Beranda blog Halaman 164

Pemkot Ambon Ikuti Evaluasi Smart City Tahap I Tahun 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Evaluasi Smart City Tahap I Tahun 2023, yang dilaksanakan secara virtual dari Balai Kota Ambon dan Surabaya, Selasa (13/06/2023).

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse dalam paparannya menyampaikan rasa syukur sebab melalui gerakan Smart City, terus mendorong Pemkot Ambon untuk mengerjakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan masterplan.

Kepada para Assesor, Ririmasse juga menjelaskan, Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City Kota Ambon telah melakukan tugas konsolidasi dalam bentuk rapat-rapat untuk menjaga komitmen bersama, memberikan usul dan saran terkait program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Ambon Smart City, melakukan koordinasi dan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi,

Sementara itu, terkait dengan Perkembangan infrastruktur baik fisik, TIK maupun sosial setiap tahunnya, diakui Sekkot ada peningkatan. Seperti misalnya pada kegiatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan dari tahun 2017-2022 bagi 2915 KK, dimana untuk tahun ini kegiatan ini tetap dilakukan pada bulan Agustus 2023.

“Pada tanggal 26 Mei 2023 sudah diresmikan Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik yang menargetkan pengelolaan 250 ton sampah plastik tiap bulannya. Sedangkan untuk infrastruktur TIK di tahun ini ada penambahan 5 (lima) cctv yang ditempatkan di pusat pasar di Kota Ambon untuk memantau kebersihan maupun ketertiban umum,” beber Ririmasse.

Selanjutnya, pada Command Center untuk tahun ini sudah ada penambahan omnichanel maupun live chat yang terdapat pada website pemerintah kota Ambon. Dan Pada bulan Juli 2023 ini juga akan dijalankan aplikasi ASN yang merupakan aplikasi yang dapat melihat kinerja dari ASN dan untuk mengukur besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selain itu, sampai saat ini, kegiatan WAJAR (Walikota Jumpa Rakyat) masih tetap dilaksanakan, dimana masyarakat dapat bertemu langsung dengan Pj. Wali Kota dan dan pimpinan OPD dan menyampaikan aduan secara langsung untuk ditindak lanjuti.

Sedangkan dalam menjaga Brand sebagai Ambon City of Music maka dilakukan kegiatan Harmoni sudut kota di setiap bulan, dengan memberdayakan musisi dan penyanyi di daerah.

“Selain program kegiatan yang sudah disebutkan, akan ada program dan kegiatan smart city yang juga akan berjalan di tahun ini,” tambah Sekkot.

Ririmasse tidak memungkiri ada banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan program maupun kegiatan smart city diantaranya masih terbatasnya anggaran, sumber daya manusia yang masih kurang, kesadaran masyarakat yang masih kurang peduli dalam menjaga saran maupun prasarana yang sudah dibuat.

“Namun kami tetap berupaya agar program kegiatan dapat berjalan misalnya dengan memasukan ke dalam rancangan anggaran di tahun berikutnya, mengirim ASN untuk mengikuti bimtek atau pelatihan, bekerja sama dengan lurah dan RT dan RW untuk membuat sosialisasi bagi masyarakat agar dapat meningkatkan peran serta dalam menjaga sarana prasarana yang sudah dibuat,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, salah satu Assesor dari BRIN, Andrari Grahitandaru menyatakan terkait program dan kegiatan Smart city ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan yakni Inovasi, Kolaborasi serta Anggaran.

Olehnya itu, dengan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan smart city, ujarnya, maka dapat digunakan dana CSR.

Untuk diketahui, mendampingi Sekkot dalam Evaluasi Smart City Tahap I, Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz, Kadis P3AMD, Meggy Lekatompessy, dan Kabag Administrasi Pembangunan, C. Tukloy. Hadir pula di Balai Kota, Direktur Ambon Music Office (AMO) yang juga Focal Point Ambon City Of Music, Rony Loppies.

Tak Hadir : Komisi IV Ancam Panggil Paksa Kadis Pendidikan Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji terancam dipanggil paksa oleh DPRD Maluku.

Hal ini dikarenakan sudah dua kali mangkir dan tidak ada konfirmasi dari panggilan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.

