Beranda blog Halaman 163

Gubernur Murad dan Widya Terima Gelar Kehormatan Adat Rumpun Fanan di Kab. Kepulauan Aru

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Kepulauan Aru, Maluku.news – Melanjutkan Kunjungan Kerjanya di Kabupaten Kepulauan Aru, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail dan Istri Widya Pratiwi Murad beserta rombongan, berangkat menggunakan Speed Boat ke Desa Kwarbola, pada Senin (26/06/2023).

Setibanya di Pelabuhan Desa Kwarbola, Gubernur dan Istri disambut oleh Kepala Desa, Camat Aru Tengah dan Aru Timur, yang dilanjutkan dengan sekapur sirih oleh ketua rumpun Fanan, pemberian topi rotan dengan selendang rumpun fanan, yang diiringi dengan tarian Sawat.

Pada kesempatan itu Gubernur Maluku Murad Ismail dan Istri Widya Pratiwi Murad diberikan Gelar Adat oleh Tetua Adat Tertius Kwarbola, yang ditandai dengan Pemasangan Topi Adat dan memakaikan Jubah Penghormatan, yang ditandai dengan iringan tifa dan gong, serta tarian cendrawasih.

Gubernur pada kesempatan itu diberi Gelar Kehormatan Adat, Imona Bulemui Amu Ngaran Bari, Amfo Singai Si Bele Ya’A Ama Kwa-Kwa Fanan Yabil (Putra Terbaik yang Dihormati Pembawa Berkat dan Nama Baik Rumpun Fanan).

Sebagai informasi, Gelar Kehormatan Adat ini diberikan kepada seorang lelaku yang dituakan dan dihormati, karena membawa berkat dan kehormatan bagi Persekutuan masyarakat adat Rumpun Fanan atau Kwa-Kwa Fanan Yabil.

Gelar ini disematkan kepada GUbernur Maluku, didasarkan pada sikap dan rasa tanggung jawab yang ditunjukan untuk Rumpun Fanan Yabil dalam menjaga kehormatan lewat hukum Fanan, yang akan menjadi berkat bagi anak cucu turunan Fanan yabil.

Menurut masyarakat adat setempat Murad Ismail telah memberi teladan dan kehormatan, sehingga layak menyandang gelar kehormatan sebagai Imona Bulemui atau anak tertua/putra terbaik yang dihormati, dari masyarakat rumpun adat Fanan karena telah mengangkat muka atau kehormatan Fanan Yabil dan membawa berkat bagi semua.

Sementara untuk Istri Widya Pratiwi Murad dianugerahi Gelar sebagai Odamona Simadderan Amu Ngaran Lo’ir Yu’u Afo Amu Tamatu Kwa-Kwa Fanan Yabil Inda Atu Dal Taur di Fai’A (Anak Perempuan Kesayangan, Namamu Sangat Indah Yang Selalu Ada Dalam Ingatan Saudara-Saudarimu Rumpun Fanan).

Gelar kehormatan ini diberikan bagi seorang anak perempuan sulung, yang oleh kebaikan dan ketulusan hatinya, terpancar Cahaya yang memberikan harapan bagi siapa saja, budi kebaikannya memberi Namanya ada di tempat setiap hati Kwa-Kwa Fanan Yabil.

Pemberian gelar kehormatan kepada Widya, adalah sebuah cermin akan ketulusan harinya sebagai seorang ibu dan perempuan, untuk menebar kebaikan, menjaga kehormatan dan tetap menjadi peneduh bagi saudara-saudarinya di rumpun Fanan.

Disampaikan kebaikan hati Widya Pratiwi Murad, telah memberi tempat dihati kwa-kwa Fanan Yabil, budi baik yang diberi layak disematkan gelar kehormatan sebagai anak perempuan sulung, yang selalu diingat karena kebaikan dan kehormatan yang dijaganya.

