersebut pada lapangan SD Kristen 2 Waimahu, hari ini, Selasa (13/06/2023).

Lanjutnya, kegiatan yang bertemakan “Pagelaran Seni Sebagai Wahana Meningkatkan Minat dan Baka Siswa Dalam Mewujudkan Kurikulum Merdeka” ini bertujuan untuk mengaktualisasikan kreativitas dan bakat perta didik. Sehingga, hal tersebut tentu dapat menghindarkan anak- anak bangsa dari bahaya perkembangan teknologi.

“Bersama kita terus mengembangkan minat anak, bakat anak bukan saja untuk pemenuhan kurikulum merdeka, tetapi terus menghasilkan anak-anak guna memaknai kehidupan Pancasilais, saling menghargai perbedaan, saling mendukung, membantu, dan menghindarkan mereka dari negatifnya perkembangan teknologi,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Sekolah, SD Kristen 2 Waimahu, Wiesye Loppies. Melalui kegiatan ini, minat dan bakat anak akan semakin dikembangkan, guna melihat kemajuan pendidikan kedepan tanpa terpengaruh dengan perkembangan teknologi.

“Minta dukungan dari semua stakeholder, khususnya orang tua murid supaya bergandengan tangan salam melihat kemajuan pendidikan anak-anak kita kedepan. Dan kepada yayasan minta kepedulian yang besar guna hubungan. harmonis terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh, Pimpinan Orfanisasi Perangkat Daerah (OPD), Raja Negeri Latuhalat, pensiunan guru, ex-kepala sekolah dan para orang tua murid.

DPRD Maluku Minta Kasus HIV/AIDS Menjadi Perhatian Semua Pihak

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendata 3 bulan kemarin pasien HIV di Kota Ambon mengalami peningkatan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin merasa prihatin. Dia mengatakan ini harus menjadi perhatian bersama atau semua pihak.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk dari DPRD dan Dinas/Instansi terkait di Maluku,”ujar Rovik saat dikonfirmasi, Rabu (13/06/2023).

Dengan peningkatan kasus yang terus meningkat, Dirinya menkritisi komisi penagggulangan AIDS Provinsi Maluku, dimana sampai hari ini dari sisi pendataan belum maksimal.

“Masalah ini menjadi catatan dan seluruh pemerintah kabupaten kota, Oleh karena itu sosialisi pencegahan harus lebih di Maksimalkan dan penangaan orang dengan gejala HIV AIDS harus lebih ditingkatkan,” tandasnya.

Dan kepada masyarakat yang marasa ada gejala harus segera diperiksa kesehatannya di iPuskesmas terdekat, dan kalau merasa ada gejala secepatnya memeriksakan diri mereka.

Lebih lanjut menurut Afifudin, penyakit HIV AIDS merupakan salah satu penyakit yang belum bisa di sembuhkan, tetapi bisa dicegah masa inkubasinya.

Kedepan komisi IV berencana Akan mengundang Dinas kesehatan kota dan provinsi serta komisi penaggulann AIDS provinsi Maluku untuk membicarakan masalah tersebut,”pungkas Afidudin.

Yamin : Pembangunan Masjid Ismail Murad Sebagai Syarat Embarkasi Haji Antara

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Masjid Ismail Murad, yang Peletakan Batu Pertamanya telah dilakukan pada 19 Januari 2022, oleh Gubernur Maluku, dan direncanakan besok Selasa, 13 Juni 2023, akan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Maluku Drs. H. Murad Ismail, di Asrama Haji Waiheru Ambon.

Saat ditemui diruang kerjanya pada Senin(12/6/2023), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang juga selaku Kepala Badan Pengelola Asrama Haji Provinsi Maluku, H. Yamin, menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini dilakukan selama lebih dari 1 tahun dengan menghabiskan biaya sekitar Rp. 5 miliar.

Dirinya pada kesempatan itu juga menyampaikan alasan dasar Pembangunan Masjid ini, ialah sebagai salah satu syarat Embarkasi Haji Antara Provinsi Maluku yang telah diusulkan oleh Gubernur Maluku berdasarkan Surat Permohonan Nomor 451.13/946 tanggal 11 Maret 2020 tentang Usul Penetapan Embarkasi Haji antara Provinsi Maluku, dan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 451.13-49 Tahun 2020, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Asrama Haji Provinsi Maluku, selain itu juga guna membantu Jemaah haji Provinsi Maluku dalam proses beribadah.

“Dengan Tagline 2023 “Pelayanan Jemaah Haji Ramah Lansia”, maka dibutuhkan pembangunan masjid yang representatif, mengingat sejak tahun 1991 asrama haji tidak memiliki masjid, sehingga jemaah harus sholat di masjid-masjid tetangga. Dan ini juga sebagai persyaratan atas disetujuinya Embarkasi Haji Antara oleh Gubernur, yang salah satu komponen persyaratannya ialah pembangunan Masjid yang representatif.” Terangnya.

Sementara terkait pemberian nama masjid Ismail Murad, Yamin menjelaskan hal itu tergantung dari pihak pengelola dan tidak ada intervensi siapapun, dan hal ini dilakukan sebagai rasa terimakasih guna mengenang jasa Gubernur Maluku dalam hal ini Drs. H. Murad Ismail yang telah membantu penyelesaian pembangunan masjid ini, dengan ketulusan hatinya.

