Beranda blog Halaman 146

Melalui Rapat Paripurna Pemkot Sampaikan Tiga Ranperda ke DPRD Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Pemkot Ambon menyampaikan tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Kota. Hal itu disampaikan Pejabat (Pj) Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena diruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (16/08/2023).

Ada 3 (tiga) Ranperda yang khusus mengatur tentang Negeri. Diantaranya, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri; Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon; dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

“Dengan adanya perubahan pada Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, tentang Negeri, Perda Kota Ambon Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, maka negeri yang tumbuh berkembang selama berabad-abad Kota Ambon memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri,” ungkapnya.

Dinilai Negeri yang ada di Kota Ambon merupakan wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Lanjut, semuanya terwujud menjadi tata kehidupan yang khas/unik, indah, menarik, memancarkan inner power yang kuat dan cemerlang, sehingga menarik perhatian dunia.

“Kebudayaan masyarakat yang khas/unik, indah, menarik, itu tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat yang tersebar di seluruh negeri di Kota Ambon,” katanya.

Wattimena menandaskan, adanya usulan Ranperda tersebut dapat memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu juga sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk diketahui, dalam penyusunan draft Ranperda tentang perubahan atas Perda 8,9, dan 10, Tahun 2017, Pemkot bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Universitas Pattimura (PSHP – Unpatti).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, juga turut disampaikan 2 (dua) Ranperda usulan Legislatif, yakni tentang penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tiga Tokoh Ini Akan Terima Penghargaan Golden Award SIWO PWI

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Ketua Umum KONI Kota Ambon, Agus Ririmasse dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Sandi Wattimena akan menerima penghargaan Golden Award Anugerah Olahraga Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI).

Penghargaan akan diberikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Ario Bimo Nandito Ariotedjo di Hotel Novotel Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 28 Agustus 2023 mendatang.

Ketiganya dianggap layak menerima penghargaan ini setelah usulan SIWO PWI Provinsi Maluku ke SIWO PWI Pusat beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua SIWO PWI Maluku, Batje Warlauw dalam rilisnya, Rabu (16/08/2023). menjelaskan, Golden Award Anugerah Olahraga SIWO, merupakan tradisi yang sudah pernah dilaksanakan SIWO pusat sebagai apresiasi terhadap insan atau tokoh-tokoh yang peduli pada dunia olahraga. SIWO daerah diberikan kesempatan untuk mengusulkan nominasinya.

“Ini tradisi SIWO PWI, dimana tujuan digelarnya Golden Award Anugerah Olahraga SIWO itu dalam rangka memberi apresiasi terhadap mereka yang berprestasi, memiliki kepedulian dan mengabdikan diri di bidang olahraga,” ungkapnya.

Dikatakan, pengusulan Walikota Ambon, Ketua KONI Kota Ambon dan Kadispora Maluku ke SIWO pusat setelah PWI Maluku dan SIWO Maluku melakukan rapat pleno dalam rangka pengusulan tiga nama tersebut.

“Jadi kita SIWO PWI Maluku usul pada 25 Agustus 2023 namun yang menentukan itu panitia pelaksana pusat melalui dewan juri dan dewan keabsahan,,” kata Warlauw.

la bersyukur dari tiga nama yang diusulkan semuanya diakomodir panitia pusat. PWI Maluku sendiri tambah Warlauw tetap konsisten dan terus mengawal pemerintah dalam mengembangkan dan menyukseskan olahraga untuk mengharumkan nama Maluku dan Indonesia.

“Telah terkonfirmasi pa Agus Ririmasse dan pa Sandi akan hadir menerima penghargaan itu langsung. Sementara pa Penjabat Walikota berhalangan dan kemungkinan diwakili,” pungkas wartawan senior Siwalima itu.

Diketahui, Penjabat Walikota masuk nominasi peraih penghargaan Walikota peduli olahraga. Salah satunya terlihat dengan supporting penuh kepada KONI Kota Ambon untuk pelaksanaan Kejuaraan Kota (Kejurkot) dan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (POPMAL) ke IV tahun 2022.

Sementara, Agus Ririmasse pasca dilantik sebagai Ketua Umum KONI Kota Ambon, langsung bergeliat dengan merehab total kantor KONI Kota Ambon, menggelar Kejurkot dan berhasil membawa kontingen Kota Ambon menangi juara umum Pekan Olahraga Provinsi Maluku (POPMAL) ke-IV tahun 2022 lalu.

