Ambon, Maluku.news – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Ambon, bersama OPD terkait diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB), Dinas Kesehatan, serta TP – PKK Kota Ambon menggelar audit Stunting Tahun 2023 Tingkat kecamatan Sirimau, Kamis (10/08/2023).

Kegiatan yang di buka oleh Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena
mengungkapkan, berbagai program yang terkait dengan penanganan dan penurunan stunting selama ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan.

“Dari hasil audit ini diharapkan menjadi cerminan dari upaya yang telah kita lakukan dalam memerangi Stunting dan menjadi cermin bagi kita untuk terus memperbaiki dan meningkatkan berbagai program dan mengambil tindakan yang tepat dalam merespon hasil Audit Stunting,” jelasnya.

Selain itu disampaikan, Audit Stunting bukan hanya momen evaluasi semata atau untuk menilai kinerja, melainkan lebih dari pada itu harus dijadikan sebagai landasan, untuk menyempurnakan strategi dan tindakan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil, memiliki dampak besar dalam proses penanganan dan percepatan penurunan Stunting di kota Ambon.

“Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan Stunting di hari ini kita harus bekerja secara terintegrasi dan komprehensif, kesehatan pendidikan, pangan sanitasi dan aspek lainnya harus saling bersinergi, kerjasama dan berkolaborasi,” bebernya.

Wattimena berharap hal-hal yang tersampaikan dari pembahasan kasus ini akan melahirkan komitmen bersama dari OPD terkait dan kecamatan yang pada akhirnya akan semakin menurunkan angka stunting.

“Mari bersama kita membangun kesadaran, memberikan edukasi, dan mengimplementasikan program-program yang tepat guna mencegah dan mengatasi Stunting,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Camat Sirimau, M. Aulia Waliulu mengakui, sebagai salah satu masalah kesehatan yang membahayakan, maka memahami faktor penyebab stunting sangat perlu dilakukan.

“Dengan begitu kita bisa melakukan langkah intervensi yang

spesifik dalam upaya percepatan penurunan Stunting khususnya di wilayah Kecamatan Sirimau, tetapi juga secara umum di Kota Ambon,” pungkas Waliulu.

Ambon, Maluku.news – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ambon merayakan hari jadi ke-73 tahun. Perayaan hari jadi itu pun disaksikan Sekretaris Kota Agus Ririmasse, pada Kamis (10/08/2023).

“Sebagai alumni, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-73 SMPN-1 Ambon, saya juga merasa bangga. Kami berharap almamaternya tersebut dapat terus berkomitmen menyediakan pendidikan yang berkualitas.” ucap Ririmasse.

Ririmasse yang merupakan alumnus tahun 1990 mengungkapkan, tantangan dan perubahan zaman telah dilewati, tetapi semangat tidak pernah padam. Olehnya itu, HUT sekolah tahun ini menjadi moment penting dalam merayakan keberhasilan yang dicapai baik di bidang akademik, olahraga, maupun kesenian.

“Selama 73 Tahun, sekolah ini telah menjadi lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berdaya saing” ungkapnya.

Dirinya mengakui, SMPN 1 Ambon dalam perjalannya telah menghasilkan lulusan yang kebanyakan telah menjadi pemimpin baik di TNI/Polri, Pemerintahan, maupun Pemimpin Agama.

“Apapun profesi kita saat ini, itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang penting kita tidak lupa dengan sekolah kita ini,” tambahnya.

Kepada para peserta didik, Ririmasse berpesan agar tetap semangat, pantang menyerah dan tekad yang kuat dalam mengejar cita-cita.

“Kalian punya potensi yang luar biasa dan sekolah ini adalah tempat yang memebri wadah pengembangan bakat dan kemampuan tersebut. Jangan remehkan diri sendiri, jadilah yang terbaik. Terus belajar sehingga kedepan jadi manusia yang berguna menjadi harapan orang tua, jangan rasa diri kecil, jangan ada perbedaan sosial. Karena itu tidak menentukan masa depan, namun dengan belajar,” kuncinya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Ambon, Getruida Patty mengungkapkan rasa syukur atas karya Tuhan yang nyata bagi lembaga yang dipimpinnya. Dirinya menandaskan, perayaan HUT Mengusung tema “Bergerak Maju Menciptakan Generasi Gemilang”.