“Saya menawarkan kepada beliau untuk memberikan nama Murad Ismail sebagai nama masjid, namun beliau ingin memberikan nama ayahnya yakni Ismail Murad. Dan hal ini tidak menjadi masalah karena ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Bpk. Murad Ismail. Pemberian nama ini sesungguhnya tergantung dari pihak saya, setelah menerima bantuan dari Bpk Murad Ismail, untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan masjid itu, saya bersedia memberi nama itu.” Tegas Yamin.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah memberikan anggaran hibah sebesar Rp. 1,5 miliar dari APBD tahun 2021, sebagai dana awal pembangunan masjid, namun anggaran itu hanya dapat diperuntukan untuk pemetaan lahan dan pembangunan talud dengan tinggi 16 meter.

“Melihat dari kebutuhan masjid yang representatif sebagai syarat Embarkasi Haji Antara, yang diharapkan dapat menampung 1 kloter Jemaah, terdiri dari 450 orang, maka proses pembangunan Masjid dimaksud membutuhkan anggaran kurang lebih 5 miliard. Dana yg tersedia pada Panitia Pembangunan sebesar 1,5 M, yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun 2021, masih menjadi kendala dalam proses penyelesaian pembangunan. Dengan budi baik Bapak Murad Ismail, Gubernur Maluku, belau dengan kerelaan dan iklas menanggung seluruh sisa anggaran yg di butuhkan untuk menyelesaiakan proses pembangunan Masjid Ismail Murad sampai selesai pembangunannya, yang Insha Allah akan diresmikan besok Selasa (13/6/2023) oleh Bapak Gubernur Maluku.” Ungkapnya.

Pj. Wali Kota Lepaskan JCH Kota Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengikuti pelepasan kloter Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Ambon, Tahun 1444 H/ 2023 M, yang dilaksanakan pada Gedung Ashari AL-Fatah, Senin (12/06/2023).

Wattimena yang ditemui usai kegiatan dimaksud, mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan acara simbolis yang puncaknya akan dilaksnakan pada Kamis (15/06/2023) mendatang.

“Sebenarnya ini hanya semacam identitas Jamaah Calon Haji (JCH) yang nantinya akan dilepaskan pada (15/06/2023) mendatang, ini hanya simbolisasi,” ungkapnya.

Wattimena mengungkapkan, melalui kegiatan ini Pemerintah Kota (Pemkot) bertanggung jawab terhadap perjalanan para JCH sampai ke Mekkah sampai dengan kembalinya ke kota ini.

“Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk memfasilitasi biaya memberkasih dan diberkasih. Diharapkan tahun depan kita bisa lebih banyak memberi dukungan untuk pendampingan bahkan menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, kalau sebelumnya dokter hanya satu (1) orang, dan perawat tiga (3), kedepan mungkin ada dua (2), dokter dan enam (6) perawat,” tandasnya.

Wattimena berharap, 314 JCH asal Kota Ambon dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan menjadi Haji mabrur, sampai dengan kembalinya ke kota ini.

“Harapan kami bahwa tentu semua JCH Ambon ini tanggal 15 Juni diberangkatkan ke tanah Suci Mekkah mengikuti seluruh proses ibadah Haji dan Kembali kami menerima 314 orang dengan baik, dan semoga doa mereka disana dikabulkan oleh Allah Subhana Wa Ta’ala,” harapnya.

Acara Pelepasan JCH, turut disaksikan Kepala Kantor Kemenag Kota Ambon, serta unsur Forkopimda Kota Ambon.

1.258 Tenaga Kontrak Pemkot Ambon Tetap Dipekerjakan Sampai November 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Terdata sebanyak 1. 258 Tenaga Kontrak yang mengabdi pada lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, akan tetap dipekerjakan sampai dengan November 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj.Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, usai memberikan arahan pada apel pagi di Balai Kota, Senin (12/06/2023).

“Dari hasil konsultasi ini yang dilaksanakan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Abdullah Anwar Anas, Kontrak ini sampai dengan bulan November,” ungkapnya.

Sehingga sementara ini mereka dalam hal ini tenaga kontrak tetap melaksankan tugasnya, dan Pemkot tetap melunasi hak-hak para pegawai, sampai dengan waktu yang telah ditentukan tersebut.

“Saya mengambil kebijakan untuk tetap membayar gaji para tenaga kontrak ini,” terangnya.

Lanjutnya, untuk nasib para tenaga kontrak akan kembali disesuaikan dengan regulasi yang turunkan dari pusat nanti pada November mendatang. Pihak Pemkot, akan menurunkan serta mengimplementasikan seluruh aturan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan-RB RI.

“Nanti kebijakan dari pusat keluar tidak bisa kami ambil keputusan sendiri, kalau misalnya kebijakan Pempus dipertahankan (tenaga kontrak), maka kita pertahankan,” jelasnya.

Tambahnya, saat mengawali tugasnya di pada Mei 2022 lalu, dirinya telah menandatangi moratorium tepat pada (29/05/2022), tetapi penerimaan tenaga kontrak terus dilaksanakan.

Oleh sebab itu, dirinya mengungkapkan hal itu tentu membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berimbas pembengkakan hutang.

Wattimena menegaskan, meski tenga kontrak dipertahankan sampi dengan Bulan November, dirinya tidak akan bertanggung jawab dengan pegawai yang dimasukkan setelah penandatanganan moratorium.

“Pokoknya setelah saya masuk, dan mengeluarkan moratorium saya tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

1...166167168...283Halaman 167 dari 283