Ambon, Maluku.news – Memimpin apel di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon, Rabu (09/08/2023) pagi, Pj. Wali Kota, Bodewin. M Wattimena dalam arahannya mengakui SatPol-PP Kota Ambon memegang peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Satpol PP Kota Ambon memegang peran penting dan strategis membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam, meningkatkan PAD, menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat yang tentu saja terangkum dalam Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi),” ujarnya.

Dijelaskan Wattimena, terkait penyelenggaraan pemerintahan, penerapan otonomi daerah mengisyaratkan terciptanya kemandirian daerah, khususnya fiskal, karenanya Pemkot harus memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan PAD.

Semuanya itu diatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi, diantaranya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), Instruksi maupun Keputusan Wali Kota.

“Semua regulasi harus ditegakkan dan dijamin pelaksanaan berjalan baik dan lancar, siapa yang bisa menjamin itu ya SatPol-PP,” tambahnya.

Wattimena memberi apresiasi, bahwa dalam upaya penegakkan aturan SatPol-PP selalu hadir dan menunjukan eksistensi Pemerintah, misalnya saat berhadapan dengan masalah-masalah pedagang di Pasar Mardika.

Hal itu disebutnya tidak mudah, sebab di satu sisi SatPol-PP harus melakukan tanggungjawab tapi juga harus menekan ego, disitulah SatPol-PP akan diuji karena tidak selamanya penegakan Perda harus dilakukan lewat kekerasan tetapi harus tegas dan humanis.

“Berhadapan dengan persoalan di pasar Mardika, saya berikan apresiasi kepada teman – teman selain miliki ketegasan dalam pelaksaan tugas tapi tetap humanis sehngga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan ketika berhadapan dengan masyarakat,” terangnya.

Kedepan, Wattimena berharap agar SatPol-PP dapat lebih berkoordinasi dan bekerjasama membackup Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melakukan kontrol terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, misalnya untuk rumah-rumah yang dibangun tanpa IMB, atau yang belum membayar PBB.

“Kalau itu dapat dilakukan maka PAD kita dapat meningkat untuk membiayai pembangunan kota ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SatPol-PP Kota Ambon, Josi Loppies, mengakui pihaknya dalam melaksanakan tupoksi penegakkan Perda selalu dengan cara-cara persuasif, dimana personil selalu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Perda.

Ambon, Maluku.news – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Galala/Hative sebagai Desa Siaga Tsunami atau Tsunami Ready Community.

Hal ini disampaikan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi (SLG) di Ambon, Selasa (08/08/2023).

Wattimena memberikan apresiasi serta berterima kasih kepada Stasiun BMKG yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Desa Galala/Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai lokus, mengingat daerah ini pernah mengalami bencana tersebut pada 8 Oktober 1674 silam.

“Hal ini tak terlepas dari bimbingan dan pendampingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku dan Kota Ambon, bersama denga BMKG, guna terwujudnya Komunitas siaga Tsunami dan Gempa Bumi di Kota ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, sekolah lapangan ini tentu memiliki efek yang besar terhadap keselamatan warga kotanya. Mengingat sumber teknonik dan non-tektonik terbilang banyak di Provinsi Maluku, sehingga Kota Ambon berpotensi Tsunami dan Gempa Bumi cukup besar.

“Melihat hal ini kita perlu membangun strategi pencegahan dan kesiap siagaan seluruh komponen Pemerintah, Akademisi, Lembaga Usaha, Media, TNI/Polri, dan Masyarakat menghadapi bencana tersebut. Salah satu peran kunci dalam perluasan informasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara khusus melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang beroperasi selama 24 jam,” jelasnya.

Sehingga melalui sekolah lapangan ini, maka akan terbangun kapasitas dan kapabilitas semua bidang terkait kesiap siagaan masyarakat yang mendiami kota bertajuk “City of Music” ini, agar terselamatkan dan terhindar dari bahaya bencana alam yang terjadi nantinya.

