Beranda blog Halaman 165

DPRD Maluku Ragukan Kualitas Proyek Bangunan ICU/ICCU RSUD Haulussy Ambon

0

Ambon, Maluku.news – Proyek pembangunan gedung Bedah Sentral/Operasi Intensive Care Unit (ICU) atau Unit Peralatan dan Intensif Cardiac Care Unit (ICCU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Kuda Mati Ambon diragukan kualitas pekerjaan bangunannya oleh DPRD Maluku.

Pembangunan gedung ICU-ICCU ini dikerjakan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp45 miliar yang penandatangan kontrak pada tanggal 15 Juli tahun 2021 lalu.

Namun hingga saat ini belum juga selesai di kerjakan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin di Ambon, Senin (12/06/2023), saat melakukan pengawasan di RSUD Dr. M. Haulussi Kuda Mati Ambon.

Gedung ICU-ICCU ini kata Afifudin, ada beberapa perubahan perencanaan, dimana dari awalnya cuma rehab dan kemudian diperintahkan untuk dibongkar habis baru di bangun ulang.

Tentu itu jadi review ulang bangunan dan paskah sudah di kontrak.

Menurutnya, keterlambatan itu ada pada penyedia yang kontraknya agak lama. Terus dia jalan sampai di angka Rp31 miliar atau 75 persen bangunan ini sudah di putus kontrak.

Dan sisanya dilakukan di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 .

“Ternyata ini kita lihat selain dari sisi estetikanya juga bangunan ini 4kurang baguslah, kualitasnya sangat jelek.” ujar Rovik.

“Ini rumah sakit tempat operasi, mungkin yang bagus-bagus lah. Dari kualitas kerjanya saya tidak tahu struktur dan konsumsi kualitas kerja jadi diragukan bangunan ini,” kesalnya.

Dikatakan, bangunan ini karena sering terjadi perubahan-perubahan, maka masih kurang Rp10 miliar yang juga belum bisa digunakan, karena masih diperlukan dana sampai Rp50 miliar untuk kebutuhan isi bangunan untuk tempat operasi dan lainnya.

Gubernur Maluku Murad Ismail Terima Tanda Jasa Satyalencana Wira Karya

0

Padang, Maluku.news – Dalam pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) ke XVI di Padang Sumatera Barat, Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail menerima penganugerahan Satya Lencana Wirakarya di Bidang Pertanian dari Presiden RI dan diserahkan oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Sahrul Yasin Limpo, SH. MH, pada Sabtu (10/6/2023)

PENAS XVI tahun 2023 dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri 14 Gubernur, 290 Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan sekitar 29.000 orang kelompok tani nelayan dari seluruh Indonesia.

Turut hadir mendampingi Gubernur Maluku antara lain : Sekda Provinsi Maluku, Ketua TGUPP Maluku, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku.

Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, dalam keterangannya mengatakan bahwa, penghargaan ini adalah bentuk Apresiasi Pemerintah terhadap kinerja dan terobosan Gubernur Maluku dalam mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat khususnya pengendalian inflasi, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi pangan sebagai upaya langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi krisis pangan global yang terjadi saat ini.

“Gubernur Maluku menerima penghargaan ini didasarkan atas penilaian Kementerian Pertanian terhadap gagasan dan kebijakan Gubernur Maluku dalam memajukan Pembangunan Pertanian” ujar Sekda.

Pembangunan yang dilakukan tersebut jelas Sekda antara lain:

Pertama, pengendalian inflasi pangan melalui gerakan tanam cabai dan bawang merah secara serentak di 11 kabupaten/kota dengan melibatkan para petani dan penyuluh yang pertama kali dilakukan di Provinsi Maluku.

kedua yakni, peningkatan ketahanan pangan daerah melalui gerakan tanam sukun varietas tengah-tengah secara serentak di 11 kabupaten/ kota yang merupakan khas Maluku.

ketiga yaitu, Peningkatan keanekaragaman pangan lokal melalui Sajian 521 Menu Olahan Sagu dan Mendapatkan Rekor Muri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda menyatakan bahwa, kebijakan pengendalian inflasi pangan melalui gerakan tanam cabai dan bawang merah ini telah berdampak pada penurunan inflasi pangan khususnya cabai, dimana pada triwulan II tahun 2022 inflasi cabai tercatat 74,43 % (yoy) dengan harga cabai Rp.120.000 per kg dan hingga triwulan IV tahun 2022 Deflasi -39,28 % ((yoy) dengan harga cabai Rp.80.000 per kg dan terus menurun hingga triwulan I tahun 2023 harga cabai tercatat Rp. 45.000 per kg.

