Beranda blog Halaman 141

Gubernur Letakan Batu Penjuru Pembangunan Gedung Gereja Lahai Roi-lateri

0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, pada Rabu (6/9/2023), meletakan Batu Penjuru Pembangunan Gedung Gereja Lahai Roi-Lateri Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM), Klasis GPM Pulau Ambon Timur.

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE,M.Si, IPU, Penjabat Walikota Ambon Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, Ketua MPH Sinode GPM, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kota Ambon, serta unsur lainnya.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa peletakan batu penjuru menjadi titik awal Pembangunan Persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan, baik secara pribadi dan keluarga maupun dalam persekutuan jemaat.

“Saya ingin mengingatkan bahwa kebersamaan dalam pekerjaan mulia ini harus dilandasi pula dengan kebersamaan dan persekutuan yang rukun seperti kata pepatah : Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.” Ujar Gubernur.

Ia berharap kelak gedung Gereja ini, akan dimanfaatkan menjadi wahana untuk membangun relasi yang lebih harmonis, serasi, dan indah dalam semangat berbagi cinta kasih dengan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

“Momentum pelaksanaan peletakan batu penjuru yang bersamaan dengan peringatan HUT ke-88 Gereja Protestan Maluku, kiranya menjadi inspirasi dalam memperkuat visi membangun GPM sebagai gereja orang basudara yaitu gereja yang menghormati, menghargai dan menerima perbedaan serta pluralisme dengan umat beragama lainnya di tanah Maluku.” Tutupnya.

Untuk diketahui Pembangunan Gedung Gereja yang baru ini, berdiri di atas lahan seluas 764.931 meter persegi, biaya yang digunakan untuk pembangunan diperkirakan menghabiskan Rp.17 miliar, dengan rencana pembangunan selama 4 tahun.

Pansus DPRD Maluku Kembali Kunjungi Ruko Pasar Mardika

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku kembali melakukan kunjungan ke Ruko pasar Mardika, Ambon, selasa (05/09/2023).

Kunjungan ini sebagai tindaklanjuti dari kerja Panitia Khusus (Pansus) Pasar Mardika, dipimpin Richard Rahakbauw.

Katanya, kunjungan ke pasar Mardika, guna berdialog langsung dengan pemegang SHGB yang menempati 140 ruko.

Dari hasil dialog, terkuak pungutan yang dilakukan PT Bumi Perkasa Timur kepada pemegang SHGB mencapai Rp1,2 miliar dengan jangka waktu Rp15 tahun.

“Ternyata diketahui pungutan dari PT Bumi Perkasa timur sebesar Rp1,2 miliar untuk jangka waktu 15 tahun. Jadi satu ruko Rp1,2 miliar, tetapi memang pembayarannya variatif, ada yang cicilan, ada baru bayar Rp400 juta, Rp700 juta, ada yang mungkin baru Rp100 juta, tetapi ada juga BCA itu untuk 15 tahun mereka membayar Rp2 miliar,”tuturnya.

Tapi kami belum menghitung total secara keseluruhan, perhitungan itu kuta akan ke lapangan, setelah balik akan dihitung per ruko mereka tarik berapa banyak, kalau Rp1,2 miliar dalam jangka waktu 15 tahun, berarti 1 bulan itu Rp100 juta, berarti 1 tahun 1,2 miliar, dikali 140 ruko, berarti total 168 miliar.

Rahakbauw mengakui, setelah berakhirnya kerjasama yang dilakukan PT Bumi Perkasa Timur dengan Pemda Maluku selama 30 tahun dari 1987 sampai 2017, ada pihak melakukan perpanjangan SHGB sebelum perjanjian kerjasama dilakukan dengan PT Bumi Perkasa Timur tertanggal 13 Juli 2022.