“sehingga rapatnya di tunda sambil menunggu panggilan ketiga. Jika tidak hadir kita panggil paksa Kadis, Kabid, yang bertanggung jawab selaku penyelenggara pendidikan,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary di Ambon, selasa (13/06/2023).

Rapat dengan Dinas Pendidikan dalam rangka membahas persoalan Pendidikan, termasuk penerimaan siswa baru itu, hanya dihadiri Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Siwalima Ambon, Kepsek SMA Negeri 1 Ambon, Kepsek SMA Negeri 2 Ambon, Kepsek SMA Negeri 11 Ambon, dan Kepsek SMA Negeri Negeri 13 Ambon.

Menurut Atapary, Dinas Pendidikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan Pendidikan, seharusnya merespon pemanggilan DPRD, bukan malah mangkir tanpa ada penjelasan pasti.

“Ini penting proses pendidikan sudah berjalan. Kita undang untuk bicara serius, kenapa tidak hadir, padahal pengambilan keputusan ada di Dinas,”ucapnya.

Sebagai tindaklanjut, pihaknya telah agendakan kembali pemanggilan ketiga. Dan jika tidak hadir, maka sesuai tata tertib DPRD Maluku, dilakukan pemanggilan paksa.

“Panggilan ketiga, kalau tidak ada kita panggil paksa sesuai tata tertib,”tegas Politisi PDI Perjuangan Maluku itu.

Perlu diketahui, pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan, dikarenakan ada dugaan Dinas Pendidikan Dan SMA Negeri Siwalima Ambon melanggar komitmen yang telah disepakati bersama dengan Komisi IV DPRD Maluku dan sudah di setujui oleh Gubernur.

Pelanggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan dan pihak SMA Siwalima Ambon berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran baru 2023-2024.

Berdasarkan fakta di lapangan, siswa baru yang diterima SMA Siwalima Ambon telah melebihi kouta yang ditetapkan. Parahnya lagi, siswa yang diterima berasal dari orang tua mampu.

“Untuk penerimaan murid SMA Siwalima hanya untuk 70 orang dan berasal dari anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dari 11 Kabupaten/Kota. Namun kenyataannya SMA Siwalima Ambon telah menerima 90 orang murid dan ada yang berasal dari orang tua yang mampu, “ujar Atapary

Atapary menduga, penambahan 20 orang dari kouta 70 yang ditetapkan, merupakan titipan dari luar, bukan melalui jalur yang telah ditetapkan bersama.

“Ada orang yang tidak mampu tidak di terima , dan ini berarti tidak komitmen .kita sudah sepakati bersama untuk tidak ada titipan-titipan. Bahkan Anggota DPRD ini banyak orang yang datang banyak untuk menitip anaknya masuk SMA Siwalima, tapi kita tolak , karena sudah komitmen yang kita putuskan ketuk palu bahwa tidak lagi ada alasan titip-titip,”ujarnya.

Tidak transparannya penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon juga terlihat dalam proses seleksi.

Menurut Atapary, dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Maluku dan SMA Siwalima Ambon, disepakati agar dalam tes akademik, yang seharusnya hasilnya langsung diketahui, namun kenyataannya tidak demikian, terdapat jedah waktu, sebelum pengumuman hasil.

“Saat rapat dengan Dinas Pendidikan, dan SMA Siwalima, Kita minta waktu agar hari itu tes dan nilai juga keluar. Namun ini ada jedah juga, ini berarti tidak beres penyelenggara penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon,” paparnya

Atapary menilai, banyaknya kejanggalan yang ditemui membuktikan proses seleksi yang dilakukan SMA Siwalima Ambon sudah tidak lagi relevan dengan apa yang menjadi tujuan bersama.

“Kita bilang yang berhak mendapat subsidi itu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Orang yang mampu itu tidak berhak mendapat subsidi, karena perubahan SMA Siwalima itu sudah di tetapkan,” tegasnya.

Terhadap fakta-fakta tersebut, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan hal ini. Dan jika terbukti maka diupayakan agar dilakukan proses seleksi ulang.