Dengan disematkannya gelar adat ini Gubernur dan Istri telah menjadi bagian dari Rumpun adat Fanan atau Kwa-Kwa Fanan Yabil. Sebagai kedua anak dan saudara yang tertua, menjadi sombar peneduh, membawa berkat dan kehormatan, serta kebaikan.

Pemkot Ambon Dukung Khitanan Gratis dan Pengobatan Massal PEKAT IB

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendukung kegiatan bakti sosial Khitanan Gratis dan Pengobatan Massal yang diselenggarakan PEKAT IB Kota Ambon di Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau,

“Pemerintah kota Ambon berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan PEKAT IB Kota Ambon untuk membantu masyarakat,” kata Asisten II Kota Ambon, Fahmi Salatalohy di Ambon, Sabtu (24/06/2023).

Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) adalah organisasi masyarakat. DPD PEKAT Ambon diresmikan tahun lalu.

Khitanan Gratis dan Pengobatan Massal yang dilakukan PEKAT IB Kota Ambon menargetkan pelayanan khitan (sunat) kepada 76 anak, sedangkan pengobatan massal ditargetkan untuk 200an orang.

“Saat ini yang kita targetkan khitanan gratis untuk sekitar 76 anak, usia 6 sampai 16 tahun. Untuk pengobatan massal kita siapkan untuk 200 orang, juga gratis,” kata Ketua DPD PEKAT IB Kota Ambon, Fadri Nurlete kepada wartawan di sela acara.tersebut.

Menurut dia, bakti sosial yang dilakukan adalah wujud kepedulian PEKAT IB Kota Ambon terhadap masyarakat ekonomi lemah.

“Ini kita lakukan dalam rangka membantu masyarakat yang ekonominya lemah atau kurang mampu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pihaknya siap dan akan terus bersinergi dengan pemerintah kota Ambon, khususnya untuk mendukung 5 Kebijakan Prioritas Penjabat Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena tahun 2023-2024.

DPD PEKAT Kota Ambon, saat ini sementara berkosentrasi untuk melaksanakan agenda rapat yang memang sudah ditentukan.

Kami juga bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan 5 (lima ), program prioritas Pemerintah Kota Ambon yang sedang di lakukan, kami tetap mengawal program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,”pungkasnya.

Gubernur Maluku dan Istri Lakukan Kunker di Kabupaten Kepulauan Aru

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Dobo, Maluku.news – Melaksanakan Kunjungan Kerjanya di Kabupaten Kepulauan Aru, Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail didampingi Istri Widya Pratiwi Murad beserta rombongan, tiba di Bandara Rar Gwamar Dobo, dengan menggunakan Pesawat Wings Air ATR 72-600, sekitar pukul 10.20 WIT, pada Minggu, (25/06/2023).

Setibanya di Bandara, Gubernur dan rombongan disambut oleh Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Aru diiringi tarian Cendrawasih, serta Pengalungan Kain dan pemakaian Topi Adat.

Memulai rangkaian Kunjungan Kerjanya, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad dan Sekretaris Daerah Maluku Ir.Sadali Ie, M.Si, IPU beserta rombongan menuju ke Hotel Apeks untuk mengikuti Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan (Pokjanal) Posyandu di Kabupaten Kepulauan Aru.

Hadir juga pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga, Sekda Kepulauan Aru, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Aru, Ketua Dharmawanita Persatuan Provinsi Maluku, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Kader PKK Kepulauan Aru, dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutan selamat datangnya Gonga, mengucapkan terimakasih atas Kunjungan Kerja Gubernur dan Istri beserta rombongan di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Diharapkan kunjungan ini dapat memberikan dampak pertumbuhan berkelanjutan di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru yang sama-sama kita cintai.” Harapnya.

Di tempat yang sama dalam sambutannya Widya, mengatakan kepada Bupati dan peserta rakor, agar tidak bosan-bosan menerima kunjungannya bersama Tim guna membahas Stunting.

“Kita ketahui bersama bahwa target stunting tingkat nasional sebesar 14% di tahun 2024, itu berarti 1 tahun kedepan dan kita tidak boleh bosan, mari sama-sama kita perangi stunting yang ada di Kepulauan Aru.” Ujarnya.

