Beranda blog Halaman 166

JCH Maluku Bebas Biaya Embarkasi Makasar di Tanggung Pemprov

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Calon Jamaah Haji (CJH) asal Provinsi Maluku, yang melaksanakan ibadah haji di Mekah, tidak lagi mengeluarkan biaya ke tanah suci. Sebab, Embarkasi haji ke Makasar, ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Ini setelah Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan. Perda mengatur Embarkasi haji ke Makasar dibiayai oleh Pemprov senilai Rp 9 miliar lebih dari dana hibah.Ujar Wakil Ketua komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifuddin di Ambon, Rabu (07/06/2023).

Kata Rovik, pihaknya sudah membahas dengan instansi terkait soal tiket CJH dari Kota Ambon ke Makasar dan dari Makasar ke Kota Ambon.

“Kemarin kita bahas tiket, dari Kota Ambon ke Makasar dan dari Makasar ke Kota Ambon. Itu dari dana hibah,”ucapnya

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon ini berharap, para jemaah haji dapat dilayani dengan baik, sehingga menjalankan ibadah dengan baik. Apalagi, banyak jemaah haji, lanjut usia atau Lansia, sehingga panitia jemaat haji dapat melayani jamaah agar menjalani ibadah haji dengan khusuk,”harapnya.

Basalamah Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Ekspor Triwulan I Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku, pada Rabu (7/6/2023) menggelar Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Ekspor Triwulan I Tahun 2023, yang berpusat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah yang didampingi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Yahya Kotta, dan dihadiri oleh Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Akademisi, Pimpinan BUMN/BUMD, dan stakeholder terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut Basalamah menyampaikan, dari rapat yang dilaksanakan ini semua pihak telah berkomitmen dan konsisten untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, yang saat ini terus bertumbuh positif, dimana kedepannya akan lebih berkualitas dengan sumbangan terbesar yang diharapkan dari ekspor.

“Ekspor menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Maluku dalam skala nasional, dan berdasarkan Key Indicator Performance dari Presiden, yang di breakdown oleh Gubernur dan di instruksikan kepada kita semua, yang tergabung dalam tim ekspor secara bersama-sama, tidak lagi bekerja berbasis sektoral, melainkan harus ada link and match, dari berbagai sisi. Untuk itu yang sudah dicanangkan oleh Gubernur yakni Maluku Export Center yang ada di pelabuhan harus dioptimalkan dan dimasifkan.” Tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan terkait dengan ekspor ini harus disosialisasikan kepada pemangku kepentingan, dan seluruh pemerintahan kabupaten kota, untuk mengedukasikan berbagai kebijakan baru berkaitan dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang mana skema ini bisa diteruskan kepada para pelaku ekspor, karena pemerintah memberikan relaksasi agar komoditi ekspor masuk ke negara ekspor dengan Zero Tariff Barrier.

“Kebijakan yang harus ditempuh kali ini yakni meningkatkan kinerja ekspor dari Provinsi Maluku, melalui Gerakan peningkatan ekspor 3x lipat dari Provinsi Maluku, dan ini adalah target yang perlu diupayakan.” Ujarnya.

Rapat seperti ini, ujarnya akan dibuatkan business plan export, yang akan dirancang sedemikian rupa antara potensi, dimana target upaya yang mau dicapai kedepan harus berbasis nilai, angka, dan multiplier effectnya berdampak kepada ekonomi maluku, dengan sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi kedepan.

“Kita juga perlu menggalakan Export Go To Campus, kita berharap kampus dapat memainkan peran lebih masif dan lebih tajam. Untuk itu seluruh kebijakan Gubernur akan merelaksasi ekonomi kita agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Diharapkan Kampus dapat melakukan semacam FGD untuk merelaksasi hal-hal yang mendorong eksport di Maluku.” Harap Ketua TGPP.

Sementara itu untuk pihak Pelindo, basalamah mengharapkan ruang kurasi dan ekspor dapat dimasifkan dan dibuat semacam website yang berbasis digital agar bisa diinfokan kepada kabupaten kota sebagai pemilik komoditi.

“Untuk membantu upaya peningkatan ekspor dari sisi keamanan dan pengamanan laut dari Bakamla akan melakukan pengamanan dan juga memberikan edukasi dimana hal ini dilakuka demi kemajuan ekonomi di Maluku.” Ungkapnya.

