Beranda blog Halaman 136

Gubernur Buka Bimtek Keluarga Berintegritas Provinsi Maluku Yang Digelar KPK

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, memberikan sambutan sekaligus membuka acara Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas Provinsi Maluku dengan Tema“Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi” di Hotel Santika Premiere Ambon, pada Rabu (20/9/2023), yang merupakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Murad berpesan agar Sumber Daya Manusia dalam tubuh pemerintahan Provinsi Maluku, harus berperan aktif dalam memerangi Korupsi, baik secara individu, maupun secara kolektif, selain itu Murad Juga secara pribadi siap untuk menjadi Agen Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) untuk Provinsi Maluku.

Berhubungan dengan contoh seorang pemimpin yang berintegritas dan anti akan tindak pidana korupsi, ia juga menyampaikan, baik itu pemimpin utama, atau pejabat tinggi Provinsi Maluku harus mampu menahan diri atas berkah jabatan yang di emban, dan diharapkan juga sebisa mungkin para ASN mampu berlaku transparan dan adil.

Di tempat yang sama juga, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK RI Wawan Wardiana, dalam sambutannya mengatakan bahwa bukan hal yang asing Lagi jika Korupsi di Indonesia Sangat mengakar dan beregenerasi, bahkan bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang sudah berumur 40 tahun keatas, namun menurut data KPK terakhir salah satu oknum staf Pemerintah di Indonesia yang melakukan tindak Pidana Korupsi berumur dua puluh empat (24) thn.

“Maka diharapkan peran serta Para penjabat tinggi di Maluku dapat memberikan contoh yang baik kepada rekan dan staf yang ada di Provinsi Maluku, ada baiknya para Pejabat di anjurkan untuk membiasakan diri agar terbuka tentang pendapatan dan penghasilan mereka kepada keluarga, baik Istri Maupun anak-anak mereka.” Terangnya.

Untuk diketahui kegiatan ini juga turut menghadirkan para istri dan anak dari pejabat yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang mana Wawan juga berpesan kepada mereka agar tak ragu untuk menanyakan sumber penghasilan dari Istri/Suami, dan orang tua mereka, hal ini dimaksudkan agar mereka juga secara tidak langsung menjadi agen-agen tindak pidana korupsi, karena baiknya langkah pencegahan tindak Pidana korupsi dimulai dari keluarga.

Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pejabat lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku didampingi perwakilan keluarga, dan unsur terkait lainnya.

PKA Angkatan VII Tahun 2023 Resmi Ditutup Oleh Sekda Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pelatihan Kepemimpinan Administrasi Angkatan VII bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Ternate, Kejaksaan RI dan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2023, resmi ditutup Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, bertempat di Hall Badan Pengembangsan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, pada Rabu (20/9/2023).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ternate, Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Kepala BKPSDM Maluku Tengah, Buru Selatan, Kepulauan Aru dan Kota Ternate, Tim Fasilitator/Widyaiswara, dan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

Sekda atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas Kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan ini.

“Semoga dapat memberikan hal yang positif dalam Upaya kita bersama membangun kompetensi Aparatur Sipil Negara yang profesional dan unggul dalam menciptakan perubahan atas pelayanan publik” Harap Sekda.

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Administrator Ujar Sadali, merupakan suatu program dan Langkah pemerintah untuk menciptakan dan menghadirkan sosok Aparatur Sipil Negara, agar menjadi pemimpin yang mampu membawa suatu perubahan melalui kinerja yang berinovasi modern, untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkelas dunia.

“Sebagai pejabat administrator yangf berkarakter, saudara-saudari diharapkan mampu mengelola stakeholder, serta mampu memimpin berjalannya program dan kegiatan birokrasi, lebih peka dan peduli terhadap dinamika perubahan yang terus berkembang pesat, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam urusan pemerintahan.” Ungkapnya.

Sekda juga berharap, agar peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini, dapat menjadi figure panutan komitmen, untuk menerapkan aksi perubahan sehingga dapat terus diaplikasikan dan dikembangkan untuk pelaksanaan tugas-tugas, dan membawa perubahan dalam unit kerja.