“Tema ini dilatarbelakangi perkembangan dunia pendidikan yang pesat sehingga mengharuskan semua stakeholder pendidikan di lembaga ini dapat bergerak melakukan tindakan nyata dalam perubahan dan perkembangan pendidikan bagi para siswa,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – coffee Morning antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, bersama Wajib Pajak. Kegiatan ini berlangsung, Kamis (10/08/2023) yang di hadiri Pj.Wali Kota Bodewin M. Wattimena,

Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh pengusaha yang berada di Kota Ambon, agar selalu taat membayar pajak.

“Tugas Pemerintah adalah membuat supaya para pelaku usaha mengerti dan memahami kewajibannya, dan kemudian bersedia dengan sukarela datang membayar pajaknya,” ujar Wattimena.

Terkait hal ini Pemkot dan para pengusaha selaku wajib pajak memiliki hubungan erat. Karena kewajiban pajak ini berlaku untuk orang per orang/pribadi bahkan entitas berupa badan usaha dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan begitu Pemkot juga butuh sejumlah dana untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggungjawab yang sumbernya berasal dari Pemerintah Pusat lewat dana bagi hasil, tetapi ada juga yang mesti diupayakan sendiri untuk membiayai program pembangunan yang sudah dirancang.

“Kami dibatasi kewenangan untuk pemungutan pajak dan retribusi. Sebab itu kami mengoptiomalkan semua potensi lewat regulasi. Disatu sisi, kita lakukan tugas pokok dan tanggungjawab, namun disisi lain kita perlu ciptakan kemandirian fiskal,”pintahnya.

Sehingga Wattimena juga memberi ucapan terimakasih kepada para wajib pajak yakni para pengusaha, yang telah melaksanakan kewajibannya.

“Kami berkewajiban untuk melaksanakan aturan lewat pungutan-pungutan pajak, Bapak/Ibu berkewajiban untuk membayar sesuai ketentuan hal itu membantu Pemerintah untuk mengembalikannya kepada masyarakat lewat program kegiatan pembangunan,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, apabila dalam proses pungutan pajak dan retribusi kepada pengusaha terdapat oknum dari OPD Terkait Dalam Hal Ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), yang mencoba meraup keuntungan dengan memanfaatkan situasi, maka akan ditindak agar tidak berdampak pada kerugian daerah.

“Untuk membayar, memenuhi kewajiban dengan baik tidak boleh ada tekanan, atau tindakan intervensi yang tidak benar oleh oknum,” tegas Wattimena.

Ambon, Maluku.news – Memimpin apel di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon, Rabu (09/08/2023) pagi, Pj. Wali Kota, Bodewin. M Wattimena dalam arahannya mengakui SatPol-PP Kota Ambon memegang peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Satpol PP Kota Ambon memegang peran penting dan strategis membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam, meningkatkan PAD, menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat yang tentu saja terangkum dalam Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi),” ujarnya.

Dijelaskan Wattimena, terkait penyelenggaraan pemerintahan, penerapan otonomi daerah mengisyaratkan terciptanya kemandirian daerah, khususnya fiskal, karenanya Pemkot harus memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan PAD.

Semuanya itu diatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi, diantaranya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), Instruksi maupun Keputusan Wali Kota.

“Semua regulasi harus ditegakkan dan dijamin pelaksanaan berjalan baik dan lancar, siapa yang bisa menjamin itu ya SatPol-PP,” tambahnya.

Wattimena memberi apresiasi, bahwa dalam upaya penegakkan aturan SatPol-PP selalu hadir dan menunjukan eksistensi Pemerintah, misalnya saat berhadapan dengan masalah-masalah pedagang di Pasar Mardika.