“Jadi mereka sudah kontrak selama 10 tahun 2017-2027, tetapi pembayaran mereka juga variatif. Pembayaran dilakukan berdasarkan pergub tahun 2021 yang variatif sewanya Rp8-22 juta/ruko. Ada juga yang bekerjasama dengan PT Bumi Perkasa Timur menerobos, kemudian membuat kerjasama dengan PT Bumi Perkasa Timur yang variatif pembayarannya 1 tahun Rp75 juta,”bebernya.

Atas dasar tersebut, kata Politisi Golkar itu PT dari kerjasama Pemda hanya sebatas 140 ruko, tidak ada kaotan dengan punggutan retribusi sampah, maupun lapak-lapak di kawasan tanah milik Pemda.

Selain itu kerjasama yang dilakukan juga tidak melalui persetujuan DPRD secara kelembagaan, sebagaimana rujukan pada peraturan pemerintah 28 tahun 2018, turunan peraturan menteri dalam negeri 22 tahun 2020 tentang kerjasama daerah dengan daerah, dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut dalam pasal 6 Perarturan pemerintah daerah 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, menerangkan persetujuan DPRD dapat dilakukan apabila membebani masyarakat, daerah, dan belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan.

“Itu berarti yang namanya membebani masyarakat ketika perjannian kerjasama tanpa persetujuan DPRD lalu membebani masyarakat, atau pemilik ruko yang mereka tarik perbulan Rp100 juta, harusnya melalui mekanisme pembahasan dj DPRD, dan itu menurut ahli harus dibatalkan, atau batal demi hukum,”ucapnya.

Rahakbauw memastikan, jika dari hasil kajian, dan pendapat ahli mengatakan itu tidak sah, atau ada perbuatan melawan hukum, maka DPRD mendorong ke kejaksaan untuk dilakukan proses penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

“Itu akan kita kaji secara saksama, dan akan diputuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada Pemda, dan kita juga mendorong kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penyelidikan, dan penyidikan, jika ada dugaan tindak pidana korupsi, dan pungli terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemda dengan PT Bumi Perkasa Timur,”pungkasnya.

Bumdes Maluku Didorong Jadi Distributor Bapok

0

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Maluku mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Maluku berperan sebagai distributor bahan kebutuhan pokok (bapok) sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau.

“Kalau gabungan Bumdes di suatu wilayah dapat membangun gudang penampungan milik bersama dan membeli langsung bahan kebutuhan pokok seperti beras dari Makassar maka harga jual di pasaran juga lebih stabil,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di Ambon, kamis (02/09/2023).

Menurut dia, Bumdes dapat berkoordinasi dengan Pemerintah daerah agar bapok yang dipesan dari luar daerah dapat diangkut menggunakan jasa kapal tol Laut.

“Untuk modal awalnya bisa menggunakan dana desa,”sambung Samson.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Maluku yang mengeluhkan buruh dan pekerja rentan menghadapi kenaikan harga beras yang dalam setahun terjadi dua sampai tiga kali.

Samson mengaku pernah menjalani bisnis beras dua tahun lalu dengan memesan langsung dari Makassar dan gula dari Surabaya.

“Kalau kita beli langsung di Makassar, harganya berasnya di kisaran Rp10.000 dan harganya sama dengan yang di tangan distributor, tetapi harga di pasaran Ambon bisa mencapai Rp15.000,” jelas dia.

Samson juga mensinyalir standar harga yang dipatok antara satu distributor dengan distributor lainnya tidak jauh berbeda sehingga bisa saja ada kekompakan mengatur harga jual di pasaran.

Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Disperindag dan Pemerintah Kota Ambon guna mengatasi kenaikan harga beras yang merupakan pemicu inflasi di daerah.

Sementara Ketua Konfederasi SBSI Maluku Dimas Luanmase mengatakan, daya beli masyarakat khususnya para pekerja rentan akan mengalami penurunan karena naiknya harga beras yang terjadi berulang kali dalam setahun.

