Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku mengagendakan pemanggilan terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan, Insun Sangadji.Pemanggilan tersebut dalam rangka membahas berbagai persoalan yang terjadi di SMA unggulan itu.

“Kita telah agendakan untuk pertemuan bersama Dinas Pendidikan, menindaklanjuti hasil tinjau kami di Siwalima kemarin,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin di Ambon, kamis (05/10/2023).

Dikatakan, pertemuan bersama Dinas Pendidikan dijadwalkan, senin 9 Oktober. Namun jadwal tersebut masih tentatif, karena harus disesuaikan dengan penyelesaian KUA PPAS APBD-Perubahan 2023.

“Kalau Pemda serahkan KUA PPAS maka hari ini kita paripurna, malamnya rapat sampai sabtu, kemudian ditetapkan KUA PPAS,”ucapnya.

“Nah senin ada jedah menyusun APBD Perubahan, nah disitu kita agendakan memanggil Kadis Pendidikan dan pihak sekolah di SMA Siwalima Tapi sampai saat ini belum masuk KUA PPAS, tapi kalau dia masuk besok apakah nanti digeser ke selasa itu nanti disampaikan,”sambungnya.

Dirinya memastikan akan tetap melakukannya pertemuan bersama Dinas Pendidikan, dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di SMA Siwalima.

Ambon, Maluku.news – Pengembangan wirausaha baru di daerah kabupaten/kota-Provinsi Maluku, saat melangsungkan rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, di ruang kerja Komisi IV, Kamis, (5/10/2023).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary lantaran adanya rekomendasi kabupaten dan kota yang diduga menjadi dalang atas keterlambatan pengembangan wirausaha baru di Maluku.

“Surat keterangan Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota inilah yang menjadi hambatan sebab orang akan berpikir dua kali untuk mengurus rekomendasi tersebut, apalagi mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten/Kota,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, dalam APBD tahun 2023 telah dianggarkan bantuan bagi wirausaha baru.

Bantuan tersebut sebesar dua juta rupiah yang merupakan perjuangan DPRD Provinsi Maluku namun sayangnya pernyataan rekomendasi Kabupaten dan Kota telah menghambat proses pencairan bantuan tersebut.

“Kita ini sedang berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, jadi semua bentuk persyaratan yang menghambat pertumbuhan ekonomi harus dihilangkan. Lagipula ini yang kita perjuangkan, jadi kita yang harus mengaturnya agar masyarakat dapat sejahtera,” tegasnya.

Attapary juga mengimbau agar Dinas Koperasi Kabupaten/Kota hanya bertugas melakukan pendampingan agar bantuan modal usaha yang diberikan tetap bertumbuh.

Selain itu dijelaskan pula, untuk menyiasati persoalan ini harusnya persyaratan adanya rekomendasi kabupaten/kota dihapus dan diganti cukup dengan keterangan desa/kelurahan setempat.

“Dinas Koperasi dan UMKM Maluku mestinya mengambil alih syarat tersebut cukup menyurati Dinas Koperasi Kabupaten/Kota perihal pemberitahuan adanya pemberian bantuan dana usaha bagi wirausaha baru,”jelasnya.

Diakui, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat yang saat ini menggantungkan hidup dengan bekerja seadanya sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjadi.

AMBON, Maluku.news – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama mitra terkait menggelar rapat kerja untuk membicarakan bantuan usaha pemula dan UMKM serta bantuan hibah pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2023. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kamis (05/10/2023).

Turut hadir dalam rapat kerja itu, Sekretaris Komisi IV, Justina Renyaan, berserta Anggota Komisi Djavet Jemmy Pattiselano, Rostina, dan Hengky Ricardo A. Pelata.

Sementara, mitra yang hadir, Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, dan pihak Biro Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Maluku.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin dalam pemaparannya ia menyampaikan sejumlah kronologis masalah keterlambatan pencarian dana hibah.

“Beberapa waktu lalu ada WhatsApp ke kita bahwa, yang menyerahkan hibah pemprov bukan pemerintah, ada juga yang bagi sesuai foto dikirim itu caleg-caleg,”terang Sekretaris Wilayah PPP Maluku itu.

Contohnya disebutkan, “penyerahan sapi tapi ini uang pemda. Lagi-lagi kita coba untuk memahami disamping kita melihat kapan kita bisa melakukan sesuai prosedur yang lebih baik,”sesalnya.

Dirinya pun sudah menanyakan Plt Kadis Kehutanan yang saat ini menjadi Sekda Maluku, kapan dana hibah salah satunya berupa bantuan beasiswa sampai ke tangan penerima. Mereka sudah mau sarjana tapi bantuan itu belum juga dikucurkan.

“Sebagian besar mereka yang namanya masuk dalam list beasiswa itu sudah melakukan utang. Memang bukan hanya di Biro Kesra tapi di beberapa dinas juga terjadi, misalnya kemarin Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku diprotes oleh Komisi III DPRD Maluku lantaran bantuan dari pemda tapi penyerahannya bukan oleh pemda,” ketus politisi itu.

