Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 250 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tersebut dilaksanakan, Selasa (30/5/2023) di Balai Kota Ambon.

Wattimena dalam sambutannya, mengatakan Pemkot Ambon saat ini sangat peduli dan berkosentrasi untuk pengembangan UMKM. Alasannya karena jenis usaha ini, telah terbukti tetap eksis di tengah-tengah tantangan.

“Ketika COVID-19 melanda dunia dan kota ini banyak usaha menengah keatas yang tidak mampu bertahan bahkan gulung tikar, tetapi ada satu jenis usaha yang tetap eksis yaitu UMKM. Walaupun usaha ini tidak memerlukan modal yang besar namun terus berputar,” ungkapnya.

Dijelaskan, agar UMKM bertumbuh dan berkembang, minimal tidak layu, Pemkot Ambon selalu berusaha minimal untuk memfasilitasi. Hal ini dimulai dari pengurusan NIB sebagai legalitas usaha.

“Kita mulai fasilitasi dari pengurusan NIB sebagai embrio, kalau sudah punya NIB nantinya dapat mengembangkan usaha dengan baik. Pemkot juga sudah memfasilitasi dengan rumah kemasan, memberikan ruang yang cukup untuk pemasaran lewat e-katalog agar semua orang bisa melihat dan memesan produknya,” beber Wattimena.

Selain itu, pihak Pemkot, lanjutnya, juga memfasilitasi kerjasama dengan jaringan retail modern, agar pemasaran produk UMKM semakin luas.

Ditandaskan Wattimena, DPM -PTSP Kota Ambon memiliki target untuk membagikan 1000 NIB kepada UMKM. la berharap dengan kepemilikan NIB, maka pelaku usaha UMKM dapat mengakses modal di perbankan guna pengembangkan usahanya.

Ambon, Maluku.news – Pernah berbelanja, namun uang kembalian ditukar dengan permen atau dialihkan untuk sumbangan? Hal tersebut ternyata kerap dilakukan pelaku usaha terhadap kosumen, dan tanpa disadari merupakan perbuatan yang merugikan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Rabu (31/5/2023) melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penertiban terhadap izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang marak terjadi.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, dalam sambutannya pada kegiatan yang digelar di Hotel Grand Avira, Batumerah, menjelaskan perbuatan tersebut menjadi bentuk inisatif pelaku usaha untuk menghimpun dana sosial.

Termasuk juga dengan dengan cara menagih sumbangan pada lampu merah, baik yang dilakukan mengatasanamakan organisasi, maupun pribadi, dan lain-lain.

“Semuanya pengumpulan sumbangan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Sehingga dilakukan tidak seenaknya, tetapi memerlukan izin,” ungkap Sekkot.

Menurutnya, terkadang masyarakat tidak mengetahui hasil sumbangan yang telah diterima apakah digunakan dengan seharusnya, atau bisa saja disalahgunakan ditambah lagi UGB yang tidak punya ijin.

“Untuk itu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penertiban UGB dan PUB dilakukan bertujuan untuk mensinkronkan sekaligus menyamakan persepsi bersama tentang seluruh kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan pribadi atau masyarakat atau lembaga apapun sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

Ririmasse menegaskan penertiban terhadap UGB dan PUB dilakukan mengantisipasi adanya praktik kecurangan, berupa hasil sumbangan diguanakan untuk kepentingan pribadi. Olehnya itu, Pemkot Ambon, tambahnya, akan melakukan pengawasan bersama antara Dinas Sosial dan DPM-PTSP sebagai langkah awal mencegah kerugian dan keresahan masyarakat.

Selain itu, ditandaskan penyelenggara UGB dan PUB juga perlu permohonan izin yang ditujukan kepada Wali Kota dengan rekomendasi Dinas Sosial namun kewenanganny untuk izin tetap berada di DPM- PTSP Kota Ambon.

“Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menertibkan administrasi keorganisasian dan juga menciptakan masyarakat yang produktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi semua perundang-undangan di negara hukum,” pungkas Sekkot.

Ambon, Maluku.news – Setelah menandatangani Memorandum of Undestanding (MoU) bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia pada pekan lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar “Worksho Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023”, yang diselenggarakan pada Ballroom, Manise Hotel, Selasa (30/5/2023).

Kegitan tersebut dibuka secara resmi oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena yang didampingi oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse. Dengan mengundang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet, selaku narasumber.

Dalam sambutan, Wattimena mengungkapkan kegiatan ini merupakan keberlanjutan dari proses penandatanganan nota kesepahaman (MOU) yang sebelumnya telah dilaksanakan pada pekan lalu di ruang rapat Vlissingen, Balai Kota.