“Marilah kita tingkatkan semangat kerja dan keberanian kita untuk mengambil Tindakan dan resiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat serta perubahan bagi kepentingan publik.” Ajak Sekda.

Pada kesempatan itu Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak awal persiapan penyelenggaraan pelatihan ini.

“Dan kepada peserta pelatihan yang telah menyelesaikan tugasnya, kami ucapkan selamat berkarir, mudah-mudahan karir saudara-saudari akan terus berkembang menjadi yang lebih baik.” Tutupnya.

Untuk diketahui, PKA yang dilaksanakan sejak 13 Juni 2023, diikuti oleh 40 orang dan telah dinyatakan lulus sebanyak 40 orang, dengan rincian Kabupaten Maluku Tengah 10 orang, Buru Selatan 16 orang, Kepulauan Aru 1 orang, Kota Ternate 10 orang, Kejaksaan Tinggi 2 orang, dan BKKBN Provinsi Maluku 1 orang.

Dalam pelatihan ada 5 agenda pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pelatihan kepemimpinan yang berlangsung, dimana ada 3 Kualifikasi Kelulusan, 15 diantaranya dengan predikat sangat memuaskan, 21 orang kualifikasi memuaskan, dan 4 orang dengan kualifikasi cukup memuaskan.

Kesal Kebijakan Pemda Maluku Banyak Habiskan Uang

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanusa kecewa dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku yang lebih banyak berjalan-jalan Wara-Wiri menghabiskan uang.

Kekesalan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan pihak-pihak terkait, untuk pembahasan surat masuk dari masyarakat juga terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023.

Rapat dipimpim Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richad Rahakbauw, bertempat di Ruang Rapat Komisi pada Rabu (20/09/2023).

Dalam rapat itu di bahas beberapa surat masuk dari masyarakat terkait poros jalan yang ada di 11 kabupaten dan kota, yang di tangani oleh Pemda Maluku dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tidak maksimal dalam memperhatikan aspirasi masyarakat lewat wakil mereka yang ada di DPRD.

“Kita tidak bisa berharap banyak, hanya mujizat dan doa kita agar Pemerintahan ini besok bisa berubah dan ada pemimpin baru,” kata Hatta.

Menurut Hatta, rapat ini juga harus mengundang komisi dari DPRD Kabupaten dan Kota supaya duduk bersama.

“Kita belajar dari pengalaman rapat 20 kali terkait dengan Inpres ini, baik di Jakarta maupun di Ambon hasilnya nol, Apa kesalahannya,” tanya Hatta.

Bicara soal Detail Engineering Design (DED) setelah di hitung-hitung, mungkin anggarannya cuma Rp 20 juta untuk membuat perencanaan, kok tidak bisa.

“Ini model apa, jangan di anggap ini barang khayalan dan tidak boleh seperti itu dan itu urusan kita. Tapi hari ini Inpres itu harus di amankan, karena itu kewajiban kita di daerah,”tegas Hatta Hehanussa.

“Kita bikin DED saja susah dapat kepengnya (uangnya), kalau mau Wara-Wiri kemana-mana itu kepeng banyak pun tidak ada masalah, susah ini daerah,” kesalnya.

Sebagai anggota DPRD Hatta Heanussa sedih melihat kondisi seperti ini karena dirinya tidak punya perpanjangan tangan serta dibatasi soal kewenangan.

Fungsi anggota DPRD ini cuma tiga dan bahkan DPRD dibatasi dengan pengawasan soal kebijakan. Jangan mengharapkan bahwa rapat hari ini seakan-akan ada angin sejuk, atau ada sorga yang di dapat oleh masyarakat.

Dikatakan, dengan hutang kita Rp 700 Miliar yang kalau mau di pikir Rp 700 Miliar itu di fokuskan saja ke insfrastruktur terkhusus jalan, maka bisa kita bayangkan berapa ratus kilometer jalan yang sudah selesai.

“Namun karena Pemprov tidak punya perencanaan, dimana kebijakan-kebijakan ngaur semua maka ini sangat miris,” pungkasnya.

Jelang Pemilu Serentak 2024, Pemda Maluku Gelar Rapat Pembahasan Anggaran Pilkada

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Maluku, menggelar Rapat Pembahasan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (19/9/2023).

