Ambon, Maluku.news – Penanganan tanggap darurat selama 28 hari bagi Korban Kebakaran Pasar Gambus resmi berakhir pada, Minggu (11/06/2023).

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon selanjutnya kembali mengizinkan para pengungsi kembali ke lokasi tempat tinggal mereka tersebut hingga batas waktu pengosongan pada 31 Desember 2023 mendatang.

“Mereka saya ijinkan menempati lokasi kebakaran dengan catatan sesuai komitmen kita bersama pada 31 Desember, lokasi tersebut sudah harus dikosongkan,” ujar Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena di sela-sela kunjungan Pengungsi Kebakaran Pasar Gambus yang menempati Lantai II Pasar Gotong Royong, Senin (12/6/23).

Wattimena mengakui, komitmen tersebut telah diteken oleh kurang lebih 90 KK pada bulan Januari lalu, jauh sebelum musibah kebakaran terjadi, sehingga warga sebenarnya belum memiliki kesiapan yang cukup untuk mencari lokasi tempat tinggal yang baru.

Olehnya itu, kebijakan yang diambil untuk mengembalikan para pengungsi merupakan bentuk keprihatinan Pemkot terhadap warga.

“Saya berharap nantinya agar tempat tinggal tidak dibuat permanen, sehingga ketika lahan Pasar Gambus diambil alih sebagai aset Pemkot pada 1 Januari 2024, masyarakat tidak banyak terbebani dengan biaya, “tambahnya.

Menurut Wattimena selanjutnya, lahan pasar Gambus sesuai rencana akan dialihkan sebagai lahan parkir bagi truk yang bongkar muat di Pelabuhan Yos Sudarso.

“Selain itu mungkin ada area untuk pusat kuliner bagi para sopir truk atau masyarakat lainnya,” katanya.

Ditandaskan, musibah kebakaran yang terjadi pada 15 Mei 2023 lalu, tidak berpengaruh pada komitmen yang telah disepakati oleh Pemkot dan warga, sehingga masih ada waktu sekitar 6 (enam) bulan bagi para pengungsi untuk kembali menempati bekas rumahnya yang terbakar.

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 445 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, pada Apel Pagi di Balai Kota, Senin (12/06/2023).

Dalam arahan singkat disampaikan, pengangkatan yang dilakukan hari ini merupakan perjuangan mereka yang membuahkan hasil. Sehingga dirinya patut memberikan apresiasi terhadap hal tersebut.

“Ini merupakan pergumulan teman-teman pegawai kontrak yang ada di jenjang pendidikan dan kesehatan yang telah terjawab,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 445 PPPK dikalkulasi menjadi 308 tenaga pendidik, dan 137 tenaga kesehatan.

“Sebenarnya tenga pendidik yang lolos seleksi kemarin itu berjumlah 311 orang akan tetapi ada tiga orang yang mundur sehingga total keseluruhan menjadi 308 orang tenaga pendidik dan 137 tenaga kesehatan,” terangnya.

Wattimena berharap, setelah mendapatkan SK, PPPK mereka dapat menjalan tugas tanggung jawabnya, guna menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang baik bagi masyarakat kota ini. Mengingat kedua bidang tersebut merupakan ujung tombak kerja nyata Pemkot Ambon.

“Saya menyampaikan selamat kepda Bapak Ibunsekalian yang telah diangkat secara resmi sebagai PPPK. Saya berharap dengan diangkatnya saudara sekalian akan berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan yang dilakukan,” harap Wattimena.

Untuk diketahui, kegiatan penyerahan SK turut disaksikanbSekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, Kepala OPD Lingkup Pemkot, Kade/Raja/Lurah serta seluruh ASN.

Jakarta, Maluku.news – Dalam upaya menjamin kesinambungan dan keselarasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Penjabat Pemerintah Daerah Se-Indonesia yang berlangsung di Gedung Kemendagri RI, Jumat (09/06/2023).

Rakor yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M.Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena bersama Pj. Bupati SBB, Pj. Bupati Buru dan Pj. Bupati KKT serta 101 Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri mengatakan, berdasarkan Undang-Undang, penunjukkan Penjabat Kepala Daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan suatu daerah.

“Hal ini merupakan konsekuensi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan Pilkada Serentak 2024, dimana Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024 akan diganti dengan Penjabat,” terang Mendagri.

Mendagri menegaskan, para penjabat kepala daerah harus memiliki kinerja yang baik, mengingat penjabat bukanlah jabatan politik, melainkan diangkat dari struktural JPT dan JPT Pratama yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, perencanaan anggaran serta penyusunan APBD yang baik.

Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhanjar Diantoro yang dalam arahannya juga mengingatkan kepada seluruh penjabat yang hadir untuk memberi perhatian terhadap lima isu straregis.
Salah satunya, adalah penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Jadi wajib untuk setiap Pemda menyampaikan informasi tentang pembangunan, keuangan, hingga informasi lainnya didalam pemerintahan melalui SIPD. Informasi-informasi tersebut kedepannya bukan hanya sebatas informasi dari daerah ke pusat dan sebaliknya, melainkan juga menghubungkan daerah dengan Kementerian dan Lembaga lain. Sistem ini dibangun untuk mempermudah tugas Pemda menuju birokrasi berkelas dunia. Sehingga, ini harus menjadi perhatian bagi para Pimpinan Daerah,” pinta Sekjen.

Sekjen juga berharap para pimpinan daerah untuk menerapkan serta membiasakan budaya kerja sesuai arahan Bapak Presiden kepada setiap ASN didaerah masing-masing.

“Terapkan budaya kerja berakhlak, budaya kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada seriap ASN dan Non ASN didaerah masing-masing,” jelasnya.

Senada dengan itu, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dalam keterangannya kepada Tim Media Center Kota Ambon mengatakan, para Penjabat Kepala Daerah saat ini berada dalam ekspektasi yang tinggi dan menjadi role model atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Kita (Penjabat Kepala daerah), punya kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, meski ada beberapa yang dibatasi, namun bisa jika itu memenuhi syarat dan izin dari Kemendagri. Karena kita menjadi pejabat kepala daerah, kita tidak mengeluarkan uang dan sebagainya, maka dari itu kita tidak boleh terlibat dalam persoalan-persoalan hukum,
seperti terlibat dalam korupsi dan lainnya
itu yang diminta oleh pemerintah pusat dalam hal ini KPK,” jelasnya.

Dikatakan, Penjabat Kepala Daerah juga diminta mampu membawa perubahan yang siginifan, walaupun hanya memimpin dalam kurun waktu yang singkat.

“Kita juga diminta untuk menerapakan kebijakan-kebijakan strategi nasional di daerah masing-masing. Misalnya, stunting kemudian bagaimana kita melakukan inovasi didaerah, kita juga diminta untuk sering turun ke masyarakat. kita juga diminta untuk menindaklanjuti persoalan pegawai kontrak yang bertugas di Satpol PP, dan Damkar, serta OPD teknis lainnya,” paparnya.

Wattimena menambahkan, dalam rakor tersebut para penjabat diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik.

“Hal lain yang juga disampaikan adalah terkait administrasi kependudukan. Ini merupakan hal-hal umum yang selama ini sudah kita lakukan, tetapi ditegaskan lagi supaya semua kita tetap berada di jalur yang benar,” tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Setelah sekian lama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengalami kesulitan dalam hal menangani sampah karena kurangnya armada pengangkut, kini boleh berlega hati.

Hal ini dikarenakan, Pemkot Ambon lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) sudah menambah 3 (tiga) armada anyar.

Adapun penambahan 3 armada tersebut melalui kegiatan pengadaan 2 mobil pengangkut sampah yang dilakukan DLHP dan bantuan 1 unit mobil dari Pemerintah Belanda.

Kepala DLHP Kota Ambon, Alfredo Hehamahua kepada Tim Media Center menjelaskan, bantuan yang diberikan Pemerintah Belanda merupakan realisasi dari perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Ambon dan MVO Nederland (Sweepsmart)  yang dilakukan 2 tahun silam, medio tahun 2021,”ujarnya d Ambon, Jum’at (09/06/2023).

“Jadi satu unit mobil pengangkut sampah atau mobil compactor berkapasitas 5 ton ini merupakan realisasi dari kerjasama yang kita lakukan dua tahun lalu bersama Pemerintah Belanda lewat MVO Nederland Sweepsmart,” kata Kadis.

“Mobil ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan mobil milik Pemkot, karena sudah dilengkapi dengan sistem teknologi pengangkut otomatis dimana sampah yang berada di TPS, bisa langsung dimasukkan ke dump dan di pres atau ditekan untuk selanjutnya dibawa ke TPS3R yang ada di TPA. Sehingga kadar muatan mobil tersebut dapat benar-benar maksimal,” beber Kadis.

Selain mobil, pihak MVO Nederland juga memberikan bantuan lain, yakni 5 TPS beserta perlengkapannya dan 1 unit TPS3R kepada Pemerintah Kota Ambon.

“Semua bantuan yang diberikan sudah tiba di Ambon, dan direncanakan baru akan diserahkan pihak pemberi bantuan kepada Pemerintah Kota Ambon pada tanggal 26 juni mendatang,” tambah Hehamahua.

Sebelumnya, lanjut Kadis, pada awal tahun 2023, lewat kegiatan pengadaan, DLHP juga menambah 2 unit armada dumptruck sampah yang pemanfaatannya untuk peremajaan mobil yang sudah berusia lanjut sekaligus menata jalur yang paling dibutuhkan untuk penanganannya.