Hal itu disebutnya tidak mudah, sebab di satu sisi SatPol-PP harus melakukan tanggungjawab tapi juga harus menekan ego, disitulah SatPol-PP akan diuji karena tidak selamanya penegakan Perda harus dilakukan lewat kekerasan tetapi harus tegas dan humanis.

“Berhadapan dengan persoalan di pasar Mardika, saya berikan apresiasi kepada teman – teman selain miliki ketegasan dalam pelaksaan tugas tapi tetap humanis sehngga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan ketika berhadapan dengan masyarakat,” terangnya.

Kedepan, Wattimena berharap agar SatPol-PP dapat lebih berkoordinasi dan bekerjasama membackup Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melakukan kontrol terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, misalnya untuk rumah-rumah yang dibangun tanpa IMB, atau yang belum membayar PBB.

“Kalau itu dapat dilakukan maka PAD kita dapat meningkat untuk membiayai pembangunan kota ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SatPol-PP Kota Ambon, Josi Loppies, mengakui pihaknya dalam melaksanakan tupoksi penegakkan Perda selalu dengan cara-cara persuasif, dimana personil selalu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Perda.

Ambon, Maluku.news – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Galala/Hative sebagai Desa Siaga Tsunami atau Tsunami Ready Community.

Hal ini disampaikan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi (SLG) di Ambon, Selasa (08/08/2023).

Wattimena memberikan apresiasi serta berterima kasih kepada Stasiun BMKG yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Desa Galala/Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai lokus, mengingat daerah ini pernah mengalami bencana tersebut pada 8 Oktober 1674 silam.

“Hal ini tak terlepas dari bimbingan dan pendampingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku dan Kota Ambon, bersama denga BMKG, guna terwujudnya Komunitas siaga Tsunami dan Gempa Bumi di Kota ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, sekolah lapangan ini tentu memiliki efek yang besar terhadap keselamatan warga kotanya. Mengingat sumber teknonik dan non-tektonik terbilang banyak di Provinsi Maluku, sehingga Kota Ambon berpotensi Tsunami dan Gempa Bumi cukup besar.

“Melihat hal ini kita perlu membangun strategi pencegahan dan kesiap siagaan seluruh komponen Pemerintah, Akademisi, Lembaga Usaha, Media, TNI/Polri, dan Masyarakat menghadapi bencana tersebut. Salah satu peran kunci dalam perluasan informasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara khusus melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang beroperasi selama 24 jam,” jelasnya.

Sehingga melalui sekolah lapangan ini, maka akan terbangun kapasitas dan kapabilitas semua bidang terkait kesiap siagaan masyarakat yang mendiami kota bertajuk “City of Music” ini, agar terselamatkan dan terhindar dari bahaya bencana alam yang terjadi nantinya.

“Khusus untuk Desa Galala/Negeri Hative Kecil sebagai “Ready Community semoga menjadi katalis bagi Desa/Negeri/Kelurahan di Kota Ambon untuk memulai mempersiapkan diri menjadi kota siaga. Peringatan kontingensi bencana akan kami lakukan guna membentuk masyarakat tangguh bencana,” pungkas, Wattimena.

Untuk diketahui, setelah acara pembukaan kegiatan di Swissbell Hotel, dilanjutkan dengan pemasangan peta evakuasi Tsunami di Desa Galala/Hative Kecil.

Ambon, MalukuPost.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Galala/Hative sebagai Desa Siaga Tsunami atau Tsunami Ready Community.

Hal ini disampaikan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi (SLG) di Ambon, Selasa (08/08/2023).

Wattimena memberikan apresiasi serta berterima kasih kepada Stasiun BMKG yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Desa Galala/Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai lokus, mengingat daerah ini pernah mengalami bencana tersebut pada 8 Oktober 1674 silam.

