Ambon, Maluku.news – Penganugrahan Satyalancana Wirakarya di Bidang Pertanian yang diterima Gubernur Maluku dari Presiden RI yang diserahkan oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Sahrul Yasin Limpo, SH. MH pada Pekan Nasional (PENAS) Tani Nelayan ke XVI di Padang Sumatera Barat dikritisi beberapa pihak, dan diklarifikasi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Dr. Ilham Tauda, pada Rabu (14/6/2023).

Tauda menjelaskan, Penganugerahan tanda jasa satyalancana wirakarya didasarkan pada rekomendasi Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pada 9 Desember tahun 2022 yang merekomendasikan Gubernur Maluku sebagai calon penerima satyalancana wirakarya.

“Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan rekomendasi antara lain Dirjen Hortiluktura Dr. Ir. Prihasto, M.Sc, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Ir. Nursyamsi, M.Agr, dan Sekretaris Dirjen Tanaman Pangan Ir. Bambang Pamuji, M.Si.” Tambahnya.

Ia menegaskan, Apresiasi KTNA dan Kementerian Pertanian didasarkan atas kebijakan Gubernur Maluku dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat khususnya pengendalian inflasi pangan dan peningkatan ketahanan pangan lokal dan kebijakan diversifikasi pangan, antara lain: Pertama, pengendalian inflasi pangan melalui gerakan tanam cabai dan bawang merah secara serentak di 11 kabupaten/kota dengan melibatkan para petani dan penyuluh pertanian.

“Gerakan tanam ini merupakan tindaklanjut dari Arahan Bapak Presiden dan Arahan Bapak Gubernur agar Tim pengendali Inflasi Daerah segera mengambil langkah-langkah penanganan inflasi khususnya komoditas pangan melalui Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor : 821/2338 tanggal 19 Agustus 2022 kepada semua Bupati/walikota Perihal Gerakan Menanam Cabai dan Bawang Merah. Gerakan Tanam secara serempak di 11 Kabupaten/Kota dengan total luas Tanaman Cabai 100 Ha dan Bawang Merah 66,4 Ha dengan rincian sebagai berikut : Cabai : Maluku Tengah: 30 Ha, SBB : 20 Ha, Kota Ambon : 20 ha, Buru : 20 Ha, Kota Tual : 10 Ha, Aru : 10 Ha. Bawang Merah : Maluku Tenggara : 34,3 Ha, MBD 7,1 Ha, Kota Tual : 5 Ha, SBT: 10 Ha, Maluku Tengah 10 Ha.” Jelasnya.

Selain itu, Tauda mengatakan, semua Kabupaten/Kota memberikan dukungan penanaman cabai dengan melibatkan petani dan penyuluh. Berdasarkan rilis BPS Maluku, inflasi pangan khususnya cabai pada triwulan II tahun 2022 tercatat 74,43 % (yoy) dengan harga cabai Rp. 120.000 per kg dan hingga triwulan IV tahun 2022 mengalami penurunan deflasi -39,28 % ((yoy) dengan harga cabai Rp. 80.000 per kg, selanjutnya pada triwulan I tahun 2023 harga cabai tercatat Rp. 45.000 per kg.

Selanjutnya untuk yang Kedua yakni, peningkatan ketahanan pangan daerah melalui gerakan tanam sukun varietas tengah-tengah secara serentak di 11 kabupaten/ kota yang merupakan khas Maluku.

“Varietas Sukun Tengah-Tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 22/Kpts/PV.240/D/I/2023 tentang pemberian tanda daftar varietas tanaman hortikultura sukun tengah-tengah. Kementerian pertanian melalui Ditjen Hortikultura memberikan respon poisitif dengan membrikan dukungan pengembangan 10.000 anakan sukun yang dilaksanakan oleh Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Provinsi Maluku. Tanaman sukun ini akan didistribusikan ke semua Kabupaten/Kota pada tahun 2023.” Ungkapnya.

Untuk yang ketiga yakni, Peningkatan keanekaragaman pangan lokal melalui Sajian 521 Menu Olahan Sagu dan Mendapatkan Rekor Muri.