“Khusus untuk Desa Galala/Negeri Hative Kecil sebagai “Ready Community semoga menjadi katalis bagi Desa/Negeri/Kelurahan di Kota Ambon untuk memulai mempersiapkan diri menjadi kota siaga. Peringatan kontingensi bencana akan kami lakukan guna membentuk masyarakat tangguh bencana,” pungkas, Wattimena.

Untuk diketahui, setelah acara pembukaan kegiatan di Swissbell Hotel, dilanjutkan dengan pemasangan peta evakuasi Tsunami di Desa Galala/Hative Kecil.

Ambon, MalukuPost.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Galala/Hative sebagai Desa Siaga Tsunami atau Tsunami Ready Community.

Hal ini disampaikan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi (SLG) di Ambon, Selasa (08/08/2023).

Wattimena memberikan apresiasi serta berterima kasih kepada Stasiun BMKG yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan kegiatan ini, dengan menjadikan Desa Galala/Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai lokus, mengingat daerah ini pernah mengalami bencana tersebut pada 8 Oktober 1674 silam.

“Hal ini tak terlepas dari bimbingan dan pendampingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku dan Kota Ambon, bersama denga BMKG, guna terwujudnya Komunitas siaga Tsunami dan Gempa Bumi di Kota ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, sekolah lapangan ini tentu memiliki efek yang besar terhadap keselamatan warga kotanya. Mengingat sumber teknonik dan non-tektonik terbilang banyak di Provinsi Maluku, sehingga Kota Ambon berpotensi Tsunami dan Gempa Bumi cukup besar.

“Melihat hal ini kita perlu membangun strategi pencegahan dan kesiap siagaan seluruh komponen Pemerintah, Akademisi, Lembaga Usaha, Media, TNI/Polri, dan Masyarakat menghadapi bencana tersebut. Salah satu peran kunci dalam perluasan informasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara khusus melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang beroperasi selama 24 jam,” jelasnya.

Sehingga melalui sekolah lapangan ini, maka akan terbangun kapasitas dan kapabilitas semua bidang terkait kesiap siagaan masyarakat yang mendiami kota bertajuk “City of Music” ini, agar terselamatkan dan terhindar dari bahaya bencana alam yang terjadi nantinya.

“Khusus untuk Desa Galala/Negeri Hative Kecil sebagai “Ready Community semoga menjadi katalis bagi Desa/Negeri/Kelurahan di Kota Ambon untuk memulai mempersiapkan diri menjadi kota siaga. Peringatan kontingensi bencana akan kami lakukan guna membentuk masyarakat tangguh bencana,” pungkas, Wattimena.

Untuk diketahui, setelah acara pembukaan kegiatan di Swissbell Hotel, dilanjutkan dengan pemasangan peta evakuasi Tsunami di Desa Galala/Hative Kecil.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru melaksanakan penandatangan nota kesepahaman atau MoU tentang “Penyelenggaraan Metrologi Legal”, pada ruang rapat Vlisingen, Balai Kota, Selasa (08/08/2023).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh kedua pimpinan tertinggi yakni Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wartimena dan Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, ini disaksikan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot dan Pemkab.

Wattimena dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya kegitan hari ini, guna memberikan jaminan kebenaran pengukuran terhadap alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) serta memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen Kabupaten Kepulauan Aru.

“Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat ini terkait dengan pelayanan publik bagaimana kita memastikan bahwa seluruh alat dan tenaga yang digunakan untuk pelayanan dapat memenuhi standar atau syarat yang dikehendaki aturan,” ungkapnya.

Wattimena menjanjikan, kapan saja dibutuhkan dirinya dapat menyediakan kebutuhan dan permintaan yang diusulkan kepada pihak Pemkot. Sebab, itu merupakan tindak lanjut dari proses penandatangan MoU yang telah terlaksana di hari ini.

“Saya berharap dapat memberikan jaminan kepada kita semua supaya pelayanan kepada masyarakat, dan publik diberikan secara maksimal,” harap Wattimena.