Ketua TGPP pada kesempatan itu juga berterima kasih kepada pihak Bea Cukai, atas fungsi pelayanan dan yang terpenting adalah mengedukasi semua pihak baik calon eksportir, dengan menggunakan PEB dari Maluku dan sistem yang digunakan bea cukai saat ini sudah berbasis oss (online single sumbmission).

Ia juga menegaskan terkait Maluku Satu Data, khususnya data ekonomi ekspor dan import dan bekerjasama dengan BPS diharapkan ada ekosistem digital sehingga bisa melihat barang masuk dan barang keluar.

“Terkait Instruksi nantinya akan ditingkatkan Instruksi Gubernur kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan seluruh instrumen dan fasilitas yang ada di Maluku, sehingga kitab isa melakukannya semua dari Maluku untuk Maluku dan untuk kita semua.” ujarnya.

Sekda Maluku Hadiri Acara Halal Bi Halal Ikatan Keluarga Cipayung Plus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, hadiri acara Halal Bi Halal Ikatan Keluarga Cipayung Plus, yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku pada Rabu (7/5/2023).

Hadir pada kesempatan itu Kapolda Maluku, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, As Intel Kasdam XVI Pattimura, Kabid Humas Polda Maluku, Perwakilan OKP Cipayung Plus, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan unsur lainnya.

Pada kesempatan itu, dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sadali, dirinya atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, mengapresiasi kegiatan silaturahmi Halal bi Halal ini.

“Dengan silaturrahmi maka hubungan dan pergaulan semakin luas, kita dapat berbincang-bincang tukar informasi sehingga dapat membuka pemikiran-pemikiran baru, yang akhirnya dapat menciptakan hubungan kerja dan sebagainya, yang semua itu dapat mendatangkan rizki lebih luas.” Tambahnya.

Gubernur juga dalam sambutannya menyampaikan, perayaan Halal bi Halal ini, memiliki peran yang strategis, bukan hanya sebagai media silaturahmi antar sesama muslim, tetapi juga menjadi media silaturahmi antar sesama anak bangsa, yang berbeda golongan, ideologi, suku, maupun agama.

“Bangsa ini bisa berdiri kokoh karena ada persatuan dan kesatuan dan kolaborasi termasuk peran pemuda di dalamnya. Olehnya itu, saya berharap kegiatan ini, menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan baik sesama okp cipayung plus maupun okp lainnya di Daerah ini.” Harapnya.

Ia menambahkan, sebagai organisasi kepemudaan, yang mengemban tugas untuk meneruskan kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara, dirinya patut menaruh harapan besar kepada saudara-saudara, yang memiliki semangat yang tinggi, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di Daerah ini.

“Saya mengajak kita semua, untuk tingkatkan spirit kebersamaan, sehingga cita-cita kita untuk membangun Maluku dapat terlaksana dengan baik, sekaligus mewujudkan visi Pemerintah provinsi Maluku, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.” Tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan Paket Sembako dari OKP Cipayung Plus.

Kota Ambon Ikuti Verifikasi Lapangan Hybrid KLA

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota Ambon mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kota Layak Anak, yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), secara online melalui Zoom Meeting, pada Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota, Rabu (07/6/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, didampingi Kepala Dinas P3AMD, Meggy Lekatompessy bersama Pimpinan OPD terkait.

Wattimena yang ditemui usai kegiatan tersebut mengungkapkan, dari evaluasi yang dilakukan ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki selama dua hari ini sebelum nantinya akan diumumkan hasil akhirnya oleh Kementerian PPA.

“Inikan evaluasi penilaian kota layak anak jadi setelah kami memasukan atau menjawab indikator 5 (lima) cluster, sampai dengan menyesuaikan regulasi dari pusat sampai ke daerah. Namun, memang diakui masih ada banyak kekurangan bagaimana kita belum mampu mendokumentasikan dan mencatat apa yang sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam rangka mewujudkan KLA, pemenuhan 5 cluster indikator tersebut tak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) akan tetapi masyarakat, lembaga sosial juga turut memiliki peran dalam hal tersebut.