“Sagu merupakan pangan lokal potensial di Maluku dengan luas 36.500 hektar dan produksi per tahun 9.733 ton. Upaya pengembangan sagu melalui revitalisasi dan penataan dan pengembangan hutan sagu dengan Teknik budidaya yang tepat telah dilakukan di sentra pengembangan sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu, dalam meningkatkan industri pengolahan sagu akan dilakukan modernisasi peralatan pengolahan sagu di MalukuTengah Desa Waraka dan Kabupaten Seram Bagian Timur Desa Waru dan Angar, telah seteujui untuk pelaksanaanya pada tahun 2024 berdasarkan hasil rakor teknis di Kementerian Pertanian tahun 2023.” Ujarnya.

Menteri pertanian pada saat akan menyematkan tanda jasa kepada para penerima mengemukakan bahwa banyak Kepala Daerah yang diusulkan tapi tidak semua disetujui karena melalui proses verifikasi oleh Tim Setmil Presiden tidak memenuhi kriteria sebagai penerima.

Penganugrahan tanda jasa satyalancana wirakarya oleh presiden telah diverifikasi dari Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia (Setmilpres RI) dan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dengan melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan pada tanggal 5 april 2023 di Ambon.

Rombongan tim terdiri dari, Tim Biro Gelar Tanda Kehormatan (GTK) Setmilpres RI yang diketuai Kepala Biro GTK Setmilpres Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, M.Tr.Opsla. Sedangkan dari Tim Kementan RI, diketuai Drs. Zulkifli,M.M.

“Jadi penganugrahan satyalancana ini, proses verivikasi ini telah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Usul GTK serta Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penganugrahan tanda jasa kehormatan presiden diputuskan oleh Dewan Kehormatan dan Tanda Jasa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2010, dimana Ketuanya adalah Prof. Dr. Mahfud MD, SH, SU sesuai Kepres 5/M tahun 2020.”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memulai sejumlah rangkaian kegiatan dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dengan melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Maluku, Rabu (14/6/2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP dalam pernyataan seusai rapat menjelaskan, pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus berjalan semaksimal mungkin.

“Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin,” tegas Menko Mahfud yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam konferensi pers kepada media massa.

Menko Mahfud menjelaskan, sebagai program jangka menengah, telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS)

Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, Kantor TNI, Kantor Polisi dan sejumlah instansi lainnya.

“Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024,”tambahnya.

Menko Mahfud menambahkan, belum bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan.

Secara yuridis, sambung Menko Mahfud, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tower yang disediakan yang sudah berhasil diselesaikan dari Rp10 triliun yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai Rp2 triliun.

Menurut Menko Mahfud, pemeriksaan kasus korupsi masih terus berjalan di Kejagung.

“Diduga dan sekarang sudah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP 8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan pekembangan terakhir memang ada tower-tower yang sudah siap cuma ketika diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan,” jelas Menko Mahfud.

“Saya tak tahu apakah di tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja barangnya?” tambah Menko Mahfud lagi.

Ambon, Maluku.news – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis, (15/6/2023).

Memulai rangkaian kegiatan pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, diadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Rabu (14/6/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat 4 kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Dari dana total Rp7,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tabun 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke 4 kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

Rinciannya, sambung Tito, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316.102.204.268.00, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150.443.502.713, untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp196.899.705.133.00, dan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp96.981.709.186.00. Disamping untuk 4 kabupaten tersebut, terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.

“Total anggaran yang ada di Maluku pada 4 kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar,” jelas Menteri Tito usai Rapat Forkopimda kepada media massa, Rabu (14/6/2023).

Menteri Tito menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme 2 arah. Yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Ia mengutarakan, segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan pemerintah daerah (pemda) agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.

“Saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh Sekretaris BNPP, itu uangnya ada dimana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalo sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan,” jelas Menteri Tito.

Menteri Tito kembali menjelaskan, dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022, yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter.

Pembangunan tersebut berdasarkan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Sebagai informasi, sebelum memulai pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 secara seremoni, Menteri Tito dan Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, dijadwalkan untuk mengunjungi Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD, yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

Pulau Meatimiarang adalah pulau berpenduduk yang masuk ke dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia. Kunjungan kerja Menteri Tito dan Mahfud MD, mengecek PPKT terakhir kali dilakukan pada 21 Desember 2022, yakni ke Pulau Rondo di Sabang, Aceh.

Jakarta, Maluku.news – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam kunjungan kerja ke Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku pada 14 Juni – 15 Juni 2023 mendatang.