Lebih lanjut Tauda menjelaskan bahwa gerakan tanam sukun khusus Varietas Sukun tengah-tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 22/Kpts/PV.240/D/I/2023 tentang pemberian tanda daftar varietas tanaman hortikultura sukun tengah-tengah.

Sedangkan untuk yang ketiga yaitu sagu, dimana merupakan pangan lokal potensial di Maluku dengan luas 36.500 hektar dan produksi per tahun 9.733 ton. Karena itu, atas gagasannya olahan sagu asal Maluku semakin berkembang dan telah dipasarkan hingga mancanegara.

Untuk diketahui penghargaan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TK/ TAHUN 2023, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, yang juga diterima oleh 11 Gubernur lainnya, dan disaksikan oleh 28.000 peserta Penas di Padang.

Dalam rangkaian PENAS XVI, Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota juga mengikuti Pameran Produk UMKM Hasil Pertanian dan Perikanan maupun inovasi pertanian serta jenis tanaman asli Maluku.

Jamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri Gelar Rakor bersama Penjabat Kepala Daerah

0

Jakarta, Maluku.news – Dalam upaya menjamin kesinambungan dan keselarasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Penjabat Pemerintah Daerah Se-Indonesia yang berlangsung di Gedung Kemendagri RI, Jumat (09/06/2023).

Rakor yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M.Tito Karnavian tersebut dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena bersama Pj. Bupati SBB, Pj. Bupati Buru dan Pj. Bupati KKT serta 101 Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri mengatakan, berdasarkan Undang-Undang, penunjukkan Penjabat Kepala Daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan suatu daerah.

“Hal ini merupakan konsekuensi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan Pilkada Serentak 2024, dimana Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024 akan diganti dengan Penjabat,” terang Mendagri.

Mendagri menegaskan, para penjabat kepala daerah harus memiliki kinerja yang baik, mengingat penjabat bukanlah jabatan politik, melainkan diangkat dari struktural JPT dan JPT Pratama yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, perencanaan anggaran serta penyusunan APBD yang baik.

Ditempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhanjar Diantoro yang dalam arahannya juga mengingatkan kepada seluruh penjabat yang hadir untuk memberi perhatian terhadap lima isu straregis.
Salah satunya, adalah penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Jadi wajib untuk setiap Pemda menyampaikan informasi tentang pembangunan, keuangan, hingga informasi lainnya didalam pemerintahan melalui SIPD. Informasi-informasi tersebut kedepannya bukan hanya sebatas informasi dari daerah ke pusat dan sebaliknya, melainkan juga menghubungkan daerah dengan Kementerian dan Lembaga lain. Sistem ini dibangun untuk mempermudah tugas Pemda menuju birokrasi berkelas dunia. Sehingga, ini harus menjadi perhatian bagi para Pimpinan Daerah,” pinta Sekjen.

Sekjen juga berharap para pimpinan daerah untuk menerapkan serta membiasakan budaya kerja sesuai arahan Bapak Presiden kepada setiap ASN didaerah masing-masing.

“Terapkan budaya kerja berakhlak, budaya kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif pada seriap ASN dan Non ASN didaerah masing-masing,” jelasnya.