“Kita harus membangun sinergitas dengan lembaga akademisi, LSM untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak di kota ini yang terpenting kita harus memberikan ruang belajar dan ruang bermain anak lebih banyak untuk memenuhi indikator-indikator yang disampaikan oleh tim penilai,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AMD, Meggy Lekatompessy, mengakui Kota Ambon telah melewati tiga bentuk penilaian, yakni evaluasi mandiri, hasil evaluasi mandiri berupa verifikasi tingkat Provinsi, dilanjutkan ke tingkat Kementerian PPA, dan yang baru diselesaikan VLH.

“Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun lalu, sudah ada peningkatan. Tapi ada yang masih diperbaiki dalam dua hari kedepan, setelah ini akan ada penilaian kembali oleh kementerian PPA dengan penyampaian hasil verifikasi dari Kementrian kepada kami,” ujarnya.

Lekatompessy mengungkapkan, berdasar penilaian dan catatan tim penilai yang akan diperbaiki tersebut, maka akan terjadi peningkatan angka yang dialami oleh kota ini.

“Intinya apa yang terbaik bisa kami lakukan predikat atau juara atau apapun itu namanya itu adalah bonus yang paling penting adalah pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak bisa dilakukan secara bersama baik pemerintah masyarakat usaha maupun media,” pungkasnya.

Sekkot Wakili Walikota Pimpin Delegasi Pemkot Ikut APEKSI di Palembang

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Palembang, Maluku.news – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse mewakili Penjabat Walikota, Bodewin Wattimena memimpin delegasi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2023 di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Keikutsertaan delegasi Pemkot Ambon sebagai salah satu anggota APEKSI itu diantaranya seminar nasional di Aryaduta Hotel Palembang, Rabu (07/06/2023).

Seminar nasional yang dibuka Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Dr Akmal Malik, M.Si mewakili Mendagri Tito Karnavian itu digelar secara panel hadirkan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Investasi/BKPM RI dan pemilik proyek investasi.

Akmal menyebut, pertumbuhan ekonomi lokal menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan pembangunan daerah dalam menghadapi perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada inflasi daerah maupun nasional.

“Pertumbuhan ekonomi lokal adalah usaha untuk meningkatkan ekonomi daerah yang berdasarkan atas potensi daerah, kondisi sosial, UMKM, investasi dan sumber daya manusia,” tandasnya.

Ditambahkan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan berbagai kegiatan seperti investasi, sektor UMKM, kerjasama antar daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting dikarenakan sentra produksi dan distribusi yang berbeda dari setiap daerah berpotensi dapat dikerjasamakan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya katakan, pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dengan kolaborasi antar pemerintah daerah, wirausahawan, masyarakat lokal, dan pengusaha daerah serta pemberdayaan UMKM dan berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang sehat.

“Semua itu harus dapat dimaksimalkan dalam upaya mengoptimalkan sumber daya untuk pemulihan ekonomi daerah demi tercapainya pengendalian inflasi untuk dapat memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Walikota Bogor itu.

Selain itu, dalam menghadapi tahun politik saat ini yang mana merupakan agenda nasional menurut dia, diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan kondusif.

Peran APEKSI yang merupakan wadah bagi pemerintah kota seluruh Indonesia akui dia, mempunyai peran sangat besar untuk dapat memberi kontribusi untuk bersinergi dalam menumbuhkan ekonomi nasional agar pengendalian inflasi dapat terwujud.

“Kolaborasi multipihak menjadi kebutuhan penting agar berbagai tantangan dapat
diminimalisir, penyelenggaraan Syukuran HUT APEKSI ke-23 tahun 2023 di Kota Palembang memiliki momentum sangat baik dalam penguatan koordinasi dan sinergi demi pemulihan ekonomi nasional,” urainya.

Di tempat yang sama, Walikota Palembang, H. Harnojoyo akui, pihaknya merasa terhormat dan bangga diberi kepercayaan menjadi tuan rumah gelaran Hari Ulang Tahun ke-23 di Kota Palembang. Dimana momen ini juga sekaligus memperkenalkan lebih jauh Kota Palembang kepada semua kota di Indonesia.

“Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Kami berharap semua rangkaian acara berjalan baik, dan semua peserta bisa menikmati kenyamanan selama berada di Kota Palembang. Pemkot Palembang memohon maaf bila ada ketidaknyamanan sepanjang gelaran kegiatan ini,” ujarnya.

Selain seminar, Sekkot dan delegasi Pemkot Ambon yakni Asisten I Elkyopas Silooy, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sirjhon Slarmanat, Plt Kadis Koperasi dan UKM, Mien Tupamahu, Kabag Ekonomi dan SDA, Marcela Haurissa, Kabag Pemerintahan Alfian Lewenussa, Kabag Administrasi Pembangunan Christian Tukloy, Kabid Destinasi Dinas Pariwisata, Tity Oratmangun dan Kabid PMS Bappeda Litbang, Laurens Sopamena juga mengikuti sejumlah kegiatan sejak 6-9 Juni 2023.

Diantaranya Ladies Program, Job Fair, Talkshow, Forum Kepala Bappeda, Dialog Kebijakan dan Youth Camp. Seluruh kegiatan itu merupakan rangkaian HUT ke-23 APEKSI bertema “Tumbuhkam Ekonomi, Siasati Inflasi Melalui APEKSinergi” yang syukuran HUT-nya akan dilakukan di Palembang Sport Convention Center, Rabu (07/06/2023).

“Kami selaku Sekkot Ambon bersama Asisten Pemerintahan & beberapa pimpinan OPD ditugaskan pak Pj Walikota untuk mengikuti kegiatan HUT APEKSI di Kota Palembang. Seharusnya bapak Pj Walikota yang ikut, namun ada agenda pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan di kota Ambon sekaligus pak PJ juga akan mengikuti rapat koordinasi dengan bapak Mendagri di Kemendagri maka kami yang ditugaskan dalam kegiatan APEKSI ini,” tutur Ririmasse.

Sekkot Ririmasse akui, semua rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-23 APEKSI yang diikuti ini tentu sangat bermanfaat bagi Pemkot selaku anggota APEKSI guna kepentingan pelayanan publik dan pemerintahan di Kota Ambon kedepan, terutama bagaimana bersinergi untuk tumbuhkan Ekonomi dan Siasati Inflasi, sebagaimana tema HUT APEKSI.

Maluku Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil ketua komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan mengatakan Maluku masih kekurangan tenaga penyuluh Pertanian di tahun 2024, karena sebanyak 40 persennya sudah pensiun.

Saat ini kekurangan hampir 435 tenaga penyuluh yang sekarang ada, sementara yang dibutuhkan itu adalah 805 tenaga penyuluh.

“Jadi ini sangat dibutuhkan oleh Maluku. kalau misalkan tenaga penyuluh itu pensiun, maka secepatnya harus dilakukan menutupi kekurangan,”ucap Hurasan usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Ambon, Selasa (06/06/2023).

Oleh karena itu, kata Hurasan, pihaknya akan meminta Kementerian Pertanian untuk perencanaan APBN nanti disiapkan anggaran untuk tenaga penyuluh di Provinsi Maluku.

“Jadi ada dua solusi untuk menutupi kekurangan ini yaitu bisa ditempelkan lewat APBN, sebagian bisa nanti dibicarakan dalam perencanaan APBD tahun 2024 untuk insentif tenaga penyuluh,”jelasnya.

Dia juga menambahkan, ada 13 Balai penyuluh pertanian di Maluku yang harus dibangun. Ada 10 Balai yang tersebar di beberapa Daerah Kabupaten/Kota sudah rusak total yang dibangun sudah lama dan dibutuhkan rehabilitasi.

Terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan, kata Hurasan, itu Laboratorium uji mutu harus ada, karena penting di Provinsi Maluku.

“Sampai hari ini ada komoditi yang di ekspor keluar negeri namun harus di uji di Surabaya, dan ini sangat merugikan Maluku dari aspek pendapatan dan legalitas,”ucapnya.

Terkait Listrik Elektrifikasi oleh Dinas ESDM, tambah Hurasan, ada Enam yang diusulkan Tahun 2022 di Kementerian ESDM.

“Namun ada Dua di tahun 2023 ini yang direalisasikan dan itu ada di Kabupaten Kepulauan Aru,”ujarnya.

