Beranda blog Halaman 152

Setelah Baguala, Kecamatan Teluk Ambon Gelar Festival Jukulele

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Setelah Kecamatan Baguala, kali ini Festival Jukulele kembali digelar untuk tingkat kecamatan Teluk Ambon, dan diselenggarakan di Baileo Negeri Tawiri pada Jumat (21/07/2023).

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena saat membuka kegiatan tersebut menyampaikkan apresiasi kepada TP – PKK Kecamatan Teluk Ambon atas penyelenggaraan kegiatan yang bernilai positif dalam memberikan ruang kreativitas bagi anak-anak bermain musik.

“Kegiatan ini dibuat atas kerjasama PKK, dan Dinas Pendidikan, dalam rangka memberikan ruang bagi anak- anak agar berupaya untuk menguasai Jukulele dan menyebar dimana-mana. Semangat anak-anak ini tidak dibiarkan sendiri namun difasilitasi pemerintah, minimal dengan lomba,” katanya.

Dikemukakan, Festival Jukulele yang rencananya digelar pada 5 (lima) kecamatan dalam rangka menyongsong HUT Kota Ambon Ke-448 tanggal 7 September mendatang, setidaknya memiliki 4 (empat) manfaat.

Pertama, mendorong anak-anak generasi penerus kota Ambon untuk berkarya meningkatkan industri musik di Maluku terutama di Kota Ambon yang telah diakui sebagai Kota Musik Dunia. Kedua, meningkatkan kemampuan anak- anak dalam memainkan alat musik khas Kota Ambon ini.

“Ketiga, untuk meningkatkan karakter positif anak, menjauhkan anak dari stress dan gadget, dan terakhir untuk melatih anak dari sisi kognitif dan motorik,” tandas Wattimena.

Dirinya berharap melalui Festival Ukukeke ini akan mencipatakan generasi muda Kota Ambon yang berkualitas dalam menjaga branding Ambon City Of Music, yang diwujudkan dalam aksi nyata.

Sementara itu, Ketua TP – PKK Kecamatan Teluk Ambon, Richard Rumahpasal, dalam laporannya, menyampaikan, Festival Jukulele Teluk Ambon diikuti oleh 7 (Tujuh) regu yang mendaftar sejak Juni 2023 lalu.

Haurissa : Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ Secara Non- Tunai di Kantor Samsat Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MalukuPost.com – Kepala PT Jasa Raharja Cabang Maluku Herman Haurissa menyampaikan bahwa masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Ambon sudah bisa menggunakan pembayaran non- tunai. (20/07/2023)

”Hal ini merupakan suatu upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh mitra kami di Kantor Samsat, Bank Maluku Malut. Telah terpasang mesin EDC, sehingga masyarakat boleh untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah banyak ke Kantor Samsat, cukup membawa kartu ATM ” jelas Haurissa.

Haurissa berharap semoga peningkatan system pembayaran di Kantor Samsat ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ di kantor Samsat.

”Namun transaksi tunai pun tetap dilayani, jadi masyarakat punya pilihan mau membayar secara tunai atau non-tunai” lanjut Haurissa.

Pada kesempatan ini juga Haurissa menghimbau untuk masyarakat memanfaatkan momen pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan denda SWDKLLJ mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023 ini. Serta berhati-hati dijalan, utamakan keselamatan pengguna jalan yang lain.

PKA Angkatan VIII Bagi PNS Pemerintah Kab. Malteng, Bursel, SBT dan Kota Ternate Resmi Dibuka

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), menyelenggarakan Upacara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Buru Selatan, Seram Bagian Timur, dan Kota Ternate, pada Kamis (20/7/2023)

Berlokasi di Aula BPSDM Provinsi Maluku, pelatihan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU ditandai dengan pemukulan tifa, yang dihadiri oleh Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan pihak berkepentingan lainnya.