“Awalnya hanya Rp250.000 per karung ukuran 24 kilogram tetapi sekarang sudah naik di atas Rp300.000 sehingga kami berharap DPRD turut berperan melakukan pengawasan,”tandasnya.

Dia mengatakan, saat ini standar UMP Maluku Rp2,8 juta dan bila dikaji maka tidak akan mencukupi kebutuhan hidup para buruh.

Apalagi Pemerintah secara resmi sudah mengumumkan kenaikan gaji pegawai maka otomatis ikut mendorong kenaikan harga barang, sehingga diharapkan pada 2024 nanti pemerintah bisa menaikkan UMP sebesar 15 persen.

0

Presiden RI Pastikan KTT ASEAN Siap Digelar

Jakarta, Maluku.news – Indonesia siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan itu saat memantau secara langsung persiapan dengan mengunjungi tiga venue yang menjadi tempat gelaran KTT ke-43 ASEAN. Ketiga lokasi itu adalah Jakarta Convention Center (JCC), Hutan Kota GBK, dan Rumah Kaca Plataran.

Dalam undangan pendampingan kunjungan lapangan Presiden bernomor B-93/KSN/S/LN.06/08/2023 yang diterima Tim Komunikasi dan Media KTT ke-43 ASEAN, Jumat (1/9/2023) disebutkan, Kepala Negara pada kesempatan tersebut sekaligus mencoba jamuan makan bagi tamu VVIP.

Keterlibatan langsung Presiden Jokowi dalam persiapan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam menyukseskan gelaran besar Asia Tenggara, yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap kawasan ASEAN di masa depan.

“Persiapan sudah mencapai 99 persen, sudah siap,” kata Presiden Jokowi di Media Center KTT ke-43 ASEAN, JCC, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Rehabilitasi Jakarta Convention Center (JCC), Hutan Kota GBK, Rumah Kaca Plataran telah dilakukan secara optimal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengerjaan rehabilitasi JCC tersebut terdiri dari empat zona, yakni Zona 1 (lower ground) meliputi pekerjaan arsitektur Kasuari Lounge, Merak Room, Nuri Room, Maleo Room, Kenari Room, Kakatua Room, Lower Lobby Pre Function, Summit Room, Summit Lounge, walkway ke Hotel Sultan, musala, dan toilet.

Zona 2 (ground floor) terdiri dari pekerjaan arsitektur Assembly Hall, Main Lobby, Cendrawasih Hall dan Koridor, Pre Function Hall A, serta VIP Room dan toilet (Cendrawasih). Zona 3 (ground) terdiri dari penanganan Plenary Hall dan koridor serta president area.

Terakhir, Zona 4 (ground) berupa pemasangan kanopi, penataan drop off, taman depan, taman samping, toilet, dan musala outdoor.

Berkaitan dengan kawasan Hutan Kota GBK dan Rumah Kaca Plataran yang jaraknya berdekatan, Kementerian PUPR mendukung peningkatan konektivitas melalui pekerjaan preservasi jalan di dalam kawasan Gelora Bung Karno sepanjang 4,67 km. Kemudian, rumput yang terletak di sepanjang hutan dilakukan penyiraman secara rutin menjelang KTT ke-43 ASEAN demi menjaga rumput yang berada di sekitar kawasan Hutan Kota GBK dan Rumah Kaca Plataran tetap tumbuh hijau.

Diketahui, KTT ke-43 ASEAN 2023 pada 5–7 September 2023 di Jakarta Convention Center, akan diikuti oleh 22 negara, terdiri dari 11 negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.

Kemudian ada sembilan negara yang mitra yang diundang, di antaranya, Republik Korea, India, Jepang, RRT, New Zealand, Kanada, Australia, Rusia, dan Amerika Serikat (AS). Lalu ada dua negara lagi, yakni Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Cooks Island sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Indonesia juga akan mengundang organisasi internasional persatuan bangsa-bangsa (PBB), World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Economic Forum, IORA, dan PIF. (Toro/Dona/TR)

Gubernur Himbau Masyarakat Manfaatkan Fasilitas Kas Keliling

0

Ambon, Maluku.news – Bank Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, menyelenggarakan Kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat, yang bertempat di Dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri, pada Jumat (01/09/2023).