“Beberapa hari yang lalu kita baru saja melakukan penandatanganan MoU dengan Ombudsman RI. Kita bergerak untuk saling mendukung, memberi bantuan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Hari ini dilanjuti dengan workshop,” ungkapnya.

Katanya, melalui kegiatan ini unit pelayanan publik yang berada pada lingkup Pemkot, dapat memahami serta mengerti tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Minimal materi yang disampaikan dari para narasumber dapat memberikan perubahan pemahaman kepada seluruh peserta, sekembalinya dari kegiatan ini minimal di hati kita masing-masing tertanam semangat serta niat untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di kota ini,” ulasnya.

Dirinya menegaskan, yang terpenting adalah kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan kita, bukan mengejar gengsi dalam hal pencapaian zonasi.

“Yang kita cari adalah kepuasan masyarakat, agar masyarakat tidak mengeluh. Agar Ombudsman menilai kita sangat baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kita juga berharap Ini sebagai bagian dari kerja kolaborasi antar Ombudsman RI dan Pemkot,” tandas, Wattimena.

Untuk diketahui, kegiatan ini digelar oleh Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon. Dengan jumlah peserta sebanyak 95 orang, yang terdiri atas pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Lurah, Raja, Kades, dan Kepala Puskesmas.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, bersama Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, Rabu (31/5/2023) melakukan peninjauan lokasi bencana di Galunggung, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau dan Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon.

Pada kedua lokasi tersebut diketahui terjadi longsor, akibat cuaca esterim berupa hujan deras, pada Selasa (30/5/2023) hingga Rabu (31/5/2023).

Wattimena di sela-sela tinjauan mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melihat langsung dampak bencana sesuai update Laporan Kejadian Bencana BPBD Kota Ambon.

“Kita melihat beberapa lokasi tertimpa bencana pasca hujan deras, tujuannya minimal data bencana yang masuk laporan bencana kita lihat dampaknya,” katanya.

Dirinya bersyukur meski wilayah longsoran agak besar, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski demikian hasil dari pendataan akan tetap dilaporakan kepada BNPB.

“Laporan bencana ini mencakup rumah terdampak banjir, longsor, karena dalam skala yang banyak menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Menurut Wattimena, setidaknya dengan kunjungan ini, masyarakat mengetahui bahwa pemerintah kota (Pemkot) tidak tinggal diam melihat apa yang dialami masyarakat.

Kepada masyarakat kota Ambon, terutama yang berdiam di lereng perbukitan dan bantaran sungai serta wilayah yang rawan, dirinya juga berpesan agar selalu berhati-hati karena bencana tidak pernah diduga kapan datangnya.

“Kalau banjir masih bisa diantisipasi, tetapi longsor ini bahaya jangan sampai kita tertimpa,sehingga minimal kita harus menjaga keluarga kita aman pada saat curah hujan yang tinggi tandasnya.

Sementara itu Plt. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Ambon, Fahmi Sallatalohy, dalam Update Kejadian Bencana, melaporkan akibat intensitas hujan tinggi menyebabkan bencana longsor dengan Titik Longsoran sebanyak 15 titik, menyebabkan 2 (dua) unit rumah rusak, dan 4 (empat) rumah terancam.

“Selain itu untuk bencana Banjir ada 4 Titik yang menyebabkan 32 unit rumah terdampak, sedangkan pohon tumbang juga 4 titik,” bebernya.

Plt. Kalak BPBD menandaskan, tinjuan lanjutan oleh Pj. Wali Kota dan Sekkot bersama Pimpinan OPD terkait terhadap titik lokasi bencana direncanakan akan dilanjutkan pada Kamis (1/6/2023) salah satunya pada lokasi longsor Jl. Perumtel Gunung Nona, Kelurahan Benteng Kecamatan Sirimau.

Ambon, Maluku.news – Penantian PNS Kota Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berakhir.Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, membeberkan, TPP bulan Januari – Februari 2023, telah dibayarkan Pemerintah Kota (Pemkot), Kepada PNS pada lingkupnya.

“Ini sudah mulai pembayaran sesuai dengan perintah Bapak Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena,” ungkapnya, usai membuka kegiatan, “Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang di Kota Ambon Tahun 2023”, Rabu (31/5/2023).

Dikatakan pembayaran ini, tak serentak dilaksanakan. Dikarenakan para pegawai tersebut harus memenuhi kewajiban sebelum mendapat hak. Oleh karenanya baru terlaksana pada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) salah satunya Dinas Komunikasi Informatikan dan Persandian (Diskominfosandi).