Sadali saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku menyampaikan bahwa, penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah salah satu upaya, untuk mengembangkan kompetensi ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik dalam urusan pemerintahan, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur yakni dengan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

“ASN dalam hal ini pemimpin birokrasi pemerintahan, harus mengikuti pelatihan dalam rangka mewujudkan birokrasi kelas dunia (world class beureaucracy). ASN sebagai pelaku utamanya dituntut untuk mengaktualisasikan kinerja pelayanan semaksimal mungkin, baik pelayanan publik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. ASN juga harus memberikan respon yang cepat, informasi yang benar dan akurat, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang dilakukan oleh Pemerintah, karena kinerja aparatur akan dinilai berhasil atau tidak, dilihat dari keluhan masyarakat yang semakin berkurang.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan, tujuan PKA ini untuk mengembangkan kompetensi pejabat administrator dalam melaksanakan tugas jabatannya, dengan sasaran teruwujudnya kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, bagi pejabat administrator dalam melaksanakan tugas jabatannya.

“Kembangkanlah inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan karya terbaik, jadilah agen perubahan sebagai mesin pemerintahan dalam menjawab tantangan perubahan global serta mewujudkan pemerintahan berkelas dunia di tengah-tengah masyarakat.” Harapnya.

Dirinya juga mengatakan, pemimpin yang berkualitas harus tetap berkinerja dan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam situasi dan kondisi yang tidak formal, sebagai seorang pemimpin hendaknya memiliki hati nurani serta berbudaya kerja yang tinggi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta adminitsrasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang berwibawa dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

“Melalui PKA kami berharap peserta dapat mengikuti semua proses pelatihan dengan baik dan tidak main-main, sehingga menjadi pemimpin yang membawa suatu perubahan terhadap pelayanan kepada masyarakat di tengah-tengah perkembangan global saat ini.” Ungkapnya.

Dalam pelatihan ini, dirinya menegaskan, tentu akan ada aksi perubahan dan diharapkan tidak hanya berhenti saat pelatihan saja, tetapi bisa terus dilanjutkan dan digunakan oleh organisasi, sehingga berkontribusi mensukseskan pemerintah dalam mendukung program-program prioritas.

Untuk diketahui PKA diikuti oleh 40 Peserta yang terdiri dari Kabupaten Maluku Tengah 15 orang, Buru Selatan 16 orang, Seram Bagian Timur 5 orang dan Kota Ternate 4 orang, yang akan dilaksanakan selama 91 hari.

Sekda Maluku Hadiri Festival Kota Masa Depan Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Guna meningkatkan pengembangan digitalisasi pelaku UMKM di Indonesia, maka berdasarkan inisiasi dari PT. Grab Teknologi Indonesia bersama Emtek dan Bukalapak, digelar Festival Kota Masa Depan Ambon, pada Kamis (20/7/2023) yang bertempat di Gong Perdamaian Ambon.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ir. Sadali IE, M.Si, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Grab Indonesia, para Grabbers, Mitra Driver, pelaku UMKM, dan unsur lainnya.

Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda, menyambut gembira, serta memberikan apresiasi kepada pihak Grab Indonesia, atas komitmen dan dukungannya, terhadap Program Percepatan Transformasi Digitalisasi Kota Masa Depan, sehingga dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi para pelaku UMKM di Daerah ini.

“Untuk dapat bertahan dan terus berkembang saat ini, saya mintakan para pelaku UMKM harus melakukan inovasi, dan mulai bertransformasi ke arah ekonomi digital, guna mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi di sektor UMKM, dan pariwisata di Daerah ini.” Ujarnya.

Ia berharap, melalui program Kota Masa Depan Ambon ini, para pelaku UMKM yang telah bergabung, dapat memperoleh peluang pendapatan baru, sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku ke depan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Plakat oleh Director of Government Affairs & Strategic Collaborations Grab Indonesia Uun Ainurrofiq kepada Sekretaris Daerah Maluku Sadali IE, pemberian Apron kepada perwakilan UMKM, serta peninjauan stand UMKM binaan Grab.