Widya mengatakan, sebagai lembaga kemasyarakaat desa, posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak dan pencegahan stunting.

“Dalam kunjungan-kunjungan kami ke desa bersama OPD Terkait, saya pribadi merasa prihatin dengan kondisi posyandu saat ini, karena masih banyak posyandu yang belum memadai dalam hal sarana prasarana, ketersediaan gedung, kurangnya kader yang terlatih dan kurangnya kegiatan yang berkelanjutan, selain itu banyak bayi, balita dan ibu hamil yang tidak terpantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembangnya karena tidak datang ke Posyandu.” Ungkapnya.

Ia mengatakan, dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta untuk menurunkan prevalensi stunting, posyandu memiliki fungsi yang penting yaitu melakukan screening kesehatan bagi ibu-ibu hamil, serta screening tumbuh kembang bayi dan balita, agar mendapatkan intervensi yang tepat sesuai dengan kondisi mereka.

Pada kesempatan itu, Widya juga menyampaikan beberapa hal penting kepada peserta rakor, yang pertama, diharapkan Pemda Kepulauan Aru membentuk Pokjanal Posyandu agar dapat melakukan koordinasi antar anggota pokjanal serta melakukan pembinaan dan fasilitasi program posyandu.

Kedua, membentuk jejaring tim pokjanal posyandu sampai ke tingkat desa agar pembinaan dan fasilitasi serta sistem informasi posyandu dapat dilaksanakan.

Ketiga, Meningkatkan kapasitas kader posyandu serta menyiapkan sarana prasarana termasuk gedung posyandu yang memadai, sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas di posyandu.

Keempat, rakor ini kiranya dapat menghasilkan rencana aktif yang implementatif dan dilaksanakan di tahun ini sehingga posyandu sebagai garda terdepan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dapat terwujud, sehingga anak-anak memiliki masa depan yang cemerlang dan menjadi generasi emas bagi kita semua.

Sementara itu dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda, disampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, dirinya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Aru beserta seluruh jajaran yang selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan bidang kesehatan di bumi Jargaria.

Dirinya menjelaskan, Pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan sarana pelayanan kesehatan paling rendah berbasis masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

“Dengan demikian, saya mintakan Posyandu wajib menjadi garda utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya ibu, anak dan batita, termasuk pencegahan stunting.” Pinta Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Ia juga mengatakan, Rapat Koordinasi ini merupakan momentum strategis untuk meningkatkan fungsi dan peran Pokjanal Posyandu melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dapat terprogram dengan baik.

“Saya mintakan Tim Pokjanal Posyandu baik tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Negeri, Dusun dan Kampung, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan bukti nyata, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.” Harapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah bantuan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, kepada Pemda Kabupaten, 3 Puskesmas, 3 Paud/TK, Bantuan Kube Keluarga sebanyak 7 Paket kepada 7 Desa, Bantuan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Bantuan Anthropometri Kit yang diterima oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Bantuan Alat Peraga Edukasi kepada 2 TK, serta 300 paket bantuan beras untuk keluarga stunting dan beresiko stunting.

Wattimena Terpilih Aklamasi Pimpin KORMI Kota Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Ketua TP- PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Indonesia (KORMI) pada Musyawarah KORMI Kota Ambon Tahun 2023, yang berlangsung Sabtu (24/06/2023) di Pattimura Park.

Selaku ketua KORMI kota Ambon periode 2023- 2027, Wattimena katakan, dirinya memiliki visi untuk memajukan olahraga Rekrekasi masyarakat kota Ambon menuju Indonesia Bugar 2045.

“Olahraga rekreasi ini merupakan hal yang baru bagi kita di Ambon, sehingga bagaimana kita secara bersama dapat memperkenalkan olahraga rekreasi ini kepada masyarakat karena sebenarnya masyarakat sudah sering melakukannya hanya belum ada organisasi yang mewadahi,” bebernya.

