Beranda blog Halaman 165

Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku Himpun Aspirasi Pedagang

0

Ambon, Maluku.news – Pansus Pengelolaan Pasar Mardika DPRD Maluku menghimpun aspirasi dari pedagang Pasar Mardika Ambon dan mencari solusi persoalan yang dihadapi pedagang.

“Terkait adanya keluhan keamanan dan ketertiban di pasar kami akan berkoordinasi dengan Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, ” kata ketua Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Senin (19/06/2023).

Penjelasan Richard disampaikan dalam rapat dengar pendapat pansus dengan sejumlah asosiasi pedagang Pasar Mardika dalam rangka mencari solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri Asosiasi Pedagang Pasar Mardika Ambon (APMA), Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon (IPPMA), Ikatan Pedagang Pasar Mardika (IPPM), dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), dan Ikatan Pedagang Indonesia Maluku (IPIM).

RDP antara Pansus Pengelolaan Pasar Mardika dengan sejumlah pihak ini, dalam rangka mencari solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, yang terjadi di lokasi.

Anggota Pansus Pengelolaan Pasar Mardika Samson Atapary mengatakan asosiasi di Pasar Mardika memiliki hak berorganisasi dan berserikat untuk menaungi pedagang-pedagang yang ada di pasar setempat.

“Saya rasa bapak dan ibu tahu, bahwa tujuan dibentuknya asosiasi ini hanya sebatas menaungi dan mengadvokasi pedagang yang merasa jika mereka tidak mendapat perlakukan yang adil dan bukannya sampai mengambil alih kewenangan pemerintah daerah,” ucap Samson.

Apalagi asosiasi harus bertindak sebagai kontraktor, dan mengatur pasar maka itu bukan tugas dan kewenangan asosiasi.

Jadi kalau ada asosiasi yang terlibat hingga membangun lapak-lapak dan mengatur parkir, maka harus mengundurkan diri dari asosiasi.

“Saya menyarankan, agar sebaiknya asosiasi itu khusus untuk mengatur pedagang saja, karena mereka yang tahu jati diri mereka dan mengetahui masalah di situ lalu advokasinya seperti apa,” ujarnya.

Jadi kalau ada yang masuk asosiasi tetapi sebelah kakinya sebagai kontraktor maka disarankan untuk mundur dari asosiasi.

Anggota Pansus lainnya, Anos Yeremias mengatakan, dari penjelasan ketua asosiasi, pihaknya belum mendapatkan gambaran tentang berapa banyak anggota dari semua asosiasi tersebut.

“Dari penjelasan APMA bagi kami belum terlalu lengkap dan setelah kami verifikasi, ternyata yang paling lengkap datanya itu adalah IPPMA,” ujarnya.

Anos juga meminta asosiasi, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam pasar karena belakangan ini opini yang terbentuk seolah-olah aksi premanisme di Pasar Mardika masih terus terjadi.

Sementara anggota pansus lainnya Saudah Tethool menegaskan, jika ada asosiasi yang tidak ada sumbangsih dan kontribusi yang berarti, maka alangkah baiknya dibubarkan saja.

“Selanjutnya, kami akan meminta pihak pemerintah bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna melakukan pengelolaan pasar secara profesional,” kata dia.

Ketua IPPMA Rudiman Tewe mengakui selama ini pihaknya merasa terintimidasi dengan ulah dari pihak ketiga yakni Bumi Perkasa Timur (BPT) yang mengelola Pasar Mardika.

Bahkan, IPPMA minta pengelolaan pasar dikembalikan kepada pemerintah daerah.

“Kami menolak pengelolaan Pasar Mardika oleh pihak ketiga dan maksudnya agar jangan ada lagi gontok-gontokan supaya lebih terakomodir sehingga pemerintah daerah harus mengambil alih pengelolaan pasar,” tegas Rudiman.

IPPMA menaungi lebih dari 781 anggota, yang data berdasarkan by name by address, dan itu valid sebelum revitalisasi Pasar Mardika.

Pasar Mardika yang akan diresmikan memiliki beberapa lantai dan fasilitas mewah, seperti tangga eskalator maupun lift. Untuk menghindari kesemrawutan, maka pihaknya meminta agar jangan ada lagi pedagang di pelataran dan lorong-lorong, seperti yang ditetapkan pemerintah.