Sekda Sadali Buka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, buka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria, yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, pada Kamis (20/07/2023), bertempat di Swiss Belhotel Ambon.

Rakor ini digelar dengan sorotan Tema “Sinergitas Lintas Sektor dan Kebijakan Penataan Aset dan Penanganan Akses Reform dari Tanah Transmigrasi dan Pelepasan Kawasan Hutan dengan Pemberian Jaminan Kepastian Hukum atas Tanah serta Kemudahan Akses ke Sumber-Sumber Ekonomi untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat”

Sekda saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas digagasnya rakor hari ini.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku, atas segala tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan Tata Kelola Reforma Agraria di Provinsi Maluku, bumi raja-raja ini.” Ujarnya.

Tema rakor pada hari ini, ungkapnya sangat strategis untuk mengoptimalkan produktifitas tanah, dan memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara dan tanah milik umum, serta pemanfaatan untuk memenuhi kepentingan seluruh masyarakat Maluku.

“Kita semua menyadari bahwa masih terdapat banyak permasalahan agraria di Provinsi Maluku, diantaranya wilayah administrasi yang berstatus tanah adat, penguasaan dan pemilikan tanah secara adat atau penguasaan oleh marga/soa/negeri petuanan.” Ungkapnya.

Selain itu, Ia menyampaikan sulitnya mengumpulkan data untuk menganalisa lokasi tanah orbit reforma agraria baik untuk Analisa kelayakan maupun Analisa arahan program pertanahan karena tidak tersedianya data spasial yang akurat.

Mencermati permasalahan tersebut dalam sambutannya tertulisnya, Gubernur menyampaikan, diperlukan sinergitas antara stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan reforma agraria yang bermartabat di Provinsi.

“Kepada para Bupati dan Walikota Se-Maluku, saya berharap agar terus mendorong dan mengefektifkan tim gugus tugas reforma agraria Kabupaten/Kota, untuk menyelesaikan persoalan reforma agraria di wilayahnya masing-masing sehingga menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.” Harapnya.

Ia mengatakan, Rapat Koordinasi ini kiranya menjadi momen berbagi informasi dan kolaborasi antar sesama peserta guna menyatukan pandangan serta komitmen dalam rangka percepatan reforma agraria di Provinsi Maluku.

Turut hadir secara langsung pada kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Fransiska Vivi Ganggas, S.H, M.A.P, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kementerian ATR/BPN RI, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Maluku, Pejabat Eselon 3 dan 4 lingkup Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku, para narasumber, beserta unsur terkait lainnya dan Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN Ir. Dadat Dariatna, M.Si secara virtual.

Perkuat Komitmen, Pemkot Laksanakan Rembuk Stunting

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Bappeda Litbang, melaksanakan Kegiatan Rembuk Stunting dalam rangka memperkuat Komitmen percepatan penurunan angka Stunting.

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (20/07/2023) di Hotel Marina, menyatakan Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota terus bergerak dalam menyusun dan melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting melalui RPJM dengan target penurunan hingga 14 persen di tahun 2024.

“Apabila pemerintah pusat menargetkan akan menurunkan Stunting sampai dengan 14 persen, dengan capaian 3,8 persen per tahun, maka secara konsisten Pemkot juga harus lakukan hal yang sama, bahkan harus dibawah itu, karena target pusat merupakan akumulasi dari seluruh daerah,” ungkapnya.

Dijelaskan, menurut survey di tahun 2022, prevalensi stunting kota Ambon ada di angka 21,1 persen, dan menjadi yang paling rendah dari semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Meski demikian, ternyata tingkat penurunan sangat kecil, yakni 0,7 persen, sehingga target capaian 18,6 persen meleset.