“Hal ini tak terlepas dari bimbingan dan pendampingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku dan Kota Ambon, bersama denga BMKG, guna terwujudnya Komunitas siaga Tsunami dan Gempa Bumi di Kota ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, sekolah lapangan ini tentu memiliki efek yang besar terhadap keselamatan warga kotanya. Mengingat sumber teknonik dan non-tektonik terbilang banyak di Provinsi Maluku, sehingga Kota Ambon berpotensi Tsunami dan Gempa Bumi cukup besar.

“Melihat hal ini kita perlu membangun strategi pencegahan dan kesiap siagaan seluruh komponen Pemerintah, Akademisi, Lembaga Usaha, Media, TNI/Polri, dan Masyarakat menghadapi bencana tersebut. Salah satu peran kunci dalam perluasan informasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara khusus melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang beroperasi selama 24 jam,” jelasnya.

Sehingga melalui sekolah lapangan ini, maka akan terbangun kapasitas dan kapabilitas semua bidang terkait kesiap siagaan masyarakat yang mendiami kota bertajuk “City of Music” ini, agar terselamatkan dan terhindar dari bahaya bencana alam yang terjadi nantinya.

“Khusus untuk Desa Galala/Negeri Hative Kecil sebagai “Ready Community semoga menjadi katalis bagi Desa/Negeri/Kelurahan di Kota Ambon untuk memulai mempersiapkan diri menjadi kota siaga. Peringatan kontingensi bencana akan kami lakukan guna membentuk masyarakat tangguh bencana,” pungkas, Wattimena.

Untuk diketahui, setelah acara pembukaan kegiatan di Swissbell Hotel, dilanjutkan dengan pemasangan peta evakuasi Tsunami di Desa Galala/Hative Kecil.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru melaksanakan penandatangan nota kesepahaman atau MoU tentang “Penyelenggaraan Metrologi Legal”, pada ruang rapat Vlisingen, Balai Kota, Selasa (08/08/2023).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh kedua pimpinan tertinggi yakni Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wartimena dan Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, ini disaksikan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot dan Pemkab.

Wattimena dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya kegitan hari ini, guna memberikan jaminan kebenaran pengukuran terhadap alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) serta memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen Kabupaten Kepulauan Aru.

“Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat ini terkait dengan pelayanan publik bagaimana kita memastikan bahwa seluruh alat dan tenaga yang digunakan untuk pelayanan dapat memenuhi standar atau syarat yang dikehendaki aturan,” ungkapnya.

Wattimena menjanjikan, kapan saja dibutuhkan dirinya dapat menyediakan kebutuhan dan permintaan yang diusulkan kepada pihak Pemkot. Sebab, itu merupakan tindak lanjut dari proses penandatangan MoU yang telah terlaksana di hari ini.

“Saya berharap dapat memberikan jaminan kepada kita semua supaya pelayanan kepada masyarakat, dan publik diberikan secara maksimal,” harap Wattimena.

Sementara itu, harapan yang sama juga disampaikan Gonga. la berharap melalui kerja sama ini pelayanan masyarakat di daerahnya lebih dimaksimalkan.

“Kami ucapkan terimakasih banyak atas kerjasama ini dan kami atas nama Pemkab Kepulauan Aru memberikan apresisi kepada Bapak Pj. Wali Kota bersama dengan jajarannya. Tujuan kita tentunya pelayanan masyarakat, sehingga konsumen kita merasa puas,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, kurang adanya dukungan terhadap Program “Sudut/Jiku Balai Kota (Jiku Bata)”.

Padahal kegiatan ini sudah berjalan selama satu tahun, berdasarkan evaluasi yang tergambar dari partisipasi ASN dalam program yang berlangsung setiap tanggal 7 Bulan berjalan.

“Program ini adalah inovasi dari Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena selaku pimpinan tertinggi, guna meningkatkan UMKM yang tentunya wajib mendapat dukungan penuh dari semua ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon,” kata Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse di Ambon, Selasa (08/08/2023).