Pemkot Apresiasi Aksi Penanaman Manggrove AMGPM Dapatra

0

Ambon, Maluku.news – Kota Ambon yang terletak di pulau Ambon sangat bergantung pada kondisi pesisir, sehingga eksploitasi alam yang berlebihan di Kota ini dapat membawa dampak negatif seperti bencana alam.

Demikian diingatkan, Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena saat hadir dalam kegiatan pelestarian lingkungan dalam bentuk penananaman manggrove dan pembersihan pesisir pantai yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Pulau Ambon Utara (Dapatra), Sabtu (17/06/2023) di Jemaat GPM Negeri Lama.

“Kegiatan eksploitasi alam ini secara sadar dan terus menerus tidak saja berdampak pada pemenuhan kebutuhan tetapi kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan masyarakat kota Ambon terancam musibah seperti banjir, abrasi dan tanah longsor,” kata Wattimena.

Melihat kondisi tersebut, maka AMGPM Dapatra dalam kegiatan penanaman manggrove dan bersih pantai, terpanggil untuk memberikan sentuhan pelayanan yang berdampak bukan saja bagi manusia, tetapi juga alam ciptaan. Hal ini diapresiasi oleh Wattimena.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tentu memberikan apresiasi atas kegiatan ini sebab AMGPM telah menggagas acara luar biasa, dengan menyiapkan generasi muda gereja berkualitas untuk melakukan pemulihan ekosistem di sekitar kita,” bebernya.

Wattimena menandaskan, melalui kegiatan ini AMGPM secara tidak langsung telah turut membantu Pemkot dalam hal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Tugas pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, memanfaakan seluruh potensi yang dimiliki. Tanggungjawab kita memastikan kita bisa menjaga Sumber Daya Alam untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kita hari ini, serta menjamin anak cucu dapat meninkmati minimal hal yang sama dengan kita,” pungkasnya.

Kegiatan Penanaman Manggrove dan bersih pantai Negeri Lama, Kecamatan Baguala turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Besar AMGPM, E. Sairdekut, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, Ketua Majelis Jemaat GPM Negeri Lama, Pimpinan OPD, serta unsur Muspika Kecamatan Baguala.

Siswa SMP Yayasan Cendikia Diwisuda, Wattimena Beri Apresiasi

0

Ambon, Maluku.news – Siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cendekia Ambon, diwisudakan. Kegiatan ini diberi apresiasi penuh oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena saat yang ditemui usai kegiatan tersebut, di gedung Islamic Center, Sabtu, (17/06/2023) pagi.

“Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, saya memberi Apresiasi dan bertema kasih Kepada Yayasan Cendekia yang lewat lembaga pendidikan SMP hari ini sudah menghasilkan lulusan pertama,” ungkapnya.

Katanya, dengan adanya wisuda siswa di hari ini menunjukkan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan anak, bangsa telah dibantu oleh tersebut.

“Artinya bahwa Yayasan Cendekia sudah membantu Pemkot untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas di kota ini,” ujarnya.

Katanya, performa yang ditampilkan ini menggambarkan bahwa siswa-siswi lulusan Cendekia ini memiliki kualitas yang luar biasa, bukan saja dari sisi ilmu pengetahuan tetapi karakter dan mental spiritual juga terbentuk.

“Karena itu kami memberikan apresiasi dan berterimakasih, ini dapat menjadi modal berharga bagi mereka guna melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” tandasnya.

Disinggung terkait dengan, janjinya guna memperhatikan ruang kelas agar lebih representatif untuk digunakan saat belajar. Katanya, hal ini akan terus dikawal olehnya dengan terus menanyakan progresnya ke Dinas Pendidikan (Dindik) sebagai teknis pelaksanaan.

“Kemarin kami sudah ke sana (Yayasan Cendekia) saat Safari Ramadhan, bantuan tetap kami berikan. Untuk ruang kelas baru (yang dijanjikan) nanti kami tanyakan lewat Dinas Pendidikan,” tandas Wattimena.

Buka Pagelaran Seni dan Budaya SD, Pj. Wali Kota : Bukan Untuk Dibandingkan

0

Ambon, Maluku.news – Kegiatan Pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan oleh hampir semua Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di kota Ambon, tidak dimaksudkan sebagai ajang untuk membanding – bandingkan antara sekolah satu dengan yang lain, serta membandingkan kemampuan dan talenta para siswa.

