Beranda blog Halaman 162

Buka Pagelaran Seni dan Budaya SD, Pj. Wali Kota : Bukan Untuk Dibandingkan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kegiatan Pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan oleh hampir semua Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di kota Ambon, tidak dimaksudkan sebagai ajang untuk membanding – bandingkan antara sekolah satu dengan yang lain, serta membandingkan kemampuan dan talenta para siswa.

Demikian ditegaskan, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena saat membuka Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya SD Negeri 2 Latihan SPG, Sabtu (17/06/2023) di Baileo Oikumene.

“Pagelaran seni dan budaya merupakan media dan wahana menampilkan kreatifitas yang dibangun dalam suatu proses oleh orang tua, pendidik, maupun tenaga ahli dan stakeholder pendidkan lainnya, bukan untuk dibanding – bandingkan,”ungkap Wattimena.

Dikatakan, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda- beda, oleh sebab itu dalam pagelaran seni dan budaya para siswa dibiarkan menunjukan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai talenta masing-masing serta diapresiasi dan didukung agar semakin berkembang.

Hal ini, lanjutnya sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka

belajar, dimana siswa diajar dan dikembangkan kemampuanya dalam aspek kognitif dan non kognitif, literasi, numerasi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila (3P).

“Ada 6 (enam) dimensi yang dikembangkan dari 3P meliputi, Beriman, Bertaqwa dan Berakhlak mulia; Kreatif; Gotong Royong; Berkebhinekaaan Global; Bernalar Kritis; serta Mandiri,” jelas Wattimena.

Dalam mewujukan 6 dimensi ini, kata Wattimena, tidak semudah membalikan telapak tangan, namun dibutuhkan usaha dan kerja keras, sehingga Pagelaran Seni dan Budaya menjadi langkah yang harus diapresiasi dalam mencapai tujuan tersebut, bukan untuk dibanding – bandingkan.

“Melalui Pagelaran Seni dan Budaya SD, maka para siswa meningkatkan minat bakat dan kemampuan serta diajarkan dan dikenalkan dengan kearifan lokal, sejak dini,” tandasnya.

Beri Arahan, Wattimena Harap Ambon Raih Predikat WTP

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena berharap Kota ini dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pen gecualian (WTP) di tahun depan. Hal tersebut diampaikannya saat memberikan arahan Munuju Opini WTP di Auditorium MCM, Jumat (16/06/2023).

“Melalui kegiatan ini minimal terbangun komitmen kita untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan saya sangat optimis bahwa Pemkot akan lebih baik (mendapat predikat WTP di tahun 2024),” ujarnya.

Wattimena kemukakan, kegiatan ini bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keuangan dapat memahami tugas serta fungsi kerja mereka masing- masing berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan.

“Kenapa ini mesti dilakukan, menyikapi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kemarin kita masih menduduki opini Disclaimer menunjukkan aktor-aktor keuangan ini masih belum secara baik melaksankan tugas dan fungsi mereka,” terangnya.

Sehingga dirinya berharap dengan arahan yang disasarkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, Kades, Kasubbag Keuangan, Bendahara Pemerintahan dan Pengeluaran, PPK/PPTK di hari ini dapat dipahami, dan tentunya dapat merubah Opini Kota Ambon di tahun yang akan datang.

“Mudah-mudahan dengan merefresh kembali ingatan mereka soal tugas kewenangannya, kita bisa berubah Opini di tahun depan,” tandasnya.

Disinggung terkait dengan pergantian pengelola keuangan seperti yang telah disampaikan, katanya perombakan tersebut bukan hanya kepada keuangan saja akan tetapi penanganan tersebut akan dilaksnakan secara serentak pada dinas lingkup Pemkot Ambon.

“Saya kan sementara melakukan upaya pengusulan penataan birokrasi sekaligus semua, tidak hanya diperlakukan pada keuangan saja tetapi secara menyeluruh,” pungkas Wattimena.