Hadir juga pada kesempatan itu Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku beserta Pimpinan OPD lainnya, Pihak TNI/Polri, Perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah Maluku, Sekretaris Daerah/Kepala Kesbangpol Kabupaten Kota se-Maluku.

Sekda pada kesempatan itu menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu secara intensif melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi baik dengan Komisi I DPRD Maluku maupun secara internal, total anggaran yang dirincikan berdasarkan kebutuhan pilkada serentak di 2024, kurang lebih Rp.338.727.830.150.

“Kalau kita rujukan berdasarkan SE Mendagri, maka kebutuhan anggaran 40% pada tahun 2023 untuk KPU dan Bawaslu kurang lebih Rp. 95.639.810.460.” Jelasnya.

Ia mengatakan dalam rapat ini akan dibahas kesiapan komponen anggaran pada Kabupaten Kota sehingga rencana penganggaran baik untuk 40% di tahun 2023 dan 60% untuk kesiapan 2024, dapat dibicarakan hari ini secara tuntas, sehingga mempermudah perangkat pelaksana Pilkada bekerja dengan maksimal.

“Kami berharap rapat kali ini ada masukan konstruktif, yang dapat memberikan gambaran pasti terkait pelaksanaan pemilu, sehingga akhirnya sampai pada titik kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan ketersediaan anggaran pemilu.” Tutupnya.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan komponen sharing anggaran pilkada antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku.

Gubernur Harap PKN Solid dan Tetap Jaga Keamanan Jelang Pemilu 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, hadiri acara pembukaan Konsolidasi dan Temu Kader Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Maluku, yang bertempat di Baileo Oikumene, Senin (18/9/2023).

Hadir juga pada kesempatan itu Ketua Umum PKN Dr. Anas Urbaningrum, M.Si, Sekretaris Daerah Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Kader PKN di Provinsi Maluku, Pengurus dan Komisaris Pimpinan Dewan PKN Provinsi Maluku, dan unsur lainnya.

Dalam sambutannya Gubernur, atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan selamat dan sukses kepada PKN atas penyelenggaraan kegiatan pada hari ini, dan selamat datang kepada Ketua Umum PKN dan rombongan di Kota Ambon Provinsi Maluku Bumi Raja-Raja.

“Kehadiran PKN sebagai sebuah partai politik nasional yang mengusung visi terwujudnya Bangsa Indonesia yang Bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan berwawasan Nusantara, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi keadilan dan kemajuan bangsa dan negara, serta bisa membangun iklim politik yang semakin dewasa dan demokratis di negeri ini, khususnya di Provinsi Maluku.” Ujarnya.

Murad berharap PKN sebagai partai politik baru, dapat memperkuat fungsi-fungsi utama partai politik modern dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, agar semakin cerdas menghadapi setiap momen tumbuh politik.

“Kita tahu sendiri bahwa 2024 nanti adalah ajang pemilu serentak, dan 2023 sudah masuk tahun politik, saya minta PKN untuk tetap solid dan tetap jaga situasi keamanan, dan saya yakin betul di 2024 adalah pemilu yang sangat aman dan terkendali.” Terangnya.

Menutup sambutannya, Gubernur minta kepada partai ini, agar komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI/Polri, penyelenggara pemilu beserta seluruh komponen bangsa, wajib dioptimalkan guna menciptakan stabilitas keamanan serta persatuan dan kesatuan baik pada level nasional maupun daerah.

Gubernur Hadiri Coffee Morning Yang Digelar Pangdam Bersama Kompenen Masyarakat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news– Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail,menghadiri Coffee Morning ng digelar oleh Pangdam XVI/Pattimura Mayjen. TNI. Syafrial, PSC., M.Tr. (Han) dengan Komponen Masyarakat di bawah tagline “Basudara Pattimura”, yang bertempat di Kodam XVI/Pattimura, Senin (18/9/2023).

Hadir pada kesempatan itu Forkopimda Plus Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Jajaran Pejabat TNI, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan unsur lainnya.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen. TNI. Syafrial, PSC., M.Tr. (Han), dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini merupakan sarana komunikasi, sharing informasi, saling bertukar pikiran, serta meningkatkan interaksi, dan koordinasi yang baik untuk dapat saling mengenal, memupuk tali silaturahmi, rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang lebih erat dan lebih dekat.

