Jakarta, Maluku.news – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail hadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 yang digelar di bawah sorotan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”, pada Kamis (31/8/2023), yang dilaksanakan di Istana Merdeka.

Rakornas ini dipimpin oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, yang dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, serta unsur lainnya.

Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Inflasi Nasional sangat terkendali di angka 3,08% pada Juli 2023.

“Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, karena bisa mengendalikan harga barang dan jasa, jika dibandingkan dengan negara lain.” Bangganya.

Presiden menegaskan Inflasi ini penting, karena di negara manapun pengendalian inflasi hanya dilakukan dari 1 bank sentralnya, lewat kenaikan suku bunga.

Ia menggaris bawahi bahwa, di Indonesia pengendalian inflasi dilakukan dengan mengkombinasikan kebijakan moneter, fiskal dan pengecekan di lapangan secara langsung.

“Saya senang bahwa harga yang dipantau di pasar dalam minggu ini, ada di posisi menurun, dan hanya satu yang memiliki masalah, yakni beras karena dampak dari elnino, sehingga perlu diingatkan beras perlu dilihat betul karena ini adalah kebutuhan pokok kita dan harus diwaspadai.” Tegas Jokowi.

Ia menjelaskan, stok di bulog yang biasanya 1,2juta ton ini di Gudang, kali ini ada 1,6 juta ton artinya dari sisi stok kita tersedia dan dalam perjalanan masih ada 400rb ton beras yang dipakai untuk mengendalikan harga.

“Mulai awal September, beras akan didistribusikan bantuan beras (1 keluarga penerima manfaat mendapat 10kg) ini juga merupakan semi operasi pasar, hingga setiap bulan akan keluar 210rb ton selama 3 bulan yakni dari September-Desember 2023.” Ungkapnya.

Tetapi jika harga beras masih naik, Presiden mengingatkan Gubernur dan Bupati/Walikota agar bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar dengan itulah diharapkan inflasi terkendali dengan baik dan perlahan akan turun karena target tahun depan angka inflasi berada pada 2,5%.
“Jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu sangat memberatkan masyarakat” Tegasnya.

Akibat el nino, kekeringan ekstrem diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024, dan saat ini 19 negara sedang mengencangkan ekspor, untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing.

“Saya meminta kepada Bupati/Walikota maupun Gubernur yang daerahnya memiliki sawah, untuk terus diperhatikan agar produktifitas bisa meningkat, karena yang bisa menyelamatkan hanya kita sendiri.” Ujarnya.

Jokowi mengatakan, untuk inflasi beras 6,4% di Juli kemarin, ini harus diperhatikan, harus crosscheck data, crosscheck lapangan, dan diminta tpip maupun tpid mengecek secara langsung.

“Saya menyampaikan terima kasih karena sudah di bawah angka inflasi 5%, namun ini perlu mendapat perhatian dalam jangka pendek seperti, integrasi data stok, neraca pangan daerah, dimana data penting ini harus betul-betul dipegang, harus diintegrasikan, sehingga pengambilan keputusan betul-betul ada, karena pegangannya yaitu data.” Ungkapnya.

Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota, Presiden mengucapan bahwa koordinasi antar daerah, itu penting untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan, dan jangan mengedepakna ego daerah, karena kita adalah NKRI.

“Jika melakukan integrasi lapangan saya yakin akan semakin baik, cek terus ketersidaan stok, cek terus harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi, jika ada jalan yang rusak segera diperbaiki, karena memang tugas kalian adalah itu, jika tidak mampu bicarakan saja, maka saya akan langsung turun cek di lapangan.” Tegasnya.

Ia juga menegaskan untuk mengoptimalkan fiscal daerah dan berkonsentrasi pada 2 hal penting yakni pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk jangka Panjang penguatan sarana prasarana pertanian.

Presiden juga mengharapkan setiap masalah tahunan pada cabe dan daging ayam, agar bisa mengatasinya, seperti cabe yang mudah di tanam di pekarangan rumah, dan untuk daging ayam bisa dibuat peternakan rakyat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TPID dan TPIP yang sudah berusaha bersama-sama dalam rangka mengendalikan inflasi.”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku (BNPB Maluku) mengadakan “Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana di Kota Ambon”, pada Kamis (31/8/2023) di Hotel Manise Ambon.

Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para peserta ibu-ibu, tentang pentingnya membangun keluarga yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali IE, M. Si., IPU, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran semua peserta dalam acara ini.

Sekda Provinsi Maluku pada kesempatan itu menyoroti kontradiksi antara keindahan alam Maluku dengan potensi ancaman bencana yang kompleks, termasuk bencana geologi dan hidrometeorologi.

Sekda juga mengingatkan tentang sejarah bencana di Maluku, termasuk gempa bumi besar dan tsunami yang pernah melanda wilayah ini pada berbagai tahun. Ia menyoroti pentingnya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, mengutip pernyataan bahwa “perang itu mungkin namun bencana itu pasti”.