Hadir pada kesempatan itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Donny Primanto Joewono beserta jajaran, Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, Forkopimda Maluku, Wakil Asisten Operasi Kasal Laksamana Pertama TNI Ariyantyo Condrowibowo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku, Sekda Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, beserta stakeholder lainnya.

Wakil Asisten Operasi Kasal dalam sambutannya menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian Kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI AL, tentang pendistribusian, pengamanan dan pengawalan uang rupiah antar kantor Bank Indonesia ke lokasi yang ditetapkan serta wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpencil) di Kawasan Maluku, dimana diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan kemudahan kepada Masyarakat wilayah 3T untuk mendapatkan uang yang layak edar.

Di tempat yang sama Joewono, menjelaskan bahwa perjalanannya ke wilayah 3T di Provinsi Maluku, akan membawa uang sekitar Rp.17miliar yang akan didistribukan pada 5 pulau.

Dirinya juga pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih karena pertumbuhan ekonomi di Maluku pada triwulan ke-II 5,18% yoy dan itu tentunya lebih baik 0,1% dari nasional.

Sementara untuk Joewono mengatakan, berdasarkan laporan per Juli 2023 dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, Provinsi Maluku ada pada angka 4,23, namun per Agustus 2023 menjadi 3,18% dan ini ada di bawah nasional yang berada pada angka 3,27%.

“Jadi selamat buat pak Gubernur dan berbagai pihak yang telah berusaha, dan Bank Indonesia akan tetap mensupport untuk menurunkan angka inflasi.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama juga, Gubernur dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, TNI Angkatan Laut, dan berbagai pihak yang sudah bekerjasama dalam menyukseskan ekspedisi rupiah berdaulat ini guna mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Wilayah Maluku.

“Ekspedisi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan uang beredar, memenuhi kebutuhan uang rupiah layak edar, membantu memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil serta mempermudah kegiatan transaksi masyarakat dengan rupiah yang lebih layak.” Jelas Murad.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyuarakat Maluku, khususnya 5 Daerah yang menjadi tujuan ekspedisi, agar dapat memanfaatkan fasilitas kas keliling ini dengan maksimal.

“Kepada para peserta Ekspedisi, selamat menikmati perjalanan ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar di wilayah Maluku.” Tutupnya.

Untuk diketahui Pelepasan Ekspedisi ditandai dengan melepas tali tambat, dan ekspedisi tersebut akan berlangsung sejak tanggal 1 sampai dengan 7 September 2023, dengan tujuan Pulau Banda, Pulau Kei, Dobo, Pulau Larat dan Adaut, dengan menggunakan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991.

Talkshow Fkip Unpatti, Widya : Gelar Ina Latu Maluku Merupakan Amanah

0

Ambon, Maluku.news – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, menggelar Talkshow bersama Ina Latu Maluku Widya Pratiwi Murad dan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Maluku, pada Jumat (01/09/2023).

Widya saat menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, menyebut betapa senangnya ia Ketika bisa langsung turun dan menyapa Masyarakat yang ada di 11 Kabupaten/Kota se-Maluku, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh, hingga yang tidak terjangkau.

“Selain sebagai Ketua TP-PKK Proivnsi Maluku, saya juga dilantik menjadi Duta Perangi Stunting pada 2019, sehingga saya langsung bergerak cepat untuk melihat Masyarakat khususnya ibu dan anak yang ada di Maluku, bahkan banyak yang kerap menganggap saya adalah sosok Perempuan inspiratif, dan ada yang bertanya-tanya istri Gubernur yang bisa duduk di rumah dan terima tamu saja, kenapa mau menyapa dan berjalan ke daerah-daerah terpencil, sehingga dianggap lain dari pada yang lain.” Jelasnya.