Demikian ditegaskan, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena saat membuka Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya SD Negeri 2 Latihan SPG, Sabtu (17/06/2023) di Baileo Oikumene.

“Pagelaran seni dan budaya merupakan media dan wahana menampilkan kreatifitas yang dibangun dalam suatu proses oleh orang tua, pendidik, maupun tenaga ahli dan stakeholder pendidkan lainnya, bukan untuk dibanding – bandingkan,”ungkap Wattimena.

Dikatakan, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda- beda, oleh sebab itu dalam pagelaran seni dan budaya para siswa dibiarkan menunjukan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai talenta masing-masing serta diapresiasi dan didukung agar semakin berkembang.

Hal ini, lanjutnya sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka

belajar, dimana siswa diajar dan dikembangkan kemampuanya dalam aspek kognitif dan non kognitif, literasi, numerasi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila (3P).

“Ada 6 (enam) dimensi yang dikembangkan dari 3P meliputi, Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak mulia; Kreatif; Gotong Royong; Berkebhinekaaan Global; Bernalar Kritis; serta Mandiri,” jelas Wattimena.

Dalam mewujukan 6 dimensi ini, kata Wattimena, tidak semudah membalikan telapak tangan, namun dibutuhkan usaha dan kerja keras, sehingga Pagelaran Seni dan Budaya menjadi langkah yang harus diapresiasi dalam mencapai tujuan tersebut, bukan untuk dibanding – bandingkan.

“Melalui Pagelaran Seni dan Budaya SD, maka para siswa meningkatkan minat bakat dan kemampuan serta diajarkan dan dikenalkan dengan kearifan lokal, sejak dini,” tandasnya.

Beri Arahan, Wattimena Harap Ambon Raih Predikat WTP

0

Ambon, Maluku.news – Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena berharap Kota ini dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pen gecualian (WTP) di tahun depan. Hal tersebut diampaikannya saat memberikan arahan Munuju Opini WTP di Auditorium MCM, Jumat (16/06/2023).

“Melalui kegiatan ini minimal terbangun komitmen kita untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan saya sangat optimis bahwa Pemkot akan lebih baik (mendapat predikat WTP di tahun 2024),” ujarnya.

Wattimena kemukakan, kegiatan ini bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keuangan dapat memahami tugas serta fungsi kerja mereka masing- masing berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan.

“Kenapa ini mesti dilakukan, menyikapi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kemarin kita masih menduduki opini Disclaimer menunjukkan aktor-aktor keuangan ini masih belum secara baik melaksankan tugas dan fungsi mereka,” terangnya.

Sehingga dirinya berharap dengan arahan yang disasarkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, Kades, Kasubbag Keuangan, Bendahara Pemerintahan dan Pengeluaran, PPK/PPTK di hari ini dapat dipahami, dan tentunya dapat merubah Opini Kota Ambon di tahun yang akan datang.

“Mudah-mudahan dengan merefresh kembali ingatan mereka soal tugas kewenangannya, kita bisa berubah Opini di tahun depan,” tandasnya.

Disinggung terkait dengan pergantian pengelola keuangan seperti yang telah disampaikan, katanya perombakan tersebut bukan hanya kepada keuangan saja akan tetapi penanganan tersebut akan dilaksnakan secara serentak pada dinas lingkup Pemkot Ambon.

“Saya kan sementara melakukan upaya pengusulan penataan birokrasi sekaligus semua, tidak hanya diperlakukan pada keuangan saja tetapi secara menyeluruh,” pungkas Wattimena.

Pj. Wali Kota Luncurkan Sekolah Lansia Pertama di Hutumuri

0

Ambon, Maluku.news – Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan kini memiliki Sekolah untuk Lansia (Lanjut Usia). Lembaga Pendidikan Non-Formal yang diluncurkan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Jumat (16/06/2023), itu menjadi yang pertama di Kota Ambon bahkan di Provinsi Maluku.

Wattimena dalam sambutan saat peluncuran mengatakan, Sekolah Lansia dibentuk atas kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kota Ambon bersama BKKBN Provinsi Maluku dalam tanggungjawab untuk mensejahterahkan para Lansia.