Beberapa kesuksesan itulah yang mengantar Ririmasse, manajer tim karate provinsi Maluku untuk Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Pra PON XXI Aceh-Sumut akan meraih penghargaan kategori “KONI Terdinamis”.

Sedangkan Sandi Wattimena, didapuk meraih penghargaan “Tokoh peduli olahraga”. Rekam jejak Kadispora Maluku itu tak diragukan lagi, apalagi di dunia otomotif. Sebelumnya menjadi Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Maluku dan saat ini jadi Ketua Dewan Pembina IMI Maluku, dengan sukses menggelar berbagai event skala nasional.

Forkopimda Ikuti Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Maluku yang ke–78 pada 19 Agustus tahun 2023 mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) Gelar lomba masak ikan kuah kuning kenari, yang di ikuti seluruh Forkopimda Provinsi Maluku, berlokasi di Kota Ambon Rabu 16/08/2023.

Kegiatan ini di ikuti 11 peserta dengan didampingi satu orang pendamping.

Peserta yang mengikuti lomba tersebut antara lain, Rektor Universitas Pattimura, Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Kajati Maluku, Danlantamal IX Ambon, Kapolda Maluku, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bakamla, Danlanud Pattimura, serta Kabinda Maluku.

Perlombaan ini dinilai langsung oleh dewan juri masing-masing Chef Adi (Executive Chef Hotel Santika Premiere Ambon., Chef Nevi (Guru SMK Negeri 5 Ambon) dan Elsye (Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku).

Lomba masak ikan kuah khas Maluku ini berlangsung selama 45 menit. Para peserta diperbolehkan mendampingi asisten, tetapi mereka hanya sebatas mengambil bahan yang sudah tersedia di atas meja.

Proses penilaian dilakukan para juri dengan mendatagi setiap meja peserta, dan mencicipi setiap hasil masakan yang disajikan.

Rektor Universitas Pattimura memperoleh Juara 2 pada Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari.

Juara 1 diraih oleh Gubernur Maluku
Juara 2 diraih oleh Rektor Universitas Pattimura
Juara 3 diraih oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku.

Kegiatan ini juga turut dihadiri, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Pejabat Walikota Ambon, OPD lingkup Pemprov Maluku, hingga Forkopimda lainnya

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkot Gelar Rakor

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) menggelar “Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)”, pada ruang rapat Vlisingen, Lt. 2, Balai Kota, Rabu (16/08/2023).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dengan narasumber yakni, Kepala Bappeda-Litbang Kota, Enrico Matitaputty, dan Kepala Perwakilan BI Maluku, Rawindra Ardiansyah.

Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan, Rakor ini memegang peran penting karena selanjutnya apa yang dilakukan hari ini, akan dilaksanakan dan dilanjutkan dengan tahap evaluasi guna meningkatkan kesejahteraan warga/masyarakat di kota ini.

“Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, bahwa kita termasuk kategori daerah minus hasil sumber daya, khususnya pasokan sayur dan lain sebagainya. Untuk itu melalui rakor ini kita dapat merancangkan kegiatan pertanian dan perkebunan secara intensifikasi agar memenuhi kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Dikatakan, ada 4 (empat) tujuan penting dari pelaksanaan Rakor, yakni; pertama usai terbangun perencanaan yang baik, diharapkan ketersediaan pangan cukup bagi warga kota ini.

“Yang kedua, dari seluruh proses pembangunan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita (Pemerintah) ingin nelayan dan petani mengalami peningkatan pendapatanya sehingga berdampak pada Kesejateraan,” urainya.

Ketiga; warga dapat membeli bahan makanan dan ikan dengan harga yang terjangkau. Keempat; nelayan dan petani dapat terus memproduksi bahan kebutuhan masyarakat, yakni menangkap ikan, dan menghasilkan bahan makanan (sayur, cabai, dan lainnya), yang berkualitas.

“Kita terus diminta untuk mengendalikan harga barang, kebutuhan pokok supaya tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap inflasi. Kita butuh harga yang tidak terlalu tinggi, dari petani dan nelayan, sehingga masyarakat (pembeli/konsumen) dapat menjangkaunya,” tandas Wattimena.