Pj. Wali Kota Luncurkan Sekolah Lansia Pertama di Hutumuri

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan kini memiliki Sekolah untuk Lansia (Lanjut Usia). Lembaga Pendidikan Non-Formal yang diluncurkan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Jumat (16/06/2023), itu menjadi yang pertama di Kota Ambon bahkan di Provinsi Maluku.

Wattimena dalam sambutan saat peluncuran mengatakan, Sekolah Lansia dibentuk atas kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kota Ambon bersama BKKBN Provinsi Maluku dalam tanggungjawab untuk mensejahterahkan para Lansia.

“Pada fase Lansia, kualitas hidup baik dari sisi fisik dan mental semakin menurun yang mengakibatan produktifitas ikut menurun. Namun disisi lain, Lansia telah melalui perjalanan hidup yang panjang dan kearifan yang semuanya dapat diamanfaatkan dalam membuat karya nyata dalam pembangunan nasional,” ujarnya di Negeri Hutumuri.

Dikatakan, golongan Lansia bukanlah beban keluarga. Sebagai golongan yang telah memiliki banyak pengalaman hidup, mereka diharapkan dapat menurunkan pengalaman kepada generasi muda dan menjadi motor penggerak gerakan perubahan mental di keluarga masing-masing.

“Sudah saatnya Lansia menjadi pemimpin utama dalam rangka memberikan nasehat, himbauan dan menularkan pengalaman hidup kepada anak cucu,” jelasnya.

Dengan adanya sekolah lansia ini, lanjut Wattimena maka Pemerintah bersama stakeholder lainnya termasuk PKK dapat membaastikan para Lansia hidup sejahtera lahir dan batin.

“Peran kita untuk daam meningkatkan kualitas keluarga yang memiliki lansia harus ditingkatkan, sebab usaha tersebut merupakan usaha mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan BKKBN Maluku serta Pemerintah Negeri Hutumuri dalam mengembangkan sekolah Lansia yang dikelola Kelompok Bina Keluarga Lansia (KBKL) Nusa Indah.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar dalam laporan menyebutkan Sekolah Lansia adalah program Nasional Mei lalu. yang diluncurkan memperingati Hari Lansia pada 29 mei lalu.

“Sekolah Lansia ini merupakan pendidikan sepanjang hayat bagi lansia dengan pemberian informasi dan pelatihan bagaimana menjaga kesehatan, diasmping itu itu juga diajarkan keagamaan, sosial, dan budaya sehingga Lansia menjadi tangguh dan smart,” pungkasnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam Peluncuran Sekolah Lansia, Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, Pj. Ketua TP – PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, serta para pimpinan OPD di Lingkup Pemkot Ambon.

Kurikulum Musik Masuk Nominasi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Musik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berhasil masuk Nominasi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.

Pengumuman tersebut, diterima Pemkot melalui Bagian Organisasi Sekretariat Kota Ambon, dengan Nomor surat yang dikeluarkan oleh PanRB Nomor: B/284/PP. 00. 05/2023.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi, Sekretariat Kota Ambon, Selly Kalahatu yang dihubungi Tim Media Center mengungkapkan kompetisi inovasi Publik menjadi kegiatan tahunan KemenPan RB.

Untuk tahun ini kompetisi yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Inovasi Menuju Reformasi Birokrasi Yang Berdampak” telah dilaksanakan proses penilaiannya sejak awal tahun 2023.

“Prosesnya sendiri sudah dimulai sejak awal tahun sampai dengan pengajuan proposal itu dari 14 Maret sampai dengan 12 Mei 2023,” ungkapnya di Balai Kota, Kamis (15/6/2023).

Dibeberkannya, dalam proses seleksi tahap awal diikuti oleh beberapa inovator, yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yakni kelompok khusus dan kelompok umum.

Untuk Pemkot Ambon, yang masuk kelompok khusus yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mendapatkan undangan khusus karena sebelumnya pernah menduduki Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Sedangkan kelompok umum diikuti Dinas Pendidikan dengan inovasi yakni Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Musik, Dinas Kominfo, (Simdatik dan Simak), dan Dinas Dukcapil (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Terintegrasi).