“Masyarakat Maluku menjunjung tinggi perbedaan dalam persaudaraan sebagaimana ungkapan orang maluku potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng patah dua, yang memeberikan makna mendalam dalam kehidupan Masyarakat di bumi raja-raja ini, artinya hidup di dalam ikatan persaudaraan dan tenggang rasa yang kuat antar satu dan lainnya.” Jelasnya.

Dirinya menyampaikan, situasi wilayah Maluku saat ini cukup aman dan kondusif, namun tantangan yang dihadapi oleh Bansga Indonesia khususnya di Wilayah Maluku tidak semakin ringan.

“Era digital sebagai efek kemajuan Teknologi Informasi, yang begitu dahsyat perkembangannya menghadirkan konsep perang baru yang lebih kompleks dan tidak terbatas serta multidimensional dengan pelibatan elemen yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan dan teknologi tentunya.” Ungkapnya.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian, Ungkap Syafrial adalah saat ini kita memasuki tahapan Pemilu 2024, yang mana berpotensi membuka celah terjadinya berbagai ancaman dan kerawanan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat.

“Kita harus mewaspadai adanya berita hoaks yang beredar di tengah masyarakat sebab berdasarkan evaluasi, adanya miss komunikasi yang berkembang dengan sudut pandang yang berbeda-beda oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga pelaksanaan Pemilu mendatang yang aman dan kondusif.” Tegasnya.

Pemilu yang damai, tertib dan berintegritas Ujar Pangdam, merupakan slogan yang harus digaungkan dan disosialisasikkan kepada seluruh masyarakat, dan diimplementasikan sebagai komitmen nyata oleh seluruh masyarakat.

“Kodam XVI/Pattimura akan berupaya sekuat tenaga untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilu yang damai jujur dan adil.”ucapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Gubernur dalam sambutannya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pangdam XVI/Pattimura yang ke-56, dengan harapan semoga selalu sehat, diberkahi, dan sukses dalam pengabdian di wilayah Maluku dan Maluku Utara, dan terlebih lagi dicintai dan disayangi oleh keluarga besar.

“Atas nama Pemerintah Daerah juga, saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan coffee morning yang dilaksanakan oleh Pangdam sebagai media silaturahmi antara Pemda, TNI/Polri, dan seluruh komponen Masyarakat di daerah ini.” Ujarnya.

Tahun 2024 adalah tahun politik terbesar bagi bangsa Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak, oleh karena itu Gubernur mengatakan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Jajaran TNI/Polri, maupun apparat penegak hukum lainnya, beserta seluruh komponen Masyarakat, wajib dioptimalkan, guna terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di bumi raja-raja ini.

“Saya mintakan pimpinan media massa dan para wartawan untuk bekerja secara profesional, dalam pemberitaan hendaknya saudara-saudara memperhatikan kode etik jurnalistik, lakukan peliputan berita secara faktual, lengkap actual, berimbang, objektif serta tidak memihak dan tetap mengutamakan kepentingan bansga dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan,”pungkasnya.

DPRD Maluku Kecewa Atlit PPLP Taekwondo Gagal Pada Popnas di Palembang

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Taekwondo Provinsi Maluku dinilai gagal, pasca tidak meraihnya medali satupun pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2023, di Palembang beberapa waktu.

Kegagalan Taekwondo Maluku pada event nasional itu, merupakan kemunduran PPLP dalam menciptakan atlet berprestasi.

“Ini menandakan PPLP dalam rangka mempersiapkan atlet tewakondo menuju POPNAS dianggap tidak berjalan dengan baik. Kesimpulan penyebabnya, PPLP taekwondo gagal di Maluku,”ujar Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Hengky Pelata di Ambon, senin (18/09/2023).

Dirinya merasa prihatin, dan gelisah terhadap kegagalan atlet Taekwondo Maluku, yang notabene direkrut dari atlet PPLP dibawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku.