Sementara itu, harapan yang sama juga disampaikan Gonga. la berharap melalui kerja sama ini pelayanan masyarakat di daerahnya lebih dimaksimalkan.

“Kami ucapkan terimakasih banyak atas kerjasama ini dan kami atas nama Pemkab Kepulauan Aru memberikan apresisi kepada Bapak Pj. Wali Kota bersama dengan jajarannya. Tujuan kita tentunya pelayanan masyarakat, sehingga konsumen kita merasa puas,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, kurang adanya dukungan terhadap Program “Sudut/Jiku Balai Kota (Jiku Bata)”.

Padahal kegiatan ini sudah berjalan selama satu tahun, berdasarkan evaluasi yang tergambar dari partisipasi ASN dalam program yang berlangsung setiap tanggal 7 Bulan berjalan.

“Program ini adalah inovasi dari Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena selaku pimpinan tertinggi, guna meningkatkan UMKM yang tentunya wajib mendapat dukungan penuh dari semua ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon,” kata Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse di Ambon, Selasa (08/08/2023).

“Kami masih melihat kurangnya dukungan dari ASN terharap program itu, mereka acuh tak acuh, masih menganggap program itu ya sesuatu yang biasa saja,” tambahnya.

Terkait persoalan ini, Ririmasse akui, dirinya ingin mengguggah hati ASN Kota Ambon baik yang berstatus PNS, PPPK maupun Tenaga Honorer, untuk lebih berpartisipasi berbelanja di program Jiku Bata, dengan melakukan apel bersama setiap tanggal 7.

“Saya harus menggugah hati ASN berpartisipasi meningkatkan pendapatan UMKM dengan setiap tanggal 7 kita lakukan apel, dan setelah itu kita bersama – sama kunjungi stand UMKM, membeli produk yang dijual, sehingga terjadi perputaran roda perekonomian di kota ini, dan pelaku usaha ini bisa hidup,” jelasnya.

Ririmasse mengungkapkan, Jiku Bata hanya digelar satu kali dalam sebulan, sehingga sangat disayangkan apabila ada ASN yang tidak mau berpartisipasi dengan membeli produk- produk lokal yang dijual.

“Saya berpesan, dan tentunya pa wali berpesan tingkatkan UMKM, tingkatkan perekonomian kota ini. ASN mau keluarkan Rp 20 ribu masa tidak bisa, ini ada 7000-an ASN jika semua berpatisipasi maka hasilnya pasti luar biasa. Sebab siapa lagi yang memajukan kota ini kalau bukan ASN sendiri yang memulai,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, Jiku Bata merupakan salah satu program inovasi yang dilaunching oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena pada Puncak HUT Ke 447 Kota Ambon, 7 September 2022 lalu. Tujuannya, mendukung UMKM dengan menyediakan tempat di Sudut Balai Kota bagi UMKM terpilih guna menjajakan produk pangan lokal.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon secara resmi telah menerima penetapan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan, hal tersebut telah disampaikan kepadanya lewat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, saat mengikuti Apel pagi di Balai Kota, Senin (07/08/2023).

“Tiga formasi yang akan dibuka untuk PPPK kota Ambon, yakni Tenaga Pendidikan sebanyak 597 kuota, Tenaga Kesehatan 237, dan Tenaga Administrasi Umum 90 kuota. Khusus untuk Tenaga Administrasi umum, dari 90 kuota tersebut dialokasikan untuk Pemadam Kebakaran sebanyak 35 orang,” ujar Wattimena.

Menurut Wattimena, keputusan Menpan RB patut disyukuri, sebab tidak semua daerah mendapatkan alokasi. Olehnya itu, Pemkot melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan. SDM (BPKPSDM) akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Itu disampaikan lewat keputusan MenPAN-RB formasi untuk Kota Ambon, ada daerah yang tdak dapat formasi karena tidak mengusulkan,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, mengakui, sesuai hasil Rapat Koordinasi Kementerian PAN-RB bersama Pemerintah daerah beberapa waktu lalu, maka usulan Pemkot terhadap formasi Calon PPPK telah diterima.