Widya mengatakan dirinya lebih banyak melihat langsung, dan mengunjungi anak-anak yang ada di 11 Kabupaten Kota dengan Program Stunting.

Ia menjelaskan, kenapa dirinya dikukuhkan dan diminta menjadi Ina Latu Maluku, karena mungkin dilihat dari semangatnya untuk turun dan melihat secara langsung kondisi Masyarakat Maluku.

“Menjadi Ina Latu Maluku berarti menjadi Ibu bagi daerahnya, dan sudah sepantasnya seorang ibu menjadi sosok yang penyayang, pengasih, membimbing, mendidik, mengajari, memberi contoh, dan mendapatkan gelar Ina Latu Maluku, tidak hanya disandang saja, tetapi merupakan Amanah, karena telah dikukuhkan secara adat di Bumi Raja-Raja.

Jadi sosok Ina Latu Maluku tidak semudah itu mendapatkannya, Ia mengatakan, Ina Latu harus menjadi contoh ibu yang teladan, yang baik, dan betul-betul memperhatikan anak-anaknya, melihat, memberi contoh dan bertanggungjawab kepada anaknya.” Ungkapnya.

Widya juga menyampaikan, bahwa saat dikukuhkan menjadi Duta Perangi Stunting yang sudah dan Ina Latu Maluku, perlu melakukan kerja sosial menyemangati Masyarakat khususnya ibu dan anak yang ada di Maluku.

“Stunting itu adalah kekurangan gizi kronis, sehingga berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur, dan masuk dalam salah satu program Prioritas Nasional Pak Presiden, kenapa stunting harus diperangi? karena Indonesia khsususnya Maluku harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia agar bisa menjadi generasi Unggul, Cerdas, menuju Indonesia Emas 2045.” Terangnya.

Dirinya mengatakan, jika stunting di Maluku cukup tinggi, dapat mengakibatkan kecerdasan anak berkurang, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi muda kedepan yang unggul, cerdas, pintar, mampu bersaing, dan memiliki IQ yang tinggi.

“Saat saya menghadiri audience dengan Ibu Negara, ia juga menyampaikan untuk perangi stunting, hal ini yang dilakukan Ina Latu Maluku, untuk menjangkau yang tidak terjangkau, dan bersama-sama mengintervensi langsung dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, untuk melihat kondisi anak-anak yang ada di Maluku.” Tutupnya.

Kegiatan itu diikuti oleh unsur Akademisi dan mahasiswa-mahasiswa FKIP Unpatti, serta unsur lainnya.

Sekkot Ambon Buka Festival Olahraga Tradisional

0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse, membuka secara resmi Festival Olahraga Tradisional di Lapangan Merdeka, Jum’at (01/09/2023).

Sekkot dalam sambutannya mengatakan, olahraga tradisional tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang, dan merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat.

“Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, maka kekayaan budaya tradisional semakin lama semakin tenggelam. Ini merupakan suatu keprihatinan bagi kita smua jika tidak dilestarikan maka lambat laun budaya Tradisional akan semakin tenggelam dan punah,”ujarnya sebagaimana dikutip dari website ambon.go.id.

Dijelaskan Ririmasse, berkaca dari hal tersebut maka upaya membangkitkan kembali semangat untuk mencintai dan menjaga kelestarian olahraga tradisional ini dilakukan melalui perlombaan yang akan diikuti oleh peserta dari Negeri/Desa, Kelurahan, Kecamatan, serta OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Dengan Festival Olahraga Tradisional ini maka semangat kekeluargaan, hubungan basudara akan semakin terjaga dan kenyamanan dalam kota Ambon ini akan tercipta semakin baik,” ungkapnya sembari berharap festival ini nantinya akan menjadi agenda tetap yang rutin dilaksanakan oleh OPD yang membidanginya.