Senada dengan itu, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena dalam keterangannya kepada Tim Media Center Kota Ambon mengatakan, para Penjabat Kepala Daerah saat ini berada dalam ekspektasi yang tinggi dan menjadi role model atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Kita (Penjabat Kepala daerah), punya kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif, meski ada beberapa yang dibatasi, namun bisa jika itu memenuhi syarat dan izin dari Kemendagri. Karena kita menjadi pejabat kepala daerah, kita tidak mengeluarkan uang dan sebagainya, maka dari itu kita tidak boleh terlibat dalam persoalan-persoalan hukum,
seperti terlibat dalam korupsi dan lainnya
itu yang diminta oleh pemerintah pusat dalam hal ini KPK,” jelasnya.

Dikatakan, Penjabat Kepala Daerah juga diminta mampu membawa perubahan yang siginifan, walaupun hanya memimpin dalam kurun waktu yang singkat.

“Kita juga diminta untuk menerapakan kebijakan-kebijakan strategi nasional di daerah masing-masing. Misalnya, stunting kemudian bagaimana kita melakukan inovasi didaerah, kita juga diminta untuk sering turun ke masyarakat. kita juga diminta untuk menindaklanjuti persoalan pegawai kontrak yang bertugas di Satpol PP, dan Damkar, serta OPD teknis lainnya,” paparnya.

Wattimena menambahkan, dalam rakor tersebut para penjabat diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik.

“Hal lain yang juga disampaikan adalah terkait administrasi kependudukan. Ini merupakan hal-hal umum yang selama ini sudah kita lakukan, tetapi ditegaskan lagi supaya semua kita tetap berada di jalur yang benar,” tandasnya.

Satpol PP Promal Gelar Jalan Santai dan Kerja Bakti

0

Ambon, Maluku.news – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku menggelar jalan santai sekaligus kerja bakti pada lokasi Pantai Losari Pasar Mardika Kota Ambon, pada Jumat (09/06/2023).

Untuk diketahui rute jalan santai dimulai dari Kantor Satpol PP Provinsi Maluku karang panjang, Puncak Bogor, Belakang Soya, Tanah Tinggi, Belakang Kantor Gubernur, dan Pantai Losari Mardika.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, yang diikuti oleh Jajaran Pejabat Eselon 3 Dan 4 Lingkup Satpol PP, Lurah Honipopu, Lurah Uritetu Dan Perwakilan Kelurahan Rijali, ASN Lingkup Satpol PP, Dan Para Mahasiswa Kkn Unpatti.

Dalam kesempatan itu Renwarin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang dilakukan ini, dan mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan kota ini, sehingga masyarakat juga bisa secara langsung merasakan kehadiran dari pemerintah.

“Kita telah melaksanakan kerja bakti kurang lebih selama satu setengah jam, atas nama Satpol PP mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Uritetu, Honipopu dan Rijali, Mahasiswa KKN, dan masyarakat yang telah bekerjasama dengan kita.” Ungkap Renwarin.

Kasat pada kesempatan itu juga mengharapkan, agar melalui kolaborasi ini kiranya publik bisa tau bahwa Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan, kerjasama ini kedepan tetap dijalani untuk menjaga dan merawat Kota Ambon yang kita cintai ini.” Ujarnya.

Sementara itu Novril Yusuf Lurah Honipopu, S.IP, M.Si, menyampaikan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku atas kepeduliannya di Kota Ambon khususnya di kelurahan honipopu, sehingga menjadi bersih, lebih indah dan lebih rapih.

Di tempat yang sama, Lurah Uritetu Saraswati Lasamahu,S.AB juga berterimakasih atas kepedulian Satpol PP terhadap lingkungan.

Perwakilan Kelurahan Rijali Nur Afni Ely, yang ada saat itu juga mengucapkan terimakasih dan sangat mensupport kegiatan kerja bakti dan jalan santai, yang membantu masyarakat dalam membersihkan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut juga Kasatpol PP Provinsi Maluku turut menyerahkan bantuan sapu lidi dan tempat sampah dari Bank Maluku kepada ketiga Kelurahan.

Pemkot Ambon Akhirnya Tambah Armada Pengangkut Sampah

0

Ambon, Maluku.news – Setelah sekian lama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengalami kesulitan dalam hal menangani sampah karena kurangnya armada pengangkut, kini boleh berlega hati.