Wattimena berjanji, Pemkot akan berupaya untuk membantu, memfasilitasi kebutuhan para petani dan nelayan agar bahan makanan yang dihasilkan dari keduanya dapat dinikmati denga harga terjangku yang tentunya tidak berimplikasi pada inflasi kota ini.

“Pempus-Pemda-Pemkot dapat menyusun dan mengembangkan kebijakan, regulasi iklim pertanian dan investasi yang cakap agar berjalan dengan baik. Kita harus membantu dalam hal ini memfasilitasi kebutuhan para petani dan nelayan guna meningkatkan produksi ketika dan pertanian di kota ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh Dinas terkait yakni, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan peserta Rakor yang merupakan nelayan dan petani yang berdomisili pada
lima Kecamatan di Kota Ambon.

Gubernur Murad Raih Juara 1 Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-78 Tahun 2023, pada 19 Agustus 2023 nanti, Pemprov Maluku melaksanakan Lomba Masak dengan Menu Ikan Kuah Kuning Kenari yang diikuti oleh Forkopimda Provinsi Maluku, berpusat di Gong Perdamaian Ambon, Rabu (16/8/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Plus Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan OPD Provinsi Maluku, jajaran TNI Polri, Instansi Vertikal, Para Dewan Juri dan unsur lainnya.

Untuk diketahui lomba ini diikuti oleh 11 peserta, dan berdasarkan hasil keputusan para juri, Gubernur Maluku ditetapkan sebagai Juara 1 Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari, Juara 2 adalah Rektor Universitas Pattimura, Juara 3 Ketua DPRD Provinsi Maluku, Juara Harapan 1 Pangdam XVI Pattimura, Juara Harapan 2 Kejati Maluku, Juara Harapan 3 Lantamal IX Ambon, Juara Berharap 1 Kapolda Maluku, Juara Berharap 2 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kota Ambon, Juara Berharap 3 Bakamla Zona Maritim Timur, Juara Besar Harapan 1 Lanud Pattimura, serta Juara Besar Harapan 2 Kabinda Maluku.

Gubernur saat ditemui seusai kegiatan tersebut, mengatakan bahwa memasak itu berdasarkan pada tangan yang meraciknya,

“Saya biasa masak, dan keluarga saya juga tukang masak, saya rasa kalau masak itu tergantung dari tangan, dengan cara menakar bumbu.” Ujarnya

Ia juga membagikan cara memasak ikan kuah kuning ala dirinya, yakni pertama-tama ikan dibumbui dengan garam dan lemon cina, setelah itu bumbu ditumis hingga matang, selanjutnya ikan dimasukkan sambil di bolak balik, setelah ikan dirasa sudah matang maka ditambahkan air dan campuran lemon cina, jika sudah matang maka ikan kuah kuning siap disantap.

Murad, dalam wawancaranya juga menyampaikan harapannya, agar lomba ini bisa dilaksanakan setiap tahun sehingga ada momen untuk refreshing dan momen yang paling bagus untuk berkumpul dengan seluruh Forkopimda lengkap untuk terus membangun sihlaturahim menjaga dan membangun Maluku yang lebih baik.

DPRD Maluku Agendakan Paripurna HUT Provinsi ke 78 di Masohi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku akan melaksanakan rapat paripurna istimewa tepat di puncak perayaan HUT Provinsi ke 78 Tahun.

Paripurna akan berlangsung di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, 19 Agustus 2023 mendatang.

Dasar pertimbangan Malteng jadi lokasi paripurna HUT Provinsi karena kabupaten tertua di Maluku sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di negeri 1000 pulau ini.

Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun menjelaskan sebenarnya pemikiran untuk melaksanakan perayaan ataupun paripurna ini sudah berlangsung lama sejak beberapa waktu lalu.

“Dan ini semua didukung rekan-rekan anggota DPRD bahwa pemikiran ini yang berasal dari Pak Murad dan Pak Lucky sebelumnya. Jadi tahun ini, kita akan laksanakan paripurna HUT Provinsi Maluku ke 78 di Kota Masohi pertimbangannya adalah kita ingin melihat seluruh Kabupaten/ Kota ini dalam satu kesatuan,” jelasnya kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (15/8/2023).

Benhur menegaskan bukan saja di Masohi akan digelar paripurna HUT Provinsi ke 78 tetapi secara bergilir akan dilaksanakan di kabupaten lain hingga daerah yang baru terbentuk pada setiap tahun.