“Padahal dari sisi apapun, kita lebih dari kapupaten/kota lain, soal fasilitas dan tenaga kesehatan, akses ke puskemas dan posyandu kita lebih baik, tapi jika penurunan sangat kecil maka ada yang salah dalam tata kelolanya,” beber Wattimena.

Menurutnya, pada bulan Mei 2023 berdasarkan hasil audit angka Stunting kota Ambon kembali turun, namun masih menunggu hasil resmi dari pusat. Olehnya itu, agar penurunan Stunting dapat berjalan efektif, Pemkot membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak bisa hanya fokus mengatasi anak-anak penderita Stunting, tapi yang mesti dilakukan adalah pencegahan sejak dini, melalui pendampingan dinas terkait terhadap remaja putri, ibu hamil, supaya pencegahan Stunting dilakukan dari prosesnya, bukan saat anak lahir,” terangnya.

Ditambahkan Wattimena, Presiden RI, Joko Widodo telah menyampaikan arahan agar anggaran penanganan Stunting digunakan tepat sasaran, sebab selama ini lebih banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat koordinasi.

“Artinya ada kesalahan penanganan stunting selama ini, kita tidak mau ini terjadi di kota Ambon, karenanya semua alokasi anggaran, baik dari masing OPD, Orang tua asuh stunting dan Dana Desa, perlu dikoordinasi yang baik sehingga tidak tumpang tindih yang nantinya secara komprehensif tidak dapat menyelesaikan Stunting.” tandasnya.

Wattimena berharap pencegahan stunting menjadi moment yang tetap untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, yang dimulai dari komitmen semua pemangku kepentingan saat ini.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting, Kepala BKKBN Perwakilan Maluku, Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, perwakilan Polresta Ambon dan PP Lease, Perwakilan Kodim 1504, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon serta pimpinan OPD dan Pj. Ketua TP – PKK Kota Ambon yang turut melakukan pendantanganan komitmen bersama.

Hadiri MPLS SMAN 4. Wattimena Beri Motivasi Siswa Baru

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menghadiri Masa Perngenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA Negeri 4 Ambon Tahun Pelajaran 2023/2024, sekaligus menjadi pemateri guna memotivasi para siswa agar belajar dengan giat agar menjadi orang sukses.

“Saya merasa bangga karena sebagai alumni SMA Negeri 4 diundang untuk bertemu dengan calon siswa/i untuk membagikan cerita sukses pribadi saya. Ini tentu hal yang luar biasa,” ungkapnya usai memberikan materi, pada Aula SMAN 4 Ambon, Kelurahan Lateri, Kamis (20/07/2023).

Katanya, dengan kehadirannya tersebut tentu dipercaya dapat memberi semangat serta motivasi kepada calon siswa/i ini guna meraih kesuksesan dari hasil ker mereka yakni menempuh pendidikan.

siswa/i ini guna meraih kesuksesan dari hasil kerja keras mereka yakni menempuh pendidikan.

“Saya hadir minimal memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak siswa baru supaya mereka mengerti kesuksesan itu tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi mesti diusahan dengan proses yang panjang,” ulasnya.

Sehingga dirinya berharap, para siswa/i dapat mengikuti jejak bahkan mengantikan posisinya sebagai pemimpin hebat di masa depan. Termasuk menjadi salah satu bagian proses Negara ini menuju Generasi Indonesia Emas Tahun 2045.

“Ya mudah-murahan anak-anak ini mengikuti cerita sukses kami yang ada di hari ini pada waktunya bisa menggantikan kita,” pungkas Wattimena.

Untuk diketahui, Tahun ini SMA Negeri 4 Ambon, menerima siswa sebanyak 338. Dengan jumlah sebanyak ini, maka Kepala Sekolah (Kepsek), Laurenz Makatita, berharap Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan yang berkaitan, sampai ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dapat menyediakan fasilitas layak bagi para siswa/i yang menambah ilmu di sekolah tersebut.