“Mereka memiliki kewajiban yaitu absensi dan pengisian Lembar Kendali Kerja (LKK). Pembayaran TPP ini berdasarkan jam masuk dan hasil kerja pegawai,” terang Ririmasse.

Dirinya juga menegaskan, tidak ada pemotongan terkait dengan pembayarannya, sebab pemberian hak ini, disesuaikan dengan kinerja kerja pegawai.

“Tidak terjadi pemotongan dari TPP, pembayaran disesuaikan dengan kinerja mereka,” tandasnya.

Dirinya menegaskan, Pemkot Ambon tetap memperhatikan kesejateraan pegawainya termasuk dengan pembayaran TPP yang sudah menjadi hak mereka.

“Yang jelas Pemkot tetap akan memperhatikan kesejahteraan pegawai didalamnya itu TPP,” pungkas Ririmasse.

Untuk diketahui, pembayaran TPP PNS di lingkup Pemkot sempat terhambat beberapa bulan, karena mulai tahun 2023 ada kenaikan terhadap jumlah yang harus diterima para pegawai.

Ambon, Maluku.news – Kota Ambon sudah mulai memasuki musim penghujan. Oleh sebab itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, meminta kepada seluruh warga yang berdomisili pada lereng gunung, dan bantaran sungai agar lebih waspada dan mawas diri serta keluarga.

Ririmasse mengungkapkan, sampai dengan saat ini pihak Pemkot telah berupaya untuk menanggulangi setiap KK yang mengalami bencana alam, lantaran hujan yang terjadi sejak Selasa, (30/05/2023) sampai degan haru ini, Rabu (31/05/2023).

“Jadi Bapak Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menginstruksikan kepada kami untuk melaksankan identifikasi dilapangan pada lokasi-lokasi rawan bencana,” ungkapnya, di Ambon, Rabu, (31/5/2023).

Lanjutnya, instruksi tersebut juga telah disampaikan kepada para Lurah guna meninjau wilayah-wilayah kerja mereka. Untuk segera dilaporkan kepadanya dan Pj. Wali Kota.

“Saya telah memipimpin rapat bersama dengan para lurah sehingga sudah diberikan arahan untuk turun lapangan mengecek situasi kemudian berikan informasi kepada Pj dan Sekkot untuk diambil tindakan,” jelasnya.

Katanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLHP) tetap menjalankan tugasnya.

Ririmasse menghimbau, agar masyarakat yang tinggal di lereng bukti agar tetap berhati-hati. Dirinya juga meminta kepada warga kota yang hendak membangun rumah agar menghindari lokasi-lokasi rawan bencana agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan mereka sendiri.

“Kami menghimbau kepada warga kota untuk tidak membangun rumah di bantaran-bantara sungai, lereng bukit nanti kalau terjadi seperti ini dianggap Pemkot yang salah,” pungkas Ririmasse.

Ambon, Maluku.news – Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) bersama TP-PKK Kota Ambon, Selasa (30/5/2023) kembali menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Kecamatan Nusaniwe. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan, setelah sebelumnya di gelar di Kecamatan Sirimau pekan lalu.

Pj. Ketua TP – PKK, Lisa Wattimena dalam sambutannya menjelaskan, fungsi kader Posyandu sangatlah besar, dimulai dari tahap perintisan, penghubung dengan lembaga yang menunjang penyelenggaraan Posyandu, serta sebagai pembina penuyuluh untuk memotivasi masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan posyandu di wilayahnya.

“Untuk itu layanan Posyandu harus didukung oleh kader Posyandu yang kredibel dan siap berperan serta dalam pelayanan kesehatan dasar,” kata Wattimena di sela-sela kegiatan yang digelar di Kelurahan Kudamati.

Menurutnya, persepsi yang positif harus dimiliki oleh setiap kader, sehingga pelayanan kesehatan di Posyandu dapat berjalan maksimal. Sebab, rendahnya partisipasi kader akan berdampak buruk pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang dalam kegiatan pemantauan tingkat status gizi anak, ibu hamil dan menyusui.

“TP – PKK merasa perlu untuk menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas kader Posyandu, agar semua kader bisa maksimal dalam melakukan tugas dan pelayanan dengan baik,” tuturnya.

Dikatakan, untuk meningkatkan peran dan fungsi kader Posyandu bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat.

Olehnya itu diharapkan kegiatan peningkatan kapasitas ini, selain untuk memaksimalkan pengetahuan para kader juga agar para kader Posyandu lebih bersemangat dalam melakukan pelayanan kesehatan secara terintergrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD.

Sekedar tahu, kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada semua kecamatan di Kota Ambon ini akan menyasar kader dari 314 posyandu yang tersebar pada 50 Desa/Negeri dan Kelurahan.