Beranda blog Halaman 147

Ribuan Siswa TK/SD se-Kota Ambon Ikut Lomba Mewarnai Menjelang HUT RI

0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 1500 siswa TK/PAUD dan SD se-Kota Ambon guna mengikuti lomba mewarnai yang digelar Komunitas Peduli Generasi Muda, Sabtu (05/08/2023) di Mall Ambon City Center (ACC) Passo,

Kegiatan dilaksanakan untuk menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. dibuka secara resmi oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.

Dalam sambutannya dikatakan, Pemerintah bersama komunitas bertanggungjawab untuk menyiapkan anak-anak kota Ambon menjadi anak-anak yang dapat menggapai masa depan mereka di kemudian hari.

“Oleh sebab itu berbagai kesempatan dan peluang mesti kita berikan untuk meningkatkan kreativitas serta menunjukkan tingkat perkembangan mereka dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Menurutnya hal ini untuk memprioritaskan peningkatan kualitas SDM dalam rangka menyambut Indonesia Emas di tahun 2045.

“Anak-anak ini kalau sekarang berumur 7-9 tahun, maka 22 tahun kemudian tahun 2045 mereka akan menjadi tulang punggung kota Ambon, Provinsi maluku dan Indonesia. Oleh karena itu kegiatan seperti ini memberikan ruang yang cukup bagi anak-anak berkreasi meningkatkan kemampuan mereka. Itu yang sangat kita butuh kan di kota ini,” jelasnya.

Kepada para orang tua, Wattimena ingatkan agar terus memberikan bimbingan dan kepedulian kepada anak-anak agar bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat.

Selain itu, orang tua juga diharapkan memberikan perlindungan bagi anak-anak karena Kota Ambon dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) telah naik peringkat dari Pratama ke Madya.

“Kota ini terus berupaya memberikan ruang yang cukup kepada anak-anak dalam menumbuhkan minat, bakat, dan kreativitas. Bahkan semua kita terus berikan perlindungan kepada anak-anak. Karena itu mari kita jaga anak-anak kita jangan lakukan kekerasan, intimidasi, jangan sakiti hati mereka. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik jangan harap Kota Ambon 20-30 tahun kedepan akan maju, karena merekalah yang menjadi generasi penerus,” bebernya.

Kepada anak-anak Wattimena berharap agar mewarnai menurut imajinasi masing-masing-masing.

“Mewarnai itu tidak harus juara, berkreativitas mengeluarkan imajinasi kita itu yang penting. Siapapun yang jadi juara selamat, yang tidak juara tidak usah berkecil hati karena masih banyak kesempatan ke depan,” tandasnya.

Pj. Wali Kota Lepas Pramuka Kwarcab Kota Ambon Menuju Raimuna Nasional

0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, melepaskan secara resmi Kontingen Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Ambon, guna mengikuti Pertemuan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Nasional (Raimuna Nasional). Di Ambon, Jum’at (04/08/2023).

Saat memberikan arahan, kepada kontingen yang terdiri atas 32 peserta didik penegak dan pandega, 2 (dua) orang pimpinan kontingen cabang, 2 pembina pendamping dan 7 (tujuh) orang Tim Advan ini, Wattimena meminta kepada peserta agar mampu menunjukkan kualitas yang dimiliki.

“Harus menunjukkan kualitas, juga menunjukkan sikap perilaku yang baik selama mengikuti kegiatan Raimuna Nasiona, karena nama baik kota ini di bawah oleh adik-adik,” paparnya.

Katanya, prestasi yang nantinya akan ditorehkan oleh 32 peserta nantinya akan menjadi bonus. Namun mempersiapkan skil serta kemampuan dalam mengikuti event nasional ini perlu dilakukan dengan matang oleh mereka dan didampingi oleh para pembina serta pembimbing.

“Tunjukkan yang terbaik, lakukan yang terbaik saja soal nanti dapat penghargaan, bonus, dan prestasi itu adalah bagian dari kerja keras, upaya yang kita lakukan,” tandas, Wattimena.