Hal ini dikarenakan, Pemkot Ambon lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) sudah menambah 3 (tiga) armada anyar.

Adapun penambahan 3 armada tersebut melalui kegiatan pengadaan 2 mobil pengangkut sampah yang dilakukan DLHP dan bantuan 1 unit mobil dari Pemerintah Belanda.

Kepala DLHP Kota Ambon, Alfredo Hehamahua kepada Tim Media Center menjelaskan, bantuan yang diberikan Pemerintah Belanda merupakan realisasi dari perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Ambon dan MVO Nederland (Sweepsmart)  yang dilakukan 2 tahun silam, medio tahun 2021,”ujarnya d Ambon, Jum’at (09/06/2023).

“Jadi satu unit mobil pengangkut sampah atau mobil compactor berkapasitas 5 ton ini merupakan realisasi dari kerjasama yang kita lakukan dua tahun lalu bersama Pemerintah Belanda lewat MVO Nederland Sweepsmart,” kata Kadis.

“Mobil ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan mobil milik Pemkot, karena sudah dilengkapi dengan sistem teknologi pengangkut otomatis dimana sampah yang berada di TPS, bisa langsung dimasukkan ke dump dan di pres atau ditekan untuk selanjutnya dibawa ke TPS3R yang ada di TPA. Sehingga kadar muatan mobil tersebut dapat benar-benar maksimal,” beber Kadis.

Selain mobil, pihak MVO Nederland juga memberikan bantuan lain, yakni 5 TPS beserta perlengkapannya dan 1 unit TPS3R kepada Pemerintah Kota Ambon.

“Semua bantuan yang diberikan sudah tiba di Ambon, dan direncanakan baru akan diserahkan pihak pemberi bantuan kepada Pemerintah Kota Ambon pada tanggal 26 juni mendatang,” tambah Hehamahua.

Sebelumnya, lanjut Kadis, pada awal tahun 2023, lewat kegiatan pengadaan, DLHP juga menambah 2 unit armada dumptruck sampah yang pemanfaatannya untuk peremajaan mobil yang sudah berusia lanjut sekaligus menata jalur yang paling dibutuhkan untuk penanganannya.

“Semoga dengan adanya penambahan beberapa unit arnada pengangkut, dapat sangat membantu Pemkot dalam mengatasi permasalahan sampah. Kami berharap, masyarakat juga dapat membantu Pemkot dengan lebih teratur dalam hal waktu pembuangan serta lokasi pembuangan sampah yang tepat yang sudah disediakan Pemkot, demi kebersihan kota yang kita cintai ini,” demikian Kadis.

Upayakan Semua Desa/Negeri Jadi Desa Mandiri, Pj.Wali Kota Lakukan Hal Ini

0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam periode kepemimpinan tahun 2023-2024, akan berupaya meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa/Negeri yang ada di kota Ambon.

Wattimena saat pertemuan dengan pimpinan dan awak media, Rabu (07/06/2023) di Balai Kota, mengungkapkan, saat ini dari 30 Desa/negeri di kota Ambon, ada 15 yang IDM-nya berstatus Desa Mandiri, sementara 15 lainnya masih berstatus Desa Maju.

“Kita berupaya dalam satu kedepan, semua Desa/Negeri di kota Ambon dapat meningkat status IDM nya dari Desa Maju ke Desa Mandiri, sehingga ada dampaknya bagi kota ini,” katanya.

Dirinya menjelaskan, untuk mencapai hal itu, dirinya akan melakukan kunjungan ke semua Desa/negeri dan kelurahan, guna identifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan agar dapat ditindaklanjuti.

“Kunjungan tersebut akan dilakukan rutin 2 (dua) kali dalam seminggu, untuk identifikasi kekurangan tiap Desa/Nergi agar dapat ditindaklanjuti, sehingga dalam penilaian IDM di akhir tahun atau awal tahun depan, semua desa/negeri telah berstatus Desa Mandiri,” bebernya.