“Kenapa sampai Pemkot bisa dapat, karena pak Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena mengusulkan kepada Pempus, dan kemudian Pempus merespons usulan tersebut,” terangnya.

Dirinya membenarkan, bahwa tidak semua daerah mendapatkan formasi penerimaan pegawai, namun Kota Ambon mengusulkan dan diakomodir. Hal ini tentunya disambut dengan sukacita sebab dapat menjawab persoalan terkait tenaga kontrak di lingkup Pemkot.

“Dengan dibukanya formasi ini maka pegawai kontrak dapat terakomodir dan mengurangi beban APBD. Banyak daerah yang tidak dapat formasi karena mereka tidak mengusulkan. Pemkot bersyukur mengusulkan dan dapat,” bebernya.

Ririmasse menandaskan, terkait dengan penerimaan ini maka akan ditindaklanjuti oleh BKPSDM sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang diturunkan oleh Pempus.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Bandang Tahun 2023-2026.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai Senin (07/08/2023) hingga Rabu (09/08/2023).

Dibuka secara resmi pada Senin (07/08/2023) oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena. Dalam sambutan yang disampaikan, kegiatan yang dilakukan saat ini bertujuan untuk menyiapkan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam, termasuk banjir bandang.

“Tujuan kegiatan ini, pemerintah masyarakat dan stakeholder lainnya dapat menghadapi bencana. Sebab masyarakatlah yang akan terkena dampak langsung,” ujar Wattimena.

Mengingat hal tersebut juga mesti menjadi perhatian khusus Desa/Negeri/Kelurahan, guna menyusun rencana kontingensi penanggulangan agar pemerintah melalui dinas teknis dapat mengintervensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana.

Selain itu dirinya menambahkan, perlu ada sinergitas antar dinas teknis guna menghindarkan warga kota ini dari kejadian-kejadian buruk yang diakibatkan oleh bencana alam.

“Karena itu paling penting adalah bekerja sama, Dinas PUPR harus menormalisasi sungai, selanjutnya PRKP sebelum menerbitkan IMB untuk pembangunan supaya disurvei terlebih dahulu, dari kegiatan ini akan dihasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi supaya jauh kita sudah mempersiapkan antisipasi,” tandasnya.

Dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat menambah pemahaman, serta meningkatkan kapasitas para peserta dalam menyinkronisasi siaga tangguh bencana.

“Saya berharap kegiatan ini pada waktu ya dapat memberikan pemahaman meningkatkan kapasitas kita semua, para peserta dalam upaya untuk koordinasi guna sinkronisasi, agar kita siap siaga tangguh bencana,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Pejabat (Pj) Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena secara resmi membuka Lomba Banding Nyanyi Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Kecamatan Baguala, Sabtu (05/08/2023) di Ambon.

Dalam sambutannya Pj. Wali Kota meminta agar para juara yang berhasil dari tingkat Kecamatan Baguala terus berlatih untuk bertanding di tingkat Kota Ambon.

“Minimal secara internal kita bergereja, dapat menjadi sarana meningkatkan kualitas umat lewat bernyayi, tetapi secara eksternal mampu memberikan kesempatan generasi muda Gereja mengikuti lomba hingga tingkat nasional,” imbuhnya.

Diakuinya kegiatan Pesparawi merupakan sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang seni budaya yang bernafaskan kekristenan, sehingga di dalam ajang ini juara menjadi nomor dua. Tetapi yang penting bagaimana memuliakan Tuhan lewat Kidung Pujian.

“Lewat talenta suara dan bakat yang dikarnuniakan kepada kita, kita muliakan Tuhan, itu yang utama. Berikutnya mengikuti lomba dan jadi juara,” kata Wattimena.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, kata Wattimena terus berupaya mewujudnyatakan branding kota Ambon City Of Music yang sejak 31 oktober 2019 lalu diberikan oleh UNESCO.

Pengakuan ini ujarnya, disambut dengan luar biasa, tetapi upaya hendaknya bahwa kota ini layak mendapatkan pengakuan itu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi semua.