Parahnya lagi, atlet-atlet tersebut tidak mencakup seluruh potensi di 11 kabupaten/kota, tetapi hanya pada beberapa wilayah terdekat di Kota Ambon, Maluku Tengah dan wilayah seram.

Hal ini membuktikan rekrutmen atlet di PPLP tidak melalui teleskoting, atau pemilihan secara prosedur, termasuk berkoordinasi dengan dirinya yang merupakan Ketua Taekwondo Maluku.

“Sudah tentu dalam SOP taekwondo harus melalui koordinasi dengan Pemprov, dan pihak terkait. Teleskoting juga harus dilakukan oleh pihak pelatih, Dispora, saya juga selaku ketua Taewkondo tidak tahu menahu akan hal itu, begitu juga mekanisme seleksi. kecenderungan merekrut atlet PPLP hanya di Kota Ambon, Maluku Tengah dan bagian seram, di bagian tenggara raya tidak pernah direkrut,”bebernya.

Begitu juga pelatih yang direkrut Dispora melalui KONI untuk melatih atlet di PPLP, ungkap Pelata merupakan pelatih yang selama ini tidak memproduksi juara.

“Dulu Itu setahu saya, setiap rekrutmen atlet dan pelatih saya yang tanda tangan rekomendasi atlet, tapi hari ini dispora melalui KONI buat test tanpa ada koordinasi dengan saya,”tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh, menindaklanjuti hasil Musyawarah Nasional Taekwondo.

Hal ini dimaksudkan agar rekrutmen atlet dan pelatih, tidak lagi dilakukan berasaskan kedekatan dengan KONI maupun Dispora, tetapi sesuai kemampuan, dan kualitas yang dimiliki secara adil, dan profesional.

Ketegasan ini sebagai upaya dalam mengembangkan, dan mengembalikan kejayaan Taekwondo Maluku.

“Sebagai ketua taekwondo ini menjadi sebuah catatan, perekrutan harus semua kabupaten, jangan nepotisme untuk pengembangan Taekwondo di Maluku,”pungkasnya.

Berhasil Buat Terobosan, Radak Kelirey Dapat Penghargaan Dari KPPN Masohi

Penulis
redaksi.MN
-
0

Bula, maluku.news – Mantan Syahbandar Bula, Abdul Razak Kelirey dinilai berhasil membuat terobosan baru di kantor kesyahbandaran Amahai bahkan mendapat predikat terbaik dalam pengelolaan laporan keuangan.

Kelirey yang berpangkat mayor laut itu, telah membuat terobosan pada pelabuhan bula dengan membangun Pelabuhan maupun Fasilitas umum pada pelabuhan bula

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Masohi yang membawahi tiga pelabuhan kabupaten yakni kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan penghargaan predikat terbaik kepada Abdul Radak Kelirey dalam pengelolaan pengelolaan laporan keuangan.

Kelirey mengaku tidak menyangka mendapat penghargaan tersebut, karena baru bertugas di pelabuhan Amahai belum cukup setahun.

“Adik-adik wartawan saya kaget, karena belum cukup setahun saya bertugas kok bisa dapat predikat itu,” ujarnya ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (15/09/2023).

Menurut Kelirey, dirinya mendapat penghargaan itu karena setiap tanggal 1 bulan berjalan, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selalu disampaikan tepat waktu kepada KPPN Masohi.

“Penghargaan ini diberikan karena saya setiap tanggal 1 bulan berjalan saya menyampaikan LPJ keuangan tepat waktu” tuturnya

Dijelaskan Kelirey, saat bertugas sejak April tahun 2023 di kantor Kesyahbandaraan Amahai, dirinya melakukan terobosan dengan menata pengelolaan keuangan dengan laporan pertanggung jawaban tepat waktu. Dan Hal itu didukung kinerja pegawai yang telah bekerja keras, sehingga penghargaan predikat terbaik pengelolaan laporan keuangan itu dapat diraih.

“Saya bangga, bangga kepada staf saya atas kerja keras mereka yang membantu saya, sehingga kami bisa mengungguli dua kabupaten lainnya, dibawah pengawasan KPPN Masohi, kami LPJ keuangan tepat waktu sesuai ketentuan kementrian keuangan,” bebernya.