“Proses kompetisi sendiri melalui beberapa tahapan, miulai dari seleksi administrasi sampai pada penetapan pemenang,” jelasnya.

Kalahatu menerangkan, secara umum, Inovasi Pemkot Ambon yang diikut sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publil telah dinyatakan lolos seleksi administrasi bersama 2.135 inovator lain, namun dalam penentuan nominasi finalis top inovasi pelayanan publik telah ditetapkan bahwa Inovasi dari Dinas Pendidikan yang masuk.

“Inovasi Dinas Pendidikan lewat Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Musik menjadi salah satu dari 288 inovasi yang akan memasuki tahap selanjutnya, “terangnya.

Dirinya mengakui, tahapan yang akan dilalui oleh Dinas Pendidikan masih panjang yakni tahapan Presentasi, Wawancara, tahap verifikasi dan observasi lapangan, namun dirinya berharap Pemkot Ambon akan kembali masuk ke peringkat yang lebih tinggi, dimana posisi terbaik yang pernah dicapai adalah top 45 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2019 lalu.

“Kita berharap bahwa inovasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Musik dapat melalui tahapan selanjutnya dan mendapatkan predikat yang baik,” tutup Kalahatu.

Pemkot Terima Revisi Ranperda Nomor 8,9, dan 10 oleh PSHP

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8, 9, 10 Tentang Negeri, yang diserahkan langsung oleh Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PSHP) Fakultas Hukum Universtas Pattimura (Unpatti), pada Ruang Rapat Vlisingen Balai Kota, Kamis (15/06/2023).

Penyerahan draft Ranperda tersebut diterima langsung oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, yang didampingi oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya disampaikan, Revisi yang disampaikan ini diharapkan dapat meminimalizir berbagai persoalan yang selama ini menghambat nenetanan raia definitif nada delapan negeri yakni; Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Naku, Batu Merah, Amahusu, dan Seilale.

“Mudah-mudahan Pusat Studi Hukum dan Pemerintah (PSHP) FH Unpatti ini dapat meminimalisir berbagai persoalan yang ada di dalam Perda 8,9, 10 Tahun 2017,” ungkap Wattimena.

Dirinya menambahkan, revisi yang diterimanya hari ini akan kembali disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, sehingga kehadiran akademisi tentu dinantikan agar penetapan landasan hukum ini dapat dipercepat agar proses penyelesaian permasalahan di negeri adat dapat terselesaikan dengan dasar hukum yang jelas.

“Nanti disampaikan ke DPRD lalu dibahas, kami mohon didampingi oleh teman-teman PSHP, supaya apa minimal dari yang teman-teman sudah susun ini bisa dipertahankan, saya tidak mau lagi ada pertimbangan,” tegasnya.

Wattimena berharap dengan begitu apabila telah ditetapkan Ranperda ini tentu dapat menjadi payung hukum guna memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Pemkot.

“Kita berharap kalau ini ditetapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan persoalan raja atau kepada Pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, harapan yang sama juga disampaikan oleh, Ketua PSHP Fakultas Hukum, Sherlock H. Lekipiouw, dirinya meminta perhatian dari Pemkot, terkait dengan revisi draft hukum yang telah diberikan tersebut. Sebab, apabila dipertimbangan terkait isi revisi Ranperda tersebut maka akan memperlambat penetapan raja definitif.

“Oleh karena itu kami minta perhatian dan mohon bantuan Pj. Wali Kota agar lebih memperhatikan hal ini (memperjuangkan revisi Ranperda yang telah di buat agar segera ditetapkan),” pungkasnya.

Untuk diketahui selain penyerahan Ranperda Revisi Perda 8, 9, 10 Tahun 2017, juga diberikan Draft Instruksi Wali Kota tentang implementasi lima kebijakan prioritas, masa jabatan Wattimena selama periode kedua.