Dalam rangka itu, Lisa menandaskan ada 7 (tujuh) hal yang akan dilakukan yakni, pertama; meningkatkan pemahaman tentang olahraga rekreasi, kedua; membangun dan memelihara fasilitas olahraga; ketiga melaksanakan program dan acara komunitas, keempat; pembebasan biaya atau subsidi program olahraga.

Selanjutnya, Kelima; kampanye Aktif dan Sehat, keenam; kemitraan dengan sektor Swasta, serta yang ketujuh; Program Pelatihan dan Sertifikasi.

Sebelumnya Ketua KORMI Maluku, Widya Pratiwi Murad dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bidang Organisasi KORMI Maluku Dr. Yan Aslan Noor, meminta agar pemberian mandat sebagai ketua KORMI merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dengan penuh rasa taggungjawab.

“Semoga kepengurusan KORI Kota Ambon dapat membangkitkan lagi olagraga rekreasi masyarakat serta mengaktifkan induk organisasi yang ada di kota ini,” tandasnya.

Sekda Ie Lepas 45 Kontingen IYD OMK Keuskupan Amboina

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – 45 Kontingen Indonesia Youth Day (IYD) Orang Muda Katolik (OMK) Keuskupan Amboina, secara langsung dilepas oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU yang ditandai dengan Penyerahan Bendera kepada perwakilan Keuskupan, pada Jumat (23/6/2023) bertempat di Rumah Keuskupan Amboina.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekda, disampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan sukses kepada kontingen OMK Keuskupan Amboina, yang akan mengikuti Indonesia Youth Day Tahun 2023 di Palembang.

“Keikutsertaan Kontingen Omk Keuskupan Amboina pada kegiatan ini, harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan persaudaraan dan kekeluargaan serta memperkenalkan Maluku, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata, kepada para Kontingen IYD se-Indonesia.” Ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan, melalui semangat siwalima, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging, kita semua berharap Kontingen OMK Keuskupan Amboina, untuk memberikan yang terbaik selama kegiatan.

“Sampaikan kepada para kontingen IYD se-Indonesia, kalau mau belajar toleransi dan kerukunan umat beragama, Maluku adalah tempatnya.” Tegasnya.

Kepada Uskup Diosis Amboina beserta Jajaran, Gubernur dalam sambutannya, mengatakan bahwa ia memastikan pemerintah daerah akan mendukung dan menaruh perhatian serius, terhadap semua kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan Indonesia Youth Day ini.

Turut hadir pada kesempatan itu Uskup Amboina, Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Para Pastor, Pengurus Orang Muda Katolik Provinsi Maluku, Kontingen Orang Muda Katolik, beserta unsur lainnya.

Jalan Milik Negara Siapapun Wajib Bayar Retribusi Parkir

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon. maluku.news – Menepis issu sebagian pedagang menggunakan jalan raya sebagai area parkir kendaraan perusahan tidak mauh membayar retribusi parkir hal ini mendapat kecaman keras Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette.

Menurutnya, jalan raya adalah milik negara, siapapun yang parkir di jalan umum wajib membayar retribusi parkir sesuai dengan Undang-Undang jalan, pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette di Ambon, Jumat (23/6/2023) menanggapi issu sebagian pedagang di Kota Ambon ingin tidak membayar retribusi parkir.

” Kalau ada yang parkir di jalan umum wajib membayar retribusi parkir karena mereka menggunakan fasilitas umum, pemerintah menyediakan ruang jalan masayarakat menggunakan jalan itu membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan bagi menggunakan parkiran tetap bayar retribusi parkir mengingat jalan umum,” pinta Sapulette.

Kata Sapulette, dengan adanya retribusi parkir bila mana ada orang ingin menggugat persoalan yang ada maka pemerintah siap menghadapi selain lahan parkir adalah milik pribadi orang dengan jelas pemerintah tidak bisa mencampuri, pintanya.