Kelerey bahkan bertekad di tahun 2025 nanti akan lebih fokus membangun dan menata areal pelabuhan namun masih terkendala dengan sertifikat tanah pada lokasi pelabuhan Amahai.

“Saat ini sejumlah desa seperti desa Amahai, Souhoku telah memberikan surat hibah tanah pada areal pelabuhan namun hingga saat ini, sertipikat hibah belum juga dikeluarkan oleh pihak pertanahan,” katanya.

Radak menambahkan, penetaan areal pelabuhan itu penting mengingat pelabuhan Amahai mengalami peningkatan penumpang dimana setiap hari penumpang naik maupun datang melalui pelabuhan amahai 300 – 400 penumpanag per hari.

“Penataan areal pelabuahan dan fasilitas umum itu penting, karena pelabuhan Amahai dulunya penumpang hanya berkisar 2 ratusan orang perhari, kini naik 300 – 400 penumpang per hari,” pungkasnya sembari berharap sertipikat tanah pada areal pelabuhan secepatnya direalisasikab sehingga target pembangunan areal pelabuhan tahun 2025 mendatang, segera dibenahi dan juga dibangun fasilitas umum lainnya.

Sekedar diketahui, Penghargaan pengelolaan laporan pertanggung jawaban keuangan didapati Abdul Radak Kelery dari kabupaten Maluku Tengah mengungguli Kabupaten Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat.

Pertamina Regional Papua Maluku Akan Beri Sanksi Tegas Kepada SPBU “Nakal”

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, maluku.news – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada SPBU di wilayah Papua Maluku “nakal” yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun termasuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Edi Mangun selaku Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, mengatakan bahwa pihaknya terus memantau dan mengawasi aktivitas yang terjadi di seluruh SPBU wilayah Papua-Maluku.

“Pertamina tidak akan mentolerir jika ada oknum SPBU yang melakukan tindakan melawan hukum, menyelundupkan BBM bersubsidi. Sanksi tegas siap diberikan seperti penghentian pasokan BBM hingga penutupan SPBU jika ada oknum SPBU yang terbukti bersalah,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima media ini di Ambon, Jumat (15/09/2023).

Mangun menandaskan, sanksi tegas diberikan kepada beberapa SPBU di wilayah Papua Maluku yang terbukti tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyaluran BBM Solar Subsidi.

“Tentunya ini sudah ada di Undang-Undang tentang sanksi Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi, jadi kepada SPBU yang sudah terbukti melanggar langsung kami berikan sanksi. Dan sanksi yang diberikan yaitu berupa penghentian penyaluran Solar Subsidi selama 1 (satu) bulan,” tegasnya.

Menurut Mangun, hal itu merupakan peringatan awal sehingga pihaknya mengharapkan kepada SPBU yang dikelola dalam penyaluran BBM Bersubsidi agar dapat mengutamakan pelayanan kepada konsumen pengguna langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika dikemudian hari SPBU masih melakukan dan mengulangi hal yang sama, maka akan kami usulkan untuk pencabutan ijin penyaluran Solar Subsidi secara permanen,” ungkapnya.

Mangun juga menghimbau agar masyarakat dapat bijak dalam menggunakan BBM Subsidi dan dapat melaporkan jika ada tindakan kecurangan dari pengelola SPBU.

“Adanya praktik BBM ilegal tentu sangat merugikan masyarakat. Mari kita sama-sama mengawal dan mengawasi pendistribusian energi bersubsidi ini ke masyarakat Papua Maluku,”pungkasnya sembari menambahkan untuk layanan dan Program Subsidi TEPAT dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 yang akan melayani selama 24 jam.

Pemprov Gelar Kalesang Negeri Menuju Maluku Emas & Launching Membangun Negeri Tahun 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku menyelenggarakan acara bersejarah, “Kalesang Negeri Par Potong Pele Stunting Menuju Maluku Emas dan Launching Membangun Negeri Tahun 2023,” yang diadakan pada Senin, 11/09/2023 Pukul 09.00 WIT, Depan Puskesmas Waihaong Ambon

Gubernur Maluku, Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail, dalam sambutannya, menekankan pentingnya penanganan stunting sebagai program prioritas nasional yang telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, termasuk Presiden Joko Widodo. Ia memandang bahwa upaya menurunkan angka stunting harus menjadi fokus kerja bersama, melibatkan berbagai pihak dan OPD terkait.