“Kita akan mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Maluku, kenapa apa yang kita putuskan bersama yang juga sudah di setujui oleh Gubernur, lalu kenapa tidak di laksanakan. Kita akan minta tes ulang apa bila kita temukan fakta terkait masalah ini,”sebut Atapary

Wahana Tingkatkan Bakat dan Minat Siswa, Pj. Wali Kota Apresiasi Pagelaran Seni SD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekolah Dasar (SD) Kristen 2, YPPK Dr. J. B. Sitanala, Dusun Waimahu, Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, melaksankan pagelaran seni, yang diberi apresiasi oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena.

“Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) kami memberikan apresiasi kepada Ibu Kepala Sekolah SD Kristen 2 Waimahu, dan seluruh jajaran yang sudah melaksanakan pagelaran seni, diharapkan dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya di kota ini,” ungkapnya, saat memberi sambutan membuka kegiatan tersebut pada lapangan SD Kristen 2 Waimahu, hari ini, Selasa (13/06/2023).

Lanjutnya, kegiatan yang bertemakan “Pagelaran Seni Sebagai Wahana Meningkatkan Minat dan Baka Siswa Dalam Mewujudkan Kurikulum Merdeka” ini bertujuan untuk mengaktualisasikan kreativitas dan bakat perta didik. Sehingga, hal tersebut tentu dapat menghindarkan anak- anak bangsa dari bahaya perkembangan teknologi.

“Bersama kita terus mengembangkan minat anak, bakat anak bukan saja untuk pemenuhan kurikulum merdeka, tetapi terus menghasilkan anak-anak guna memaknai kehidupan Pancasilais, saling menghargai perbedaan, saling mendukung, membantu, dan menghindarkan mereka dari negatifnya perkembangan teknologi,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Sekolah, SD Kristen 2 Waimahu, Wiesye Loppies. Melalui kegiatan ini, minat dan bakat anak akan semakin dikembangkan, guna melihat kemajuan pendidikan kedepan tanpa terpengaruh dengan perkembangan teknologi.

“Minta dukungan dari semua stakeholder, khususnya orang tua murid supaya bergandengan tangan salam melihat kemajuan pendidikan anak-anak kita kedepan. Dan kepada yayasan minta kepedulian yang besar guna hubungan. harmonis terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh, Pimpinan Orfanisasi Perangkat Daerah (OPD), Raja Negeri Latuhalat, pensiunan guru, ex-kepala sekolah dan para orang tua murid.

DPRD Maluku Minta Kasus HIV/AIDS Menjadi Perhatian Semua Pihak

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendata 3 bulan kemarin pasien HIV di Kota Ambon mengalami peningkatan. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin merasa prihatin. Dia mengatakan ini harus menjadi perhatian bersama atau semua pihak.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk dari DPRD dan Dinas/Instansi terkait di Maluku,”ujar Rovik saat dikonfirmasi, Rabu (13/06/2023).

Dengan peningkatan kasus yang terus meningkat, Dirinya menkritisi komisi penagggulangan AIDS Provinsi Maluku, dimana sampai hari ini dari sisi pendataan belum maksimal.

“Masalah ini menjadi catatan dan seluruh pemerintah kabupaten kota, Oleh karena itu sosialisi pencegahan harus lebih di Maksimalkan dan penangaan orang dengan gejala HIV AIDS harus lebih ditingkatkan,” tandasnya.

Dan kepada masyarakat yang marasa ada gejala harus segera diperiksa kesehatannya di iPuskesmas terdekat, dan kalau merasa ada gejala secepatnya memeriksakan diri mereka.

Lebih lanjut menurut Afifudin, penyakit HIV AIDS merupakan salah satu penyakit yang belum bisa di sembuhkan, tetapi bisa dicegah masa inkubasinya.

Kedepan komisi IV berencana Akan mengundang Dinas kesehatan kota dan provinsi serta komisi penaggulann AIDS provinsi Maluku untuk membicarakan masalah tersebut,”pungkas Afidudin.

Yamin : Pembangunan Masjid Ismail Murad Sebagai Syarat Embarkasi Haji Antara

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Masjid Ismail Murad, yang Peletakan Batu Pertamanya telah dilakukan pada 19 Januari 2022, oleh Gubernur Maluku, dan direncanakan besok Selasa, 13 Juni 2023, akan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Maluku Drs. H. Murad Ismail, di Asrama Haji Waiheru Ambon.