“Jadi maksud kita adalah ingin melihat Maluku ini secara utuh. Misalkan ke depan kita lakukan Paripurna peringatan ulang tahun Provinsi Maluku di Tiakur. Itu adalah sebuah langkah maju supaya kita juga melihat perkembangan-perkembangan di wilayah itu seperti apa. Semua yang kita lakukan dalam rangka menyukseskan dan akan kita lakukan secara baik,” tegasnya.

Benhur juga mengakui dengan cara seperti ini agar supaya dapat dilihat potret kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku ini secara utuh.

“Dengan begitu, maka kita akan terdorong melalui sikap-sikap politik DPRD ke depan. Sehingga proses menetapkan wilayah-wilayah di Maluku terkait penetapan intervensi kebijakan itu harus kita lihat secara utuh,” akuinya.

Kemudian, dengan digelarnya paripurna di kabupaten ini juga dengan sendirinya dapat diketahui bahwa kesiapan daerah ini belum baik juga kantornya belum representatif atau apa saja sehingga itu akan dorong.

“Karena itu, tahun ini DPRD membuat terobosan baru di potret 78 tahun umur provinsi Maluku yang hampir sama dengan umur republik ini kita ambil kebijakan ini. Jadi tidak ada yang salah juga buat kita. Ada juga yang menetapkan anggaran di mana saja juga itu sah kok. Kita melaksanakan paripurna HUT Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tengah ini hal yang baik,” tegasnya.

Benhur berharap dilaksanakannya paripurna HUT Provinsi ke 78 di Kota Masohi mendapat dukungan positif dari masyarakat Maluku.

“Jadi nanti kita koordinasikan dan ada tim advance ke sana. Saya juga sudah surati Gubernur Maluku untuk memberitahukan ini dan beberapa kali pihak kesekretariatan sudah melakukan komunikasi dengan Sekda Maluku untuk proses ini. Tim juga sudah ke Maluku Tengah dan hasilnya bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyambut kita dan kita juga harus menghargai mereka. Jadi kita memilih melakukan paripurna Ulang Tahun Provinsi ke 78 di Maluku Tengah,” sambungnya.

“Saya juga berharap sekali Gubernur bisa hadir di Maluku Tengah untuk memberikan pidatonya untuk seluruh rakyat Maluku di sana,” pungkasnya.

Sairdekut Akui Kemiskinan Masih Menjadi Persoalan di Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Tinggal menghitung hari bangsa Indonesia menyambut hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan ke 78 tahun yang jatuh pada 17 Agustus 2023.

Momen bersejarah ini patut disambut dengan penuh syukur dan sukacita oleh seluruh anak bangsa.

Kendati demikian, tak dipungkiri sejumlah persoalan masih menjadi beban yang harus segera diatasi mulai dari kemiskinan hingga kesenjangan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini diakui Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut menyoroti kemiskinan di daerahnya yang masih menjadi persoalan hingga saat ini.

“Kita perlu bersyukur selaku masyarakat Repbulik Indonesia, yang mana kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti. Dan ditengah usia yang uzur ini, tentu banyak progres pembangunan yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi khusus untuk Provinsi Maluku, diusia bangsa ini yang sudah tua, potret kemiskinan masih menjadi persoalan,”ungkapnya kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (15/8/2023).

Pernyataan Sairdekut ini mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku dimana provinsi 1000 Pulau ini berada di urutan keempat termiskin di Indonesia.

Meski Pemprov Maluku terus berupaya menekan angka kemiskinan, namun tentu masih haru menjadi perhatian serius karena sejumlah wilayah di provinsi ini belum bergerak keluar dari garis kemiskinan.

Sairdekut juga mengomentari soal potret pembangunan di Provinsi Maluku.

“Usia RI ke78 ini, saya lihat kesenjangan pembangunan dalam konteks Maluku masih banyak terjadi. Sehingga kita harapkan di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi harus menjadi perhatian serius,” nilainya.

Sairdekut tekankan bahwa penglokasian anggaran dari Pemprov Maluku mesti berbading lurus dengan kemiskinan di kabupaten dan kota.