Lanjutnya, guna mewujudkan generasi emas tahun 2045 mendatang, persiapan terkait kesiapan penerus bangsa dalam menghadapi tersebut perlu dilakukan sejak dini, termasuk dengan apa yang dilakukan saat ini oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, yang melibatkan seluruh kwartir cabang seluruh Indonesia termasuk Kota Ambon.

“Pemkot akan terus mendukung kegiatan-kegiatan Gerakan Pramuka pada Cabang Kota Ambon, meski dengan keterbatasan yang dimiliki, tapi saya yakin kami saat ini sangat konsen, dan pengembangan kualitas generasi muda, oleh sebab itu kami akan terus mendorong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tuturnya.

Dirinya berharap, para peserta dapat menjaga kesehatan selama proses Raimuna Nasional yang dilaksanakan pada Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta), Cibubur, Jakarta.

“Harapan besar Pemkot Ambon, Kwarcab Kota Ambon bahkan mungkin Kwartir Daerah (Kwarda) dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik, serta adik-adik harus jaga kesehatan dengan baik, sebab kesehatan lebih penting,” harap, Wattimena.

Untuk diketahui, Pramuka Kwarcab Kota Ambon akan melakukan perjalanan menuju Jakrata pada 6 Agustus untuk mengikuti Kegiatan Raimuna Nasional yang berlangsung pada 12-21 Agustus 2023 mendatang.

Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian EPSS Statistik Sektoral Kota Ambon

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru Selatan melakukan Penilaian Interview tentang hasil Penilaian Pelaksanaan Statistik Sektoral.

Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybird di ruang Rapat Commad Center, Balai Kota Ambon, Jumat (04/08/2023), dan dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Buru Selatan Herthy. D. Soumokil, Kepala Dinas Kominfo dan persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon Drs. Joy. R. Adriaansz, M.Si, seryta dihadiri oleh OPD Selaku Produsen Data yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Perindag.

Kepala Diskominfosandi Kota Ambon, katakan EPPS secara rutin dilakukan setiap tahun guna mengukur Pelaksanaan Statistik Sektoral pada OPD lingkup Pemkot Ambon.

“Hasil Penilaian Internal telah direview oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan Selaku Tim Penilai Badan dan selanjutnya dilakukan visitasi di minggu kedua bulan Agustus 2023,” terangnya.

Diungkapkan ada beberapa tahapan yang telah dilakukan terkait EPSS di Kota Ambon diantaranya, Sosialisasi EPSS dari BPS Kota Ambon, Pembentukan Tim Penilai internal (TPI) EPSS Pemkot ambon, Penentuan 2 (dua) OPD sampel (dinas perikanan dan dinas perindag) utk mengikuti EPSS dan Bimtek cara pengisian penilaian mandiri oleh BPS kota Ambon.

“Selain itu dilakukan Rapat penilaian mandiri TPI terkait penjelasan 38 indikator dan 5 (lima) domain EPSS, pengumpulan bukti dukung dari 2 OPD, Verifikasi bukti dukung oleh TPI, Pengisian penilaian di aplikasi SIMBATIK oleh Operator Tim, Verifikasi data pengisian oleh supervisor dan Submit hasil penilaian mandiri,” tambah Adriaansz.

Untuk diketahui, EPPS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan. penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Tujuannya antara lain, untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah; meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Dalam EPPS dilakukan penilaian mandiri; penilaian dokumen; penilaian interview serta penilaian visitasi,” kata Adriaansz.

Dirinya menandaskan, Penilaian interview dilakukan untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian bukti dukung hasil penilaian mandiri dimana dalam hal ini BPS Maluku melakukan sistem penilaian silang antar Kabupaten/Kota sehingga Kota Ambon dinilai oleh BPS Kabupaten Buru Selatan.

Fraksi Golkar Ungkap Sejumlah Kegagalan Gubernur Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku membongkar sejumlah kegagalan dan ketidakberhasilan realisasi visi dan misi Gubernur Maluku dalam kepemimpinannya selama kurang lebih 4 tahun.

Kegagalan realisasi visi dan misi gubernur itu di sampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias saat penyampaian kata akhir Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Tahun 2022, Jum’at (04/08/2023).