“Pada fase Lansia, kualitas hidup baik dari sisi fisik dan mental semakin menurun yang mengakibatan produktifitas ikut menurun. Namun disisi lain, Lansia telah melalui perjalanan hidup yang panjang dan kearifan yang semuanya dapat diamanfaatkan dalam membuat karya nyata dalam pembangunan nasional,” ujarnya di Negeri Hutumuri.

Dikatakan, golongan Lansia bukanlah beban keluarga. Sebagai golongan yang telah memiliki banyak pengalaman hidup, mereka diharapkan dapat menurunkan pengalaman kepada generasi muda dan menjadi motor penggerak gerakan perubahan mental di keluarga masing-masing.

“Sudah saatnya Lansia menjadi pemimpin utama dalam rangka memberikan nasehat, himbauan dan menularkan pengalaman hidup kepada anak cucu,” jelasnya.

Dengan adanya sekolah lansia ini, lanjut Wattimena maka Pemerintah bersama stakeholder lainnya termasuk PKK dapat membaastikan para Lansia hidup sejahtera lahir dan batin.

“Peran kita untuk daam meningkatkan kualitas keluarga yang memiliki lansia harus ditingkatkan, sebab usaha tersebut merupakan usaha mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan BKKBN Maluku serta Pemerintah Negeri Hutumuri dalam mengembangkan sekolah Lansia yang dikelola Kelompok Bina Keluarga Lansia (KBKL) Nusa Indah.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar dalam laporan menyebutkan Sekolah Lansia adalah program Nasional Mei lalu. yang diluncurkan memperingati Hari Lansia pada 29 mei lalu.

“Sekolah Lansia ini merupakan pendidikan sepanjang hayat bagi lansia dengan pemberian informasi dan pelatihan bagaimana menjaga kesehatan, diasmping itu itu juga diajarkan keagamaan, sosial, dan budaya sehingga Lansia menjadi tangguh dan smart,” pungkasnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam Peluncuran Sekolah Lansia, Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, Pj. Ketua TP – PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, serta para pimpinan OPD di Lingkup Pemkot Ambon.

Kurikulum Musik Masuk Nominasi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

0

Ambon, Maluku.news – Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Musik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berhasil masuk Nominasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.

Pengumuman tersebut, diterima Pemkot melalui Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon, dengan Nomor surat yang dikeluarkan oleh PanRB Nomor: B/284/PP. 00. 05/2023.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi, Sekretariat Kota Ambon, Selly Kalahatu yang dihubungi Tim Media Center mengungkapkan kompetisi inovasi Publik menjadi kegiatan tahunan KemenPan RB.

Untuk tahun ini kompetisi yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Inovasi Menuju Reformasi Birokrasi Yang Berdampak” telah dilaksanakan proses penilaiannya sejak awal tahun 2023.

“Prosesnya sendiri sudah dimulai sejak awal tahun sampai dengan pengajuan proposal itu dari 14 Maret sampai dengan 12 Mei 2023,” ungkapnya di Balai Kota, Kamis (15/6/2023).

Dibeberkannya, dalam proses seleksi tahap awal diikuti oleh beberapa inovator, yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yakni kelompok khusus dan kelompok umum.

Untuk Pemkot Ambon, yang masuk kelompok khusus yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mendapatkan undangan khusus karena sebelumnya pernah menduduki Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Sedangkan kelompok umum diikuti Dinas Pendidikan dengan inovasi yakni Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Musik, Dinas Kominfo, (Simdatik dan Simak), dan Dinas Dukcapil (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Terintegrasi).

“Proses kompetisi sendiri melalui beberapa tahapan, miulai dari seleksi administrasi sampai pada penetapan pemenang,” jelasnya.

Kalahatu menerangkan, secara umum, Inovasi Pemkot Ambon yang diikut sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publil telah dinyatakan lolos seleksi administrasi bersama 2.135 inovator lain, namun dalam penentuan nominasi finalis top inovasi pelayanan publik telah ditetapkan bahwa Inovasi dari Dinas Pendidikan yang masuk.

“Inovasi Dinas Pendidikan lewat Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Musik menjadi salah satu dari 288 inovasi yang akan memasuki tahap selanjutnya, “terangnya.

Dirinya mengakui, tahapan yang akan dilalui oleh Dinas Pendidikan masih panjang yakni tahapan Presentasi, Wawancara, tahap verifikasi dan observasi lapangan, namun dirinya berharap Pemkot Ambon akan kembali masuk ke peringkat yang lebih tinggi, dimana posisi terbaik yang pernah dicapai adalah top 45 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2019 lalu.