“Agar cita-cita menurunkan angka kemiskinan itu bisa terwujud. Karena, provinsi itu mengakumulasi kemiskinan di seluruh kabupaten/kota,” tekannya seraya menambahkan bahwa provinsi tidak boleh abstain untuk mengalokasikan sumber daya keuangannya bagi daerah-daerah masuk kategori wilayah termiskin di Maluku ini.

Olehnya itu, Sairdekut pun menyampaikan harapannya di momen HUT Kemerdekaan RI ke 78 Tahun.

“Saya berharap memasuki usia bangsa ini ke 78, sebenarnya bukan harapan saya tetapi ini harapan semua masyarakat Indonesia termasuk di Maluku agar bisa mencapai cita-cita yang diamanatkan oleh UUD 1945 yakni sejahtera, adil dan makmur,” pungkasnya.

100 Pasangan di Kota Ambon Ikuti Sidang Isbat Nikah

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 100 pasangan di Kota Ambon mengikuti Sidang Isbat Nikah atau Pengesahan Pernikahan massal yang dilaksanakan di Gedung Asari – Al Fatah Ambon, Selasa (15/08/2023).

“Kami Pemkot Ambon membantu pasangan warga Kota Ambon yang sudah menikah secara agama atau nikah siri agar mencatatkan pernikahannya secara hukum negara,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena.

Dirinya menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk pemerintah hadir untuk melayani masyarakat dengan menjamin kepastian hukum bagi pasangan nikah.

“Kita ingin semua masyarakat yang telah berpasangan, memiliki keabsahan pernikahan. Sehingga yang belum, kita fasilitasi supaya semua memiliki kepastian hukum perkawinan dan administrasi kependudukan,” ungkapnya.

Diakuinya terhadap layanan Sidang Isbat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada tahun 2022 lalu, telah

menandatangani MoU dengan Pengadilan Agama (P.A) Kelas I serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ambon, agar dapat dilaksanakan secara terpadu.

Sebab menurutnya, banyak masyarakat yang sampai hari ini status perkawinan belum legal karena lakukan pernikahan dibawah tangan, akibatnya belum diakui negara.

“Oleh sebab itu kita bersepakat besama-sama melakukan

pelayanan sidang Isbat kepada masyarakat yang belum sah

status pernikahannya,” kata Wattimena.

Diakuinya, ketidakpastian hukum bagi pasangan nikah, menjadi persoalan mendasar di kota ini, sehingga Pemkot wajib memfasilitasi, agar semua pasangan nikah hingga anak -anak yang dilahirkan, dapat diakui negara dan memiliki administrasi kependudukan untuk pengurusan berbagai hal.

“Ini perlu dilakukan Pemkot untuk fasilitasi setiap Sidang Isbat nikah baik di Agama Islam, maupun Nikah Massal di agama Kristen. Kalau semua dilakukan dan menyentuh semua warga kota, maka Pemkot telah menjalankan. tanggungjawabnya kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Ambon, Fachrurazy Hassanusi berharap semua pasangan suami istri yang mengikuti Sidang Isbat oleh P.A Klas I Ambon, dapat disahkan keabsahannya sehingga dapat menerima Buku Nikah, Kartu keluarga, Akta Kelahiran anak dan Kartu Identitas Anak.

“Ini juga sebagai edukasi bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam, agar tidak ada lagi peristiwa nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA),”pungkasnya.

Gubernur Hadiri Pelaksanaan Baksos Dalam Rangka Hut Prov. Maluku Ke-78

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news– Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-78 Tahun 2023 pada 19 Agustus 2023 mendatang, Pemerintah Daerah menggelar Bakti Sosial, yang berpusat di Gong Perdamaian Ambon, Selasa (15/8/2023).

Baksos dihadiri secara langsung oleh Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, didampingi oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Sekda Maluku, Asisten Sekda, Penjabat Walikota Ambon beserta Forkopimda Kota Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku beserta seluruh ASN, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, unsur TNI/Polri, Tokoh Agama, dan pihak lainnya,

Dalam laporan Panitia yang dibacakan oleh Drs. Daniel E. Indey, M.Si, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa dalam Bakti Sosial ini dilakukan pemeriksaan golongan darah untuk anak-anak, ASN, non ASN, dan Masyarakat umum.