314 JCH Kota Siap Berangkat Ke Tanah Suci

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 314 Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Ambon siap diberangkatkan ke Tanah Suci, Kamis, (15/06/2023) pekan depan.

Kesiapan untuk pemberangkatan JCH, ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan dan Pelatihan Manasik yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ambon, dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Selasa (06/06/2023) di Asrama Haji, Waiheru.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Ditemui usai seremonial, dirinya mengungkapkan, sebelum latihan manasik calon jamaah haji tahun 2023/1444 Hijriah ini, sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan.

“Diawali dengan proses Fasilitasi untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), kemudian hari ini Kantor Kemenag Kota Ambon, kita melaksanakan bimbingan dan pelatihan manasik Haji untuk calon jamaah haji,” ungkapnya.

Dikatakannya, Pemkot menyiapkan fasilitas sesuai dengan yang dijanjikan hingga nanti keberangkatan JCH ke Mekkah, juga akan disiapkan pendamping yang nantinya akan mengurusi mereka sampai dengan kembalinya ke Ibukota Provinsi Maluku ini.

“Saya rasa sesuai apa yang menjadi tanggung jawab kami, Pemkot telah menyiapkan fisik para calon jamaah haji, kemudian insentif tambahan biaya keberangkatan lewat subsidi, sampi dengan penyediaan tenanga pendamping,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota, H. R. A. Fachrurrazy Hassanusi, menambahkan calon JCH yang siap diberangkatkan ini terdiri dari 115 jamaah laki-laki dan 199 perempuan.

“Sebelumnya ada 324 JCH namun ada 10 orang yang mengajukan mutasi atau pindah ke kabupaten/kota lain, sehingga total yang diberangkatkan nanti sebanyak 314 jamaah calon haji yang berangkat tanggal 15 Juni nanti dan dibagi dalam dua gelombang keberangkatan yang pertama berangkat pukul 07.00 WIT dengan titik kumpul di depan Masjid Al-Fatah. Sedangkan kloter kedua itu pukul 10.00 WIT dengan titik kumpul sama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, para JCH yang diberangkatkan ini, merupakan waiting list dari tahun 2011/2012, bahkan ada sejak 2009 yang baru mendapat jadwal keberangkatan di tahun ini

Retribusi Parkir Pasar Mardika Dibayarkan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – CV. Mardika Permai Perkasa melakukan pembayaran setoran retribusi parkir sebesar Rp. 770 Juta, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) yang dilaksankaan pada ruang rapat Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Selasa. (06/6/2023).

Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Kejari ini, dihadiri oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Robby Sapulette serta turut disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD, Gerald Mailoa.

Dalam sambutannya disampaikan, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Kejari guna melaksanakan mediasi antara pihak Pemkot dengan pihak CV guna menyelesaikan penyetorannya.

“Kami tidak mau dikemudian hari menjadi persoalan besar sehingga Pemkot memohon kesediaan bantuan dari Kejari Ambon, dalam kapasitas sebagai jaksa pengacara negara untuk membantu mediasi melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya penyelesaian permasalahan dimaksud,” jelasnya.

Wattimena juga berterimakasih kepada CV Mardika Permai Perkasa yang telah menyelesaikan persoalan ini secara baik, sehingga telah terbayarkan. Dirinya berharap kerja sama antara Pemkot, Kejari dan DPRD terus berjalan dalam kepentingan membangun kota ini.

“Kita tentu berharap kerja sama ini akan terus terbangun antara DPRD, Kejari Ambon untuk memajukan kota ini. Terimakasih juga kepada CV. Mardika Permai Perkasa yg telah menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kadishub Kota Ambon, Robby Sapulette, membenarkan bahwa setoran parkir yang dibayar oleh pengelola berasal dari lahan parkir di Mardika.

Dirinya menuturkan, lahan di Pasar Mardika adalah aset Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk jalan dimana dilakukan kegiatan parkir, merupakan kewenangan Pemkot, sehingga sudah tepat Retribusi Parkir disetor kepada Pemkot.

Gubernur Maluku Buka Sidang Majelis Daerah BPD Maluku GBI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Maluku Tengah, Maluku.news – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, secara resmi membuka Sidang Majelis Daerah Badan Pengurus Daerah (BPD) Maluku Gereja Bethel Indonesia (GBI), yang ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di The Natsepa Hotel, pada Selasa (06/6/2023).