“Jadi kebutuhan, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka disini, dibutuhkan tambahan bangunan baru kamu sudah berupaya, kami berharap dari Pemprov atau Pempus dapat memperbaiki fasilitas sekolah,” harap Kepsek.

GBPM Datangi DPRD Maluku Terkait Pelecehan Seksual Oleh Kepala Dinas P3A

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gerakan Bersama Perempuan Maluku, mendatangi Kantor DPRD Provinsi dalam rangka menyampaikan pernyataan sikap terhadap tindakan pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku, David Katayane, terhadap salah satu stafnya.

Gerakan Bersama Perempuan Maluku diterima Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Wattubun dan sebagian besar anggota dewan di Ambon, Kamis (20/07/2023).

Sebagai lembaga wakil rakyat DPRD Provinsi Maluku menerima tuntutan dan berjanji akan menindak lanjuti persoalan ini sampai tuntas.

Adapun isi pernyataan sikap adalah sebagai berikut, Pernyataan sikap gerak bersama perempuan Maluku, melihat kekerasan Sexual dialami oleh korban yang adalah Aparat Sipil Negara (ASN) pada kantor Dinas Perberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Maluku, yang mana pelakunya justru atasan langsung yakni Kepala Dinas untuk di hormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menjaga marwah dinas, namun justru melecehkan dan menghina amanah ini.

Bahwa situasi ini adalah kondisi yang tidak saja memprihatinkan namun juga darurat untuk sesegera ditangani.

Mengacu pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sexual, maka kami Gerakan Bersama Perempuan Maluku menuntut Pimpinan Aparat Sipil Negara (ASN) Provinsi Maluku untuk.

1. Segera meng-non aktifkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dan melepaskan yang bersangkutan dari jabatannya saat ini pula melakukan tindakan disipliner lainnya yang diperlukan.

2. Sebagai langka prioritas memutus mata rantai kekerasan seksual, Bapak Gubernur dan Bapak Sekda Maluku agar segera mempertimbangkan rekam jejak kejahatan seksual yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk tidak lagi memberikan jabatan kepada yang bersangkutan.hal ini akan sekaligus menjadi upaya pemulihan dari korban-korban baik yang telah dengan kekuatannya berani berbicara dan mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual yang dialami sehingga kejahatan oknum Kepala Dinas terungkap,

3. Memberi upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban serta memastikan ruang aman bagi korban-korban.

4. Membuka ruang yang luas bagi korban untuk melakukan upaya hukum sebagaimana yang menjadi haknya, ini sekaligus juga menjadi bentuk pemulihan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

5. Segera mengambil langkah yang tepat dan strategis untuk mengembalikan marwah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sebagai lembaga yang layak menjadi rumah yang nyaman bagi Perempuan dan Anak Maluku.

Lepas Pawai 1 Muharram, Ini Harapan Pj. Wali Kota

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena melepas kegiatan Pawai Napak Tilas, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, Rabu (19/07/2023) di Tribun Lapangan Merdeka.

Kegiatan yang digelar oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ambon bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Wilayah Maluku, turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi, Imam Besar Masjid Raya Al- Fatah, serta para pimpinan OPD.

Wattimena dalam sambutannya menyambut baik memberi apresiasi atas berlangsungnya kegiatan Pawai 1 Muharram yang memiliki makna penting tidak saja bagi umat islam namun bagi semua warga kota Ambon.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang mengingat peristiwa bersejarah Hijrah Nabi Muhammad S.A.W dari Mekah ke Madinah, namun menyatukan umat Islam dalam semangat kebersamaan, refleksi, dan perbaikan diri dalam kehidupan bersama,” ujarnya.

Wattimena berharap, Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang diperingati dapat memantapkan semua umat Muslim di Kota Ambon untuk memantapkan diri dalam beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T.