“Kita berharap bahwa inovasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Musik dapat melalui tahapan selanjutnya dan mendapatkan predikat yang baik,” tutup Kalahatu.

Pemkot Terima Revisi Ranperda Nomor 8,9, dan 10 oleh PSHP

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8, 9, 10 Tentang Negeri, yang diserahkan langsung oleh Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PSHP) Fakultas Hukum Universtas Pattimura (Unpatti), pada Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota, Kamis (15/06/2023).

Penyerahan draft Ranperda tersebut diterima langsung oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, yang didampingi oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya disampaikan, Revisi yang disampaikan ini diharapkan dapat meminimalizir berbagai persoalan yang selama ini menghambat nenetanan raia definitif nada delapan negeri yakni; Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Naku, Batu Merah, Amahusu, dan Seilale.

“Mudah-mudahan Pusat Studi Hukum dan Pemerintah (PSHP) FH Unpatti ini dapat meminimalisir berbagai persoalan yang ada di dalam Perda 8,9, 10 Tahun 2017,” ungkap Wattimena.

Dirinya menambahkan, revisi yang diterimanya hari ini akan kembali disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, sehingga kehadiran akademisi tentu dinantikan agar penetapan landasan hukum ini dapat dipercepat agar proses penyelesaian permasalahan di negeri adat dapat terselesaikan dengan dasar hukum yang jelas.

“Nanti disampaikan ke DPRD lalu dibahas, kami mohon didampingi oleh teman-teman PSHP, supaya apa minimal dari yang teman-teman sudah susun ini bisa dipertahankan, saya tidak mau lagi ada pertimbangan,” tegasnya.

Wattimena berharap dengan begitu apabila telah ditetapkan Ranperda ini tentu dapat menjadi payung hukum guna memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Pemkot.

“Kita berharap kalau ini ditetapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan persoalan raja atau kepada Pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, harapan yang sama juga disampaikan oleh, Ketua PSHP Fakultas Hukum, Sherlock H. Lekipiouw, dirinya meminta perhatian dari Pemkot, terkait dengan revisi draft hukum yang telah diberikan tersebut. Sebab, apabila dipertimbangan terkait isi revisi Ranperda tersebut maka akan memperlambat penetapan raja definitif.

“Oleh karena itu kami minta perhatian dan mohon bantuan Pj. Wali Kota agar lebih memperhatikan hal ini (memperjuangkan revisi Ranperda yang telah di buat agar segera ditetapkan),” pungkasnya.

Untuk diketahui selain penyerahan Ranperda Revisi Perda 8, 9, 10 Tahun 2017, juga diberikan Draft Instruksi Wali Kota tentang implementasi lima kebijakan prioritas, masa jabatan Wattimena selama periode kedua.

Mahfud Tegaskan BNPP siap hadirkan pembangunan nasional di MBD

0

Maluku Barat Daya, Maluku.news – Melanjutkan kunjungan kerjanya di Maluku, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, Mencanangkan Gerakan Pembangunana Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis, (15/6/2023)

Pada kesempatan itu Mahfud, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai wadah menyatukan komitmen dalam mengelola perbatasan negara.

“Tujuan pertama pemerintah yakni melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah melakukan Langkah-langkah pembangunan konkrit di wilayah perbatasan seperti saat ini.” Jelasnya.

Menko juga mengingatkan kembali, tentang perbatasan negara dimana merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.

“Presiden RI sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara.” Tambahnya.

Ia juga ingin menegaskan bahwa BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD, dan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar di Leti, Meatimiarang, Kisar, Lirang agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.

“Pada tahun 2023 pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp. 7,717 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini harus dikawal bersama sehingga lokasi anggaran dapat optimal di gunkan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan.” Ungkapnya.

Menkopolhukam yang juga selaku ketua pengarah BNPP menyampaikan apresiasi atas berbagai Langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian Lembaga dan pemda dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil, dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu.

“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkrit dalam program ini dan Kementerian Lembaga dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatsan wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023 oleh kementerian dan Lembaga, dan hasil monitoring harus dikoordinasi kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadinya 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.

“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban.” Tutupnya.

Pelaksana Harian Sekretaris BNPP Dr. Robert Simbolon, MPA, dalam laporannya, menyampaikan bahwa ini adalah pencanangan Gerbangdutas ke-4 yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Mendagri.