Menurut Yeremias, beberapa hal yang dianggap gagal oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, antara lain:

-Pemindahan Ibu kota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Makariki Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah dan Percepatan Pembangunan Perkantoran Provinsi,

-Rekruitmen PNS dan Pejabat berdasarkan Kompotensi dan Pertimbangan Keterwakilan Suku, Agama, dan Kewilayahan,

-Penerapan Sistem E-Government dan E-Budgeting untuk Transparansi dan percepatan Pelayanan Publik, Harga sembako stabil dan murah, Mewajibkan Perusahaan di Maluku mempekerjakan 60% anak Maluku, Biaya Pendidikan Gratis untuk SMU-SMK di Maluku,

-Kartu Beasiswa Maluku untuk Mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, Pembangunan RSUD menjadi RSUD Pusat bertaraf Internasional, Meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas Rawat Inap di daerah terpencil dan terjauh,

Kartu Maluku Sehat untuk berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit, Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, Pembangunan Smart City di pusat Kabupaten/Kota di Maluku, Maluku Terang dengan Listrik masuk Desa dan Revitalisasi Lembaga-lembaga adat.

Dengan bersandar pada berbagai hal kegagalan dalam inplementasi visi dan misi itu, Fraksi Partai Golkar menyatakan dengan tegas juga “MENOLAK” Laporan Pertanggungjawaban Keungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022.

“Penolakan kami atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, bukan sekedar bisik-bisik. Kami wujudkan ini demi kesejahteraan Maluku. Harapan kami agar benar dan transparan tampil di depan muka,” ungkap Yermias.

Mari bersama-sama menjaga integritas dan transparansi, agar masa depan Maluku cerah dan penuh harapan yang khas.

Ribuan Ton Beras Impor dari Vietnam Tiba di Ambon

0

Ambon, Maluku.news – com – Ribuan ton beras impor asal Vietnam masukmelalui pelabuhan Yos sudarso. Berdasarkan data dari PT Pelindo per hari ini beras impor asal Vietnam yang sudah masuk ke Ambon 4.750 ton, yang diimpor langsung oleh Perum Bulog Maluku

Hal ini di sampaikan oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena di Ambon, Kamis (03/08/2023).

“Tentu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersyukur dan berterimakasih kepada Bulog, tetapi juga atas kerja dan kolaborasi semua pihak, baik dari Bea Cukai, Pelindo, Pelni, KSOP, Kepolisian. Ini pertanda seluruh kita bersama – sama berupaya minimal memenuhi ketahanan pangan di Ambon khusus beras,” ucap Wattimena

Dirinya mengungkapkan, selain untuk ketahanan pangan, impor beras ini juga sangat berdampak bagi pengendalian inflasi di kota ini. Dimana pada bulan Juni kenaikan inflasi di Ambon, selain dari persoalan transportasi, cukai rokok, dan salah satunya beras.

“Syukurlah KaBulog dan jajaran terus membantu Pemkot minimal menyediakan stok yang cukup, melakukan operasi pasar, dan terus menjual beras dibawah harga pasar, supaya minimal untuk pengendalian harga pasar yang memicu inflasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, dengan impor beras Bulog ini meski ketersediaan stok beras telah terjamin, namun Pemkot akan melakukan pengawasan kepada distributor nakal yang melakukan penimbunan.

“Ini tugas berat kita, sebab sekalipun Bulog impor beras masuk di kota Ambon, tetapi apabila ada pelaku penimbunah beras membuat kelangkaan dan harga terus naik. Oleh sebab itu nanti Satgas pasar yang berusaha melakukan pengawasan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Maluku, Saldi Adrin, menerangkan Beras yang dimpor pihaknya dari Vietnam sebanyak 4750 ton dengan type Medium Plus, akan khsusus didistribusikan untuk kota Ambon saja.

“Nanti akan kita tampung di gudang kami di Halong, dan distribusi hanya untuk kota Ambon, untuk menjaga inflasi,” ungkapnya.