Gubernur juga menegaskan bahwa program “Membangun Maluku” yang dimulai sejak tahun 2019 dan telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya merupakan inisiatif pribadinya.

“Program ini mengawali gerakannya pada tanggal 11 September, dengan tujuan utama menangani stunting.” Ujarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menekankan pentingnya pendekatan terpadu, komprehensif, dan multi-sektoral yang terfokus pada keluarga dengan anak yang mengalami stunting atau berisiko mengalami stunting.

Selain itu, Gubernur Maluku juga mengajak semua bupati dan walikota untuk memberikan perhatian serius pada program-program yang mendukung penanganan stunting, seperti program pemberdayaan, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan lingkungan, air bersih, sanitasi, dan rumah sehat. Semua aspek ini harus terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik.

Dalam konteks program “Membangun Negeri” tahun 2023, Gubernur Maluku mengumumkan tema keempatnya, yaitu “Kreativitas Masyarakat dan Kaum Milenial dari Desa untuk Dunia.” Tema ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dan kaum milenial Maluku untuk berkreasi, ber inovasi, dan mempromosikan potensi pariwisata, budaya, dan kearifan lokal Maluku secara digital ke dunia internasional.

Acara peluncuran “Membangun Negeri” resmi dibuka bersama-sama Oleh Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail dan Widya Pratiwi Murad sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku.

Acara dilanjutkan dengan pertemuan daring melalui Zoom bersama beberapa kabupaten dan kota di provinsi Maluku untuk membahas angka stunting di masing-masing daerah. Angka stunting di beberapa daerah seperti Ambon, Buru, Seram Bagian Timur, Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, dan Tanimbar telah mencapai angka yang cukup tinggi, dengan Kabupaten Buru Selatan memiliki angka stunting tertinggi mencapai 41,6%.

“Meskipun dilakukan secara daring, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani permasalahan stunting di Maluku.” Ujar Gubernur.

Pada kesempatan itu juga, dalam laporannya Ir. Ismail Usemahu, MT, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki berbagai rangkaian yang bertujuan untuk membantu meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Maluku.

Salah satu momen penting dalam acara ini adalah penyerahan beras biofortifikasi kepada keluarga penerima bantuan stunting di 11 kabupaten dan kota di Maluku.

Berikut adalah rincian bantuan beras untuk masing-masing daerah:

Kabupaten Seram Bagian Barat: 1 ton
Kabupaten Maluku Tengah: 1,5 ton
Kabupaten Seram Bagian Timur: 1 ton
Kabupaten Buru: 1 ton
Kabupaten Buru Selatan: 1 ton
Kabupaten Maluku Tenggara: 1,5 ton
Kabupaten Kepulauan Aru: 1,5 ton
Kabupaten Kepulauan Tanimbar: 1,5 ton
Kota Tual: 1,5 ton
Kota Ambon: 1,5 ton

Selain beras, juga akan diberikan bantuan 500 anakan bibit gandaria dan 500 anakan bibit sukun kepada kelompok tani di beberapa kecamatan. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan lokal dan memperbaiki kondisi gizi masyarakat.

Acara ini juga mencakup berbagai kegiatan, seperti Apel Olahraga untuk memperingati Hari Olahraga Nasional yang diadakan pada tanggal 9 September 2023 di Lapangan Merdeka Ambon, acara ini diikuti oleh ASN golongan I dan II, Pegawai Honorer, Dharma Wanita PKK, dan masyarakat umum, yang melibatkan jalan santai, senam bersama, dan penarikan door prize bagi 309 penerima.

Selain itu, berbagai bantuan lainnya juga disalurkan, termasuk penyerahan sertifikat kekayaan intelektual, bantuan gerobak ekraf, paket bansos untuk LKS disabilitas dan LKSA, mesin jahit daur ulang sampah, serta perbaikan sanitasi air minum dan penyehatan lingkungan bagi keluarga stunting.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Gubernur Maluku dan pemerintah daerah dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

1...135136137...280Halaman 136 dari 280