“Membangun ekosistem ekonomi kreati berbasis musik tidak hanya dilakukan pemerintah, butuh dukungan kerjasama seluruh elemen masyarakat di kota Ambon, termasuk oleh Lembga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD),” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan dimulainya pelaksanan Pesparawi tingkat Kecamatan yang dimulai dari Kecamatan Baguala, diharapkan yang jadi harapan warga kota ambon yakni Ambon sebagai kota Musik Dunia, dapat terus terimplementasikan.

“Kita berupaya tunjukan berlahan-lahan mewujudkan apa yang menjadi keinginan warga kota ambon tetapi juga kepada UNESCO kita layak menjadi City Of Music. Semoga Pesaprawi Kecamatan Baguala dapat menghasilkan para pemenang yang berkualitas,” Aujar Wattimena.

Sementara itu, Ketua LPPD Kecamatan Baguala, Pendeta A. Latue, menyampaikan Tema Pesparawi tahun ini adalah “Bernyanyilah Bagi Tuhan Sebagai Orang Yang Diselamatkan,”

“Tema ini dipilih diharapkan dapat memebrikan motivasi dan dorongan keada kita sebagai orang yang diselamatkan untut terus bangun persekutauan bersaksi memuji dan memuliakan Tuhan disepanjang hembusan nafas,” ungkap Latue.

Ditandaskan Latue, dalam Pesparawi Tingkat Kecamatan dilombakan 10 kategori yakni ; paduan Suara Dewasa Campuran (4 Peserta); Paduan Suara Pria (2); Paduan Suara Remaja/Pemuda Campuran (4), Paduan Suara Anak (2); Solo Anak 6-8 Tahun (4) Solo Anak 9-12 Tahun (8); Solo Remaja/Pemuda (2); Solo Remaja/Pemuda Putri (4); Vocal Grup (1) dan Musik Pop Gereja (1).

Ambon, Maluku.news – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Ambon menggelar kegiatan Sosialisasi Etika Berbusana dan Berbicara, Sabtu (05/08/2023) di Elisabeth Hotel.

Pj. Ketua TP – PKK, Lisa Wattimena yang dalam sambutannya memberikan apresiasi, sebab menurutnya kegiatan ini adalah bentuk kepedulian bersama untuk tetap menjaga budaya dan tata krama, sopan santun, rasa hormat kepada orang lain, menghargai norma sosial serta mencerminkan nilai yang positif.

Diakuinya, dalam Kehidupan bermasyarakat etika dan tata krama merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan, namun pada kenyataannya nilai-nilai tata krama dan sopan santun generasi saat ini, sudah mulai terkikis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

“Oleh sebab itu pengetahuan tentang etika, tata krama, dan sopan santun, perlu ditingkatkan lagi sebagai citra diri kita sebagai seorang perempuan, dimana dengan etika berbusana dan berbicara yang baik merupakan bagian dari cara kita berinteraksi dengan orang lain,” ungkapnya.

Dijelaskan, sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya perempuan, yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

“Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya perempuan sehingga nantinya dapat terlibat langsung dalam setiap proses pembangunan,” tambahnya.

Lanjut Wattimena, peningkatan kualitas perempuan sebagai pelaku pembangunan merupakan sebuah pendekatan untuk membangun kesadaran perempuan terhadap potensi yang dimiliki, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Saya berharap, para peserta sosialisasi ini dapat menjadi motor penggerak dalam membudayakan etika berbicara dan berbusana yang baik, dalam kerja dan tugas mendampingi suami maupun dalam setiap hal yang dilakukan,” harapnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta yang terdiri dari pengurus DWP dan TP- PKK Kota Ambon, dengan narasumber ketua Pusat studi Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Universitas Pattimura, Prof. A.M Sahusilawane, serta praktisi pendidikan karakter dan etika, Dra. B. Pattiselano. Penutupan kegiatan ini dilakukan oleh Ketua DWP Kota Ambon, Hane Ririmasse.