Kabulog menandaskan, dengan impor beras ini akan mencukupi kebutuhan pangan di kota Ambon hingga dua sampai tiga bulan kedepan.

Pemkot Ambon Lakukan diseminasi Penyebab Stunting Pada 5 Kecamatan

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melakukan diseminasi kasus stunting pada lima (5) Kecamatan di Kota Ambon, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab risiko stunting di daerah itu.

Pj. Ketua TPP – PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, menjelaskan tujuan diseminasi kasus stunting untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab risiko stunting.

“Dari hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan tersebut dapat memberikan rekomendasi sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan,” ujar Wattimena di Ambon, Kamis (03/08/2023).

Terkait hasil diseminasi yang dilakukan, Wattimena akui ada beberapa penyebab dominan stunting diantaranya Pola Asuh yang salah, Sanitasi, dan Faktor Ekonomi.

“Dari hasil yang kami temui, penyebab Stunting itu sendiri diantaranya pola asuh yang salah, sanitasi, dan faktor ekonomi rendah menjadi masalah yg paling dominan. Ini menjadi tanggung jawab bersama, perlu kerja keras, sinergitas dan kolaborasi untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Wattimena.

Selaku Wakil Ketua TPPS, Wattimena berharap, dari kegiatan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk dapat memberikan intervensi yg tepat sasaran dan tentunya berdampak positif bagi penurunan angka stunting.

Di samping itu, Kepala DPPKB, J. W Patty, mengungkapkan, Kegiatan Diseminasi Kasus Stunting yang dilakukan turut melibatkan Camat, aparatur Desa/Negeri, Puskesmas, Dokter Anak, Obgyn, Psikolog, Tenaga Gizi, Penyuluh KB dan PKK kecamatan, Desa/Negri.

“Turut terlibat Babinsa dan Babinkamtibmas, sehingga kolaborasi ini turut memberikan motivasi bagi Desa/Negeri dan Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak dalam Posyandu,” terang Patty.

Ditambahkan dari desiminasi yang dilakukan, ada rekomendasi dari pakar yakni tenaga gizi klinik, dokter anak, psikolog, dan dokter Obgyn yang diberikan kepada Pj. Wali Kota.

Apresiasi Rabu – rabu Market, Wattimena: Mengatasi Pengangguran

0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi apresiasi atas Pagelaran Bazar Kreatif Rabu – rabu Market yang diikuti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pattimura Park, Kamis (03/08/2023).

Wattimena katakan event yang berlangsung hingga 5 Agustus mendatang tersebut merupakan hasil dari kreativitas anak-anak muda di kota Ambon yang sejalan dengan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif.

“Kita upayakan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif, yang ditujukan menggali potensi kreativitas anak muda, menjadi produk yang bisa dijual dan berdampak ekonomi bagi kota aAmbon,” kata Pj. Wali Kota didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, saat ditemui di sela-sela event.

Dirinya menjelaskan, melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, seperti yang dilakukan Rabu-rabu Market, diharapkan dapat menjadi jawaban bagi angka pengangguran yang cukup tinggi di kota ini.

“Setiap tahun ada tambahan tiga hingga empat ribu pengangguran intelektual. Pemkot terbatas dalam menyediakan lapangan kerja, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah menciptakan kemandirian mereka,” bebernya.

Diakuinya Pemkot sangat mendukung penuh UMKM yang telah terbukti tetap eksis di tengah dampak resesi ekonomi. Dukungan itu antara lain diberikan lewat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Bahkan hari ini Pemkot sementara memberikan NIB gratis kepada pelaku usaha di kota ambon untuk memacu semangat generasi muda di kota Ambon pelaku UMKM. Kami coba lakukan pendampingan, menyediakan rumah kemasan, dan membantu pemasaran dengan meminta tanggungjawab sosial jaringan retail modern untuk menerima produk UMKM,” ungkapnya.

Wattimena beharap dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah dapat menyediakan tempat yang representatif, bagi UMKM yang rencananya akan ditempatkan pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wainitu.

Sekda Sadali Buka Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2023

0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU didampingi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Ina Wati Tahir, SE., M.Si, membuka Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku tahun 2023, yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (3/8/2023).