Untuk diketahui, Jenis olahraga tradisional yang dilombakan diantaranya, Engrang, Tarompah Panjang, Hadang atau Assen, Hela Rotan, dan Lari Karung.

KPP Pratama Ambon Serahkan Enam Tong Sampah Bagi Pemkot

0

Ambon, Maluku.news – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon menyerahkan 6 (enam) buah tong sampah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dan diterima langsung oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, Jumat (01/09/2023).

Kepala KPP Pratama Ambon, Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto, mengatakan pihaknya melakukan hal itu berawal dari ide sederhana para pegawainya yang bersyukur dapat tinggal dengan aman dan nyaman di kota.

“Kami ungkapkan syukur kami dengan menunjukan kepedulian terhadap kebersihan kota ini. Sebuah kehormatan ketika ide kami diapresiasi dan bapak Sekkot berkenan hadir di kantor kami,” ujarnya sebagaimana dikutip dari website ambon.go.id.

Menurut Alloysius, dengan penyerahan bantuan itu diharapkan dapat menjadi awal dalam upaya menningkatkan hubungan, saling bersinergi dan berkoordinasi.

“Bukan saja antara Pemkot dan KPP Pratama Ambon, tetapi juga dengan satuan kerja (Satker) lainnya dibawah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ririmasse dalam arahannya berterima kasih kepada KPP Pratama Ambon atas kepedulian yang diberikan bagi Pemkot.

“Ini hal yang positif dimana KPP Pratama, sangat peduli dengan kebersihan kota ini. Pemkot tidak dapat bekerja sendiri, sebab membangun kota ini, butuh kerjasama dengan semua pihak,” imbuhnya.

Dijelaskan Ririmasse, Ambon pada tahun 80-90 an sangat bersih, namun saat ini keadannya terbalik. Olehnya itu Pemkot terus mendorong kesadaran masyarakat untuk dapat memperhatikan lingkungan serta menjaga kebersihan, dengan membuang sampah pada tempatnya.

“Sekali lagi kami ucapakan terima kasih. Kami menyambut baik dukungan yang diberikan. Mari kita sama-sama bangun ambon karena Ambon Par Samua,” katanya.

“Bapak/ibu mungkin ada yang tidak berasal dari Ambon tetapi bekerja di kota ini, sehingga cintailah kota ini dengan tulus,” katanya menambahkan.

Komisi IV Desak Pemprov Maluku Selamatkan RSUD Haulussy Ambon

0

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifudin meminta Pemerintah Provinsi Maluku agar menyelamatkan RSUD dr. M Haulussy Ambon.

Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Rabu (01/09/2023). Dalam rapat tersebut, banyak sekali anggota Komisi yang dibuat geram dengan pernyataan manajemen RSUD Haulussy Ambon.

“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini,“ pintanya.

Padahal, sebelumnya hanya ada beberapa rumah sakit seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan sejumlah rumah sakit lainnya.

”Tapi, sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak saingan,” akuinya.

Untuk itu, Rovik berharap ke depan manajemen rumah sakit milik Pemda Maluku itu dibenahi pelayanannya termasuk hak-hak para tenaga kesehatan agar diperhatikan.

”Ini agar ke depan rumah sakit ini tidak lagi terjadi persoalan,” imbuhnya.

Soal, jasa nakes di rumah sakit itu yang belum dibayarkan, Rovik berharap ada political will dari Pemda dan pihak manajemen rumah sakit mencari solusi penyelesaian.

”Nah, kalau ada kendala panggil para nakes untuk jelaskan. Itu hak orang yang mesti dibayarkan,” tegasnya.

Apalagi, ingat Rovik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian ikut menyoroti persoalan yang terjadi RSUD Haulussy.

”Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat tidak ada yang hadir,” kesalnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV Djemi Pattiselano mengaku, pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes.

“Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kencing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,” ingat pria yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku itu.

Untuk itu, Pattiselano berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan ketika rapat digelar.

”Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis dan dianalisis dan disampaikan kepada nakes yang mengklaim. Kita prihatin dengan manajemen RSUD Haulussy,” akuinya.

Sekedar tahu, sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan di rumah sakit itu sejak 2020 hingga saat ini belum dibayarkan.

Akibatnya, para nakes sering melakukan aksi mogok memprotes hak mereka tak kunjung di bayarkan.

Widya : Operasi Celah Bibir Mengembalikan Kepercayaan Diri Anak-anak.

0

Ambon, Maluku.news– Mensyukuri HUT Provinsi Maluku ke-78 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Maluku bersana Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, menggelar Bakti Sosial Celah Bibir dan Lelangit Gratis, di Rs. Bhakti Rahayu Ambon, yang berlangsung selama 2 Hari yakni 31 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023.

Baksos ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Direktur RS. Bhakti Rahayu, Ketua Tim Dokter Spesialis Bedah Mulut, Ketua PDGI Provinsi Maluku, Kepala Rs. Dr. I. Umarella, Tim Yayasan Celebes Cleft Center (YCCC), Tim Dokter Bhakti Rahayu, pasien, orang tua, dan unsur lainnya.

Selaku Ketua TP PKK Provinsi Maluku dan Ina Latu Maluku Widya, mengapresiasi Direktur Bhakti Rahayu dan Jajarannya, Yayasan Celebes Cleft Center serta PDGI Maluku dan Kota Ambon yang sudah berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang sudah ke-6 kalinya dilakukan di kota ambon dan maluku tengah, dimana sudah mengoperasi kurang lebih 147 pasien, yang berasal dari berbagai Kabupaten/Kota di Maluku.

“Kegiatan sosial ini yang perlu kita lakukan, saya bersyukur bahwa di tahun 2022-2023 ada Tim Ina Latu Malika, jadi dokter spesialis tergabung Ina Latu Maluku Peduli Kesehatan, bergerak mengunjungi pasien, menjangkau dusun/desa/kampung yang tidak terjangkau.” Ujarnya.

Ina Latu Maluku ini juga mengatakan bahwa, momen ini membuktikan bahwa kita terus berkomitmen untuk mendukung program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Maluku, dimana celah bibir atau lelangit merupakan kelainan kongenital, yang dapat dikoreksi dan diperbaiki.

“Operasi celah bibir dapat berdampak besar, dan mengembalikan kepercayaan diri anak-anak khususnya generasi masa depan bangsa, jika tidak diperbaiki sedini mungkin dapat berdampak pada masalah sosial maupun ekonomi kedepannya.” Tambah Widya.

Ia juga menjelaskan, dari segi kesehatan, kelainan ini dapat menganggu kemampuan makan dan minum anak, dan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kurang gizi, baik gizi buruk, stunting atau kekerdilan, sedangkan dari segi psikososial anak akan merasa minder saat bergaul dengan teman sebaya.

“Saya berharap kegiatan ini memberikan harapan baru, membawa kebahagiaan bagi Masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi muda masa depan Maluku yang sama-sama kita cintai. Karena sejatinya Upaya meningkatakan derajat Kesehatan Masyarakat Maluku yang merata dan berkesinambungan bukanlah pekerjaan mudah yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan peran seluruh komponen bangsa yang ada di daerah ini.” Tegasnya.

Widya juga mengharapkan, bakti sosial ini mampu membangkitkan kepedulian dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan dan warga Masyarakat untuk terlibat secara proaktif dalam meningkatkan Kesehatan dan kualitas hidup Masyarakat di Provinsi Maluku.

Untuk diketahui jumlah pasien yang mengikuti operasi selama 2 hari ini sebanyak 14 orang, yang berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sebagai informasi pada 31 Agustus 2023 telah dilakukan operasi kepada 8 pasien, dan pada 1 september 2023 akan dilakukan operasi kepada 6 pasien lainnya.