“Semoga dengan adanya penambahan beberapa unit arnada pengangkut, dapat sangat membantu Pemkot dalam mengatasi permasalahan sampah. Kami berharap, masyarakat juga dapat membantu Pemkot dengan lebih teratur dalam hal waktu pembuangan serta lokasi pembuangan sampah yang tepat yang sudah disediakan Pemkot, demi kebersihan kota yang kita cintai ini,” demikian Kadis.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam periode kepemimpinan tahun 2023-2024, akan berupaya meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa/Negeri yang ada di kota Ambon.

Wattimena saat pertemuan dengan pimpinan dan awak media, Rabu (07/06/2023) di Balai Kota, mengungkapkan, saat ini dari 30 Desa/negeri di kota Ambon, ada 15 yang IDM-nya berstatus Desa Mandiri, sementara 15 lainnya masih berstatus Desa Maju.

“Kita berupaya dalam satu kedepan, semua Desa/Negeri di kota Ambon dapat meningkat status IDM nya dari Desa Maju ke Desa Mandiri, sehingga ada dampaknya bagi kota ini,” katanya.

Dirinya menjelaskan, untuk mencapai hal itu, dirinya akan melakukan kunjungan ke semua Desa/negeri dan kelurahan, guna identifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan agar dapat ditindaklanjuti.

“Kunjungan tersebut akan dilakukan rutin 2 (dua) kali dalam seminggu, untuk identifikasi kekurangan tiap Desa/Nergi agar dapat ditindaklanjuti, sehingga dalam penilaian IDM di akhir tahun atau awal tahun depan, semua desa/negeri telah berstatus Desa Mandiri,” bebernya.

Wattimena menambahkan, dalam kunjungan tersebut maka program Wali Kota Jumpa Rakyar (WAJAR) yang selama ini dilaksanakan di Balai Kota akan dipindahkan ke Desa/Negeri dan Kelurahan.

Sebab setelah dievaluasi selama setahun pelaksanaannya, jumlah masyarakat yang hadir dalam program ini tidak terlalu banyak, walau program ini telah diapresiasi sebagai program yang efektif dalam menggali aspirasi masyarakat.

“Mungkin saja banyak masyarakat yang enggan datang ke Balai Kota oleh sebab itu WAJAR akan kita pindahkan ke Desa/Negeri dan Kelurahan,” terangnya.

Ditandaskan Wattimena Kunjungan ke Desa/Negeri dan Kelurahan menjadi salah satu indikator dari kebijakan Prioritas pertama yang diusungnya, yakni Penguatan Koordinasi Dan Konsolidasi Dengan Pemerintah Desa/Negeri Dan Kelurahan.

Ambon, Maluku.news – Bertemu dengan para pimpinan dan awak media di Balai Kota, Rabu (07/06/23), Pj.Wali Kota Bodewin M. Wattimena mempresentasikan 5 (lima) Kebijakan Prioritas yang diusungnya dalam periode kepemimpinan satu tahun kedepan.

“Kelima Kebijakan Prioritas ini kami rangkum dari 11 kebijakan periode sebelumnya, dimana ada beberapa yang sudah dapat dituntaskan, namun ada yang belum,’ ujar Wattimena didampingi Kepala Dinas Kominfosandi Kota Ambon, Joy Adriaansz.

Kelima kebijakan prioritas tersebut diantaranya Pertama; Penguatan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Desa/Negeri dan keluarahan, kedua; Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah, Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik, dan ketiga; Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Pengurangan Angka Kemiskinan, Sinkronisasi Pelaksanaan Program Nasional Dan Program Pemerintah Provinsi Maluku

Selanjutnya keempat; Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Kualitas Lingkungan Serta Pengembangan Dan Peningkatan Pengelolaan Pariwisata, kelima; Fasilitasi Pemilu Dan Pemilukada Tahun 2024 Serta Menjaga Netralitas ASN.

Wattimena menjelaskan, kelima kebijakan prioritas ini kemudian dibreakdown dengan indikator-indikator berupa hal-hal konkrit yang dikerjakan oleh jajarannya.

“Misalnya saja, untuk kebijakan Prioritas yang pertama, Pemkot akan melakukan kunjungan kerja rutin dua kali dalam seminggu ke semua Desa/Negeri dan kelurahan yang ada di kota ini,” terangnya.

Wattimena berharap media massa di Kota Ambon, terutama yang menjalin kerjasama dengan Pemkot, dapat menjadi pengawas eksternal dalam pelaksanaan 5 Kebijakan Prioritas dimaksud.

“Tentunya kami membutuhkan saran dan masukan dari pimpinan dan awak media dalam pelaksanaan, serta sosialisasi bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.