Menurut Robert Simbolon, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, dalam agenda tersebut, akan dilaksanakan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dan kunjungan ke Pulau Meatimiarang, salah satu pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

“Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, akan memimpin pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023,” kata Robert, Rabu (14/6/2023).

Robert menjelaskan, pencanangan Gerbangdutas 2023 adalah gerakan nasional serentak sebagai simbol dimulainya pembangunan di kawasan perbatasan negara untuk tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.717.285.968.789 untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).

“Dana sebesar Rp7,7 triliunun untuk pembangunan kawasan perbatasan tersebut digunakan oleh 28 kementerian dan lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP,” kata Robert, yang secara definitif menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP.

Robert melanjutkan, seremoni pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 diselenggarakan di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Pulau Moa, MBD, Maluku pada hari Kamis, (15/6/2023).

“Sejumlah layanan dan bantuan kepada masyarakat turut diberikan, antara kain berupa 850 paket sembako dari Bank BRI dan Bank BNI yang akan didistribusikan ke 12 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) kawasan perbatasan, ” jelas Robert.

Dua belas kecamatan Lokpri tersebut, lanjut Robert, adalah Kecamatan Letti, Kecamatan Moa, Kecamatan Kisar Utara, Kecamatan Kisar Selatan, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau Masela, Kecamtan Wetar Barat, Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Barbar, Pulau Terselatan.

Robert menambahkan, bantuan lainnya yang turut diserahkan untuk 12 kecamatan Lokpri, termasuk untuk satuan tugas pengamanan pulau terluat (Satgas Pamputer) adalah 30 unit motor tempel berkekuatan 7,5 PK dan genset 300 watt sebanyajk 6 unit oleh PT. Deli Pratama Nusantara, serta solar cell 500 wh sebanyak 6 unit dari BAZNAS.

Dalam pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 ini, sambung Robert, juga diselenggarakan layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri; layanan Kesehatan Ibu dan Anak oleh Dinkes Provinsi Maluku dan Dinkes Kabupaten MBD.

“Pada Gerangdutas kali ini juga kami memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas),” pungkas Robert.

Menko Mahfud MD dan Menteri Tito juga dijadwalkan mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Tiakur Pulau Moa yang pengerjaan digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 ini juga akan ditandai dengan peresmian sejumlah sarana dan prasarana yang pengerjaannya telah selesai pada tahun 2022. Proyek yang akan diresmikan adalah preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter di Pulau Leti, pembangunan gedung SMAN 20 Pulau Masela, pembangunan gedung laboratoriun kimia SMAN 9 Kecamatan Moa, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Penok Tiakur.

Robert mengungkapkan, sebelum memulai rangkaian acara pencanangan Gerbangdutas 2023 di Pulau Moa, duet Menko Mahfud dan Menteri Tito akan memulai kunjungan ke salah satu Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yakni Pulau Meatimiarang, di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD.

Pulau Meatimiarang yang memiliki luas 13,29 kilometer persegi ini awalnya adalah pulau tak berpenduduk yang hanya dihuni oleh Satgas Pamputer dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kini, Pulau Meatimiarang dihuni oleh 17 kepala keluarga (KK) yang mata pencahariannya adalah nelayan.

Di Pulau Meatimiarang, ini, Menko Mahfud MD dan Menteri Tito selain mengecek fasilitas sarana dan prasarana Satgas Pamputer, juga akan berdialog dengan personil Satgas Pamputer sekaligus memberikan bantuan kepada Satgas Pamtas dan masyarakat yang ada di Pulau.

Menko Mahfud MD dan Menteri Tito beserta rombongan akan menyambangi Pulau Meatimiarang, dengan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU, didukung oleh helikopter angkut Agusta Westland (AW) milik Polri.

Selama Gerbangdutas Tahun 2023, Menko Mahfud MD dan Menteri Tito akan didampingi pejabat tinggi madya BNPP, diantaranya Robert sendiri, lalu Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry Apoly Rahawarin, serta Kelompok Ahli (Pokli) BNPP Hamidin dan Ali H. Bogra.

Ambon,  Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII Tahun 2023, yang ditandai dengan pemukulan tifa, pada Selasa (13/06/2023) bertempat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku.

Hadir pada kesempatan itu Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Kepala Balai Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kepala BKPSDM Kota Ternate, Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Para Widyaiswara lingkup BPSDM Provinsi Maluku, beserta unsur lainnya.