Saat ditemui diruang kerjanya pada Senin(12/6/2023), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang juga selaku Kepala Badan Pengelola Asrama Haji Provinsi Maluku, H. Yamin, menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini dilakukan selama lebih dari 1 tahun dengan menghabiskan biaya sekitar Rp. 5 miliar.

Dirinya pada kesempatan itu juga menyampaikan alasan dasar Pembangunan Masjid ini, ialah sebagai salah satu syarat Embarkasi Haji Antara Provinsi Maluku yang telah diusulkan oleh Gubernur Maluku berdasarkan Surat Permohonan Nomor 451.13/946 tanggal 11 Maret 2020 tentang Usul Penetapan Embarkasi Haji antara Provinsi Maluku, dan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 451.13-49 Tahun 2020, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Asrama Haji Provinsi Maluku, selain itu juga guna membantu Jemaah haji Provinsi Maluku dalam proses beribadah.

“Dengan Tagline 2023 “Pelayanan Jemaah Haji Ramah Lansia”, maka dibutuhkan pembangunan masjid yang representatif, mengingat sejak tahun 1991 asrama haji tidak memiliki masjid, sehingga jemaah harus sholat di masjid-masjid tetangga. Dan ini juga sebagai persyaratan atas disetujuinya Embarkasi Haji Antara oleh Gubernur, yang salah satu komponen persyaratannya ialah pembangunan Masjid yang representatif.” Terangnya.

Sementara terkait pemberian nama masjid Ismail Murad, Yamin menjelaskan hal itu tergantung dari pihak pengelola dan tidak ada intervensi siapapun, dan hal ini dilakukan sebagai rasa terimakasih guna mengenang jasa Gubernur Maluku dalam hal ini Drs. H. Murad Ismail yang telah membantu penyelesaian pembangunan masjid ini, dengan ketulusan hatinya.

“Saya menawarkan kepada beliau untuk memberikan nama Murad Ismail sebagai nama masjid, namun beliau ingin memberikan nama ayahnya yakni Ismail Murad. Dan hal ini tidak menjadi masalah karena ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Bpk. Murad Ismail. Pemberian nama ini sesungguhnya tergantung dari pihak saya, setelah menerima bantuan dari Bpk Murad Ismail, untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan masjid itu, saya bersedia memberi nama itu.” Tegas Yamin.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah memberikan anggaran hibah sebesar Rp. 1,5 miliar dari APBD tahun 2021, sebagai dana awal pembangunan masjid, namun anggaran itu hanya dapat diperuntukan untuk pemetaan lahan dan pembangunan talud dengan tinggi 16 meter.

“Melihat dari kebutuhan masjid yang representatif sebagai syarat Embarkasi Haji Antara, yang diharapkan dapat menampung 1 kloter Jemaah, terdiri dari 450 orang, maka proses pembangunan Masjid dimaksud membutuhkan anggaran kurang lebih 5 miliard. Dana yg tersedia pada Panitia Pembangunan sebesar 1,5 M, yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun 2021, masih menjadi kendala dalam proses penyelesaian pembangunan. Dengan budi baik Bapak Murad Ismail, Gubernur Maluku, belau dengan kerelaan dan iklas menanggung seluruh sisa anggaran yg di butuhkan untuk menyelesaiakan proses pembangunan Masjid Ismail Murad sampai selesai pembangunannya, yang Insha Allah akan diresmikan besok Selasa (13/6/2023) oleh Bapak Gubernur Maluku.” Ungkapnya.

Pj. Wali Kota Lepaskan JCH Kota Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengikuti pelepasan kloter Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Ambon, Tahun 1444 H/ 2023 M, yang dilaksanakan pada Gedung Ashari AL-Fatah, Senin (12/06/2023).

Wattimena yang ditemui usai kegiatan dimaksud, mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan acara simbolis yang puncaknya akan dilaksnakan pada Kamis (15/06/2023) mendatang.

“Sebenarnya ini hanya semacam identitas Jamaah Calon Haji (JCH) yang nantinya akan dilepaskan pada (15/06/2023) mendatang, ini hanya simbolisasi,” ungkapnya.

Wattimena mengungkapkan, melalui kegiatan ini Pemerintah Kota (Pemkot) bertanggung jawab terhadap perjalanan para JCH sampai ke Mekkah sampai dengan kembalinya ke kota ini.

“Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk memfasilitasi biaya memberkasih dan diberkasih. Diharapkan tahun depan kita bisa lebih banyak memberi dukungan untuk pendampingan bahkan menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, kalau sebelumnya dokter hanya satu (1) orang, dan perawat tiga (3), kedepan mungkin ada dua (2), dokter dan enam (6) perawat,” tandasnya.

Wattimena berharap, 314 JCH asal Kota Ambon dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan menjadi Haji mabrur, sampai dengan kembalinya ke kota ini.

“Harapan kami bahwa tentu semua JCH Ambon ini tanggal 15 Juni diberangkatkan ke tanah Suci Mekkah mengikuti seluruh proses ibadah Haji dan Kembali kami menerima 314 orang dengan baik, dan semoga doa mereka disana dikabulkan oleh Allah Subhana Wa Ta’ala,” harapnya.

Acara Pelepasan JCH, turut disaksikan Kepala Kantor Kemenag Kota Ambon, serta unsur Forkopimda Kota Ambon.

1.258 Tenaga Kontrak Pemkot Ambon Tetap Dipekerjakan Sampai November 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Terdata sebanyak 1. 258 Tenaga Kontrak yang mengabdi pada lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, akan tetap dipekerjakan sampai dengan November 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Pj.Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, usai memberikan arahan pada apel pagi di Balai Kota, Senin (12/06/2023).

“Dari hasil konsultasi ini yang dilaksanakan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Abdullah Anwar Anas, Kontrak ini sampai dengan bulan November,” ungkapnya.

Sehingga sementara ini mereka dalam hal ini tenaga kontrak tetap melaksankan tugasnya, dan Pemkot tetap melunasi hak-hak para pegawai, sampai dengan waktu yang telah ditentukan tersebut.

“Saya mengambil kebijakan untuk tetap membayar gaji para tenaga kontrak ini,” terangnya.

Lanjutnya, untuk nasib para tenaga kontrak akan kembali disesuaikan dengan regulasi yang turunkan dari pusat nanti pada November mendatang. Pihak Pemkot, akan menurunkan serta mengimplementasikan seluruh aturan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan-RB RI.

“Nanti kebijakan dari pusat keluar tidak bisa kami ambil keputusan sendiri, kalau misalnya kebijakan Pempus dipertahankan (tenaga kontrak), maka kita pertahankan,” jelasnya.

Tambahnya, saat mengawali tugasnya di pada Mei 2022 lalu, dirinya telah menandatangi moratorium tepat pada (29/05/2022), tetapi penerimaan tenaga kontrak terus dilaksanakan.

Oleh sebab itu, dirinya mengungkapkan hal itu tentu membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berimbas pembengkakan hutang.

Wattimena menegaskan, meski tenga kontrak dipertahankan sampi dengan Bulan November, dirinya tidak akan bertanggung jawab dengan pegawai yang dimasukkan setelah penandatanganan moratorium.

“Pokoknya setelah saya masuk, dan mengeluarkan moratorium saya tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Izinkan Korban Kebakaran Kembali Tempati Pasar Gambus, Pemkot Beri Syarat Ini

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Penanganan tanggap darurat selama 28 hari bagi Korban Kebakaran Pasar Gambus resmi berakhir pada, Minggu (11/06/2023).

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon selanjutnya kembali mengizinkan para pengungsi kembali ke lokasi tempat tinggal mereka tersebut hingga batas waktu pengosongan pada 31 Desember 2023 mendatang.

“Mereka saya ijinkan menempati lokasi kebakaran dengan catatan sesuai komitmen kita bersama pada 31 Desember, lokasi tersebut sudah harus dikosongkan,” ujar Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena di sela-sela kunjungan Pengungsi Kebakaran Pasar Gambus yang menempati Lantai II Pasar Gotong Royong, Senin (12/6/23).

Wattimena mengakui, komitmen tersebut telah diteken oleh kurang lebih 90 KK pada bulan Januari lalu, jauh sebelum musibah kebakaran terjadi, sehingga warga sebenarnya belum memiliki kesiapan yang cukup untuk mencari lokasi tempat tinggal yang baru.

Olehnya itu, kebijakan yang diambil untuk mengembalikan para pengungsi merupakan bentuk keprihatinan Pemkot terhadap warga.