Lebih lanjut jelas Sapulette, semua orang parkir di jalan umum wajib membayar retribusi parkir tidak bisa gratis walau daerah itu wilayah pertokoan, mengingat toko itu milik pribadi orang tapi jalan adalah milik negara jadi tidak ada dasar hukum jelas kalau ada gugat pemerintah soal retribusi jalan dilaksanakan pemerintah kota Ambon.

” Soal pembayaran oleh pihak pengelolah retribusi jalan ke pemerintah kota Ambon mestinya dari bulan januari 2023 sampai sampai mey 2023 hal ini Dinas Perhubungan telah melayangkan surat permintaan pembayaran untuk segera yang bersangkutan melunasi sisa belum terselesaikan dalam massa pungutan dan mereka akan segera membayar,” kata Sapulette.

Menurutnya, keterlambatan dalam pembayaran terjadi semacam tidak pemahaman berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi dari titik jalan umum di pasar mardika Ambon dan setelah persoalan ini dilaporkan ke pihak Kejaksaan dan mereka siap untuk melunasi.

Kunjungi Dinas Kominfo, Tim SFV Koordinasi Bangun Desa Perikanan Cerdas

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Tim Visitasi Smart Fisheries Village (SFV) Desa Poka, melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon. Kehadiran tim disambut Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo, Ronald Lekransy, yang mewakili Kepala Dinas dalam pertemuan yang berlangsung pada ruang rapat Command Center lantai IV, Balai Kota Ambon, Kamis (23/06/2023).

“Kegiatan ini melibatkan Tim dari Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Badan pelatihan Penyuluhan Perikanan Ambon guna menyampaikan konsep Membangun Desa Perikanan Cerdas yang merupakan bagian dari konsep besar Negara menuju Indonesia Maju 2045, maka fokus Kominfo dari tingkat pusat sampai di kabupaten/kota adalah Transformasi digital,” ungkap Sekdis saat menjelaskan tujuan visitasi kepada tim Media Center.

Ditambahkan juga, bahwa penerapan teknologi informasi, serta manajemen tepat guna menjadi pilihan dalam meningkatkan ekonomi masyarkat saat ini, dan karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berbenah untuk bisa melakukan trasformasi digital dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Ambon dalam menopang program kebijakan perioritas Pj. Walikota Ambon Tahun 2023-2024 melalui upaya inovasi dan digitalisasi pelayanan.

Lekransy menyebutkan, hal itu telah dimulai dengan menyiapkan infrastruktur jaringan (Fiber Optik) secara merata hingga tingkat desa/negeri.

“Pemkot juga menyiapkan Free Hotspot (penyediaan WIFI gratis), kemudahan perijinan, pemberian rasa aman, sistem pengaduan terintegrasi (Omni Channel), kemudahan memperoleh perijinan melalui OSS maupun SIMANTAP, serta Ambon Satu Akses (ASA) atau yang dikenal dengan Ambon Access dalam mendukung Smart Publick Service dan Smart Officer service. Dimana diharapkan ini dapat membantu upaya digitalisasi pasar, modernisasi pasar yang efektif dan efisien, serta peningkatan layanan , dan upaya pelayanan publik lainnya yang terintegrasi,” ulasnya.

Lekransy, yang didampingi Kepala bidang IKP dan Kepala Bidang persandian statistik mengharapkan, Visitasi ini menjadi sarana tukar informasi untuk memperkaya khazanah berpikir Dinas Kominfo Kota Ambon, tetapi juga Tim Visitasi yang hadir untuk sama-sama membangun konsep strategis dalam menopang Desa Perikanan Cerdas yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pokja Penyuluhan, Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ina Sopahelawakan, berharap melalui pertemuan dan koordinasi dengan Diskominfo Kota Ambon, ini dapat mengimplementasikan MoU yang telah diteken antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) beberapa waktu lalu.

“Siapa tahu di tahun ini kita mendapatkan dukungan dari Kominfo untuk mendapat spot-spit WiFi di Desa Poka, khususnya di lokus pengembangan perikanan, dan wisata,” harapnya.