Wattimena menambahkan, dalam kunjungan tersebut maka program Wali Kota Jumpa Rakyar (WAJAR) yang selama ini dilaksanakan di Balai Kota akan dipindahkan ke Desa/Negeri dan Kelurahan.

Sebab setelah dievaluasi selama setahun pelaksanaannya, jumlah masyarakat yang hadir dalam program ini tidak terlalu banyak, walau program ini telah diapresiasi sebagai program yang efektif dalam menggali aspirasi masyarakat.

“Mungkin saja banyak masyarakat yang enggan datang ke Balai Kota oleh sebab itu WAJAR akan kita pindahkan ke Desa/Negeri dan Kelurahan,” terangnya.

Ditandaskan Wattimena Kunjungan ke Desa/Negeri dan Kelurahan menjadi salah satu indikator dari kebijakan Prioritas pertama yang diusungnya, yakni Penguatan Koordinasi Dan Konsolidasi Dengan Pemerintah Desa/Negeri Dan Kelurahan.

Bertemu Pimpinan Media, Pj. Wali Kota Presentasikan 5 Kebijakan Prioritas

0

Ambon, Maluku.news – Bertemu dengan para pimpinan dan awak media di Balai Kota, Rabu (07/06/23), Pj.Wali Kota Bodewin M. Wattimena mempresentasikan 5 (lima) Kebijakan Prioritas yang diusungnya dalam periode kepemimpinan satu tahun kedepan.

“Kelima Kebijakan Prioritas ini kami rangkum dari 11 kebijakan periode sebelumnya, dimana ada beberapa yang sudah dapat dituntaskan, namun ada yang belum,’ ujar Wattimena didampingi Kepala Dinas Kominfosandi Kota Ambon, Joy Adriaansz.

Kelima kebijakan prioritas tersebut diantaranya Pertama; Penguatan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Desa/Negeri dan keluarahan, kedua; Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah, Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik, dan ketiga; Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Pengurangan Angka Kemiskinan, Sinkronisasi Pelaksanaan Program Nasional Dan Program Pemerintah Provinsi Maluku

Selanjutnya keempat; Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Peningkatan Pengelolaan Persampahan Dan Kualitas Lingkungan Serta Pengembangan Dan Peningkatan Pengelolaan Pariwisata, kelima; Fasilitasi Pemilu Dan Pemilukada Tahun 2024 Serta Menjaga Netralitas ASN.

Wattimena menjelaskan, kelima kebijakan prioritas ini kemudian dibreakdown dengan indikator-indikator berupa hal-hal konkrit yang dikerjakan oleh jajarannya.

“Misalnya saja, untuk kebijakan Prioritas yang pertama, Pemkot akan melakukan kunjungan kerja rutin dua kali dalam seminggu ke semua Desa/Negeri dan kelurahan yang ada di kota ini,” terangnya.

Wattimena berharap media massa di Kota Ambon, terutama yang menjalin kerjasama dengan Pemkot, dapat menjadi pengawas eksternal dalam pelaksanaan 5 Kebijakan Prioritas dimaksud.

“Tentunya kami membutuhkan saran dan masukan dari pimpinan dan awak media dalam pelaksanaan, serta sosialisasi bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.

Lokakarya Ul GreenMetric 2023, Diberi Apresiasi Pj. Wali Kota

0

Ambon, Maluku.news – Membuka “Lokakarya UI GreenMetric 2023”, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin. M. Wattimena, memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan menunjuk Universitas Pattimura (Unpatti) sebagai tuan rumah.

“Pemerintah kota Ambon berterimakasih memberikan apresiasi atas terlaksananya lokakarya di kota Ambon,” ungkapnya saat membuka kegiatan dimaksud pada, Aula Universitas Pattimura, Rabu (07/6/2023).

Dikatakan, perubahan iklim kini menjadi ancaman terbesar yang dihadapi umat manusia. Dalam dunia pendidikan, Universitas menjadi salah satu organisasi besar yang memiliki kontribusi terhadap emisi dan krisis iklim yang signifikan.