Mahfud Tegaskan BNPP siap hadirkan pembangunan nasional di MBD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Maluku Barat Daya, Maluku.news – Melanjutkan kunjungan kerjanya di Maluku, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, Mencanangkan Gerakan Pembangunana Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis, (15/6/2023)

Pada kesempatan itu Mahfud, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai wadah menyatukan komitmen dalam mengelola perbatasan negara.

“Tujuan pertama pemerintah yakni melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah melakukan Langkah-langkah pembangunan konkrit di wilayah perbatasan seperti saat ini.” Jelasnya.

Menko juga mengingatkan kembali, tentang perbatasan negara dimana merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.

“Presiden RI sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara.” Tambahnya.

Ia juga ingin menegaskan bahwa BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD, dan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar di Leti, Meatimiarang, Kisar, Lirang agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.

“Pada tahun 2023 pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp. 7,717 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini harus dikawal bersama sehingga lokasi anggaran dapat optimal di gunkan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan.” Ungkapnya.

Menkopolhukam yang juga selaku ketua pengarah BNPP menyampaikan apresiasi atas berbagai Langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian Lembaga dan pemda dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil, dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu.

“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkrit dalam program ini dan Kementerian Lembaga dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatsan wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023 oleh kementerian dan Lembaga, dan hasil monitoring harus dikoordinasi kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadinya 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.

“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban.” Tutupnya.

Pelaksana Harian Sekretaris BNPP Dr. Robert Simbolon, MPA, dalam laporannya, menyampaikan bahwa ini adalah pencanangan Gerbangdutas ke-4 yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Mendagri.

“Pada kegiatan ini dirangkaikan dengan Pencanangan Gerbangdutas dan pembukaan tirai untuk mendeklarasikan sejumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBN, untuk pembangunan perbatasan negara sepanjang tahun 2023 yang jumlahnya lebih dari 7,7triliun, dan teralokasi untuk Provinsi Maluku Rp.760 miliar untuk 4 kabupaten dan 4 miliar untuk Pemerintah Provinsi Maluku menjadi total Rp.764 miliar.” Jelasnya.

Ia juga menjelaskan dalam kegiatan ini juga turut diserahkan bantuan 30unit motor tempel 7,5pk dan 6 unit genset 3000watt dari PT Pratama Nusantara, 750 paket bahan makanan pokok dari BRI dan 100 dari BNI, 6 unit solar cell 500wh dari BAZNAS, paket alat pertanian dari Kementerian Pertanian, 100 paket sembako dari Badan Pangan Nasional, 100 beras 10kg dari Badan Pangan Nasional, dan bantuan dana pembangunan Masjid Nurul Imam Tiakur sebesar Rp. 150juta dari BAZNAS.

“Pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan penandatanganan prasasti 6 proyek atas apresiasi kerja di Tahun 2022, yakni : reservasi jalan di pulau Leti, pembangunan sekolah baru, rekonstruksi jalan di pulau Moa, pembangunan Gedung RS di Moa, penggantian jembatan, Pembangunan Lab Kimia Di Sma Negeri 9, yang bersumber dari DAK dan APBN dari Kementerian terkait” Jelasnya.

Turut Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pencanganan Gerbangdutas yang ditandai dengan Pemukulan Tifa oleh Menkopolhukam, Mendagri, Plh Sekretaris BNPP, Ketua Baznas RI, Gubernur Maluku, dan Bupati MBD. (Diskominfo Maluku)

Noach Harap Menko Mahfud dan Menteri Tito, Perhatikan Kebutuhan Krusial Masyarakat MBD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Maluku Barat Daya, Maluku.news – Tiba di Maluku Barat Daya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, mencanangkan Gerakan Pembangunana Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis, (15/6/2023)

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.

Dalam sambutan Bupati MBD Benyamin Th Noach, menjelaskan bahwa Maluku Barat Daya adalah satu-satunya Kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan 2 negara yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki 6 pulau terluar. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh.” Ungkapnya.