Sementara itu, Risnafiah staf BRSDM yang turut hadir mengikuti pertemuan tersebut mengungkapkan point penting dari mewujudkan desa perikanan cerdas dimana kunjungan ini guna menginisiasi kerja sama, koordinasi, serta kolaborasi.

“Kami harapkan ditahun ini bukan saja sebatas koordinasi tetapi sudah ada aplikasi teknis, entah berupa ruang publik dengan akses internet gratis di Desa Poka, atau mungkin aplikasi pemasaran produk perikanan atau mungkin untuk aplikasi sarana produksi melalui internet,” pungkasnya.

Pastikan Penanggulangan ATM Masuk Dokumen Perencanaan, Pemkot Gelar Pertemuan Kemitraan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – PPID-HIV/AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria (ATM) masih menjadi momok bagi kesehatan masyarakat Indonesia yang mesti diberantas. Dimana hingga saat ini, di kota Ambon terdapat 2.284 kasus HIV, dan untuk Tuberkolosis pada tahun 2022, tercatat 1296 penderita.

Melihat fenomena itu, Pemerintah telah menargetkan pemberantasan (ending) penyakit tersebut pada pada tahun 2030, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024.

Dan guna memastikan bahwa Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS, Tuberkolosis dan Malaria telah terintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD) baik provinsi maupun Kabupaten/Kota maka, Kamis (22/06/2023) di Balai Kota, diselenggarakan Pertemuan Kemitraan dan Kolaborasi Penanggulangan ATM di Kota Ambon.

Kegiatan yang melibatkan Dinas Kesehatan dan Bappeda Litbang, serta didukung oleh Global Fund ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse.

Dalam sambutannya, Ririmasse katakan, pencegahan dan pengendalian ATM yang telah teritegrasikan dalam dokumen RPJMD perlu pengawasan yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat integrasi ATM dalam dokumen perencanaan secara spesifik, meliputi adanya rumusan ATM pada RKA APBD 2024, perubahan Renja APBD 2024, Perubahan KPPD APBD 2024, dan perubahan renstra Dinas Kesehatan yang memuat ATM” jelasnya.

Dalam upaya menyelesaikan kasus penyakit menular, lanjut Ririmasse, disamping sudah menjadi kebijakan pemerintah dan pengambil keputusan politik, juga memerlukan dukungan kerja sama pihak swasta atau kolaborasi dari berbagai pihak dan stakehoder, diantaranya melalui dukungan OPD non kesehatan dan social Corporate S Responsibility (CSR).

“Saya berharap semua peserta pertemuan dapat mengikuti kegiatan ini secara aktif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik tetang kemitraan dan kolaborasi penanggulangan ATM di Kota Ambon,” pungkas Sekkot.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti 25 Orang peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, RSUD dan RSKD, dan staf bidang perencanaan, serta dilaksanakan secara Hybird.

Pj.Wali Kota Ambon Usul Daerah Kepulauan Harus Jadi Perhatian

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi usulan agar daerah Kepulauan juga mendapat perhatian dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) di Makassar, disamping 5 (lima) hasil Rekomendasi.

“Daerah kepulauan itu perlu diperjuangan juga oleh APEKSI. Memang tidak semua Anggota APEKSI bercirikan kepulauan. Tapi kalau kita kolaborasi bekerja bersama untuk menjadi perhatian, maka kita usulkan kalau bisa mengenai daerah kepulauan juga dibawa dan dibahas dalam Rakernas nanti,”kata Wattimena, pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah VI (Rakerwil) APEKSI, Rabu (21/06/2023) di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura.

Menurut Wattimena, selama ini banyak masyarakat Kota maupun kabupaten yang berada pada daerah kepulauan, mengalami kesulitan baik dalam hal sarana transportasi, infrastruktur, yang turut berdampak pada biaya yang besar untuk aktivitas ekonomi.