“Kami masih melihat kurangnya dukungan dari ASN terharap program itu, mereka acuh tak acuh, masih menganggap program itu ya sesuatu yang biasa saja,” tambahnya.

Terkait persoalan ini, Ririmasse akui, dirinya ingin mengguggah hati ASN Kota Ambon baik yang berstatus PNS, PPPK maupun Tenaga Honorer, untuk lebih berpartisipasi berbelanja di program Jiku Bata, dengan melakukan apel bersama setiap tanggal 7.

“Saya harus menggugah hati ASN berpartisipasi meningkatkan pendapatan UMKM dengan setiap tanggal 7 kita lakukan apel, dan setelah itu kita bersama – sama kunjungi stand UMKM, membeli produk yang dijual, sehingga terjadi perputaran roda perekonomian di kota ini, dan pelaku usaha ini bisa hidup,” jelasnya.

Ririmasse mengungkapkan, Jiku Bata hanya digelar satu kali dalam sebulan, sehingga sangat disayangkan apabila ada ASN yang tidak mau berpartisipasi dengan membeli produk- produk lokal yang dijual.

“Saya berpesan, dan tentunya pa wali berpesan tingkatkan UMKM, tingkatkan perekonomian kota ini. ASN mau keluarkan Rp 20 ribu masa tidak bisa, ini ada 7000-an ASN jika semua berpatisipasi maka hasilnya pasti luar biasa. Sebab siapa lagi yang memajukan kota ini kalau bukan ASN sendiri yang memulai,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, Jiku Bata merupakan salah satu program inovasi yang dilaunching oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena pada Puncak HUT Ke 447 Kota Ambon, 7 September 2022 lalu. Tujuannya, mendukung UMKM dengan menyediakan tempat di Sudut Balai Kota bagi UMKM terpilih guna menjajakan produk pangan lokal.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi telah menerima penetapan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan, hal tersebut telah disampaikan kepadanya lewat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, saat mengikuti Apel pagi di Balai Kota, Senin (07/08/2023).

“Tiga formasi yang akan dibuka untuk PPPK kota Ambon, yakni Tenaga Pendidikan sebanyak 597 kuota, Tenaga Kesehatan 237, dan Tenaga Administrasi Umum 90 kuota. Khusus untuk Tenaga Administrasi umum, dari 90 kuota tersebut dialokasikan untuk Pemadam Kebakaran sebanyak 35 orang,” ujar Wattimena.

Menurut Wattimena, keputusan Menpan RB patut disyukuri, sebab tidak semua daerah mendapatkan alokasi. Olehnya itu, Pemkot melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan. SDM (BPKPSDM) akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Itu disampaikan lewat keputusan MenPAN-RB formasi untuk Kota Ambon, ada daerah yang tdak dapat formasi karena tidak mengusulkan,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, mengakui, sesuai hasil Rapat Koordinasi Kementerian PAN-RB bersama Pemerintah daerah beberapa waktu lalu, maka usulan Pemkot terhadap formasi Calon PPPK telah diterima.

“Kenapa sampai Pemkot bisa dapat, karena pak Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena mengusulkan kepada Pempus, dan kemudian Pempus merespons usulan tersebut,” terangnya.

Dirinya membenarkan, bahwa tidak semua daerah mendapatkan formasi penerimaan pegawai, namun Kota Ambon mengusulkan dan diakomodir. Hal ini tentunya disambut dengan sukacita sebab dapat menjawab persoalan terkait tenaga kontrak di lingkup Pemkot.

“Dengan dibukanya formasi ini maka pegawai kontrak dapat terakomodir dan mengurangi beban APBD. Banyak daerah yang tidak dapat formasi karena mereka tidak mengusulkan. Pemkot bersyukur mengusulkan dan dapat,” bebernya.

Ririmasse menandaskan, terkait dengan penerimaan ini maka akan ditindaklanjuti oleh BKPSDM sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diturunkan oleh Pempus.