Bupati menyampaikan, kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

“Kami mengharapkan melalui GERBANGDUTAS ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten MBD, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Maluku Barat Daya pada khususnya.” Jelasnya.

Dirinya juga mengharapkan, setelah Menteri-Menteri melihat lebih dekat daerah di MBD dan mendengar apa yang selama ini menjadi permasalahan pembangunan, maka kami mohon perkenaan Menteri untuk dapat memperhatikan beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD, diantaranya : mengupayakan peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.

“Dalam menghadapi kelangkaan BBM kami mohon bantuan diadakan Depo Bahan Bakar, sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi.” Tambahnya.

Dirinya menyampaikan, dalam rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat, maka butuh Gudang Bulog yang bisa dibangun di MBD, selain itu juga diharapkan ada Pos Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar, agar Para wisatawan tidak sulit untuk masuk ke MBD.

“Diharapkan juga adanya pembangunan fasilitas Pendidikan dan peningkatan kapasitas guru yang dimaksudkan bagi peningkatan kualitas Pendidikan di MBD, pembangunan fasilitas Kesehatan dan pengadaan alkes yang memadai agar pelayanan Kesehatan menjadi optimal bagi masyarakat, pembangunan rumah kemasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, dan yang terakhir juga butuh gelanggang olahraga untuk mendorong anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional.” Harap Noach.

Disamping itu, Ia atas nama Pemda mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat bagi pengembangan ekonomi yang ada di kabupaten MBD, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah, hal ini dimaksudkan agar tumbuh sentra ekonomi baru di Kawasan perbatasan khususnya di MBD, mengingat Sumber Daya Alam di daerah ini sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata dimana dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan, namun terhalang oleh infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya masih belum optimal.

“Harapan besar bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus kepada MBD sebagai salah satu Kawasan perbatasan yang merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, dimana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia.” Ujarnya.

Lepas Siswa PAUD, Pj. Ketua TP – PKK: Terima Kasih Guru dan Orang Tua

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Ketua TP-PKK yang juga Bunda PAUD Kota Ambon, Lisa Wattimena, Rabu (14/6/23), dalam kesempatan yang berbeda, melepas puluhan siswa dari 3 (tiga) PAUD di Kota Ambon, diantaranya PAUD Fast Start, PAUD Penahi Air Louw, dan PAUD Lucky Kids Passo.

Dalam sambutannya pada acara pelepasan siswa PAUD Fast Start Tahun ajaran 2022/2023, yang berlangsung di Aula Sekolah tersebut, Kawasan Talake, Kecamatan Nusaniwe, Wattimena menyampaikan terima kasih kepada para guru, orang tua dan semua yang telah terlibat untuk mendukung perkembangan anak-anak selama setahun beraktivitas di PAUD.

“Anak-anak telah diberikan hal yang positif dan telah banyak belajar hal baru setuap hari dalam proses pembelajaran dan anak-anak juga dapat mengembangkan bakat dan keterampilan masing-masing,” katanya.

Menurutnya, tahun ajaran 2022/2023 telah berakhir dengan. menyenangkan, penuhg keceriaan, kegembiraan, dan keberhasilan bagi anak-anak.

“Ini semua tidak terlepas dari peran guru dan orang tua yang selalu memberikan motivasi bagi anak-anak membentuk karakter dan kepribadian bagi disekolah maupun dirumah,” lanjutnya.

Kepada para siswa, dirinya juga menyampaikan terima kasih karena telah menjadi anak-anak yang hebat cerdas, terampil dan berbakat.

“Tetaplah semangat dalam belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan tetaplah bereksplorasi karena dunia menanti kecerdasan dan kreativitas kalian sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, ceria, kreatif, dan berkarakter,” tandasnya.

Sidak Pasar, Pj.Wali Kota Pantau Pungli di Mardika

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena melaksanakan Inspeksi Dadakan (Sidak) guna memantau aktifitas pasar Mardika, yang diduga seringkali terjadi pungutan liar (Pungli). Kunjungan tersebut dilaksanakan hari ini, Rabu (14/06/2023).