“Hal-hal ini juga patut mendapat perhatian kita bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua APEKSI Komisariat Wilayah VI, Capt H. Ali Ibrahim, mengatakan usulan yang disampaikan pada Rakerwil yang berlangsung 21-22 Juni 2023 ini, akan ditampung sehingga dapat disampaikan dalam Rakornas APEKSI di Makassar.

Dirinya juga menjelaskan, ada 5 (lima) rekomendasi utama yang telah dirumuskan dalam Rakerwil yakni :
Pertama Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH),Kedua; Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan,Ketiga; Dana Kelurahan, yang masih jauh dari harapan. Keempat; terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota pemekaran di Papua.

Diketahui, dalam mengikuti Rapat Kerja Wilayah VI APEKSI Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa; Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty; Kepala Inspektorat, Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa.

Ketua APEKSI Pusat Harap Suara Kritis Rakerwil Disampaikan di Rakernas Makassar

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jayapura, Maluku.news – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) Pusat, Bima Arya Sugiarto mengharapkan apa yang dibicarakan di Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI APEKSI dapat disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar nanti.

“Izinkan saya menyampaikan harapan agar apa yang dibicarakan dan didiskusikan hari ini bisa kita bawa pada satu momen yaitu Rakernas nanti,” kata Bima Arya Sugiarto, saat memberikan sambutan Rakerwil VI APEKSI di Papua Youth Creative Hub, Rabu (21/06/2023).

Kata Bima Arya Sugiarto, hasil Rakenwil ini harus menyuarahkan suara-suara kritis tentang tenaga honorer, menyampaikan keberatan tentang Dana Bagi Hasil (DBH), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020.
“Mari kita suarakan suara kritis kita saat Rakernas nanti,” ujarnya.

Dijelaskan, APEKSI fokus untuk memperjuangkan dan melakukan advokasi dengan membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga tidak ada lagi masanya yang maju itu hanya kota-kota di Jawa, dan tidak lagi zamanya yang berkembang pesat hanya kota di Sumatera.

“Mari kita bekerja keras agar masa depan Indonesia akan membawa kesejahteraan di indonesia timur. Semua kota harus sama majunya sama hebatnya sama bersihnya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua APEKSI (Komwil) VI, Capt H. Ali Ibrahim mengatakan tahun ini ada beberapa program yang akan berjalan, dan Rakerwil VI ini merupakan agenda tahunan. Dalam kegiatan ini diharapkan usulan APEKSI sudah ditetapkan.

“Pada rapat kerja Rakenwil ini beberapa agenda pokok yang akan dibahas bersama. Program tersebut adalah program kerja yang akan disampaikan saat Rakernas,” terangnya.

Penjabat Wali Kota Jayapura Dr.Frans Pekey.M.Si, mengatakan ini pertama kali pihaknya menyelenggrakan sebuah acara yang pertemukan para Wali Kota khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Saat ini kita semua ada di kota Jayapura. Tema yang diangkat dalam Rakenwil VI itu “Kolaborasi membangun Indonesia Timur” ini memiliki makna dan bangun daerah di wilayah timur,” jelasnya.

Sementara itu dari hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) di Jayapura, diusulkan 5 (lima) rekomendasi yang bakal di bahas di Makasar pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

Pertama Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Yang mana DBH Kabupaten/kota dan provinsi mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya dari pengurus APEKSI untuk dapat disampaikan pada Rakornas di Makasar nanti agar DBH itu tepat waktu.
Kedua Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, yang mana Persoalan ini juga perlu disuarakan saat Rakernas di Makasar, agar dapat menjawab keresahan tenaga honorer.

Ketiga Dana Kelurahan, yang sudah berkali-kali diperjuangkan oleh pengurus APEKSI tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.

Keempat terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota di kota-kota pemekaran di Papua.

Diketahui, dalam mengikuti Rapat Kerja Wilayah VI APEKSI Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa; Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty; Kepala Inspektorat, Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa.

1...162163164...283Halaman 163 dari 283