Hadir pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia Maluku, Kakanwil Kementerian Agama, para Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Maluku, Peserta Sidang Majelis Daerah, beserta Jemaat GBI se-Kota Ambon.

Murad dalam sambutannya menyampaikan, Sidang Majelis Daerah ini, merupakan Forum Teologis, yang mempersatukan para gembala umat, untuk membahas berbagai pergumulan kegerejaan dan kemasyarakatan, yang tentunya dilandaskan pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadi andalan dalam berbagai langkah organisasi gereja, untuk mendatangkan kebaikan, bagi semua orang beriman.

“Semoga sidang ini benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai penolong, sehingga semua orang yang mengikuti sidang ini, memaknainya sebagai suatu peristiwa iman, yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Ingatlah yang dikatakan Rasul Paulus pada Filipi 4 : 13 yakni, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” Harap Gubernur.

Ia mengatakan, gereja diutus untuk terus bersaksi dan melayani walau tantangan silih berganti, para pimpinan gereja dan gembala sidang akan terus taat melayani di ladang dunia ini.

“Dalam konteks masyarakat digital saat ini, saya berharap gereja-gereja untuk bijak menggunakan media sosial sebagai sarana menghadirkan injil dalam memberikan kabar baik kepada semua makhluk.” Ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan, tahun 2024 adalah tahun politik terbesar bagi bangsa Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak.

“Saya harapkan, gereja-gereja dapat menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada umatnya, agar dapat berpartisipasi dalam politik sebagai wujud tanggung jawab iman.” Harapnya

Menutup sambutannya, Murad mengatakan, akhir dari sidang ini adalah pembentukan karakter dan kepemimpinan hamba dan gembala yang rendah hati, serta selalu peduli dengan umat.

“Kiranya sidang gerejawi yang berlangsung saat ini, emmbawa manfaat yang besar bagi Gereja Bethel Indonesia dan masyarakat Maluku, karena kita membutuhkan para pemimpin agama yang transformatif, untuk melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan buah yang manis dan bermanfaar bagi banyak orang.”pungkasnya.

Pansus DPRD Maluku Gelar RDP Bahas Penyelesaian Persoalan Pasar Mardika

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Maluku intens menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyelesaikan persoalan Pasar Mardika Ambon.

Pansus Sejak terbentuk pada tanggal 13 April tahun 2023 lalu ini menggelar RDP di ruang rapat komisi III DPRD Maluku, Senin (05/06/2023), menghadirkan sejumlah pihak, diantaranya Asosiasi Pedagang Mardika (APMA), Paguyuban, dan ketua Jalur Transportasi yang melintasi terminal Mardika.

Anggota Pansus Pengelolaan pasar Mardika perwakilan Komisi III, Frankois Orno mengatakan RDP dilaksanakan dalam rangka mendengar informasi secara langsung baik dari pedagang, asosiasi, paguyuban terkait aktivitas di seputaran pasar Mardika Kota Ambon.

“Dengan Rapat ini kami bisa mendalami persoalan yang sesungguhnya terjadi di pasar Mardika,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan kembali membahas dalam rapat internal, guna mengambil kebijakan apakah para pedagang tetap dalam aktivitas seperti biasa atau tidak

“Kami komisi III setelah ini melanjutkan lagi rapat internal untuk bagaimana mencari kebijakan ada dalam sebuah kesimpulan rapat, untuk bagaimana para pedagang tetap ada dalam aktivitas seperti biasa, sehingga konsumen juga bisa terlayani dengan baik,”jelas Orno

Disingung adanya penjualan ruko alias jual diatas jual, Orno memastikan persoalan tersebut tetap menjadi bagian yang didalami komisi.

“Itu menjadi masukan bagi kami komisi III untuk mendalami. Kalaupun melanggar maka kami merekomendasikan biarlah proses hukum mengambil langkah-langkah seperti apa,” ujarnya.

Sambil menunggu kerja Pansus, Orno meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk sementara tidak melakukan kebijakan apapun yang nantinya menimbulkan keresahan di kalangan pedagang.

1...165166167...280Halaman 166 dari 280