Sidak dilakukan setelah sebuah video yang diunggah olah akun Malukunews, viral di dunia maya. Dalam video tersebut, terlihat oknum pedagang yang bersitegang dengan Juru Parkir (Jukir). Hal tersebut bermula, lantaran pedagang tidak membayar retribusi tempat jualan yang berada di area parkiran.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan penyelesaian permasalahan antara jukir dan pedagang, Wattimena yang ditemui usai sidak mengungkapkan, persoalannya terjadi lantaran ada kesalahpahaman antar keduanya.

“Terjadi kesalahpahaman, Pemerintah Kota (Pemkot) menetapkan ruang parkir artinya badan jalan itu disediakan untuk kendaraan parkir dan ditagih retribusi. Persoalannya ditempati oleh penjual (pedagang),” ungkapnya.

Lanjutnya, tidak ada regulasi yang dikeluarkan pihak Pemkot untuk mengatur ruang parkir menjadi tempat berdagang. Sehingga dirinya berharap setiap ruang yang sudah disiapkan dapat digunakan sesuai demgan fungsinya masing-masing.

“Yang pasti kalau parkir motor (Rp 3000), mobil (Rp 5000) roda enam (Rp 8000) itu sesuai dengan perda, kalau parkir dipakai untuk pedagang tidak ada penetapan harga mereka sendiri yang berinisiatif tidak ditetapkan oleh Pemerintah. Karena itu ini tidak kita tertibkan kalau mereka mau berjualan bayar nanti disepakati bersama supaya pengelola parkir jangan rugi dan mereka capai target untuk stor ke kita,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolresta P. Ambon dan P. P Lease, Kombes Pol. Raja Arthur Lumongga Simamora, mengungkapkan saat ini penindakan yang diambil pihaknya setelah menerima keterangan dari korban yakni pedagang, dan terlapor jukir, adalah pasal Premanisme terhadap pelaku.

“Kalau ini kita bisa kenakan pasal premanisme jangan sampai disini semakin marak aksi premanisme,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam sidak tersebut, turut mendampingi Pj. Wali Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), M. Latuihamallo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHP), Alfredo Hehamahua, Kasat PolPP, Yosias Loppies, serta Asisten II Sekkot, Fahmi Salatalohy.

TP-PKK Dukung dan Fasilitasi Program Kampung KB

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pembentukan Kampung KB menjadi program pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas keluarga, dengan cara memberikan penyuluhan dan edukasi tenang kesehatan reproduksi, kontrasepsi dan perencanaan keluarga.

Di Kota Ambon sendiri hingga saat ini teradapat kurang lebih 16 Kampung KB yang tersebar di 5 (Lima) kecamatan, yakni Sirimau, Nusaniwe, Teluk Ambon, Baguala dan Leitimur Selatan.

Dalam rangka memperingati HUT Kampung KB di Kecamatan Nusaniwe, Selasa (13/06/2023), maka dilaksanakan kegiatan Syukuran yang diisi dengan pembagian paket sembako bagi keluarga Beresiko Stunting, serta pemberian materi dari Ahli Gizi.

Pj. Ketua TP-PKK, Lisa Wattimena yang turut hadir dalam Syukuran HUT Kampung KB yang berlangsung di Kelurahan Kudamati, mengakui, peran PKK sangat penting dalam mendukung program kampung KB.

“Tugas kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program Kampung KB dan bagaimana cara mengimplementasikannya di tingkat rumah tangga, Selain itu PKK juga bertugas memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung program Kampung KB,” ujarnya.

Dikatakan melalui PKK, masyarakat di Kampung KB diberikan pelatihan dan pengetahuan tentang berbagai hal seperti kesehatan, pendidikan ekonomi dan lingkungan.

“Dengan pengetahuan diharapakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Olehnya itu dalam momen HUT kampung KB di Kecamatan Nusaniwe, Wattimena berharap semua pihak dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kampung KB di kota Ambon.

1...161162163...280Halaman 162 dari 280