Di akhir kesimpulannya, Afifuddin menyatakan, bagi yang belum menerima manfaat bantuan hibah segera datang ke Biro Kesra untuk menyelesaikan administrasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sementara bagi yang sudah penandatangan NPHD akan dicairkan minggu-minggu ini. Lalu soal laporan tolong diinformasikan kepada penerima untuk menyiapkan laporannya. Saya berharap hal teknis bisa segera diselesaikan agar penerima manfaat bisa segera menggunakan hak mereka,” pungkas legislator itu.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Bagian (Kabag) Agama Biro Kesra, Ismail Tomagola mengaku bagi yang belum melakukan penandatanganan NPHD, agar segera datang ke Biro Kesra Maluku untuk diselesaikan.

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Maluku minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku membenahi sistem Manajemen Pendidikan SMA Siwalima.

Hai ini disampaikan, Ketua komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary kepada wartawan saat on the spot di SMA Siwalima Rabu (4/10/2023).

Menurutnya, sistem manajemen Pendidikan merupakan tanggung jawab utama itu ada di Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam hal ini leading sektornya itu Dinas Pendidikan baik’ itu untuk seluruh SMA, SMK termasuk SMA Siwalima Ambon.

“Untuk sistim manajemen pendidikan di SMA Siwalima ini kesalahan di Dinas Pendidikan, karena kami sudah bicarakan hal ini selama 2 tahun lalu,” ujarnya.

Kata Attapary, terkait bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima ,baik itu sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama
tidak dilaksanakan dengan baik oleh dinas.

Atapary menilai asrama putra maupun Putri standar kebersihan ini kita sudah bicara berulang-ulang, tetapi masih terus terulang lagi. ini berarti mungkin Ibu Kadis tidak pernah masuk sampai melihat masalah ini.

Mestinya sebagai Kadis harus secara rutin tinjau Sekolah ini,karena dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik. mestinya kadis datang mengkroscek di sini sebagai penanggung jawab . ternyata standar ini belum layak.”ujarnya.

Sebenarnya bangun sistem manajemen konsepnya sederhana begitu juga dengan budaya kekerasan, ini sudah cukup lama kalau tadi kita interview dari beberapa siswa yang mereka melakukan kekerasan terhadap teman yang lain dan ini bukan salah mereka.

Dia mengaku ada sistem yang salah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini adalah Dinas Pendidikan. Ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun satu sistem dan harus diikuti oleh sekolah.

Selama ini menurut kita manajemen ini tidak jalan, kenapa dia berulang terus padahal ibu Kadis sudah menyatakan bahwa ini tidak lagi terjadi ,tetapi masih saja terjadi. Seharusnya yang perlu disalahkan dinas pendidikan karena tidak membangun satu sistem yang baik.

Padahal mengatur hal ini tanpa butuh anggaran hal ini hanya membangun karakter orang tanggung jawab orang tua, guru pihak siswa dan ini adalah masuk bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sini.

“Bagaimana sains kebijakan dilakukan dengan sistem secara terpadu sehingga hal-hal yang sering terjadi bisa di antisipasi secara dini.”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku mengawasi anggaran perbaikan atau preservasi Jembatan Wai Kawanua yang menghubungkan antara Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) itu sampai hari belum ada penangan secara serius.

Hal ini disampaikan, Anggota Komisi III Faujan Alkatiri bahwa, di Gedung DPRD Maluku, Selasa (03/10/2023).

Menurutnya, jembatan Wae Kawanua sebelumnya sudah ada komunikasi antara komisi III dengan balai BPJN Daerah Maluku agar kemudian tahap pertama ada anggaran untuk penanganan darurat. Kemudian anggaran untuk melakukan perbaikan secara masif, itu yang harus dilakukan.

“Jadi kami minta perhatian besar dari kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, S. Bambang Widyarta, rasanya itu sudah akan tercover dalam APBN P, dan akan dimasukan,” ujar Alkatiri.

Dikatakan, biasanya itu sudah dibahas. Kita tahu bahwa ada anggaran preservasi jalan nasional di ruas jalan Seram yang cukup besar yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di Seram.

“Sehingga, Pemerintah Pusat (Penpus) melalui kepala BPJN sangat responsif terhadap kejadian ambruknya jembatan Wai Kawanua. Bahkan hari H kejadian sorenya langsung kepala balai tiba di lokasi,”ucapnya.

Yang diketahui pihaknya bahwa, dari kepala balai langsung adakan rapat koordinasi antara kementerian dan aparat-aparat dibawahnya untuk penanganan jembatan Kawanua.

“Memang dari awal kejadian robohnya Jembatan Wai Kawanua menjadi perhatian komisi. Secara personal kami memberi perhatian khusus karena jembatan itu sangat vital bagi masyarakat yang sangat terdampak,” jelas Alkatiri.

Lanjutnya, untuk menghubungkan antara Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur (SBT) jika jembatan ini putus akan mempengaruhi mobilitas arus barang.

“karena arus pengiriman barang terganggu akan mengakibatkan sedikit gangguan ekonomi. Maka ketika kejadian robohnya jembatan kemudian dikomunikasikan dengan Kementerian lewat BPJN hari itu juga sudah ada penanganan darurat atas jembatan yang putus,” jelas Alkatiri .

Untuk itu komitmen Komisi III untuk mengawal pembangunan jembatan sejalan dengan perhatian yang diberikan pempus. Saya sering katakan bahwa kejadian seperti ini adalah akumulasi dari kesalahan perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan.

“Kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap situasi yang hari ini terjadi,”pungkasnya.