Oleh sebab itu, Wattimena dalam sambutannya menyampaikan fungsi perguruan tinggi adalah sebagai elemen penting bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon guna mencegah dampak yang bisa saja terjadi akibat perubahan iklim.

“Maka kegiatan lokakarya ini diharapkan akan bisa menghasilkan minimal pikiran-pikiran konstruktif dan mencari bagaimana alternatif untuk kita bisa ada bertumbuh membangun tetapi tetap menjaga lingkungan alam yang kita cintai bersama konsep green kampus diterapkan di berbagai universitas Indonesia. Selanjutnya, Universitas Pattimura dapat menjadi referensi bagi Universitas lain yang ada di kota Ambon,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, mengungkapkan harapan yang sama. Melalui kegiatan ini, dapat menghasilkan indikator-indikator guna menjaga keadaan iklim yang tengunya memiliki dampak yang besar baginkehidupan manusia.

“Yang pasti bahwa dalam pemikiran- pemikiran para Narasumber dibentuk oleh UI GreenMetric harapannya ada indikator indikator nanti bisa di follow up dengan hal hal yang praktis hal hal yang bisa di implementasi secara baik apakah itu dari riset apakah itu dari pendidikan dan pelatihan maupun dari pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.

Untuk diketahui, narasumber atau pembicara pada kegiatan ini sebanyak tiga orang Prof. Bruri Triyono, Dr. Dwi Martana Nurhasan, Ibu Suci Wulan Pawestri. Pesertanya sendiri, merupakan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia yang tergabung dalam UI GreenMetrics World Rangking.

Gubernur Maluku Akan Terima Penghargaan Satyalencana Wirakarya Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden RI

0

Gubernur Maluku Akan Terima Penghargaan Satyalencana Wirakarya Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden RI

Ambon, Maluku.news – Ketua Tim Gubernur Percepatan Provinsi Maluku Hadi Basalamah dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda, menyampaikan bahwa Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail akan menerima Penghargaan Satyalencana Wirakarya Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden RI, dalam Pelaksanaan Pertemuan Nasional Petani Nelayan XVI yang akan dilaksanakan pada 10 Juni 2023, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan keduanya pada Rabu (7/6/2023), di Ruang Rapat Ketua TGPP Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku.

Basalamah pada kesempatan tersebut, turut menyampaikan progress mengenai Indikator kinerja dari sektor pertanian yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

“Atas kerja keras dan arahan Gubernur Maluku selama ini, Insha Allah Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Bapak Gubernur, akan menerima penghargaan dari presiden di bidang pertanian pada 10 Juni 2022, dalam agenda Pertemuan Nasional Petani Nelayan XVI, yang mana penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat, melalui penilaian dan proses verifikasi yang cukup Panjang pada berbagai indikator kemajuan yang menjadi poin penting, sehingga penghargaan ini bisa didapatkan.” Ujarnya.

Dirinya atas nama Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan OPD, tokoh masyarakat, petani yang ada di Maluku, dan juga atas lompatan kinerja yang cukup signifikasi dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, sehingga bisa mendapat penghargaan ini, semoga penghargaan ini bisa menjadi pemicu bagi semua OPD, agar bekerja lebih profesional dan berdampak sistemik kepada masyarakat, utamanya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

“Pak gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan seluruh jajaran, sehingga bisa mendapat prioritas utama dalam mendorong sektor pertanian di Provinsi Maluku, yang mendapat alat mesin pertanian dengan jumlah yang cukup banyak dan akan disebarluaskan di seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat produksi dan produktifitas pertanian yang lebih tangguh.” Ujar Ketua TGPP.

Basalamah juga pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah menuntun dan memberikan arahan, untuk bekerja lebih tajam dan profesional sehingga masyarakat bisa menerima hasil yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Di tempat yang sama juga, Tauda menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Ketua TGPP, dan dengan arahan Ketua TP-PKK kepada Dinas Pertanian selama ini dalam bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua pihak.

“Kita juga bersyukur bahwa Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur atas kebijakannya, akan memperoleh gelar tanda jasa kehormatan oleh Presiden pada pelaksanaan pertemuan di padang 10 Juni nanti.” Tambahnya.