Dalam Sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan Sekda, disampaikan bahwa, salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dan kinerja, yaitu dengan mengembangkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagai pejabat struktural, sdr/I harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan standar kinerja aparatur untuk mencapai standar yang tinggi dalam pelayanan publik.” Ujarnya.

Ia juga menyampaikan, penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini, untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki standar kompetensi manajerial, dalam meraih prestasi, baik dari sikap maupun perilaku yang meliputi moral, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas-tugas organisasi.

“Pemimpin juga harus memiliki komitmen, untuk bersedia mendengarkan masukan, kritikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan sebagai seorang pemimpin hendaknya juga memiliki hati Nurani, serta berbudaya kerja tinggi sebagai upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).” Tambahnya.

Dirinya pada kesempatan itu juga meminta, kepada seluruh peserta agar mengikuti proses pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, guna mematangkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, sehingga berkontribusi menyukseskan pemerintahan dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Maluku.

Untuk diketahui pelatihan tersebut diikuti oleh 40 orang, dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 10 orang, Buru Selatan 19 orang, Kota 10 orang, Kejati Provinsi Maluku 2 orang, Kantor Perwakilan Bkkbn Maluku 1 Orang, serta Balai Standarisais dan Kebijakan Jasa Industr 1 orang, yang akan mengikuti 91 hari pelatihan.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Murad Ismail, secara langsung meresmikan Masjid Ismail Murad dan Melepas Jemaah Haji Provinsi Maluku Tahun 1444 H / 2023 M, yang berlangsung pada Selasa (13/06/2023), di Asrama Haji Waiheru Ambon.

Pelepasan Jamaah haji ditandai dengan penyerahan bendera kloter dari Gubernur Maluku kepada Ketua Kloter, sementara Peresmian Masjid tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Istri Gubernur Maluku yang juga selaku Ketua TPPKK Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad, Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara, Walikota Ambon, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku H. Yamin, S.Ag, M.Pd.I, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Swasta, BUMN/BUMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah.

Yamin dalam laporannya menyampaikan bahwa, penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tagline “Haji Ramah Lansia” sesuai dengan ketetapan Menteri Agama.

“Tagline ini dikarenakan, sebagian jemaah haji Indonesia pada tahun 2020-2021 tertunda keberangkatannya dan jumlah lansia mencapai 31% dari jumlah jemaah haji, itu artinya pelayanan tahun ini harus lebih ditingkatkan” Ujar Kakanwil Kemenag.

Ia juga menyampaikan ada 3 kloter keberangkatan dari Provinsi Maluku, yakni kloter 33, 34 dan 35 UPG, yang akan berangkat menuju Embarkasi di Makassar pada Kamis 15 Juni 2023, dan Jumat 16 Juni 2023, yang dijadwalkan akan menuju ke Jedah pada 16&17 Juni 2023, dan akan tiba kembali pada 30 Juli 2023, dan direncanakan tiba di Maluku pada 1&2 Agustus 2023 jika tidak ada perubahan.

“Tentang kuota haji Indonesia yang berjumlah 221.000, Provinsi maluku mendapat kuota normal 1.086 jemaah, dan pada 19 mei 2023 dikeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 467 tentang kuota haji tambahan yakni sebanyak 57 jemaah dan semua dapat diberangkatkan. Ini merupakan kebanggaan kita dengan bertambahnya kuota haji maka waiting list di Provinsi Malulu bisa berkurang.” Jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa, tahun ini jemaah haji tidak diberangkatkan sendiri, karena sesuai janji gubernur ditambahkan pendamping jemaah sebanyak 16 orang.

“Menjelang keberangkatan ada jemaah dari SBB, Buru dan 1 Kabupaten yang meninggal dunia dan diupayakan agar jemaah yang meninggal bisa diganti dengan ahli waris atau keluarga lainnya, dan hal ini sedang diproses, agar bisa diberangkatkan pada kloter terakhir” Ujar Yamin.

Ia juga menyampaikan untuk seluruh dokumen perjalanan jemaah, sudah selesai dan siap diberangkatkan dengan aman dan selamat.

Pada kesempatan itu juga Yamin atas nama seluruh jemaah haji Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Maluku Drs. H Murad Ismail dan juga kepada Komisi IV DPRD Maluku, yang bekerja keras untuk menetapkan Peraturan Daerah, untuk memberikan biaya akodomasi jemaah haji dan semua ditanggung penuh oleh Pemda.