“Akan dilaksanakan juga, serangkaian kegiatan, seperti lomba masak Ikan Kuah Kuning Kenari khusus untuk Forkopimda, pada Rabu 16, Agustus 2023 pukul 10.00 WIT-selesai di Gong Perdamaian Ambon, Jalan santai bersama jumat 18 Agustus 2023, berbagai perlombaan pada 18 Agustus 2023, Karnaval Budaya pada, Jumat 18 Agustus 2023, Lomba e-sport 23-24 Agustus 2023, Festival Budaya (Pesta Rakyat) pada Sabtu 26 Agustus 2023, dan sebagainya.” Jelasnya.

Sementara itu atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Murad menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan Bakti Sosial ini, sebagai bagian dari upaya dalam membantu saudara-saudara yang tidak mampu, serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial di antara sesama.

“Bakti sosial ini tidak hanya menandai kemeriahan, menyongsong HUT Provinsi Maluku, tetapi yang lebih penting adalah, menguatkan tekad dan semangat kita, untuk terus bekerja membantu Masyarakat, sebagai perwujudan atas rasa kebersamaan, saling tolong menolong antar sesama, hal ini sejalan dengan tema peringatan HUT Provinsi Tahun ini : Maluku Melaju, untuk Indonesia Maju”. Ujarnya

Dirinya juga berharap bakti sosial ini, dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sekaligus menjadi wahana untuk memupuk persatuan dan kesatuan serta menjalin persaudaraan dan kebersamaan diantara kita.

BNPB Gelar Kegiatan Jitupasna Dan R3P DI Kota Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku, menggelar kegiatan Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang bertempat di Hotel Manise Ambon, pada Selasa (15/8/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Johny Sumbung, S.K.M., M.Kes, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku beserta jajaran dari Kabupaten/Kota, para narasumber dan peserta kegiatan.

Sekda saat membacakan sambutan Gubernur Maluku menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih, kepada BNPB yang telah menyelenggarakan pelatihan ini di Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, untuk penanggulangan bencana, terutama pada tahap pascabenca.

“Kegiatan ini sangat penting mengingat wilayah Timur Indonesia khususnya Provinsi Maluku, merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana, yang berdampak besar selain merusak berbagai fasilitas masyarakat juga dapat menelan korban jiwa.” Ujarnya.

Ia mengatakan, bencana adalah keniscayaan dan fenomena yang tidak dapat dihindari, berbagai usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap bencana terus dilakukan dan tidak jarang dianggap sudah maksimal, namun kenyataan bencana sering tak terelakan.

“Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan petugas pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA), yang mengkaji akibat dari bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.” Jelasnya.

Ia mengatakan, pemulihan kebutuhan pasca bencana merupakan isntrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan program, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat, dari para pihak yang terdampak bencana dalam bentuk dokumen rencana aksi.

“Rencana aksi rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana adalah dokumen perencanaan pemulihan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi ,yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun, secara bersama-sama antar BNPB bersama opd terkait serta pemangku kepentingan lainnya.” Terangnya.

Dirinya mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Provinsi Maluku sebagai wilayah Tangguh dalam menghadapi bencana, ketangguhan tidak hanya dibutuhkan pada saat terjadi bencana, namun juga penanganan yang tepat dalam pemulihan pascabencana, menjadi salah satu poin penting yang perlu disiapkan sebagai dasar dalam mewujudkan masyarakat yang Tangguh menghadapi bencana.

“Diharapkan melalui pelatihan ini, para peserta mampu melakukan analisis dampak dan kemungkinan kebutuhan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana aksi, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan pasca bencana kedepan.” Harapnya.

Sementara itu dalam wawancaranya Johny menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan Program Nasional BNPB, dengan mengundang perwakilan dari beberapa daerah lainnya.

“Dengan diserahkannya piagam dari Provinsi Kalimantan Timur terkait pelatihan Jitupasna, hal ini diharapkan bisa menjadi contoh agar tim bisa siap Ketika terjadi bencana, dan bisa turun ke lapngan untuk penyajian kebutuhan pascabencana.” Jelasnya.

Dirinya mengharapkan, Provinsi Maluku segera membentuk Tim Jitupasna tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota, mengingat kejadian bencana 2019 Provinsi Maluku tidak memiliki dokumen R3P, sehingga tidak bisa mengusulkan anggaran ke Kementerian maupun ke tingkat yang lebih tinggi.

1...145146147...283Halaman 146 dari 283