Turut hadir juga pada kesempatan itu Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Wanita se-Maluku, dan pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya Sekda mengatakan, Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2023, mengangkat tema : “Anak Terlindungi Indonesia Maju”, yang memiliki makna sebagai bentuk kepedulian semua elemen bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia, khususnya di Maluku, agar dapat terus tumbuh dan berkembang secara optimal.

“Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap Hak Anak di Daerah, saya harap semua pimpinan OPD dapat membantu berbagai layanan, baik dari segi Pendidikan, Kesehatan maupun pemenuhan hak anak, serta melakukan perlindungan khusus anak, untuk mencegah dan menurunkan angka pekerja anak, tingkat kekerasan kepada anak, termasuk anak yang dieksploitasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.” Tambahnya.

Sadali juga menyampaikan, anak-anak Provinsi Maluku adalah generasi penerus bangsa, harus tumbuh sebagai anak yang sehat, terutama rajin belajar menuntut ilmu, untuk mencapai cita-cita dan harapan.

“Kita tentu berharap bahwa masa depan Daerah Maluku akan dikelola oleh insan-insan yang religius dan berintegritas, kompeten dan berbudaya, kreatif dan mandiri serta memiliki kepedulian sosial. Selamat Hari Anak Nasional, semoga anak-anak Maluku menjadi anak yang bebudaya, mencerminkan identita dan berkarakter dalam berbangsa dan bertanah air Indonesia.” Tutupnya

Pada kesempatan itu juga dilakukan Pembacaan Suara Anak Provinsi Maluku Tahun 2023 dan penyerahan Penyerahan Butir Suara Anak Provinsi Maluku kepada Sekretaris Daerah Maluku, serta dilanjutkan dengan pertunjukan Karya Anak Maluku. (Diskominfo Maluku)

Dua Fraksi DPRD Maluku Tolak Penetapan Ranperda LPJ APBD 2022

0

Ambon, Maluku.news – Dua fraksi DPRD Provinsi Maluku yakni fraksi Partai Golkar dan PDIP menolak Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Sementara enam Fraksi lainnya menerima, yaitu Fraksi PKS, Fraksi Pembangunan Bangsa gabungan PKN dan PPP, Fraksi Hanura, Fraksi Perindo Amanat Berkarya, Fraksi Demokrat, serta Fraksi Gerindra.

Fraksi Golkar dalam penyampaian kata akhir Fraksi dibacakan Anos Yermias selaku Ketua Fraksi, menyampaikan ada beragam kegagalan, dan permasalahan dalam pelaksanaan visi, misi, program, dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Gubernur Maluku periode 2019-2024.

“Kegagalan tersebut mulai dari perencanaan daerah yang telah disusun masih belum mencapai tingkat komprehensif dan integratif yang diharapkan,”kata Yeremias d alam rapat Paripurna, Ambon Kamis (03/08/2028).

Terdapat ketidaklengkapan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan rencana. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam menerjemahkan perencanaan menjadi tindakan nyata.

“Sementara kegagalan realisasi visi dan misi, diantaranya pemindahan Ibukota Ke Makariki, Seram dan Percepatan Pembangunan Perkantoran Provinsi, Rekruitmen PNS dan Pejabat berdasarkan Kompetensi dan Pertimbangan Keterwakilan Suku, Agama, dan Kewilayahan, dan Penerapan Sistem e-government dan e budgeting untuk Transparansi dan percepatan Pelayanan Publik,”ucapnya.

Selain itu, kegagalan dalam kebijakan berupa, diantaranya tidak menempati rumah dinas, tidak melakukan aktivitas Kedinasan selaku Gubenur di Kantor Gubernur Maluku, tetapi dialihkan ke Rumah Pribadi.

“Untuk Mes Maluku juga sebagai Salah satu asset Daerah yang memiliki Potensi yang mendatangkan Dividen bagi daerah, pembangunannya terbengkalai dan berantakan, menyebabkan Daerah Banyak mendapat sanksi dalam hal kebijakan fiskal seperti pemotongan DAK,” tegas Yeremias.