Sekda menggarisbawahi hasil survey di Jepang yang menunjukkan bahwa keselamatan individu dalam bencana dimulai dari kesiapsiagaan diri sendiri dan keluarga.

Ia juga mengajak peserta untuk menjadi agen informasi dalam menyebarkan pengetahuan tentang penanganan bencana kepada tetangga dan komunitas.

Dalam acara ini, sekda juga memberikan apresiasi kepada penyelenggara dan peserta, khususnya para ibu-ibu yang menjadi motor keluarga dalam upaya membangun kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana. Sosialisasi ini tidak hanya dilaksanakan di Kota Ambon, tetapi juga akan dilanjutkan di kabupaten lainnya.

Ambon, Maluku.news – Untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator, maka pada Rabu, (30/8/2023), Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IX Tahun 2023, yang bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku.

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris BPSDM Provinsi Maluku, Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, Kota Tual, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, Kepala BKPSDM Kabupaten Maybrat, Kepala BKPSDM Kota Sorong, Staf Ahli Bupati Kepulauan Aru, Sekretaris KPU Kabupaten Sorong, Pejabat Administrator Lingkup BPSDM Provinsi Maluku, dan unsur lainnya.

Sekda saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, menyampaikan bahwa, dalam rangka mendukung terwujudnya birokrasi kelas dunia, dibutuhkan sosok pegawai ASN yang memiliki tanggung jawab memimpin, yang memenuhi standar kompetensi.

“Untuk itulah, Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diikuti ini, bertujuan untuk memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator.” Ujarnya.

Ia mengatakan, kepemimpinan adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi birokrasi adalah, untuk membawa suatu perubahan yang positif dan mampu menginspirasi orang lain untuk berbuat yang terbaik, sebagai Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

“Harapan saya kepada peserta untuk mengikuti semua proses pelatihan dengan baik dan maksimal, sehingga para peserta harus menjadi pemimpin yang membawa suatu perubahan terhadap pelayanan kepada Masyarakat di tengah perkembangan global saat ini, berikan inovasi-inovasi pikiran yang terbaik untuk menciptakan pelayanan yang bersih serta transparan.” Ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, dalam pelatihan ini nantinya aka nada aksi perubahan, diharapkan aksi perubahan peserta tidak hanya berhenti saat pelatihan ini saja, tetapi agar bisa terus dilanjutkan dan digunakan oleh organisasi pemerintahan dalam mendukung program Pembangunan.” Tutupnya.

Untuk diketahui pelatihan tersebut diikuti oleh 34 orang dari Kabupaten Maluku Tengah 1 orang, Maluku Tenggara 7 orang, Seram Bagian Barat 10 orang, Kepulauan Aru 1 orang, Kota Tual 3 orang, Bawaslu Provinsi Maluku 5 orang, KPU Kabupaten Sorong 1 orang, Pemerintah Kota Sorong 3 orang, dan Pemerintah Kabupaten Maybrat sebanyak 3 orang, yang akan mengikuti pelatihan selama 91 hari.

Ambon, Maluku.news – Wujudkan Basis Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2023 (PL-KUMKM2023), maka digelar Rapat Koordinasi Daerah untuk Pendataan Lengkap KUMKM2023 yang digelar di bawah sorotan tema “KUMKM Kuat Maluku Maju”, pada Rabu (30/8/2023), berpusat di Hotel Santika Premiere Ambon.

Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, yang dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Nasir Kilkoda,Pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, akademisi, narasumber, pelaku KUMKM, dan unsur lainnya.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku pada kesempatan itu, Sekda mengatakan atas nama pemerintah daearah Provinsi Maluku, dirinya menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan Rakorda di saat ini, sebagai sarana menyatukan persepsi dalam melaksanakan tugas di bidang statistika, dirinya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku, yang selalu bekerja dengan penuh semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

“Karakteristik keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), sangat dinamis berkembang, dimana kebijakan pemerintah dalam memperdayakan KUMKM membutuhkan, indikator data makro dan mikro, by name by address, untuk menunjang urgensi pembangunan basis data Tunggal Koperasi dan UMKM, dalam rangka penyediaan satu data KUMKM yang akurat dan menyeluruh.” Jelasnya.

Ia juga mengatakan, pendataan lengkap Koperasi dan UMKM, bertujuan untuk memperoleh data KUMKM yang bergerak di berbagai aktivitas sosial kecuali usaha pertanian, untuk memperoleh informasi terkait pelaku usaha, unit usaha menurut wilayah, maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan berusaha, dan pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.

“Ketersediaan data berupa gambaran kebutuhan pelaku Koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya data tunggal melalui sistem informasi terintegrasi, karena penyebaran basis data tunggal yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penetapan sasaran, pemantauan dan evaluasi program KUMKM, dan pengukuran kinerja.” Terangnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan Pendataan Lengkap KUMKM tahun 2023 dapat berjalan dengan baik jika semua elemen berkolaborasi mulai dari Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder, OPD Provinsi maupun Kab/Kota, perguruan tinggi, semua elemen masyarakat yang menjadi sasaran 4 lokasi yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian barat dan Kota Tual.