“Saya berharap nantinya agar tempat tinggal tidak dibuat permanen, sehingga ketika lahan Pasar Gambus diambil alih sebagai aset Pemkot pada 1 Januari 2024, masyarakat tidak banyak terbebani dengan biaya, “tambahnya.

Menurut Wattimena selanjutnya, lahan pasar Gambus sesuai rencana akan dialihkan sebagai lahan parkir bagi truk yang bongkar muat di Pelabuhan Yos Sudarso.

“Selain itu mungkin ada area untuk pusat kuliner bagi para sopir truk atau masyarakat lainnya,” katanya.

Ditandaskan, musibah kebakaran yang terjadi pada 15 Mei 2023 lalu, tidak berpengaruh pada komitmen yang telah disepakati oleh Pemkot dan warga, sehingga masih ada waktu sekitar 6 (enam) bulan bagi para pengungsi untuk kembali menempati bekas rumahnya yang terbakar.

445 PPPK Terima SK Pengangkatan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 445 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, pada Apel Pagi di Balai Kota, Senin (12/06/2023).

Dalam arahan singkat disampaikan, pengangkatan yang dilakukan hari ini merupakan perjuangan mereka yang membuahkan hasil. Sehingga dirinya patut memberikan apresiasi terhadap hal tersebut.

“Ini merupakan pergumulan teman-teman pegawai kontrak yang ada di jenjang pendidikan dan kesehatan yang telah terjawab,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 445 PPPK dikalkulasi menjadi 308 tenaga pendidik, dan 137 tenaga kesehatan.

“Sebenarnya tenga pendidik yang lolos seleksi kemarin itu berjumlah 311 orang akan tetapi ada tiga orang yang mundur sehingga total keseluruhan menjadi 308 orang tenaga pendidik dan 137 tenaga kesehatan,” terangnya.

Wattimena berharap, setelah mendapatkan SK, PPPK mereka dapat menjalan tugas tanggung jawabnya, guna menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang baik bagi masyarakat kota ini. Mengingat kedua bidang tersebut merupakan ujung tombak kerja nyata Pemkot Ambon.

“Saya menyampaikan selamat kepda Bapak Ibunsekalian yang telah diangkat secara resmi sebagai PPPK. Saya berharap dengan diangkatnya saudara sekalian akan berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan yang dilakukan,” harap Wattimena.

Untuk diketahui, kegiatan penyerahan SK turut disaksikanbSekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, Kepala OPD Lingkup Pemkot, Kade/Raja/Lurah serta seluruh ASN.

Raker dengan Komisi IV, Kemenag Maluku Pastikan Siap Berangkatkan JCH

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku pastikan siap memberangkatkan 1.125 Jamaah Calon Haji (JCH) asal daerah itu guna menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Hal ini disampaikan Kepala Kemenag Maluku Muhamad Yamin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPRD setempat, Senin (12/06/2023).

Dijelaskan, sesuai dengan jadwal ibadah haji maka seluruh JCH Maluku akan dilepas, Selasa (13/6/2023).

“Pelepasannya besok 13 Juni 2023 dan untuk persiapan keberangkatan jamaah haji sudah 91 persen sedangkan untuk pelaksanaan ibadah haji sudah 99 persen,” ungkap Kakanwil.

Diakui, berbagai kesiapan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan maksimal telah dilakukan mulai dari vaksinasi Covid-19, persiapan paspor telah lengkap dan siap diberangkatkan.

Dikatakan, untuk jumlah JCH asal Maluku mengalami penambahan dari sebelumnya 1.069 orang menjadi 1.125 jamaah. Ini karena penambahan kuota haji bagi Indonesia.

Terkait dengan keberangkatan, Kakanwil menjelaskan JCH asal Maluku dibagi dalam tiga kloter yang diberangkatkan pada 15 – 16 Juni 2023 menumpang maskapai Lion Air.

“Semua jamaah haji dari 11 Kabupaten/Kota direncanakan terpusat kecuali Kota Ambon dan sesuai surat masuk asrama yang kita kirim itu tanggal 14 Juni tapi mungkin ada yang sudah masuk sedangkan untuk lokasi pelepasan ada dua tempat yakni pelataran Masjid Alfatah dan asmara haji,” pungkasnya.

1...163164165...280Halaman 164 dari 280