Kadis menjelaskan, ada beberapa terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Maluku dan diberikan kewenangan kepada Dinas Pertanian dan beberapa opd lainnya, untuk melaksanakan yang pertama berkaitan dengan upaya stabilisasi harga, melalui Gerakan tanam cabai dan bawang merah untuk pengendalian inflasi pangan di Provinsi Maluku, dimana kegiatan ini memberikan dampak yang sangat signifikan.

“Pada bulan Juni 2022 kita mengalami inflasi khsususnya untuk cabai hampir mencapai 75% yoy dan dengan terobosan ini hingga Desember, turun sampai dengan 38%, yang mana harga cabai sebelumnya 120rb/kg turun sampai desember menjadi 45rb/kg, ini adalah terobosan Bapak Gubernur Maluku dan dilaksanakan secara serentak di 11 Kabupaten/Kota.” Jelas Tauda.

Berdasarkan arahan Gubernur berkaitan dengan ketahanan pangan daerah, Tauda menjelaskan dalam hal ini, kita melestarikan dan mengembangkan pangan lokal lebih khusus sukun, dan terutama sukun varietas Tengah-Tengah dan sukun varietas Latuhalat. Untuk varietas Tengah-Tengah pada Januari 2023 telah terdaftar secara resmi oleh Kementerian Pertanian dan pada tanggal 14 Maret 2023, Gubernur Maluku melakukan Gerakan tanam sukun di Provinsi Maluku yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota.

“Berkaitan dengan disverifikasi pangan lokal khsusunya untuk sagu, dan digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Gelar Pangan Lokal Berbahan Dasar Sagu, mendapatkan rekor muri, dan turut mendapat apresiasi.” Terangnya.

Kadis Pertanian juga menyampaikan, kolaborasi lintas sektor yang dilakukan ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian dan telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pertanian dan Setmil Presiden.

“Verifikasi yang dilakukan untuk membuktikan dan memvasilidasi data-data yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, dan Gubernur sendiri melakukan presentasi serta mengikuti peninjauan lapangan sebagai verifikasi dari timsel Presiden tersebut. Dan insha allah Gubernur akan memperoleh penghargaan, yang akan diterima juga oleh 11 Provinsi terpilih lainnya.” Tuturnya.

Hehanussa Sebut Praktek Calo di Pasar Baru Mardika

0

Ambon, Maluku.news – Walaupun pasar baru Mardika belum tuntas dikerjakan oleh Balai Prasana Pemukiman Wilayah Maluku, namun praktek percaloan kos dan kios kini telah merajalela. Bahkan praktek percaloaan ini ditemukan oleh DPRD Maluku dalam hal ini komisi III.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Maluku Hatta Hehanusa kepada wartawan di Ambon, Rabu (07/06/2024) bahwa, praktek percaloan saat ini masif terjadi di Pasar Mardika.

Kata Hehanussa, ada oknum tertentu yang telah menawarkan kepadanya untuk membeli ruko di pasar baru dengan harga puluhan juta rupiah.

Bahkan kemarin ada yang langsung menawarkan kepada saya untuk tiga ruko itu dengan harga Rp 70 juta, ini kan tidak boleh terjadi,” sesal Hehanussa.

Menurutnya, Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku akan menjadikan praktek percaloan ini menjadi salah satu masalah yang akan dibahas, sebab tidak mungkin pemerintah membiarkan orang-orang seperti ini terus bekerja dan merugikan masyarakat.

Dengan begitu, pasar baru Mardika harus terisi dengan orang-orang yang memang selama ini layak berjualan ditempat itu, seperti pedagang yang sebelumnya telah berjualan di gedung putih, tetapi direlokasi demi pembangunan pasar ini.

“Nanti di pansus baru kita buka, tapi yang pasti praktek seperti ini harus dihilangkan jika kita mau Pasar Mardika bebas dari masalah, termasuk jika perlu nantinya pansus rekomendasikan proses hukum terhadap oknum-oknum seperti itu,”pungkasnya.