Sementara Fraksi PDIP, dalam penyampaian kata akhir Fraksi dibacakan Javet Djemy Pattiselano, mengatakan penolakan terhadap LPJ 2022 dikarenakan banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam Pelaksanaan APBD oleh Saudara Gubernur yang belum terselesaikan dengan tuntas.

Permasalahan tersebut, diantaranya Masyarakat Miskin di Maluku yang cenderung bertambah di Tahun 2022 ke 2023, masalah bayi stunting, gizi buruk dan gizi kurang di Tahun 2022 di Maluku masih cukup tinggi.

“Sedangkan untuk anggaran pemasaran pariwisata pada Dinas Pariwisata untuk promosi wisata Maluku dalam, dan luar negeri sebesar Rp 6.984.996.864, tidak ada konfirmasi kegiatan-kegiatan promosi tersebut dalam bentuk apa dan siapa yang melakukan? Padahal sektor Pariwisata menjadi unggulan untuk meningkatkan Perekonomian Maluku,”ungkapnya.

Dinas Pendidikan di tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp 1.021.108.172.499 dari jumlah realisasi APBD Tahun 2022 sebesar Rp 3.053.175.364.420 atau 33,44%, yaitu melebihi syarat undang-undang yang mewajibkan alokasi belanja Bidang Pendidikan minimal 20% dari jumlah APBD.

“Kenyataannya, anggaran sebesar tersebut tidak seimbang dengan Kebijakan-Kebijakan yang dibuat oleh gubernur melalui Kadis Pendidikan untuk menaikan Mutu dan Kualitas Pendidikan Menengah di Maluku, serta berbagai permasalahan lainnya,” jelasnya.

Atas hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan politik seperti pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Pengelolaan APBD Tahun 2022 oleh Saudara Gubernur sangat menyimpang dari Visi, Misi dan Janji-Janji kampanye Gubernur yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, serta semangat PDI Perjuangan, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, pelayanan publik, dan setiap pengambilan kebijakan politik oleh Kepala Daerah dalam Konteks

Kemitraan dengan DPRD tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Sehingga sebagai Partai yang mengusung pada Pilkada tahun 2018, PDI Perjuangan memiliki beban politik dan moral terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024, yang tidak mencapai target.

“Sikap Politik ini adalah bagian dari pemberian sanksi bagi kepala daerah yang di Usung oleh PDI Perjuangan tetapi gagal dalam kepemimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,”tegas Pattiselano.

Wattimena: Pelaku UMKM Harus Waspada Investasi Bodong

0

Ambon, Maluku.news – Pejabat (Pj) Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyampaikan, kepada seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar selalu mewaspadai beragam bentuk investasi bodong, yang menjanjikan keuntungan besar dan tidak masuk akal lantaran hanya akan merugikan dirinya sendiri.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Bagian Ekonomi dan SDA, menggelar “Sharing Sesion Perlindungan Konsumen UMKM Dari Investasi Bodong” yang diikuti oleh 30 orang peserta di Ambon, Kamis (03/08/2023).

Menurut Wattimena, sharing ini bertujuan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman para peserta tentang apa itu investasi.

“Sehingga bagaimana kita dapat melakukan berbagai hal dalam upaya memperoleh keuntungan dari investasi dan terhindar dari rayuan-rayuan investasi bodong,”tandas Wattimena.

Diingatkan kepada peserta agar tidak terbuai dengan investasi yang tidak dapat menunjukkan legalitasnya dalam menjamin masa depan usaha.

“Sebaiknya kita mencari investasi yang kecil resikonya, keuntungannya akan lebih rasional dari pada harus terbuai dengan rayuan investasi bodong,”ucapnya.

Wattimena berharap, materi yang disampaikan oleh pra narasumber dapat dipahami, dan dimengerti sehingga, para pelaku usaha siaga ketika ada investasi-yang mencoba untuk melakukan penipuan, sehingga merugikan mereka.

“Karena itu mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua harus berusaha seperti itu. Kita berharap perlindungan konsumen, terus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya menghindari kejadian seperti ini,”ujarnya.