“Selamat tahun baru kepada seluruh umat Islam di kota Ambon semoga lebih memantapkan diri dalam beriman dan bertaqwa serta diberikan kemudahan, nikmat, dan berkah dalam kehidupan,” katanya.

Ditandaskan, dengan berkumpulnya semua elemen masyarakat agama Islam di Kota ini lewat Pawai 1 Muharram, telah menunjukan eksistensi sesuai Tema, yakni “Kuatkan Ukuwah dan Semangat Berhijrah Menuju Peradaban Qurani”.

“Semga Allah S.W.T terus melimpahkan rahmat dan ridho-Nya dan membimbing kita berikthiar membangun kota Ambon yang aman, nyaman, indah, sehat dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua BKPRMI Maluku, Ilham Sipahutar dalam laporannya menyatakan kegiatan Pawai Napak Tilas, menjadi kegiatan strategis dan potensial yang berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Dirinya berharap, kegiatan yang dikuti Ormas, OKP, Paguyuban, Majelis Taklim, Madrasah dan Remaja Masjid ini dapat menjadi wahana syiar Islam, yang berlangsung semarak dalam bingkai moderasi beragama.

Pi. Wali Kota Ambon Apresiasi Gerakan Pembagian Bendera AMGPM Dakota

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Kota Ambon (Dakota) berkolaborasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon, melaksanakan kegiatan pembagian bendera Merah Putih.

Kegiatan guna menyongsong HUT Proklamasi RI ke 78 Tahun pada 17 Agustus 2023, dilaksanakan Rabu (19/07/2023) di Pattimura Park dan melibatkan Pengurus Cabang dan Ranting, serta para pelajar.

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutan saat membuka kegiatan, memberi apresiasi sebab menurutnya apa yang dilakukan AMGPM Dakota adalah bagian dari upaya membangun rasa cinta tanah air.

“Ini kegiatan yang positif sebab bendera merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh sebab itu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberi apresiasi kepada seluruh jajaran AMGPM Dakota,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, pembagian bendera Merah Putih merupakan amanat dari Pemerintah Pusat lewat Surat Edaran dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 29 Maret 2023, perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Sebagai Salah Satu Tahapan Pemilu 2024.

“Dilakukan untuk antisipasi adanya gesekan yang mengancam persatuan bangsa dan negara, sehingga perlu diaksanakan pembagian bendera secara masif, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus mendatang” bebernya.

Selain itu, melalui pembagian bendera ini, kata Wattimena, juga menjadi instrumen teknis dalam pemantapan pengembangan wawasan kebangsaaan, sehingga dirinya berharap dapat menjadi contoh bagi organisasi – organisasi lainnya.

Wattimena meyakini, menghadapi Pemilu akan banyak tantangan yang akan dihadapi kedepan, seperti politik uang, politik identitas bahkan upaya untuk mencari dukungan dengan menidadakan semangat kebersamaan, namun AMGPM akan mampu menghadapi tantangan demi membangun kota Ambon.

“Saya yakin AMGPM pasti mampu hadapi tantangan kedepan. Jadilah agen perubahan yang suarakan kepentingan bersama, terus gelorakan semangat pesatuan dan kesatuan. Perbedaan adalah anugerah Tuhan untuk membangun kota ini,” harap Wattimena.

Di tempat yang sama Ketua AMGPM Dakota, Ivana Tuhumena, menyatakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, selain menyongsong HUT Kemerdekaan 17 Agustus, juga memberi pesan kepada masyarakat bahwa walapun berbeda dalam pilihan politik, namun namun ada satu bendera yang mengikat semua perbedaan yakni bendera Merah Putih.

Dirinya menandaskan, melalui kegiatan ini hendak menunjukan bahwa pemuda memiliki peran penting pembangunan yang tidak dapat diabaikan yakni sebagai, agent of change (agen perubahan), agent of development (agen pembangunan) serta agent of modernization (agen kemajuan).

1...151152153...280Halaman 152 dari 280