“Pada kegiatan ini dirangkaikan dengan Pencanangan Gerbangdutas dan pembukaan tirai untuk mendeklarasikan sejumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBN, untuk pembangunan perbatasan negara sepanjang tahun 2023 yang jumlahnya lebih dari 7,7triliun, dan teralokasi untuk Provinsi Maluku Rp.760 miliar untuk 4 kabupaten dan 4 miliar untuk Pemerintah Provinsi Maluku menjadi total Rp.764 miliar.” Jelasnya.

Ia juga menjelaskan dalam kegiatan ini juga turut diserahkan bantuan 30unit motor tempel 7,5pk dan 6 unit genset 3000watt dari PT Pratama Nusantara, 750 paket bahan makanan pokok dari BRI dan 100 dari BNI, 6 unit solar cell 500wh dari BAZNAS, paket alat pertanian dari Kementerian Pertanian, 100 paket sembako dari Badan Pangan Nasional, 100 beras 10kg dari Badan Pangan Nasional, dan bantuan dana pembangunan Masjid Nurul Imam Tiakur sebesar Rp. 150juta dari BAZNAS.

“Pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan penandatanganan prasasti 6 proyek atas apresiasi kerja di Tahun 2022, yakni : reservasi jalan di pulau Leti, pembangunan sekolah baru, rekonstruksi jalan di pulau Moa, pembangunan Gedung RS di Moa, penggantian jembatan, Pembangunan Lab Kimia Di Sma Negeri 9, yang bersumber dari DAK dan APBN dari Kementerian terkait” Jelasnya.

Turut Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pencanganan Gerbangdutas yang ditandai dengan Pemukulan Tifa oleh Menkopolhukam, Mendagri, Plh Sekretaris BNPP, Ketua Baznas RI, Gubernur Maluku, dan Bupati MBD. (Diskominfo Maluku)

Noach Harap Menko Mahfud dan Menteri Tito, Perhatikan Kebutuhan Krusial Masyarakat MBD

0

Maluku Barat Daya, Maluku.news – Tiba di Maluku Barat Daya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, mencanangkan Gerakan Pembangunana Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis, (15/6/2023)

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.

Dalam sambutan Bupati MBD Benyamin Th Noach, menjelaskan bahwa Maluku Barat Daya adalah satu-satunya Kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan 2 negara yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki 6 pulau terluar. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh.” Ungkapnya.

Bupati menyampaikan, kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

“Kami mengharapkan melalui GERBANGDUTAS ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten MBD, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Maluku Barat Daya pada khususnya.” Jelasnya.

Dirinya juga mengharapkan, setelah Menteri-Menteri melihat lebih dekat daerah di MBD dan mendengar apa yang selama ini menjadi permasalahan pembangunan, maka kami mohon perkenaan Menteri untuk dapat memperhatikan beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD, diantaranya : mengupayakan peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.

“Dalam menghadapi kelangkaan BBM kami mohon bantuan diadakan Depo Bahan Bakar, sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi.” Tambahnya.

Dirinya menyampaikan, dalam rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat, maka butuh Gudang Bulog yang bisa dibangun di MBD, selain itu juga diharapkan ada Pos Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar, agar Para wisatawan tidak sulit untuk masuk ke MBD.

“Diharapkan juga adanya pembangunan fasilitas Pendidikan dan peningkatan kapasitas guru yang dimaksudkan bagi peningkatan kualitas Pendidikan di MBD, pembangunan fasilitas Kesehatan dan pengadaan alkes yang memadai agar pelayanan Kesehatan menjadi optimal bagi masyarakat, pembangunan rumah kemasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, dan yang terakhir juga butuh gelanggang olahraga untuk mendorong anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional.” Harap Noach.

Disamping itu, Ia atas nama Pemda mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat bagi pengembangan ekonomi yang ada di kabupaten MBD, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah, hal ini dimaksudkan agar tumbuh sentra ekonomi baru di Kawasan perbatasan khususnya di MBD, mengingat Sumber Daya Alam di daerah ini sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata dimana dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan, namun terhalang oleh infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya masih belum optimal.

“Harapan besar bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus kepada MBD sebagai salah satu Kawasan perbatasan yang merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, dimana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia.” Ujarnya.