“Atas nama seluruh jemaah haji Provinsi Maluku, baik yang diberangkatkan maupun waiting list kepada Gubernur Maluku dan Komisi IV DPRD Maluku yang membantu proses kelancaran Ibadah Haji Provinsi Maluku.

Ia juga berterimakasih, kepada Gubernur Maluku dan keluarga atas keikhlasknnya menyelesaikan pembangunan masjid sehingga dalam kurun waktu 1 tahun masjid bisa selesai selesai dibangun, untuk mendukung kebutuhan jemaah haji, dan pemenuhan persyaratan Embarkasi Maluku, yang telah masuk dalam penyusunan naskah akademik.

“Dengan keikhlasan Bapak Murad Ismail, saya pada saat itu meminta ijin agar masjid ini diberikan nama Ismail Murad, yang telah selesai dibangun dan mampuenampung 450 jemaah. Atas nama jemaah haji seluruh Kabupaten/Kota Se-Maluku, kami mengucapkan terima kasih, doa kami semoga Allah SWT menjaga Gubernur dan Keluarga.” Ujarnya.

Ia menyampaikan, pembangunan masjid ini memperoleh bantuan Pemerintah Daerah sebesar 1,5m dan pada saat itu untuk membangun masjid drngan kapasitas 450 orang, sangat jauh dari yang diharapkan.

“Setelah peletakan batu pertama, masjid ini diharuskan agar segera selesai dibangun, dan setelah berkoordinasi dengan Gubernur, ia menyampaikan bahwa akan membangun masjid ini sampai dengan selesai.” Ungkap Yamin.

Menutup sambutannya, Yamin berpesan agar jemaah haji bisa menjaga kesehatan, pintar membawa diri, patuhi peraturan yang ada, dsb.

Sementara itu Guberrnur Maluku dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada semua pihak, terutama Kakanwi Kemenag yang memiliki prakarsa untuk Pembangunan Masjid Ismail Murad.

“Semoga apa yang telah dilakukan, tercatat sebagai amal jariah sebagaimana Hadish riwayat Bukhari nomor 450 yakni : Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membayar baginya semisal itu di surga.” Terangnya.

Murad menyampaikan, peresmian masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, namun harus sebagai pemicu pengembangan iman umat dan pembinaan sikap dan perilaku dalam rangka meneguhkan iman, taqwa dan akhlak.

“Kita patut bersyukur karena Pemerintah Provinsi Maluku akan melepaskan 1.125 jemaah calon haji Maluku ke Arab Saudi, dan atas nama pribadi, keluarga dan Pemda beserta seluruh masyarakat Maluku, kami sennatiasa mendoakan bpk/ibu agar tetap diberikan kekuatan lahir dan batin, serta kesehatan selama melaksanakan ibadah haji.” Ujarnya.

Ia juga berpesan, agar para jemaah bisa menggunakan waktu selama 40 hari untum memperbanyak ibadah, berdzikir, berdoa, bertawakal, untuk meraih Ridho dan Rahmat dari Allah SWT, guna menjadi haji yang mabrur dan mabruroh.

“Kepada panitia penyelenggara haji laksanakan tugas saudara-saudara, secara serius dan sepenuh hati sesuai dengan amanah dan tanggung jawab saudara-saudara.” Tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan masjid oleh bapak Gubernur Maluku didampingi Widya Pratiwi Murad, Kakanwil agama, Sekda Maluku dan rombongan.

Untuk diketahui total jemaah haji Provinsi Maluku berjumlah 1125 orang, yang terdiri dari kota Ambon 314 jemaah, Kab. Maluku Tengah 141 jemaah, Kab. Maluku Tenggara 68 jemaah, Kab. SBB 114 jemaah, Kab. Buru 103 Jemaah, Kab. SBT 111 Jemaah, Kab. Aru 51 Jemaah, Kab. Tanimbar 11 jemaah, Kota Tual 100 Jemaah, Kab. Bursel 43 Jemaah, Kab. MBD 8 Jemaah, dan Petugas Haji. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, yang terbanyak adalah perempuan dengan jumlah 667, dan laki-laki sebanyak 458. Sementara usia tertua dari Kab. Maluku Tengah yang berusia 98 tahun, dan Jemaah termuda dari Kepulauan Aru dengan usia 20 tahun.