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya sehingga terwujud data KUMKM yang akurat, berkualitas dan dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.” Himbaunya.

Pada kesempatan itu Pattiwaelapia mengatakan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan profil data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha, kecuali usaha pertanian.

“Periode pendataan lapangan dimulai dari 15 September sampai 14 Oktober 2023, cakupannya pada 4 kabupaten, mengingat kegiatan bps di akhir tahun, diharakan 4 BPS Kabupaten Kota, agar bisa lebih cermat, membuat strategi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan timeline, sumber daya, dan membagi tugas secara profesional.”jelasnya.

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menggelar acara “Deklarasi Pemilu Aman, Damai, dan Berintegritas”.

Acara yang diadakan pada Rabu, 30 Agustus 2023, bertempat di Gong Perdamaian ini, bertujuan untuk mendorong kesadaran dan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga suksesnya Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.

Deklarasi ini dihadiri oleh Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif, Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangan, berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, peserta pemilu, dan unsur komponen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun menyampaikan, pentingnya pesta demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat, tetapi juga mengakui kompleksitas dan tantangan dalam proses pemilu.

“Pemilu bukan hanya kontestasi politik semata, tapi juga ajang untuk mencari pemimpin yang berkualitas untuk masa depan negeri ini,” ujarnya.

Sementara itu Kapolda menekankan bahwa, deklarasi ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam dunia nyata maupun virtual. Pengendalian cyber crime juga diharapkan dapat menciptakan rasa aman di ruang publik, khususnya di media sosial.

Di tempat yang sama juga, Gubernur Maluku memberikan apresiasi atas pelaksanaan acara ini sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu.

Gubernur juga menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu, dan mengingatkan seluruh pihak terkait untuk menjaga independensi KPU dan Bawaslu demi terciptanya kepemimpinan yang kredibel.

“Deklarasi ini juga menggambarkan semangat persatuan dan komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Maluku dalam menghadapi Pemilu Serentak tahun 2024, dengan semangat “Pemilu Aman, Damai, dan Berintegritas”, masyarakat Maluku bersama-sama menegaskan komitmen dalam menjalankan proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab.” Ungkapnya.

Untuk diketahui pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kampanye damai sebagai wujud dukungan terhadap proses pemilu yang berintegritas.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, hadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Semester I Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, bertempat di kantor Badan Pendapatan Asli Daerah, pada Rabu (30/08/2023).

Sekda pada kesempatan itu menjelaskan, bdata yang ada, target-target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bulan Juni 2023, yang bersumber dari pajak daerah telah mencapai 52,38%, retribusi mencapai 94,66%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah terealiasi 183,30%, dan pendapatan bersumber dari lain-lain PAD yang sah berjumlah 24,39%.

“Realisasi ini sudah menunjukan hasil yang baik, tapi masih dikategorikan belum optimal, untuk itu diharapkan masing-masing pihak perlu memperbaiki pola pelayanan, agar apa yang menjadi target bisa dihasilkan secara maksimal.” Ujarnya.

Sadali juga mengatakan, pendapatan beberappa OPD telah menunjukan progress yang sangat baik, seperti Rumah Sakit Khusus Daerah telah mencapai target sebesar 156,45%, dan Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku sebesar 193,85%.

“Ini sebagai motivasi dan semangat bagi OPD lain, untuk encipatakan kinerja yang baik, pelayanan publik yang efektif dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan PAD” Ungkap sekda.

Dirinya atas nama Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja yang telah dicapai dari OPD dan BUMD, diharapkan hal ini bisa menjadi motivasi untuk melakukan kerja-kerja maksimal, agar meningkatkan PAD yang dikelola, sehingga pembangunan daerah yang diharapkan bisa tercapai.

“Inilah yang bisa kita wujudkan untuk mendoorong pembangunan di Provinsi Maluku, diharapkan setiap OPD bisa berinovasi membuat gagasan baru dalam peningkatan Pendapatan Aslli Daerah, terutama dengan mengedepankan pelayanan yang maksimal.” Tutupnya.

Pada kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada 5 OPD pengelola retribusi, atas kinerja optimal dalam memenuhi capaian target PAD dengan persentase tertinggi di atas 50%, dari yang ditetapkan pada semester 1 tahun anggaran 2023, dan penyerahan piagam penghargaan gubernur maluku kepada 2 bumd atas konsistensinya dalam mendorong pencapaian PAD.

Untuk diketahui 5 OPD tersebut adalah Rumah Sakit Khusus Daerah, UPTD Balai Diklat Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sementara BUMD yakni Bank Maluku Malut dan Perumda Panca Karja.